SEARCH

Found 358 related files. Current in page 1

teka teki silang indonesia

scirj-THE EFFECT OF BPH MIGAS LEADERSHIP, COORDINATION, CONTROL BY AND PUBLIC PARTICIPATION ON SUBSI

This research concerns the poor service quality of subsidized fossil fuel in Indonesia that has not yet met public expectations. On the other hand, the spirit of good governance requires the involvement of third party actors (non government) to respond to public issues. To address this requirement, good governance should be promoted in all development aspects, including subsidized fossil fuel services run by Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi - the State Downstream Oil and Gas Regulator (BPH Migas). This research aims to analyze the effect of BPH Migas leadership, coordination and supervision and public participation on the service quality of subsidized diesel fuel in North Jakarta. Samples were collected from 300 respondents using the proportionate stratified random sampling method. This research used quantitative method, data were collected using Likert scale questionnaire, literature research, document analysis and observations. The collected data were analyzed using validity,

scirj-Role of Government in Jakarta Organize Slum Area

The background of this study is the number of slum areas in Jakarta and less humane way of structuring. Indeed the city management and rejuvenation activity is driven by the need to manage effectively. Structuring complex the slum area of need for all people to realize that this is one of the nation's problems in Indonesia is very complex and difficult to overcome. The most frequent complaints submitted regarding the slum area is confusing government policies, poor environmental quality, dirty and rundown identical unruly society. Everything is considered as a bad panorama and should be eliminated. In organizing the city to consider the people who live in slums. Truly the Local Government of DKI Jakarta in particular "role" in organizing and building a large housing for low class people who live in the slums in a humane manner and can improve a prosperous life. This study was conducted to Determine the steps to the local government of Jakarta conducted in slum areas in Overcoming Jakar

Aspek Kenyamanan Termal pada Arsitektur Indonesia

Kenyamanan termal adalah sebuah kondisi di mana secara psikologis, fisiologis, dan pola perilaku seseorang merasa nyaman untuk melakukan aktivitas dengan suhu tertentu di sebuah lingkungan. Secara teori, manusia memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan termal yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu adaptasi pola perilaku, adaptasi fisiologis, dan adaptasi psikologis.

The 2015 AEC Business Competition, Business Intelligent and Implications for Small Medium Enterprises Competitiveness

ASEAN Economic Community 2015 will be contributing to the high competition in Indonesia. The agreement which has been settled to bring the single market in ASEAN, with free flow of investment, services and even human resources in the region, should be considered by every enterprise both national and entity who does business in regional area. Intelligence Business is a right step to gather relevant information in order to manage into knowledge. Managing knowledge can be catalyzed as a Knowledge Management; aims to encourage every enterprise doing a value creation through new and unique knowledge as a form of innovation that can deliver a competitive advantage for the enterprise. Therefore, innovation is the competitiveness that deserves to be developed in order to bring the enterprise continuing to stand strong amid the competition itself. http://www.scirj.org/january-2014-paper.php?rp=P011486

Tahir Ilahi as behavior principles of representation for financial statements based on the Ten Commandments

The aim of this research is to understand management behaviour in financial statement representation. Sincerity is the starting point for building the desired behavior as explained in this paper. In Indonesia, research relating to the complicated issue of financial statements—and the representation of these (including their reporting)—is seldom addressed. Therefore, this particular research has been completed in-country (Indonesia) with the focus being made on the Synod of the Protestant Christian Church in Bali (GKPB). http://www.scirj.org/january-2014-paper.php?rp=P011483

Abstrak Pola penanggulangan bencana mendapatkan ... - Bphn

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya UndangUndang No.24 Tahun 2007 tetang Penanggulangan Bencana, yang diikuti beberapa peraturan pelaksanaan terkait.Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup pemerintah pusat maupun daerah, maka dipandang perlu memulai dengan mengetahui sejauhmana penerapan peraturan yang terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.Telaah ini bertujuan untuk melakukan review terhadap sistem penanggulangan bencana di Indonesia dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis dalam kegiatan penanggulangan bencana. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem penanggulangan bencana yang saat ini dikembangkan baik ditingkat nasional maupun daerah adalah merupakan tahap transisi antara sistem yang selama ini berjalan dengan sistem baru seperti yang diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007. UU ini menjadi “milestone” dikarenakan adanya berbagai kewenangan yang terdapat di di dalam UU tersebut. Ada kewenangan di beberapa kementerian dan lembaga, secara langsung tidak berada dalam kewenangan/tugas pokok dan fungsi dari BNPB, dan apabila terjadi bencana alam, akan mengalamai kesulitan dalam melakukan koordinasi serta menimbulkan kelambatan dalam pelaksanaan, dan ketidak efektifan dalam penanggulangan bencana.

Quick Guide Data dan Informasi Bencana Indonesia_Part_1

Bencana merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan masyarakata dalam menghadapi dan akhirnya menimbulkan korban dan kerusakan. Fenomena bencana sebagian besar merupakan kejadian berulang pada tempat yang sama, sehingga dapat dilakukan analisa untuk ke depan dengan menggunakan data historis bencana-bencana sebelumnya. Melalui Data dan Informasi Bencana Indonesi (DIBI) dapat dilihat historis kejadian bencana yang terjadi di Indonesia mulai tahun 18152012. Dalam DIBI dapat disajikan data bencana mulai tanggal kejadian, lokasi, korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Analisa yang dapat disajikan melalui DIBI ini adalah grafik, statistik, peta tematik dan crosstab. ALUR PENGGUNAAN DIBI Buka Melalui Website http://dibi.bnpb.go.id

laporan eksekutif menteri kesehatan ri tentang ... - unaids

Pandemi HIV/AIDS yang mengancam penduduk dunia saat ini telah nyata menunjukkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bahkan keamanan negara disamping dampak kesehatan. AIDS ditemukan di Amerika 20 tahun yang lalu (1981) merupakan penyakit yang relatif baru tapi telah menyita perhatian masyarakat global. AIDS adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat menurun atau hilangnya daya tahan tubuh seseorang. Karena itu disebut Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Penyebabnya sejenis virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus yang dapat berada dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan gejala sakit yang berarti, selama bertahun tahun bahkan 10 – 11 tahun. Sulit bagi kita secara kasat mata mengetahui seseorang mengidap virus HIV atau tidak. Saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan dan vaksin yang dapat mencegah/menangkalnya. Epidemi HIV/AIDS di Indonesia telah bergerak dari suatu tingkat epidemi yang rendah yaitu prevalensi < 1 % ke arah tingkat epidemi terkonsentrasi dimana pada kelompok risiko tinggi tertentu telah melebihi angka 5% seperti di Sorong, Merauke, Riau untuk kelompok Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Jakarta, Jabar, Bali untuk kelompok Injecting Drug User (IDU). Laporan HIV/AIDS di Indonesia secara Kumulatif tahun 2001 tercatat AIDS 671, HIV 1904 namun berdasarkan perkiraan para ahli saat ini kemungkinan di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000 Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS (ODHA) artinya bahwa dalam 10 tahun mendatang kemungkinan akan ditemukan 100.000 orang yang sakit dan meninggal karena AIDS. Sidang kabinet khusus HIV/ AIDS ini memberi peluang terwujudnya komitmen politik yang tinggi dan berbagai kebijakan, strategi baru.

perjanjian kerja sama antara badan penanggulangan bencana ...

Pada hari ini SENiN tanggal ENAMBELAS bulan JULI tahun DUARIBU DUABELAS, yang bertandatangan di bawah ini: Drs. Tarminta, MM : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapeijat Km. 8, Tuapeijat - Sipora Mentawai, seianjutnya disebut PIHAK KESATU. Dr. Wiwin Ambarwulan : Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: 1. Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 1 dari 6 2. Undang-Untiang Nomor49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012;

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.

« previous  123456789