SEARCH

Found 45 related files. Current in page 1

sambutan pembukaan pelatihan manajemen

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL
by nflplayer 0 Comments favorite 82 Viewed Download 0 Times

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK (Certified Public Accountant – Exam) AAS APK AMSI (Audit & Assurance) (Akuntansi & Pelaporan Keuangan) (Akuntansi Manajemen & Sistem Informasi) No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 1 A 2 C 3 C 4 C 5 D 6 B 7 B 8 B 9 D 10 B 11 D 12 B 13 A 14 D 15 A 16 D 17 D 18 D 19 B 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 C 26 C 27 D 28 A 29 D 30 A D D B A No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI A 31 D C 32 A C 33 D D 34 A B 35 C C 36 C B 37 A C 38 C A 39 C D 40 A C 41 D B D D B D D C D A C A A C C C A C A C C C B 42 D A B C 43 B A C B 44 D D C B 45 A C D B D 46 D B B C B 47 D D A D C 48 C C D D B 49 B B B D D 50 A C A C A 51 C A B C D 52 C C C B D 53 D B B C B 54 A D C B B 55 D A B C B 56 C C A A C 57 C C B B B 58 B B C C D 59 D D A D D 60 A A C C D A B C C C D A A C No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 61 C A C 91 C B 62 A B C 92 A 63 B C B 93 B C B 64 A A C 94 D D 65 A B C 95 D D 66 A B A 96 B 67 D C C 97 C B B 68 A A A 98 D B 69 A C B 99 D D 70 D D B 100 A D 71 D D B 72 A B B 73 C D C 74 A A C 75 B D C 76 A B 77 D D 78 B C 79 B C 80 A B 81 B C 82 D B 83 A A 84 D D 85 D B 86 C C 87 B C 88 A B 89 D A 90 B A

LAPORAN AKHIR - JICA
by Hermawan 0 Comments favorite 54 Viewed Download 0 Times

Sebagaimana diketahui bersama bahwa berbagai bencana telah terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk waspada dan siap ketika sewaktu-waktu bencana alam melanda. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengenalan tanda-tanda bencana alam dan upaya meminimalisir resiko yang dihadapi mendorong Japan International Cooperation Agency (JICA), Pemerintah setempat juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan bekal pengetahuan terhadap bencana alam kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Beberapa wilayah potensi bencana alam di Kabupaten Jember antara lain wilayah Kecamatan Panti dan Sukorambi, Silo berpotensi bencana banjir dan tanah longsor. Sebagai respon terhadap kajian pengelolaan bencana alam di Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Tim JICA, maka Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga swadaya masyarakat non pemerintah ingin berperan dalam kegiatan tersebut. Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga layanan masyarakat, telah banyak melakukan kegiatan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan buta aksara maupun pengentasan kemiskinan, pelatihan, survey, dan kegiatan sosial dan berperan dalam penanganan bencana alam di Kecamatan Panti. Pada tahun 2007, Yayasan Pengabdi Masyarakat bekerjasama dengan JICA Study Team on Disaster melakukan berbagai kegiatan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penanganan bencana alam. Kegiatan tersebut antara lain Training for Local Leader (training kepada pamong masyarakat), Community Workshop (Worksop kepada masyarakat), serta Evacuation Drill (pleatihan Evakuasi). Semua kegiatan tersebut dilakukan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Oleh karena itu Yayasan Pengabdi Masyarakat pada tahun 2010 ini siap untuk menjadi partner JICA di Kabupaten Jember dalam kegiatan “Penelitian Dasar dan Persiapan untuk Sub Proyek Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Dini” untuk mengidentifikasi sejauhmana kesadaran masyarakat setempat dan pemerintah setempat dalam melakukan persiapan antisipasi banjir bandang di Desa Panti, Desa Sukorambi dan Desa Silo...

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa - LKPP

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA A. KETENTUAN UMUM 1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. 2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi dan analisis kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN 1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). 2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah ada/dimiliki/dikuasai, atau kelayakan riwayat barang/jasa kebutuhan yang telah barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. 4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN 1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan; b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hokum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. 4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru ... - PreventionWeb

Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 (2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) disusun ketika bencana-bencana terus menyapu bersih hidup dan penghidupan jutaan penduduk di dunia. Dampak gempa bumi yang dahsyat di Haiti pada Januari 2010 dan banjir di Pakistan pada Juli 2010 menunjukkan betapa risiko bencana dan kemiskinan saling berkaitan erat. Sementara itu, pada 2011, banjir di Australia, gempa bumi di Christchurch, Selandia Baru, dan bencana gempa bumi, tsunami dan nuklir di Jepang timur laut yang meluluhlantakkan yang terjadi ketika laporan ini dikirim ke percetakan merupakan pengingat yang sangat tidak menggembirakan betapa negara-negara maju juga sangat terpapar. Ratusan bencana lain yang kurang terpantau secara internasional yang terkait dengan variablitas iklim telah menyebabkan dampak luar biasa di Benin, Brazil, Kolombia, Filipina dan negara-negara lain... UPAYA-UPAYA GLOBAL: EFEK HFA Jumlah dan kualitas tinjauan terhadap kemajuan pencapaian Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA) merupakan bukti meningkatnya kepedulian untuk mengurangi risiko bencana. Pembahasan tentang indikator-indikator dan kemajuan membantu terciptanya satu bahasa dan pemahaman yang sama. Meskipun telah tercapai perkembangan yang menggembirakan ... MENGUNGKAP RISIKO: IMBAL TUKAR YANG NYATA UNTUK PILIHAN YANG BERWAWASAN Skala kerugian yang terus berulang dan yang mungkin terjadi secara maksimum semata semestinya sudah cukup untuk membuat pemerintah terperangah dan bergerak melakukan tindakan Pemerintah-pemerintah mengemban tanggung jawab atas sebagian besar dari perkiraan kerugian secara keseluruhan dan mereka jarang mempunyai kontinjensi pembiayaan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut... MENGGAGAS MAKNA BARU PEMBANGUNAN: MENINGKATKAN PENANGGULANGAN BENCANA Pembangunan harus dimaknai ulang agar peka terhadap risiko-risiko bencana dan iklim Skala investasi publik jauh lebih besar dari investasi saat ini dalam manajemen risiko bencana. Instrumen-instrumen jaminan sosial yang ada saat ini bisa diadaptasi untuk bisa menjangkau jutaan penduduk dengan biaya tambahan yang relatif rendah. Program-program penciptaan lapangan kerja sementara dapat menyumbang pada pembentukan asetaset komunitas yang mengurangi risiko. Manajemen risiko bencana berbasis ekosistem seringkali menghasilkan rasio biaya-manfaat yang sangat menarik. Pendekatan-pendekatan konvensional terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata guna lahan telah gagal Pendekatan-pendekatan yang betul-betul partisipatif memberi peluang untuk meningkatkan prakarsaprakarsa setempat yang inovatif...

Draft Standar Pelayanan BPBD - Kabupaten Semarang

Droping Air Bersih dan Logistik Bencana Dasar Hukum Komponen Uraian 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, Inspektorat, LTD dan KPMPT Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Surat / Laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai permintaan bantuan Masyarakat melaporkan ke BPBD Menerima laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai musibah bencana dan permintaan bantuan Melakukan cek silang dan peninjauan lapangan perihal adanya rumah penduduk/Daerah yang mengalami musibah bencana Mengusulkan Jenis bantuan yang akan diberikan Kepada Korban Bencana kepada Kepala BPBD melalui Kalakhar BPBD 4 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari kerja 5 Biaya / Tarif Gratis 6 Produk Pelayanan Jasa pemberian bantuan Air Bersih dan Logistik Bencana 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Alat Tulis Kantor Komputer, Printer, Meja, Kursi Rapat Kendaraan Operasional Lapangan (Open Kap dan Truk Tangki Air) Truk Tangki Supply Air Bersih Alat Komunikasi lapangan ( Handy Talky , HP, dll) 8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan minimal SLTA 2 Memiliki pengalaman/pernah mengikuti pelatihan Manajemen penyaluran Bantuan Bencana 3 Memiliki kualifikasi / lisensi / kecakapan dalam mengoperasionalkan Kendaraan Tangki Air ke Daerah-daerah kekeringan 9 Pengawasan Internal 1 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 2 Kepala Pelaksana Harian BPBD 3 Kepala BPBD 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Jumlah Pelaksana 1 2 3 4 Surat/datang langsung ke kantor BPBD Kabupaten Semarang, Jl...

Buku Laporan 2012 - Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik. Lingkungan hidup yang baik Aan setrat merupakan hak asasi setiap warga Negara lndsnesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanJutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehiduBan manusia dan makhluk hiduB lainnya sehingga p€rlu dilakqkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh'sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2AL2 memberikan informasimengenai kondisilingkungan hidup, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan di Kota yogyakarta. Akhir kata semoga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat bermanfaat dan menjadisarana untuk membantu mewujudkan upaya pelestarian lingkungan hidup. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besamya atas kerjasama dan bantuan dari semua pihaft, sehingga Laporan Status Lingkungan t{idup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat selesaidengan baik. BAB III. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ................................................................. 92 Rehabilitasi Lingkungan .............................................................................................. 92 A.1. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penghijauan ................................................................92 A.2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi ....................................................................93 A.3. Kegiatan Fisik Lainnya......................................................................................................94 Pengawasan Amdal ...................................................................................................... 96 B.1. Rekomendasi Amdal/UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi Amdal Daerah .................96 B.2. Pengawasan UKL/UPL .....................................................................................................97 Penegakan Hukum ........................................................................................................ 98 C.1. Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah .................................98 C.2. Status Pengaduan ............................................................................................................99 Peran Serta Masyarakat ............................................................................................. 101 D.1. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan..........................................101 D.2. Penerima Penghargaan Lingkungan ..............................................................................102 D.3. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Workshop, Seminar Lingkungan ..............................103 D.4. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan Oleh Masyarakat .................................105 Kelembagaan .............................................................................................................. 106 E.1. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan ...........................................................106 E.2. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ...............................................................................107 E.3. Jumlah Personil Institusi Lingkungan Menurut Tingkat Pendidikan ...............................108 E.4. Jumlah Jabatan Fungsional Lingkungan, PPNS dan PPLHD........................................108...

Selengkapnya - BPPSDMK
by nflplayer 0 Comments favorite 94 Viewed Download 0 Times

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2013/2014 SIPENMARU DIKNAKES POLTEKKES KEMENKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipenmaru Diknakes) Tahun Akademik (TA) 2013/2014 telah dapat diterbitkan. Tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui berbagai upaya yang salah satunya adalah melalui penjaminan mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan. Penjaminan mutu diawali dengan penjaringan calon mahasiswa, tenaga pengajar yang tersertifikasi, proses pembelajaran yang berkualitas dan sarana penunjang yang memadai. Penyelenggaraan Sipenmaru Diknakes TA 2013/2014 ini merupakan salah satu upaya pengawasan dan pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan untuk menjaring mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan sekaligus tidak melepaskan diri dari sistem pendidikan secara umum. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Diknakes TA 2013/2014 ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis sebelumnya yang disusun sejalan dengan perkembangan kebutuhan program kesehatan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Hendaknya petunjuk teknis ini dapat dicermati dan dijadikan acuan oleh seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Sipenmaru Diknakes TA Kesehatan merupakan hak azasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak azasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Untuk mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat dan berkeadilan, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan...

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa - Forum Manajemen

PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LATAR BELAKANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120 Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peserta Pelatihan Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Permasalahan tata kelola yang baik (good governance), Korupsi dan Kode Etik Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Latihan persiapan ujian sertifikasi. Instruktur Beberapa instruktur berasal dari ahli yang kompeten dari BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Indonesian Procurement Watch (IPW) dan Konsultan yang terlibat dalam penyusunan modul pelatihan standar sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 Waktu dan Tempat Program Pelatihan Sertifikasi Ahli Pengadan Barang/Jasa Pemerintah ini akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan diakhiri dengan ujian. Calon Peserta Ujian Sertifikasi harus sudah menyerahkan formulir pendaftaran data yang diisi secara lengkap paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan. Formulir pendaftaran bisa dikirim melalui Faximili 021 – 8799 1059 Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembatalan yang dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 50% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 100% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan pada tanggal penyelenggaraan. Seluruh biaya yang telah diterima akan dikembalikan apabila pembatalan dilakukan oleh PPM Manajemen...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA ...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN PERAN APIP Pengadaan barang/jasa masih menjadi primadona bagi pelaku korupsi di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan APIP yang masih mengandalkan post audit yaitu melakukan audit setelah proses pengadaan barang jasa selesai. Dengan post audit peran APIP sebagai quality assurance proses pengadanaan barang/jasa kurang optimal dimana penghematan dan best value of money tidak tercapai optimal. Alternatif terbaik bagi APIP adalah lebih banyak melakukan current audit untuk menghasilkan penghematan. Korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan lewat modus pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek Fasilitas Olah Raga di Hambalang, Bogor dengan nilai Rp 2,5 Trilyun menurut BPK terdapat indikasi kerugian negara Rp 243,66 milliar (Kompas.com, 31 Oktober 2012), Proyek simulator SIM senilai Rp 196 milliar diduga dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 144 milliar (Tempo.com, 24 April 2012), dan Proyek pengadaan Al-quran dan Laboratorium yang membagi-bagi fee Rp. 103,2 milliar (Kompas.com, 6 Mei 2013). Data di atas menunjukkan bahwa seandainya uang tersebut dapat dicegah sebelum terjadi transaksi pengadaan barang/jasa dapat dibayangkan penghematan yang dapat dilakukan. Pengalaman Negara Amerika Serikat dalam menerapkan pre-award audit berhasil menghemat anggaran Negara dengan cukup signifikan. Laporan US Government Accountability Office atas manajemen pengadaan barang/jasa di lingkungan Veterans Affairs Federal Supply Schedule dari tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan penghematan besar dari penerapan pre-award audit dibandingkan dengan post-award audit. Tabel 1 menunjukkan hasil penghematan yang bisa dilakukan melalui audit pre award dan audit post award dalam proses pengadaan barang/jasa bidang kesehatan dimana pre award menghasilkan penghematan yang lebih besar dibandingkan dengan post award. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir penghematan melalui pre award mencapai 62,68 % dari total penghematan yang mencapai $ 240,6 millon. Pengalaman Amerika Serikat menghemat anggaran Negara dari pengadaan barang/jasa melalui penerapan pre award bisa memberikan inspirasi bagi APIP melakukan audit pengadaan barang/jasa dengan pre award. Ketika para auditor hanya terlibat pada akhir proses pengadaan barang/jasa (post award) maka penghematan biaya/anggaran publik sering tidak tercapai. 2. Pembahasan 2.1 Apakah pre-award audit Sesuai dengan pembahasan dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian tahun 2010, preaward audit didefinisikan sebagai audit yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa calon penyedia barang/jasa yang diusulkan oleh panitia pengadaan memiliki kelayakan/kemampuan kerja dan keuangan untuk melaksanakan kontrak serta harga yang ditawarkan adalah wajar dan secara ekonomis menguntungkan negara. Federal Acquisition Regulation (FAR) mendefinisikan pre-award audit sebagai “an evaluation of a prospective contractor’s capability to perform a proposed contract” (FAR, 2005). USAID dalam Contract Information Bulletin 92-16 menyatakan bahwa “A pre-award audit is a tool that the contracting officer can use to acquire information in order to determine the reasonableness of the offeror's proposed cost or price. The pre-award audit is a detailed analysis of the proposal, and contains information on the basis and method used by the offeror in proposal preparation, and any discrepancies in the way in which the cost or pricing data were used in preparing the proposal. (USAID, 1992). Dari penjelasan di atas maka pre-award audit merupakan audit atas kemampuan calon kontraktor /penawar (offeror) menyelesaikan pekerjaan dan memastikan biaya atau harga yang diajukan dalam penawaran merupakan biaya dan harga yang rasional. Tujuan utama dari pre-award audit antara lain sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping tujuan tersebut, pre-award audit juga bertujuan memberikan pendapat (quality assurance) bahwa proses pengadaan barang/jasa telah taat pada peraturan, kemampuan penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan , dan kewajaran harga penawaran...

« previous  12345