SEARCH

Found 47 related files. Current in page 1

senarai harga produk herbalife

Kelas III_SD_IPA_Sularmi.pdf
by cicak 0 Comments favorite 11 Viewed Download 0 Times

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Pengadaan Langsung adalah salah satu mentode dalam memilih ...

Suatu saat teman penulis (sebut saja namanya Ahmad) seorang pejabat pengadaan pada instansi tempat ia bekerja bertanya kepada penulis tentang tata cara yang benar dalam malaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung. Kemudian terjadilah diskusi antara penulis dan Ahmad. Dalam diskusi informal tersebut terungkap bahwa Ahmad telah berkali-kali melakukan pengadaan barang/jasa di instansinya dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ahmad telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan pada instansi tempatnya bekerja. Namun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pejabat pengadaan ia sendiri kadang-kadang masih ragu-ragu terutama dalam menafsirkan dan melaksanakan praturan yang ada. Ia mengetahui bahwa pengadaan langsung adalah cara pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa harus melalui proses lelang, cukup dengan melakukan survey harga di antara paling kurang dua penyedia barang/jasa yang berbeda. Menurut pendapat Ahmad survey harga tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan total penawaran harga dari dua penyedia. Adalah benar bahwa survey tersebut membandingkan harga paling kurang dua...

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

ALUR PENGADAAN BARANG/JASA 50 s - Fakultas Ilmu Administrasi

Memproses Surat menyurat Membuat pengumuman pengadaan barang Membuat HPS Memilih dan menentukan pemenang setelah membandingkan harga dan kualitas dengan berdasarkan pada keefektifan biaya dan efisiensi serta kualitas. Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan:  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak SOP PENGADAAN BARANG/JASA S.D. 50 JUTA RUPIAH (Penunjukan Langsung) User/ Pemakai/ Pengguna Mengajukan Permohonan Dekan/Pembantu Dekan II: Panitia Pengadaan Barang/ jasa:      Menugaskan kepada pengadaan barang/jasa Menyetujui/tidak hasil negosiasi/penawaran panitia  Memproses Surat menyurat Membuat HPS Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan: SERAH TERIMA PELAKSANAAN  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH Tujuan Deskripsi Object Referensi Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pengadaan barang/jasa dibawah 50 juta rupiah Seluruh staf akademis (administrasi/dosen) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan ...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa. Tanggal 31 Juli 2012 Pemerintah menerbitkan Praturan Presiden nomotr 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan atas Peraturan Presiden nomor nomor 54 tahun 2010 tersebut ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat jalannya pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pencairan anggaran belanja negara. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, perubahan kesatu telah dilakukan dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 melainkan hanya merubah bagian-bagian tertentu dari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Dengan demikian seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 masih tetap berlaku.

Pengurusan Bantuan Bencana
by Hermawan 0 Comments favorite 28 Viewed Download 0 Times

Senarai Kandungan ........................................................................................................................................ i Petunjuk ........................................................................................................................................................... 1 Log Masuk ....................................................................................................................................................... 2 Tukar Kata Laluan ......................................................................................................................................... 3 Carian .............................................................................................................................................................. 4 Carian .............................................................................................................................................................. 5 Carian Pemindahan ........................................................................................................................................ 6 Carian Pembekal ............................................................................................................................................. 7 Carian Pangkalan Hadapan ........................................................................................................................... 8 Carian Pusat Pemindahan .............................................................................................................................. 9 Carian Pegawai ............................................................................................................................................... 10 Cetakan Maklumat Pegawai .......................................................................................................................... 11 Carian Agensi .................................................................................................................................................. 12 Cetakan Maklumat Agensi ............................................................................................................................. 13 Carian Laporan Awal 24 jam ........................................................................................................................ 14 Carian Maklumat Bencana ............................................................................................................................ 15 Carian Maklumat Mangsa ............................................................................................................................. 16 Cetakan Maklumat Mangsa ........................................................................................................................... 17 Carian Daftar Mangsa .................................................................................................................................... 18 Carian Pesanan Bekalan ................................................................................................................................ 19 Carian Pesanan Laporan Status Terkini ...................................................................................................... 200 Cetakan Pesanan Laporan Status Terkini .................................................................................................... 211 Carian Pesanan Penyata Bayaran Bantuan .................................................................................................. 222 Sebelum Bencana ............................................................................................................................................ 233 Carian Pembekal ............................................................................................................................................. 244 Carian Pembekal ............................................................................................................................................. 255 Kemasukan Baru Pembekal ........................................................................................................................... 266 Paparan Maklumat Pembekal ....................................................................................................................... 277 Cetakan Maklumat Pembekal ....................................................................................................................... 288 Kemaskini Maklumat Pembekal ................................................................................................................... 299 Carian Pangkalan Hadapan ........................................................................................................................... 30 Carian Pangkalan Hadapan ........................................................................................................................... 31 Kemasukan Baru Pangkalan Hadapan ......................................................................................................... 32 Paparan Maklumat Pangkalan Hadapan ..................................................................................................... 33 Cetakan Maklumat Pangkalan Hadapan ..................................................................................................... 34 Kemaskini Maklumat Pangkalan Hadapan ................................................................................................. 35 Carian Agensi .................................................................................................................................................. 36 Kemasukan Baru Agensi ................................................................................................................................ 37

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Dikmen

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES NO 54 TAHUN 2010 KEGIATAN PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR) PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW) PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT Ver.1_2010 RENCANA UMUM PENGADAAN PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN/ HIBAH LN MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 PA KPA PPK KPA ULP/PEJABAT PENGADAAN KPA PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1. Untuk K/L/I, PA mengangkat KPA 2. Untuk Pemerintah Daerah, PA melekat pada jabatan struktural. KPA ditetapkan Kepala Daerah atas usulan PA Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 1 Ver.1_2010 4 Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa 2 1.Menyusun Rencana Umum Pengadaan • Identifikasi Kebutuhan • Kebijakan umum (Pemaketan, CaraPengadaan, Pengorganisasian) • Penganggaran Biaya • KAK 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan • Kebijakan Umum • Penganggaran Biaya • KAK 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, • Spesifikasi Teknis, • Penetapan HPS, dan • Rancangan Kontrak PA/ KPA PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan PPK 4. Pemilihan Sistem Pengadaan 5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan 6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ULP/ Pejabat Pengadaan 7. Pemilihan Metode Evaluasi 8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

S.O.P PENGADAAN BARANG DAN JASA - Unit Layanan Pengadaan

Tujuan Proses Tersusunnya rencana pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan selama periode anggaran kerja dan dapat direalisasikan secara tepat waktu. Indikator Risiko Utama 1. Kebutuhan atas barang / jasa yang bersifat mendesak 2. Penyedia atas barang / jasa yang dibutuhkan jumlahnya sangat terbatas 3. Barang / jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar Risiko: 1. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak disusun secara baik dan tepat waktu 2. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak dapat direalisasikan 3. Rencana pengadaan barang / jasa tidak memperhitungkan kenaikan harga yang signifikan 4. Rencana pengadaan barang / jasa tidak mempertimbangkan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan Pengendalian yang Dibutuhkan: 1. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus didasarkan pada kebutuhan atas barang / jasa dari seluruh unit kerja 2. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus mempertimbangkan waktu proses pengadaan dan pemenuhan atas barang / jasa terkait 3. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus memperhitungkan fluktuasi kenaikan harga dan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan Definisi dan Terminologi: 1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sudah direncanakan, dibutuhkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dengan menggunakan dana perusahaan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan / atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa 3. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN, badan hukum, atau orang perseorangan / subjek hokum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa. 4. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disediakn oleh Pantia Pengadaan atau Unit Kerja yang berwenang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh penyedia barang ...

Draft Standar Pelayanan BPBD - Kabupaten Semarang

Droping Air Bersih dan Logistik Bencana Dasar Hukum Komponen Uraian 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, Inspektorat, LTD dan KPMPT Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Surat / Laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai permintaan bantuan Masyarakat melaporkan ke BPBD Menerima laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai musibah bencana dan permintaan bantuan Melakukan cek silang dan peninjauan lapangan perihal adanya rumah penduduk/Daerah yang mengalami musibah bencana Mengusulkan Jenis bantuan yang akan diberikan Kepada Korban Bencana kepada Kepala BPBD melalui Kalakhar BPBD 4 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari kerja 5 Biaya / Tarif Gratis 6 Produk Pelayanan Jasa pemberian bantuan Air Bersih dan Logistik Bencana 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Alat Tulis Kantor Komputer, Printer, Meja, Kursi Rapat Kendaraan Operasional Lapangan (Open Kap dan Truk Tangki Air) Truk Tangki Supply Air Bersih Alat Komunikasi lapangan ( Handy Talky , HP, dll) 8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan minimal SLTA 2 Memiliki pengalaman/pernah mengikuti pelatihan Manajemen penyaluran Bantuan Bencana 3 Memiliki kualifikasi / lisensi / kecakapan dalam mengoperasionalkan Kendaraan Tangki Air ke Daerah-daerah kekeringan 9 Pengawasan Internal 1 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 2 Kepala Pelaksana Harian BPBD 3 Kepala BPBD 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Jumlah Pelaksana 1 2 3 4 Surat/datang langsung ke kantor BPBD Kabupaten Semarang, Jl...

« previous  12345