SEARCH

Found 106 related files. Current in page 1

rumus statistik dasar

SMART SOLUTION TIPS TRIK Mengerjakan Soal SBMPTN 2013

Kumpulan SMART SOLUTION dan TRIK SUPERKILAT TIPS dan TRIK Pengerjaan Soal SBMPTN Pilihan Ganda, Sebab-Akibat, dan Pernyataan By Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) PETUNJUK A Mari kita amati petunjuk pada tipe soal ini: Pilih jawaban yang paling benar (A, B, C, D atau E) Sudah jelas bahwa kita hanya memilih satu jawaban saja di antara kelima jawaban. Khusus untuk mata pelajaran Matematika Dasar dan Matematika IPA, tipikal soal yang selalu muncul memiliki pilihan jawaban yang sangat penuh jebakan. Karena ketika adik-adik melewatkan satu konsep dasar yang penting maka akan jatuh terpeleset pada jawaban yang kurang tepat. Sangat disarankan untuk menguasai konsep dasarnya dulu sebelum menelan mentah-mentah metode cara cepatnya. Karena SBMPTN (dulu bernama SNMPTN) sangat berbeda dengan UN yang adik-adik jalani kemarin. Kalau soal-soal di UN kemarin memang memberikan peluang untuk bisa diselesaikan dengan cara cepat yang sangat melimpah. Hal ini dikarenakan indikator soal UN yang diujikan sudah jelas tertera pada kisikisi SKL UN yang selalu dibagikan tiap tahun. Rata-rata dalam setiap soal UN hanya memuat satu konsep dasar saja. Sementara itu, tipikal soal SBMPTN adalah dapat memuat lebih dari satu konsep yang saling terkait. Misalnya, dalam topik soal ”Barisan dan Deret” ternyata masih memuat konsep ”Logaritma”. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada pelajaran IPA seperti Fisika, Kimia maupun Biologi, namun juga berlaku untuk beberapa pelajaran IPS lainnya. Berdasarkan pengalaman pada SBMPTN tahun-tahun sebelumnya bahwa porsi jawaban atau perbandingan banyaknya jawaban soal SBMPTN hampir selalu sama. Artinya jika pada pelajaran KIMIA terdapat 15 soal, maka kurang lebih akan terdapat masing-masing 3 buah jawaban A, B, C, D, atau E. Begitu juga untuk pelajaran yang lain.

offene-Stellen-erhebung 2009 bis 2012 - Statistik Austria

Analyse der Arbeitsmarktnachfrage in Österreich Im Jahr 2012 wurden durch die Offene-Stellen-Erhebung von Statistik Austria, die gemeinsam mit den offenen Stellen des Arbeitsmarktservice (AMS) die wichtigste Informationsquelle über die Arbeitsnachfrage darstellt, im Jahresdurchschnitt rund 70.000 offene Stellen erfasst. Diesen standen rund 3,655.000 unselbständig Erwerbstätige gegenüber. In Summe ergibt dies 3,724.000 Stellen, von denen 98,1% besetzt waren. Der Anteil der freien Stellen - Offene-Stellen-Quote - betrug demnach 1,9%. Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit nach Deutschland, Norwegen, Belgien und Finnland auf dem fünften Platz und deutlich über dem Durchschnitt der EU-27 (1,5%). Die Meldequote, also der Anteil der beim AMS gemeldeten offenen Stellen an den offenen Stellen der Offene-Stellen-Erhebung, betrug 41%. Somit wurden über die Offene-Stellen-Erhebung mehr als doppelt so viele offene Stellen erfasst wie beim AMS. Die Daten dieser Erhebung liefern zentrale Kennzahlen zur Arbeitsnachfrage und ermöglichen umfassende Auswertungen hinsichtlich der Struktur und der Dynamik des Arbeitsmarkts. Der Artikel umfasst die methodische Beschreibung der primärstatistischen Erhebung und präsentiert ausgewählte Ergebnisse.

Gemeldete offene Stellen mit Beschäftigungsort Stadt St.Gallen ...

Offene Stellen Offene Stellen bei privatwirtschaftlichen Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung, die den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren gemeldet werden. Die gemeldeten Stellen werden von den RAV-Personalberatenden für die Zuweisung von Stellensuchenden benutzt. Die Stellen werden meist auch im Internet publiziert (http://www.treffpunkt-arbeit.ch/) und können dort von Stellensuchenden abgefragt werden. Bedeutung: In der Regel werden den RAV offene Stellen gemeldet, für die auch oder gerade Stellensuchende in Frage kommen, zum Beispiel, weil diese rasch zur Verfügung stehen. Die gemeldeten Stellen machen - je nach Branche - einen unterschiedlich grossen Teil der insgesamt offenen Stellen auf dem Arbeitsmarkt aus. Ein relativ grosser Anteil der insgesamt offenen Stellen werden von Saisonbranchen wie dem Bau- und dem Gastgewerbe gemeldet. Hinweise: Geplante nächste Aktualisierung mit den Zahlen 2014: Januar 2015 1/2 Kanton St.Gallen Fachstelle für Statistik Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren gemeldete offene Stellen mit Beschäftigungsort Stadt St.Gallen nach ausgewählten Merkmalen, 2007-2013 (Jahresmittelwerte) Quelle: SECO AVAM 2007 Total 1 Nach Wirtschaftszweigen (NOGA) Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft) Sektor 2 (Grundversorgung, Industrie, Gewerbe) Sektor 3 (Dienstleistungen) Keine Angabe Nach Beruf (Berufsnomenklatur 2000)2 Land- und Forstwirtschaft, Tierzucht Produktionsberufe in Industrie und Gewerbe Metallverarbeitung und Maschinenbau Elektrotechnik/Elektronik Übrige Produktionsberufe in Industrie und Gewerbe Technische und Informatikberufe Ingenieurberufe Berufe der Informatik Übrige technische und Informatikberufe Bau- und Ausbaugewerbe, Bergbau Handels- und Verkehrsberufe Handel und Verkauf Transport- und Verkehrsberufe Übrige Handels- und Verkehrsberufe Gastgewerbe, Erbringung persönlicher Dienstleistungen Gastgewerbe, Hauswirtschaft Reinigung, Hygiene und Körperpflege Management und Administration Unternehmer Direktoren und leitende Beamte Kaufmännische und administrative Berufe, Banken und Versicherungen Ordnung und Sicherheit, Rechtswesen Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe Unterricht, Bildung, Seelsorge und Fürsorge Gesundheitswesen Übrige Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe Übrige Berufe/nicht klassierbare Angaben Keine Angabe Nach Arbeitszeit Vollzeit Teilzeit

Prinsip Dasar Pengadaan Barang-Jasa [Compatibility Mode]

TATA CARA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA ASPEK HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Oleh : Karmilasari Tujuan Pengadaan Barang/Jasa — Memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jumlah dan mutu yang sesuai, serta selesai tepat waktu. 2 Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Efisien 2. Efektif 3. Terbuka dan Bersaing 4. Transparan 5. Adil/tidak diskriminatif 6. Akuntabel 3 Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Efisien: berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Efektif: berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3. Terbuka dan bersaing: berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 4...

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian I 3 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian II 4 Pelaksanaan Pengadaan Barang 5 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tingkat Dasar/ Pertama 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya 7 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi 8 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola 9 Pengadaan Barang/Jasa dengan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri & Usaha Kecil dan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 10 Penggunaan E-Procurement LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 MODUL PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama Kembali ke Halaman Utama MODUL 2010 1 PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA LKPP LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa

DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 17. Lampiran (3 – 1) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang 18. Lampiran (3 – 2) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 19. Lampiran (3 – 3) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 20. Lampiran (3 – 4) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Lainnya 21. Lampiran (3 – 5) Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Swakelola 22. Lampiran (3 – 6) Contoh Format Naskah Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Swakelola 23. Lampiran (4 – 1) Contoh Format Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan DAFTAR PUSTAKA

KREATIVITAS: EVALUASI BUKU PELAJARAN ... - Digilib UNIMED

Buku pelajaran sebagai sasaran evaluasi karena buku pelajaran memiliki potensi menjadi agen perubahan yang efektif (Hutchinson and Torres, 1994:322) dan buku pelajaran digunakan di seluruh sekolahsekolah yang ada di pelosok tanah air. Umumnya, pada saat guru mengajar, terutama untuk tingkat sekolah dasar, guru cenderung hanya berpedoman ada buku pelajaran, baik urutannya maupun materinya bukan pada kurikulum. Berdasarkan hal ini diduga ada sesuatu yang tidak diajarkan oleh buku pelajaran sehingga daya kreatif siswa tidak berkembang dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi buku pelajaran. Kreativitas merupakan sintesa dari keseluruhan fungsi yang tediri dari: (1) pemikiran rasional, (2) pengembangan tingkat tinggi dari emosional/ perasaan, (3) pengembangan tingkat tinggi dari mental dan fisikal, dan (4) kesadaran tingkat tinggi, hasil imajinasi, fantasi, dan pemecahan permasalahan yang cepat. Daya kreatif siswa dapat diteliti pada saat proses belajarmengajar berlangsung tetapi dapat juga diteliti dengan cara mengevaluasi buku pelajaran yang digunakan dalam proses belajarmengajar di kelas. Dalam hal ini, tulisan ini hanya dilakukan pada buku pelajaran saja yaitu dari latihan-latihan dan tugas-tugas yang tertera di dalam buku pelajaran.

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran - BSNP

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan,penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat :...

« previous  123456789