SEARCH

Found 434 related files. Current in page 1

skripsi penelitian bahasa indonesia

SBMPTN Bahasa Inggris - Bisa Kimia

Over this decade, employment in jobs requiring education beyond a high school diploma will grow more rapidly than employment in jobs that do not; of the 30 fastest growing occupations, more than half require post-secondary education. With the average earnings of college graduates at a level that is twice as high as that of workers with only a high school diploma, higher education is now the clearest (31) ... into the middle class. In higher education, the U.S. has been outpaced internationally. While the United States ranks ninth in the world in the proportion of young adults enrolled in college, we have fallen to 16th in the world in our share of certificates and degrees awarded to adults ages 25-34 — lagging behind Korea, Canada. Japan and other nations. While more than half of college students graduate within six years, the (32) ... for low-income students is around 25 percent. Acknowledging these factors early in his administration, President Obama challenged every American to commit to at least one year of higher education or post-secondary training. (33) ... that America would once again have the highest proportion of college graduates in the world by 2020. 31. The opinion that best completes (31) is ... (A) Effort (B) Position (C) Beginning (D) Advantage (E) Pathway 32. The opinion that best completes (32) is ... (A) Learning achievement (B) Academic capacity (C) Completion rate (D) Logical understanding (E) Intellectual development...

KUNCI JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER

KUNCI JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER Kode/Nama Mata Kuliah Waktu/Sifat Ujian : TKC106/Algoritma Pemrograman [Kelas B] : 90 Menit/Open Note [Score = 30] 1. Dua buah bilangan bulat dimasukkan melalui piranti masukan. Buatlah sebuah algoritma (pseudocode) untuk melakukan operasi-operasi berdasarkan kemungkinan-kemungkinan berikut: a. Apabila kedua bilangan adalah bilangan yang berbeda: Bilangan yang lebih kecil dijumlahkan dengan angka 10 dan hasilnya dicetak ke piranti keluaran Bilangan yang lebih besar dijumlahkan dengan angka 5 dan hasilnya dicetak ke piranti keluaran b. Apabila kedua bilangan adalah bilangan yang sama: Kedua bilangan dijumlahkan dan dibagi dengan angka 2, kemudian hasilnya dicetak ke piranti keluaran KETENTUAN: Tidak diperbolehkan menggunakan Operator LOGIKA! Jawaban: Algoritma operasi_PENYELEKSIAN Deklarasi: bil1,bil2: integer Deskripsi: read(bil1,bil2) if bil1 = bil2 then write((bil1 + bil2)/2); else if bil1 < bil2 then write(bil1 + 10) write(bil2 + 5) else write(bil1 + 5) write(bil2 + 10) endif endif [Score = 10] 2. Translasikan algoritma pada soal no (1) ke dalam Bahasa Pascal! Jawaban: program operasi_PENYELEKSIAN; var bil1,bil2: integer; begin bilangan write('Masukkan bilangan pertama! ');readln(bil1); ');readln ln(bil2); write('Masukkan bilangan kedua! ');readln(bil2); if bil1 = bil2 then writeln('Oleh karena kedua bilangan adalah sama, maka hasil penjumlahan kedua bilangan yang kemudian dibagi 2 = ',((bil1 + bil2)/2):3:0) else

LAPORAN PENELITIAN Pola Kecenderungan Penempatan Kunci ...

Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah soal-soal ujian matakuliahmatakuliah pada program studi Statistika Terapan dan Matematika FMIPA yang mempunyai tipe D - melengkapi berganda. Dugaan semula bahwa ada kecenderungan penulis soal meletakkan kunci jawaban soal di tengah-tcngah (menurut Dorothy C. Adkins), setelah melalui penelitian ini kecenderungan tersebut ternyata bahxva penulis lebih tertarik menempatkan kunci jawaban pada option 1, 2 dan 3 benar atau kunci jawaban D. Soal tes/ujian sebagai salah satu alat pengukuran pendidikan disusun untuk tujuan mengukur sampai seberapa jauh kedua fungsi pendidikan terscbut berhasil dicapai. Bcntuk soal ujian yang dipakai oleh Universitas Terbuka pada umumnya pilihan berganda, hanya sebagian saja dalam bentuk essay (uraian). Dalam hal ini FMIPA Universitas Terbuka sampai dengan masa ujian 90.1 telah mengembangkan sebanyak 61 matakuliah, sebagian besar soal ujian dalam bentuk pilihan berganda kecuali 12 matakuliah yang bentuk soal ujiannya adalah essay (uraian). Universitas Terbuka, dalam penyelenggaraan ujiannya, mcnctapkan 5 (lima) macarn tipe soal ujian yaitu:...

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tingkat ... - Ampl

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas, kuantitas, terjangkau, dan kontinu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sejak 2008 program Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar disekitar 6800 desa/kelurahan. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Untuk membantu penyelenggaraan program agar dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pedoman dan petunjuk teknis. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat edisi 2013 ini telah disempurnakan sesuai dengan konsep dan pendekatan pelaksanaan Program Pamsimas II, dan...

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian I 3 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian II 4 Pelaksanaan Pengadaan Barang 5 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tingkat Dasar/ Pertama 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya 7 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi 8 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola 9 Pengadaan Barang/Jasa dengan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri & Usaha Kecil dan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 10 Penggunaan E-Procurement LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 MODUL PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama Kembali ke Halaman Utama MODUL 2010 1 PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA LKPP LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Section One - GeNIUS::. | Online Learning of Magelang 1 State JHS

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini.

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku ... - Tarif

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran - BSNP

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan,penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat :...

Section Two - Buku Sekolah Elektronik
by cicak 0 Comments favorite 18 Viewed Download 0 Times

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini.

« previous  123456789