SEARCH

Found 216 related files. Current in page 9

pidato tentang akhlak mulia nabi muhammad saw

pedoman tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai sarana

PEDOMAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA. PEMERINTAH SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI,. KOLUSI DAN NEPOTISME DI INDONESIA ...The government on goods and services supplying has important role in promoting state economic growth. The un proportionately understanding on the government on good and services supplying guidance is indicated to be factor of the low of the using state budgeting and also to be push factors in deviant behavior – Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). This literate study tries to give understanding on the main aspects of the Government on Goods and Services Supplying. Good and Smart Understanding can performance a responsible and good realization of good and services supplying practices, physical, financial, and usage in the perspective of smoothness of government du ties and society servicing. Understanding of the guidance of realization of government goods and services is not im portent for the realization of activities but also in law enforcement among advocates, legislators and society as whole....

i ABSTRAK Ketentuan dan peraturan mengenai pengadaan barang ...

Ketentuan dan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah relatif sangat dinamis dan berkembang responsif terhadap berbagai macam keadaan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Notaris sebagai pembuat akta para peserta yang mengikuti tender juga dapat dijadikan subjek dalam persekongkolan tender. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu Bagaimana peranan Notaris apabila terbukti adanya persekongkolan dalam tender terkait Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana mekanisme untuk mengantisipasi apabila terjadi persekongkolan tender barang/jasa pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier....

NOBEL PEACE PRIZE FORUM - Pacific Lutheran University

Muhammad Yunus. Nobel Peace Prize winner Banker to the poor and father of microlending. Friday, March 8. 10:30-11:30am. Location TBD. Dr. Paul Farmer ...

Permendiknas no 11 Tahun 2005 tentang BUKU TEKS

bahwa buku teks pelajaran berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, sehingga perlu ada kebijakan pemerintah mengenai buku teks pelajaran bagi peserta didik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Buku Teks Pelajaran;...Menimbang : a. bahwa buku teks pelajaran berperan penting dan strategis dalam ... Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah ...

Section Two - Buku Sekolah Elektronik

Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang ... Buku pelajaran Bahasa Inggris ini telah dinilai oleh Badan Standar. Nasional Pendidikan ...Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini.

Section One - Get a Free Blog
by cicak 0 Comments favorite 125 Viewed Download 0 Times

Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang ... Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah ...Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini.

Kemendikbud harus awasi ketat buku pelajaran sekolah

Universitas Muhammadiyah Malang. Arsip Berita pmb.umm.ac.id. "Kemendikbud harus awasi ketat buku pelajaran sekolah". Tanggal: ...Kemendikbud lagi-lagi kecolongan, sebab sebelumnya juga muncul cerita tentang poligami di buku pelajaran siswa SD di Jakarta. Cerita poligami "Bang Maman Dari Kali Pasir" tersebut, sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Menurut Ihsan, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi Kemendikbud untuk membuat kebijakan dan lembaga pengawas materi pelajaran sekolah, sehingga semua materi harus melalui rekomendasi lembaga pengawas sebelum masuk ke sekolah. "Kita menyadari bahwa banyak kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penyediaan buku dan bahan bacaan siswa. Untuk menyelamatkan siswa dari pengaruh negatif dan misi tersembunyi yang sengaja masuk ke sekolah-sekolah, maka Mendikbud harus segera berbenah dan melakukan pengawasan ketat," tambah dia. Jika tidak ada respon dan langkah kongkrit menyikapi lemahnya sistem pengawasan materi pelajaran di sekolah, Presiden harus menegur dan meminta pertanggungjawaban dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM TENTANG MEKANISME ...

LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM TENTANG. MEKANISME BANTUAN MILITER ASING. DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM. Oleh : ...Bencana alam merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadinya. Seperti halnya bencana alam Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), berimbas pula di kepulauan Nias Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Akibat bencana tsunami tersebut banyak menimbulkan kerugian baik korban jiwa yang mencapai lebih dari 100.000 orang meninggal serta korban hilang yang mencapai puluhan ribu jiwa dan juga harta benda yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah. Di samping itu hampir seluruh sarana dan prasarana serta bangunan di kota Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Jaya dan sekitarnya tersapu bersih.

Laporan Manajemen Bencana - Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum (pra bencana), pada saat (tanggap darurat bencana) maupun sesudah terjadinya bencana (pasca bencana) yang disebabkan antara lain oleh kurangnya kapasitas masyarakat dan aparatur, sarana prasarana serta upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Selain itu Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan, keselamatan dan pelayanan kebutuhan dasar warganya. Undang-undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh....menyusun sebuah laporan atas hasil Roundtable Discussion dengan tema. “ Manajemen Penanganan Bencana Di Jawa Tengah” yang telah dilaksanakan ...

LAPORAN KEGIATAN - JICA
by Hermawan 0 Comments favorite 238 Viewed Download 0 Times

Laporan kegiatan ini merupakan penjelasan tentang pelaksanaan simulasi penerapan Standard Operation Procedures (SOP) Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di DAS Kalijompo. Simulasi ini dilaksanakan atas kerjasama Yayasan Pengabdi Masyarakat (YPM) Jember, Jawa Timur, Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kegiatan ini bertujuan untuk melatih masyarakat dan stakeholders ... melaksanakan kegiatan manajemen bencana, khususnya di Kabupaten Jember.

 5678910111213