SEARCH

Found 298 related files. Current in page 4

proposal kuliah kerja nyata

The Impact of Energy Efficiency Standards on Standby Power

THE IMPACT OF ENERGY EFFICIENCY STANDARDS ON STANDBY POWER IN CONSUMER ELECTRONICS DESIGN A Lattice Semiconductor White Paper May 2010 Lattice Semiconductor 5555 Northeast Moore Ct. Hillsboro, Oregon 97124 USA Telephone: (503) 268-8000 www.latticesemi.com 1 The Impact of Energy Efficiency Standards on Standby Power in Consumer Electronics Design A Lattice Semiconductor White Paper Regulatory Measures to Reduce Standby Power Squeezing every last microwatt from a system is a common objective for engineers who are designing battery operated equipment. And as more strict government regulations regarding power consumption appear, even traditional home and office appliances like LCD TVs, set top boxes (STBs) and multifunction printers (MFPs) are being scrutinized for ways to save power. To help ensure products are in compliance with the latest EnergyStar and European Commission Code of Conduct regulations, designers are seeking innovative ways to provide low-power modes of operation in a variety of product lines. This white paper examines design methods and practical advice for saving power using programmable logic devices (PLDs). The 1-Watt Plan is an energy saving proposal by the International Energy Agency (www.iea.org) to reduce standby power use in all appliances to just one watt. Standby power, also called vampire or phantom power, refers to the electricity consumed by many appliances when they are switched off or in standby mode. The typical power loss per appliance is low (from 1 to 25 W), but when multiplied by the billions of appliances in residential and commercial use, standby losses represent a significant fraction of total world electricity use. Research indicates that standby power accounts for as much as 7-13% of household power consumption. While the definition of standby power use depends on the product being analyzed, standby power includes at a minimum the power used while the product is performing no function. PLDs are increasingly being applied to maximize the amount of circuitry that can be unpowered or placed in a standby/sleep mode when the system is idle. Since modern programmable logic devices (PLDs) have very low static current requirements, often in the microampere range, they are ideal as system event...

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja ...

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada kata-kata indah yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahuwata’ala, sebab dengan rahmat, nikamat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dengan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Sebagai insane yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik saran dan perbaikan dari berbagai pihak agar penulisan tesis ini lebih baik. Tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis baik dari segi moril dan segi materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang selama ini penulis terima sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang ini, ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak H. Mulyadi,S.H.,M.S. selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. 2. Bapak Dr.R.Benny,S.H.,C.N.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan ini. 3. Bapak Yunanto,S.H.M.Hum., sebagai Sekretaris I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 4. Bapak Sonhaji,S.H.,M.S., dan Bapak Hendro Saptono,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 5. Semua Narasumber selama kami melaksanakan penelitian, seperti Bapak Joko Pranowo,S.H.,M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bapak Achmad Mas’udi,S.H.,.M.M., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Harry Suminto,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Drs.H. Abidin Noor Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Pekalongan dan Bapak Ir.Agus Prijambodo, Kepala Bagian Program Setda Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini. 6. Teristimewa untuk suamiku Abdul Aziz Sutanto,S.Sos. dan anak-anakku tersayang Iftita Rakhma Ikrima dan Shoffarisna Ithma’anna atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 7. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2006. 8. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan dan telah banyak membantu penyelesaian tesis ini. Akhirnya, semoga amal baik mereka mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amien. Semarang, penulis April 2008

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

REFRIGERATION USING SOLAR ENERGY
by gamcantoy 0 Comments favorite 45 Viewed Download 0 Times

Rising energy costs are generating new interest in thermal energy based refrigeration systems. These can compete with electrical energy based refrigeration systems if the source of heat energy is waste heat or solar energy. Chillers for industrial use based on absorption refrigeration are commercialized now. In India M/S Thermax manufactures and markets lithium bromide/ water system, based absorption refrigeration machines for industrial and institutional use. These systems are relevant to India because: 1. Ambient temperatures are high through out the year in most parts of the country. Higher ambient temperatures mean more energy is consumed in refrigeration 2. Solar insolation is high in most parts of the country. This implies that we have more energy at our disposal. 3. There is huge potential demand for refrigeration in rural areas, which are best suited for solar energy based refrigeration systems Proposal: Solar energy based refrigeration is an idea whose time has come. The economics are moving into positive zone. Companies who get into this line can expect to reap the benefits in next five years time. Product mix:

[F] 909.2 (IFC 909.2) General design requirements

Buildings, structures or parts thereof required by this code to have a smoke control system or systems, or a stair pressurization system shall have such systems designed in accordance with the applicable requirements of Section 909 and the generally accepted and well-established principles of engineering relevant to the design. The construction documents shall include sufficient information and detail to adequately describe the elements of the design necessary for the proper implementation of the smoke control systems. These documents shall be accompanied by sufficient information and analysis to demonstrate compliance with these provisions. 1020.1.7 Smokeproof enclosures. In buildings required to comply with Section 403 or 405, each of the exits of a building that serves stories where the floor surface is located more than 75 feet (22 860 mm) above the lowest level of fire department vehicle access or more than 30 feet (9144 mm) below the level of exit discharge serving such floor levels shall be constructed as a smokeproof enclosure or pressurized stairway in accordance with Section 909.20. In buildings required to comply with Section 403, each of the exits of a building that serves stories where the floor surface is located more than 75 feet (22 860 mm) above the lowest level of fire department vehicle access shall be a smokeproof enclosure and pressurized stairway in accordance with Section 909.20. Reason: This proposal would require Stair pressurization for all high rise buildings with required interior stairwells serving floors over 75 ft. Smoke control systems have been required in nearly two thirds of the United States for over a decade.

Get exceptional services by construction companies Los Angeles

Construction companies offer free written quotations after visiting the premises and reviewing their scope of work. If the client is happy with the proposal, the written quotation is then converted into a contract with the scope of work defined with more clarity.

Application Guidelines at Susie Abney Foundation

Applicants may submit a Letter of Intent briefly describing the project before submitting a proposal in order to find out if their ideas are potentially fundable by the Foundation.

Adobe PDF, 24k - Rhode Island College

Hi my name is _____ and I’m calling from the Bureau of Government Research and Services at Rhode Island College. We are not selling anything; we are conducting a study of issues in the news. Please help us by sharing your opinions. Percentages may not add to 100 percent due to rounding. 3. Are things in Rhode Island are going in the right direction, or have they gotten on the wrong track? 1 Right Direction 11% 2 Wrong Track 83% 3 (VOL) Don’t Know 6% 4. What do you think is the most important problem facing Rhode Island right now? PROBE FOR SPECIFIC _______________________________________________________________ 5. Considering the cost of gas, as compared with past summer vacation plans how likely are you to travel outside Rhode Island by car on vacation this year? Are you: 1 More Likely 5% 2 Just as Likely 32% 3 Less Likely 59% 4 (VOL) Don’t Know 2% 5 (VOL) No Answer 2% 6. Supporters say we should allow drilling for oil in Alaska’s Arctic National Wildlife Refuge to increase oil supplies. Opponents say drilling would damage the environment in an unspoiled part of the nation. Do you approve or disapprove of drilling in the Arctic National Wildlife Refuge in Alaska? 1 Approve 42% 2 Disapprove 50% 3 (VOL) Don’t Know 7% 4 (VOL) Don’t Know 2% 5 (VOL) No Answer 2% 7. In order to help reduce global warming would you be willing or not willing to pay more for electricity if it were generated by renewal sources like the sun or wind energy? 1 Willing 66% 2 Not Willing 25% 3 (VOL) Don’t Know 7% 4 (VOL) No Answer 2% 8. Thinking about gay marriage would you favor or oppose Rhode Island courts having the authority to grant divorces to homosexual couples legally married in Massachusetts now living in Rhode Island? 1 Favor 49% 2 Oppose 39% 3 (VOL) Don’t Know 8% 4 (VOL) No Answer 4% 9. Governor Carcieri issued an Executive Order dealing with illegal immigrants. It requires that the Federal E-Verify system be used to screen state workers and employees of companies doing business with the state and directs certain state agencies to work cooperatively with Federal Immigration and Customs Enforcement personnel in enforcing federal immigration laws. Do you 1 Agree 75% 2 Disagree 18% 3 (VOL) Don’t Know 5% 4 (VOL) No Answer 1% 1 As you know, Rhode Island state government has significant financial problems. I am going to read some of the general assembly’s ideas to balance the budget. Please tell me whether you strongly support, somewhat support, somewhat oppose, or strongly oppose each of the provisions I mention: (ROTATE) Proposal St sp Swh sp Swh op St op DK 10. Freezing non-school state aid to cities 4 3 2 1 0 and towns at this year’s level. 29% 25% 14% 23% 10% 11. Reducing the amount of money 4 3 2 1 0 available for college scholarships 12% 12% 18% 54% 4% awarded to needy students. 12. Imposing a two-year time limit on 4 3 2 1 0 welfare benefits. 48% 19% 12% 18% 4% 13. Capping the amount of tax credits paid 4 3 2 1 0 out to encourage the filming of movies 31% 24% 15% 21% 10% and TV shows in Rhode Island. 14. Reducing the number of low income 4 3 2 1 0 families eligible to receive state 20% 14% 19% 43% 4%

 123456789