SEARCH

Found 390 related files. Current in page 9

proposal skripsi laporan keuangan

pemetaan zonasi banjir kota gorontalo untuk mitigasi bencana

LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2012 PEMETAAN ZONASI BANJIR KOTA GORONTALO UNTUK MITIGASI BENCANA Terima kasih atas segala bantuannya sehingga penelitian kami yang berjudul Pemetaan Zonasi Banjir Kota Gorontalo untuk Mitigasi Bencana dapat kami selesaikan. Segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Gorontalo untuk mitigasi bencana banjir. Sejak kota Gorontalo tumbuh menjadi ibukota propinsi dan terpusatnya pembangunan di wilayah perkotaan menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini membutuhkan peningkatan lahan yang berdampak kepada menurunnya kualitas lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah banjir. Mengingat begitu besarnya dampak banjir di Kota ini maka diperlukan penelitian untuk menghasilkan informasi tentang tingkat kerawanan banjir di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah mengkompilasi antara metode kualitatif dan kuantitatif yang dipadukan dengan survey lapangan. Data yang diperlukan dapat bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil survei lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan, Hasil yang diperoleh adalah daerah penelitian dapat dibagi kedalam 3 satuan geomorfologi yaitu satuang geomorfologi pedaran, bergelombang dan perbukitan bergelombang. Curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 61 – 169.58 mm/bulanan sedangkan curah hujan tahunan adalah 1.461 mm/tahun dengan tipe iklimnya adalah C – D. Geologi daerah penelitian dapat di bagi kedalam 3 satuan batuan yaitu dari tua ke muda adalah satuan batuan granit, breksi vulkanik dan alluvial, struktur geologi yang bekerja berarah barat laut-tenggara. Jenis tanah di daerah ini adalah lempung. Kedalaman muka air tanah berkisar antara 100 – 225 cm termasuk air tanah dangkal. Penggunaan lahan dapat di bagi 5 yaitu persawahan, pemukiman dan perkantoran, tegalan, pertambangan dan hutan jarang. Zonasi tingkat kerawanan banjir dapat di bagi 3 yaitu zona rawan tinggi, aona rawan rendah dan zona tidak rawan. Upaya mitigasi yang harus dilakukan adalah mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya. Kata Kunci : Kota Gorontalo, banjir, mitigasi bencana, peta zonasi banjir...

Draft Standar Pelayanan BPBD - Kabupaten Semarang

Droping Air Bersih dan Logistik Bencana Dasar Hukum Komponen Uraian 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, Inspektorat, LTD dan KPMPT Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Surat / Laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai permintaan bantuan Masyarakat melaporkan ke BPBD Menerima laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai musibah bencana dan permintaan bantuan Melakukan cek silang dan peninjauan lapangan perihal adanya rumah penduduk/Daerah yang mengalami musibah bencana Mengusulkan Jenis bantuan yang akan diberikan Kepada Korban Bencana kepada Kepala BPBD melalui Kalakhar BPBD 4 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari kerja 5 Biaya / Tarif Gratis 6 Produk Pelayanan Jasa pemberian bantuan Air Bersih dan Logistik Bencana 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Alat Tulis Kantor Komputer, Printer, Meja, Kursi Rapat Kendaraan Operasional Lapangan (Open Kap dan Truk Tangki Air) Truk Tangki Supply Air Bersih Alat Komunikasi lapangan ( Handy Talky , HP, dll) 8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan minimal SLTA 2 Memiliki pengalaman/pernah mengikuti pelatihan Manajemen penyaluran Bantuan Bencana 3 Memiliki kualifikasi / lisensi / kecakapan dalam mengoperasionalkan Kendaraan Tangki Air ke Daerah-daerah kekeringan 9 Pengawasan Internal 1 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 2 Kepala Pelaksana Harian BPBD 3 Kepala BPBD 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Jumlah Pelaksana 1 2 3 4 Surat/datang langsung ke kantor BPBD Kabupaten Semarang, Jl...

Buku Laporan 2012 - Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik. Lingkungan hidup yang baik Aan setrat merupakan hak asasi setiap warga Negara lndsnesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanJutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehiduBan manusia dan makhluk hiduB lainnya sehingga p€rlu dilakqkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh'sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2AL2 memberikan informasimengenai kondisilingkungan hidup, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan di Kota yogyakarta. Akhir kata semoga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat bermanfaat dan menjadisarana untuk membantu mewujudkan upaya pelestarian lingkungan hidup. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besamya atas kerjasama dan bantuan dari semua pihaft, sehingga Laporan Status Lingkungan t{idup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat selesaidengan baik. BAB III. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ................................................................. 92 Rehabilitasi Lingkungan .............................................................................................. 92 A.1. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penghijauan ................................................................92 A.2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi ....................................................................93 A.3. Kegiatan Fisik Lainnya......................................................................................................94 Pengawasan Amdal ...................................................................................................... 96 B.1. Rekomendasi Amdal/UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi Amdal Daerah .................96 B.2. Pengawasan UKL/UPL .....................................................................................................97 Penegakan Hukum ........................................................................................................ 98 C.1. Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah .................................98 C.2. Status Pengaduan ............................................................................................................99 Peran Serta Masyarakat ............................................................................................. 101 D.1. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan..........................................101 D.2. Penerima Penghargaan Lingkungan ..............................................................................102 D.3. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Workshop, Seminar Lingkungan ..............................103 D.4. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan Oleh Masyarakat .................................105 Kelembagaan .............................................................................................................. 106 E.1. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan ...........................................................106 E.2. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ...............................................................................107 E.3. Jumlah Personil Institusi Lingkungan Menurut Tingkat Pendidikan ...............................108 E.4. Jumlah Jabatan Fungsional Lingkungan, PPNS dan PPLHD........................................108...

Lampiran 1. FILE LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PKPP 2012

LAPORAN KEMAJUAN Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh Bahaya alam (natural hazard) merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan menghasilkan kerusakan lingkungan. Bahaya ini dapat terjadi di seluruh dunia, namun beberapa dampaknya lebih besar dialami oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti: erupsi vulkanik, gempa dan tsunami, karena berada pada zona tumbukan tiga lempeng tektonik (Eurasia, India-Australia, dan lempeng Pasifik), antara dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan antara dua benua (Australia dan Asia). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Indonesia telah mencatat sebaran kejadian bencana dan jumlah korban meninggal dari tahun 1815 – 2012. Kejadian bencana di Indonesia dengan frekuensi kejadian tertinggi yaitu: banjir, kebakaran, putting belitung, tanah longsor dan kekeringan. Kegiatan pencegahan bencana tersebut dapat dilakukan sedini mungkin untuk meminimalisir dampaknya terhadap jumlah banyaknya korban jiwa dan kerugian lainnya. Upaya tersebut tentunya sangat diperlukan oleh setiap daerah dalam perencanaan pencegahan dan pengurangan resiko mitigasi bencana. Pencapaian kebutuhan data-data kebencanaan di setiap daerah dapat dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan sebuah teknologi. Teknologi tersebut salah satunya adalah data penginderaan jauh (remote sensing). Data penginderaan jauh mempunyai banyak peranan dalam hal kebencanaan karena kemampuannya yang dengan cepat merekam lokasi bencana melalui wahana sensor satelit tanpa secara langsung melakukan peninjauan di lokasi bencana. Synthetic Aperture Radar (SAR) merupakan salah satu jenis penginderaan jauh dengan sensor aktif. Sistem SAR menggunakan daerah gelombang mikro dari spectrum elektromagnetik antara frekuensi 0,3 GHz sampai 300 GHz. Advanced Land Observation Sattelite - Phased Array type Lband Synthetic Aperture Radar (ALOS PALSAR) merupakan salah satu jenis data penginderaan jauh SAR yang diluncurkan oleh Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) pada 24 January 2006 melalui roket H-IIA. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) salah satu lembaga resmi di Indonesia yang dapat menyediakan data penginderaan jauh. Pusat Pemanfaaatan Penginderaan Jauh LAPAN mempunyai salah satu tupoksi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana, dengan adanya kegiatan pemanfaatan data PALSAR dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengurangan resiko dan mitigasi bencana. Kata kunci: bahaya alam (natural hazard), penginderaan jauh, Synthetic Aperture Radar (SAR), resiko dan mitigasi bencana. Bahaya alam (natural hazard) merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan menghasilkan kerusakan lingkungan. Bahaya ini dapat terjadi di seluruh dunia, namun beberapa dampaknya lebih besar dialami oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti: erupsi vulkanik, gempa dan tsunami, karena berada pada zona tumbukan tiga lempeng tektonik (Eurasia, India-Australia, dan lempenkg Pasifik),...

LHP Tanggap Darurat Kab. Padang Pariaman TA 2009 - BPK RI ...

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEGIATAN PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI UNTUK MASA TANGGAP DARURAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2009 DI PARIAMAN AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI RESUME HASIL PEMERIKSAAN BAB I PENDAHULUAN BAB III HASIL PEMERIKSAAN 1. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Belum Memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Wilayahnya 2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Belum Memiliki Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang Memadai 3. Penyaluran Uang Lauk Pauk (ULP) Tidak Tertib dan Kurang Dibayarkan Minimal Sebesar Rp12.766.110.000,00 4. Penatausahaan Bantuan Logistik Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman Tidak Tertib 5. Terdapat Bantuan Logistik Penanganan Bencana Yang Belum Disalurkan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Setelah Masa Tanggap Darurat Berakhir 6. Terdapat Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Logistik dari Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat yang Tidak Melalui Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman 7. Bantuan Uang Sebesar Rp2.000.000.000,00 yang Dijanjikan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Membantu Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Padang Pariaman Belum Diterima BPK RI Pemeriksaan atas Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Sumatera Barat Pada Masa Tanggap Darurat DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I : Daftar Bantuan Logistik yang tidak tercatat pada Satkorlak PB dan Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman. BPK RI Pemeriksaan atas Kegiatan Penanganan Bencana...

Metro North Economic Impact - White Paper - New York State Senate

Growing the Bronx for the 21st Century and Beyond An Analysis of the MTA Metro-¬North Expansion into the East Bronx In 1984, the American Public Transit Association, conducted an analysis of the employment and business revenue impacts of investment in public transit. This landmark study, for the first time demonstrated that investment in public transit supports significant job creation and increased business revenues at the local level, creating substantial economic benefits in addition to the mobility benefits associated for the local communities where these stations would be located.1 The whole of the report is based on the hypothesis that the dollars invested in the construction, operation and maintenance of transit services spur job creation and other effects since time and time again dollars are spent in the local economy.2 Since 1984 this study has been updated and refreshed numerous times with the most recent publication issued in 2009 titled “ Economic Impact of Public Transportation Investment”. As the most cited series and most complete reports of infrastructure investment and its corresponding impact on economic activity, Senator Klein and the Bronx Borough President have used this national study to continue to make the argument that the approval of the capitol plan to expand access of the Metro North to the Bronx is necessary and vital to Bronx residents and communities. Metro North Expansion in the Bronx The proposed Metro-North expansion into the East Bronx is part of a larger plan for the MTA called “Penn Station Access”. This proposal will allow Metro-North trains to come into Penn Station. Part of this increased access would be the construction of six new stations, two on the West Side of Manhattan and four in the East Bronx.3 The four stations in the East Bronx would be created along existing Amtrak tracks, therefore lessening the economic burden on New York State. The expansion in the Bronx would pave the way for economic development and job creation along with a quicker commute for Bronx residents. In the fall of 2012 Metro-North began a series of presentations in the neighborhoods where the four proposed stations would be constructed, Co-Op City, Morris Park, Hunts Point and Parkchester.4 These presentations highlighted the growing use of Metro-North Service and that Bronx as the largest rail reverse commuter market in the United States, bringing 5,000 residents to suburban jobs, out of 13,000 Bronx residents who use Metro North every week day5. Considering the diversity of the communities surrounding each of the four proposed stations, each would benefit each neighborhood differently. Co-Op City would see greater exposure to the Bay Plaza6, while Hunts Point would become a transit hub with connection to the 6 train.7 The Morris Park community would be introduced to suburban employment centers in Westchester and Connecticut,8 while the Parkchester station would broaden transportation opportunities for residents with the possibility for connections with NYC buses, such as the Bronx 42, 40 and 20.9 However we are one borough, one Bronx. In that vein, the economic impact assessments below show the potential ability for these four stations to create jobs, business revenue and property values in the Bronx as a whole...

Download - STAN 2013/2014
by top markotop 0 Comments favorite 142 Viewed Download 0 Times

USM STAN MUDAH itu “Steps That I Use to Pass USM STAN” Mamat Maslutfi Please Read This Carefully, Every Word Please ... Oke, kenalan dulu, Namaku Mamat Maslutfi. Kamu bisa panggil Kak Lutfi. Asal dari Kediri, Jawa Timur. Dulu Aku bersekolah di SMA Negeri 2 Pare. Beberapa bulan yang lalu masih berstatus sebagai mahasiswa STAN. Abis lulus langsung di tempatkan di kementerian keuangan, lebih spesifiknya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Karena DJPK hanya ada di jakarta pusat, aku menetap di jakarta. Jadi masih bisa mengurus blog dan melayani pembelian buku STAN. Saat aku membutuhkan sesuatu, aku biasanya bertanya kepada salah satu temen terbaikku, yaitu www.google.co.id …dari membeli ebook yang harganya ratusan ribu, beli kursi, beli buku, dan banyak hal yang lain…semuanya aku beli online. Gak perlu keluar dari kamar tuk membeli itu semua,hehe Memang di Indonesia belum terlalu sering jual beli online, tapi di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, &Australia jual beli online sudah menjadi hal yang biasa. Aku pernah dapat ebook gratis, tapi gak pernah aku pelajari, dibaca sekilas kemudian dilupakan,hehe…Tapi waktu aku beli ebook seharga Rp200.000, aku baca bener-bener tuh ebook…aku pelajari, aku lakukan semua yang disuruh, aku semangat banget tuk mempelajari ebook itu. Itulah psikologi manusia: sesuatu yang sulit didapatkan akan menjadi barang yang penting buatnya. Meskipun kamu dapat ebook ini gratis, aku harapkan kamu bisa mempelajarinya dengan baik. (tapi semuanya kembali ke kamu sih, gak ada paksaan) *kepanjangan ntar kalo musti aku kenalan disini…apalagi sampe naruh foto profile disini,hehe…be my friend di Disini saya ingin berbagi strategi-strategi yang saya gunakan buat lolos STAN. Tapi tulisan ini tidak ada artinya kalau tidak dipelajari :) Manusia yang paling baik itu orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Aku dulu gak mengerti tentang STAN sama sekali. Mau tanya anak STAN gak ada yang kenal, nyari di internet sangat sedikit informasi yang aku dapat. Dan aku yakin masih banyak orang lagi yang ingin mengerti STAN lebih jauh. Maka dengan itu semua aku ingin membagi pengalamanku lewat blogku dan tulisanku ini. Mungkin ini yang bisa aku lakuin tuk membantu sesama, meskipun tak sedikit pengorbanan yang musti dilakukan...

1 REFRIGERATION USING SOLAR ENERGY

REFRIGERATION USING SOLAR ENERGY Rising energy costs are generating new interest in thermal energy based refrigeration systems. These can compete with electrical energy based refrigeration systems if the source of heat energy is waste heat or solar energy. Chillers for industrial use based on absorption refrigeration are commercialized now. In India M/S Thermax manufactures and markets lithium bromide/ water system, based absorption refrigeration machines for industrial and institutional use. These systems are relevant to India because: 1. Ambient temperatures are high through out the year in most parts of the country. Higher ambient temperatures mean more energy is consumed in refrigeration 2. Solar insolation is high in most parts of the country. This implies that we have more energy at our disposal. 3. There is huge potential demand for refrigeration in rural areas, which are best suited for solar energy based refrigeration systems Proposal: Solar energy based refrigeration is an idea whose time has come. The economics are moving into positive zone. Companies who get into this line can expect to reap the benefits in next five years time. Absorption refrigeration: In this system solar energy is used to drive out the volatile component from a solution and build up the pressure. Examples are water vapour from lithium bromide water solution or ammonia from aqueous ammonia solution. The vapour is then condensed (rejecting heat). This is done with either water-cooling or air-cooling. The condensed liquid is then expanded to absorb heat from the space where refrigeration is needed. The vapours are once again absorbed in the solution. The cycle is continuously repeated. Sub zero temperatures can be reached by absorption refrigeration systems. Ice can be made. Adsorption refrigeration: In this system solar energy is used to drive out the volatile component from a solid adsorber and build up the pressure. Examples are water vapour and silica gel adsorbent or ammonia and activated carbon adsorbent. The vapour is then condensed (rejecting heat). This is done with either water-cooling or air-cooling. The condensed liquid is then expanded to absorb heat from the space where refrigeration is needed. The vapours are once again adsorbed by the adsorbent. The cycle is continuously repeated. These systems are suited for cooling applications. These are old concepts and adequate published data is available on many variants. Commercial systems are working where waste heat is available. Like wise generating hot ware or steam using solar energy is a proven technology. The challenge is combining these two technologies into an economically viable system. Manufacturing process: The main activity is design and engineering. A good engineering design team with formal qualifications and experience in the refrigeration industry is needed. Manufacturing activity consists of fabricating different components like absorbers, heat exchangers. These along with necessary bought out items are assembled as compact units and sold are installed at clients site as per requirements...

General guide for technical analysis of cost proposals - U.S. ...

GENERAL GUIDE FOR TECHNICAL ANALYSIS OF COST PROPOSALS FOR ACQUISITION CONTRACTS The purpose of this guide is to enhance the quality of the technical analyses of cost proposals to the Contracting Officer. In using this guide, it provides points to remember and questions to ask and considerations to think about when evaluating the proposal. This guide is intended for use by the Department of Energy (DOE) cost/price analysts, contracting officers (COs), contract specialists, and technical program/project managers involved with cost/price analysis. This guide does not cover the DOE managing and operating (M&O) or financial assistance activities. The technical analysis is one of key sources of information that the negotiator uses to support a request that the contractor adjust the amount of its estimated direct costs. Any adjustment in direct costs correspondingly adjusts the amount of indirect (overhead) costs. A technical analysis helps to ensure that the pre-negotiation objective is fair and reasonable. The contractor’s proposal being analyzed could be for a major acquisition, response to a Request for Proposal (RFP) regarding an ongoing contract, an engineering change proposal (ECP), request for equitable adjustment (REA), or a contract termination or claim. There are some situations where cost analysis is required when non-competitive actions for purchase of non-commercial items/services that exceed Truth in Negotiations Act (TINA) threshold ($700 thousand* with limited exceptions and other actions (commercial and noncommercial) where the quoted prices cannot be determined fair and reasonable by price analysis alone. KEY CONCEPTS Cost Analysis: Cost Analysis is used to establish the basis for negotiation of cost type contract prices where: Price competition is inadequate or lacking, and Price analysis by itself does not assure the reasonableness of prices. Technical Analysis: Technical Analysis is accomplished by personnel having specialized knowledge, skills, experience, or capability in engineering, science or management of proposed quantities and kinds of materials, labor processes, labor skill mix, special tooling, facilities, and associated cost drivers set forth in a cost proposal. Technical analysis is the examination and analysis of proposed resources to determine whether such resources reflect reasonable economy and efficiency. *Dollar threshold are subject to change, see FAR 15.403-4 for the current dollar threshold. An evaluation of a contractor’s proposal, made by personnel having specialized knowledge, skills, and experience in engineering, science, manufacturing, or management of the proposed quantities and kinds of materials, labor processes, labor skill mix, special tooling, and facilities. Technical analysis requires evaluation of each specific element of direct costs in the proposal, such as direct material, direct labor, and other direct costs (ODCs). The contracting officer (negotiator) has the lead responsibility for the performance of all administrative actions necessary for effective contract awards. In this role, the CO is required to coordinate a team of experts and requests and evaluates the advice of specialists in such fields as contracting, finance, law, contract audit, quality control, engineering, and contract pricing. The CO utilizes the advice, findings, and the recommendations to start the negotiation process by developing a pre-negotiation objective...

MARIN COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY

MARIN COUNTY COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY ZONING AND DEVELOPMENT INFORMATION REQUEST Please choose one of the following informational services: A Pre-Application review is a written report that provides the property owner/applicant with information about the regulatory requirements applicable to a contemplated development proposal, including an overview of potential development and environmental issues. The response may also include a description of the County’s administrative procedures, information regarding application and submittal requirements, and environmental review. General Consultation $290 A General Consultation is an hour-long meeting that provides a verbal response to zoning and development questions. Topics discussed during a General Consultation typically include, but are not limited to general information about the County’s land use and development policies and regulations, the County’s permit process and administrative procedures, information regarding application and submittal requirements, and environmental review. Planning Information Packet $128 The Planning Information Packet provides basic zoning and Countywide Plan land use designation information, an aerial photo of the site, and copies of discretionary entitlements applicable to the property. Pre-Submittal Meeting (fees to be drawn from regular application fees after submittal) A half-hour-long pre-submittal meeting with a planner is recommended once the plans and other application materials have been prepared, but before submitting an application. Staff will review your application materials with you and provide you with a preliminary indication of whether the application materials meet the basic requirements for project review. Meetings must be arranged in advance, and are subject to the availability of planning staff. The property owner and/or applicant must complete and submit this form to the Planning Division along with the required retainer fee and information pertinent to the request. Please see below for more information regarding specific submittal requirements. For Pre-Application requests, the property owner and applicant must complete this form and provide a written description of the project (if available, please also provide site and building plans). A written response will be mailed to the property owner/applicant within 6 to 12 weeks depending on the complexity of the Pre-Application request. If necessary, a meeting with staff may be scheduled to discuss the PreApplication review. Materials submitted in conjunction with the pre-application request may be forwarded to other agencies and community organizations for review and comment...

 5678910111213