SEARCH

Found 48 related files. Current in page 1

sambutan pembukaan pelatihan manajemen

Kunci Jawaban Mentoring AM UTS
by nflplayer 0 Comments favorite 36 Viewed Download 0 Times

Kunci Jawaban Mentoring 2014 Akuntansi Manajemen Kunci Jawaban Mentoring AM Soal 1 Key inputs January Beginning Inventory Production Goods Avail. For sale Units sold Ending Inventory 0 1000 1000 700 300 February 300 800 1100 800 300 March 300 1250 1550 1500 50 Budgeted fixed manufacturing cost per uit and budgeted total manufacturing cost per unit under absorption costing are (ind dollars) January February March Budgeted Fixed Manuf. Costs 400000 400000 400000 Budgeted Production 1000 1000 1000 Budgeted Fixed Man. Cost/unit 400 400 400 Budgeted var. Manuf cost/unit 900 900 900 Budgeted total manuf. Cost /unit 1300 1300 1300 Variable Costing (in $) Revenues ($2500 x unit) Variable Cost Beginning Inventory (Price x unit) Var. Manuf. Cost (900 x unit) COGAS Deduct ending Inventory Variable COGS Variable Operating Cost (600 x 700;800;) Total Variable Costs Contribution Margin Fixed Costs Fixed Manufacturing Costs Fixed Operating Costs Total Fixed Costs Operating Income January February 2013 2013 1750000 2000000 March 2013 3750000 0 900000 900000 -270000 630000 270000 720000 990000 -270000 720000 270000 1125000 1395000 -45000 1350000 420000 1050000 700000 480000 1200000 800000 900000 2250000 1500000 400000 140000 540000 160000 400000 140000 540000 260000 400000 140000 540000 960000 January February 2013 2013 1750000 2000000 March 2013 3750000 Absorption Costing (in $) Revenues ($2500 x unit) http://spa-feui.com @spafeui Kunci Jawaban Mentoring AM COGS Beginning Inventory (Price*Unit) Variable Manuf. Costs Allocated Fixed Manuf. Cost (400*U) COGAS Deduct Ending Inventory (1300*U) Adjustment for Prod. Vol. Variance COGS Gross Margin Operating Costs Variable Operating costs Fixed operating costs Total operating costs Operating income 2 January 0 900000 400000 1300000 -390000 0 910000 840000 390000 720000 320000 1430000 -390000 80000 U 1120000 880000 420000 140000 560000 280000 480000 140000 620000 260000 390000 1125000 500000 2015000 -65000 -100000 F 1850000 1900000 900000 140000 1040000 860000 (Variable (Fixed Manuf. Costs in (Fixed Manuf.costs (Absorption-costing operating income)- Costing OI) = end. Inventory) - in begin. Inventory) 280000

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Economic and berencana Pengadaan maka Human PPM Manajemen Resource menyelenggarakan Barang/Jasa bekerjasama Development Institute Program Pelatihan Pemerintah. Program dengan (EHRDI) Sertifikasi serupa Ahli telah dilaksanakan sampai dengan angkatan XXII dengan hasil kelulusan yang sangat memuaskan. Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : - Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120...

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian I 3 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian II 4 Pelaksanaan Pengadaan Barang 5 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tingkat Dasar/ Pertama 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya 7 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi 8 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola 9 Pengadaan Barang/Jasa dengan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri & Usaha Kecil dan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 10 Penggunaan E-Procurement LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 MODUL PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama Kembali ke Halaman Utama MODUL 2010 1 PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA LKPP LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL
by nflplayer 0 Comments favorite 119 Viewed Download 0 Times

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK (Certified Public Accountant – Exam) AAS APK AMSI (Audit & Assurance) (Akuntansi & Pelaporan Keuangan) (Akuntansi Manajemen & Sistem Informasi) No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 1 A 2 C 3 C 4 C 5 D 6 B 7 B 8 B 9 D 10 B 11 D 12 B 13 A 14 D 15 A 16 D 17 D 18 D 19 B 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 C 26 C 27 D 28 A 29 D 30 A D D B A No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI A 31 D C 32 A C 33 D D 34 A B 35 C C 36 C B 37 A C 38 C A 39 C D 40 A C 41 D B D D B D D C D A C A A C C C A C A C C C B 42 D A B C 43 B A C B 44 D D C B 45 A C D B D 46 D B B C B 47 D D A D C 48 C C D D B 49 B B B D D 50 A C A C A 51 C A B C D 52 C C C B D 53 D B B C B 54 A D C B B 55 D A B C B 56 C C A A C 57 C C B B B 58 B B C C D 59 D D A D D 60 A A C C D A B C C C D A A C No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 61 C A C 91 C B 62 A B C 92 A 63 B C B 93 B C B 64 A A C 94 D D 65 A B C 95 D D 66 A B A 96 B 67 D C C 97 C B B 68 A A A 98 D B 69 A C B 99 D D 70 D D B 100 A D 71 D D B 72 A B B 73 C D C 74 A A C 75 B D C 76 A B 77 D D 78 B C 79 B C 80 A B 81 B C 82 D B 83 A A 84 D D 85 D B 86 C C 87 B C 88 A B 89 D A 90 B A

LAPORAN AKHIR - JICA
by Hermawan 0 Comments favorite 82 Viewed Download 0 Times

Sebagaimana diketahui bersama bahwa berbagai bencana telah terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk waspada dan siap ketika sewaktu-waktu bencana alam melanda. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengenalan tanda-tanda bencana alam dan upaya meminimalisir resiko yang dihadapi mendorong Japan International Cooperation Agency (JICA), Pemerintah setempat juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan bekal pengetahuan terhadap bencana alam kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Beberapa wilayah potensi bencana alam di Kabupaten Jember antara lain wilayah Kecamatan Panti dan Sukorambi, Silo berpotensi bencana banjir dan tanah longsor. Sebagai respon terhadap kajian pengelolaan bencana alam di Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Tim JICA, maka Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga swadaya masyarakat non pemerintah ingin berperan dalam kegiatan tersebut. Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga layanan masyarakat, telah banyak melakukan kegiatan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan buta aksara maupun pengentasan kemiskinan, pelatihan, survey, dan kegiatan sosial dan berperan dalam penanganan bencana alam di Kecamatan Panti. Pada tahun 2007, Yayasan Pengabdi Masyarakat bekerjasama dengan JICA Study Team on Disaster melakukan berbagai kegiatan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penanganan bencana alam. Kegiatan tersebut antara lain Training for Local Leader (training kepada pamong masyarakat), Community Workshop (Worksop kepada masyarakat), serta Evacuation Drill (pleatihan Evakuasi). Semua kegiatan tersebut dilakukan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Oleh karena itu Yayasan Pengabdi Masyarakat pada tahun 2010 ini siap untuk menjadi partner JICA di Kabupaten Jember dalam kegiatan “Penelitian Dasar dan Persiapan untuk Sub Proyek Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Dini” untuk mengidentifikasi sejauhmana kesadaran masyarakat setempat dan pemerintah setempat dalam melakukan persiapan antisipasi banjir bandang di Desa Panti, Desa Sukorambi dan Desa Silo...

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa - LKPP

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA A. KETENTUAN UMUM 1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. 2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi dan analisis kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN 1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). 2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah ada/dimiliki/dikuasai, atau kelayakan riwayat barang/jasa kebutuhan yang telah barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. 4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN 1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan; b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hokum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. 4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru ... - PreventionWeb

Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 (2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) disusun ketika bencana-bencana terus menyapu bersih hidup dan penghidupan jutaan penduduk di dunia. Dampak gempa bumi yang dahsyat di Haiti pada Januari 2010 dan banjir di Pakistan pada Juli 2010 menunjukkan betapa risiko bencana dan kemiskinan saling berkaitan erat. Sementara itu, pada 2011, banjir di Australia, gempa bumi di Christchurch, Selandia Baru, dan bencana gempa bumi, tsunami dan nuklir di Jepang timur laut yang meluluhlantakkan yang terjadi ketika laporan ini dikirim ke percetakan merupakan pengingat yang sangat tidak menggembirakan betapa negara-negara maju juga sangat terpapar. Ratusan bencana lain yang kurang terpantau secara internasional yang terkait dengan variablitas iklim telah menyebabkan dampak luar biasa di Benin, Brazil, Kolombia, Filipina dan negara-negara lain... UPAYA-UPAYA GLOBAL: EFEK HFA Jumlah dan kualitas tinjauan terhadap kemajuan pencapaian Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA) merupakan bukti meningkatnya kepedulian untuk mengurangi risiko bencana. Pembahasan tentang indikator-indikator dan kemajuan membantu terciptanya satu bahasa dan pemahaman yang sama. Meskipun telah tercapai perkembangan yang menggembirakan ... MENGUNGKAP RISIKO: IMBAL TUKAR YANG NYATA UNTUK PILIHAN YANG BERWAWASAN Skala kerugian yang terus berulang dan yang mungkin terjadi secara maksimum semata semestinya sudah cukup untuk membuat pemerintah terperangah dan bergerak melakukan tindakan Pemerintah-pemerintah mengemban tanggung jawab atas sebagian besar dari perkiraan kerugian secara keseluruhan dan mereka jarang mempunyai kontinjensi pembiayaan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut... MENGGAGAS MAKNA BARU PEMBANGUNAN: MENINGKATKAN PENANGGULANGAN BENCANA Pembangunan harus dimaknai ulang agar peka terhadap risiko-risiko bencana dan iklim Skala investasi publik jauh lebih besar dari investasi saat ini dalam manajemen risiko bencana. Instrumen-instrumen jaminan sosial yang ada saat ini bisa diadaptasi untuk bisa menjangkau jutaan penduduk dengan biaya tambahan yang relatif rendah. Program-program penciptaan lapangan kerja sementara dapat menyumbang pada pembentukan asetaset komunitas yang mengurangi risiko. Manajemen risiko bencana berbasis ekosistem seringkali menghasilkan rasio biaya-manfaat yang sangat menarik. Pendekatan-pendekatan konvensional terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata guna lahan telah gagal Pendekatan-pendekatan yang betul-betul partisipatif memberi peluang untuk meningkatkan prakarsaprakarsa setempat yang inovatif...

Draft Standar Pelayanan BPBD - Kabupaten Semarang

Droping Air Bersih dan Logistik Bencana Dasar Hukum Komponen Uraian 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, Inspektorat, LTD dan KPMPT Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Surat / Laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai permintaan bantuan Masyarakat melaporkan ke BPBD Menerima laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai musibah bencana dan permintaan bantuan Melakukan cek silang dan peninjauan lapangan perihal adanya rumah penduduk/Daerah yang mengalami musibah bencana Mengusulkan Jenis bantuan yang akan diberikan Kepada Korban Bencana kepada Kepala BPBD melalui Kalakhar BPBD 4 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari kerja 5 Biaya / Tarif Gratis 6 Produk Pelayanan Jasa pemberian bantuan Air Bersih dan Logistik Bencana 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Alat Tulis Kantor Komputer, Printer, Meja, Kursi Rapat Kendaraan Operasional Lapangan (Open Kap dan Truk Tangki Air) Truk Tangki Supply Air Bersih Alat Komunikasi lapangan ( Handy Talky , HP, dll) 8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan minimal SLTA 2 Memiliki pengalaman/pernah mengikuti pelatihan Manajemen penyaluran Bantuan Bencana 3 Memiliki kualifikasi / lisensi / kecakapan dalam mengoperasionalkan Kendaraan Tangki Air ke Daerah-daerah kekeringan 9 Pengawasan Internal 1 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 2 Kepala Pelaksana Harian BPBD 3 Kepala BPBD 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Jumlah Pelaksana 1 2 3 4 Surat/datang langsung ke kantor BPBD Kabupaten Semarang, Jl...

Buku Laporan 2012 - Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik. Lingkungan hidup yang baik Aan setrat merupakan hak asasi setiap warga Negara lndsnesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanJutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehiduBan manusia dan makhluk hiduB lainnya sehingga p€rlu dilakqkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh'sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2AL2 memberikan informasimengenai kondisilingkungan hidup, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan di Kota yogyakarta. Akhir kata semoga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat bermanfaat dan menjadisarana untuk membantu mewujudkan upaya pelestarian lingkungan hidup. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besamya atas kerjasama dan bantuan dari semua pihaft, sehingga Laporan Status Lingkungan t{idup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat selesaidengan baik. BAB III. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ................................................................. 92 Rehabilitasi Lingkungan .............................................................................................. 92 A.1. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penghijauan ................................................................92 A.2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi ....................................................................93 A.3. Kegiatan Fisik Lainnya......................................................................................................94 Pengawasan Amdal ...................................................................................................... 96 B.1. Rekomendasi Amdal/UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi Amdal Daerah .................96 B.2. Pengawasan UKL/UPL .....................................................................................................97 Penegakan Hukum ........................................................................................................ 98 C.1. Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah .................................98 C.2. Status Pengaduan ............................................................................................................99 Peran Serta Masyarakat ............................................................................................. 101 D.1. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan..........................................101 D.2. Penerima Penghargaan Lingkungan ..............................................................................102 D.3. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Workshop, Seminar Lingkungan ..............................103 D.4. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan Oleh Masyarakat .................................105 Kelembagaan .............................................................................................................. 106 E.1. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan ...........................................................106 E.2. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ...............................................................................107 E.3. Jumlah Personil Institusi Lingkungan Menurut Tingkat Pendidikan ...............................108 E.4. Jumlah Jabatan Fungsional Lingkungan, PPNS dan PPLHD........................................108...

« previous  12345