SEARCH

Found 221 related files. Current in page 2

pidato tentang agama islam

Manual Prosedure Pengadaan Jasa Konstruksi UB - ULP ...

Tujuan pelaksanaan pengadaan menurut Peraturan Presiden no. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa: a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah c. memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat e. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa f. menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa g. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. B. RUANG LINGKUP • Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, termasuk dari pinjaman/hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah. • Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); jika ada perbedaan dengan cara kesepakatan tentang tata cara pengadaan. ...

54 Tahun 2010 - Dikti
by katrox 0 Comments favorite 8 Viewed Download 0 Times

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan ...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa. Tanggal 31 Juli 2012 Pemerintah menerbitkan Praturan Presiden nomotr 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan atas Peraturan Presiden nomor nomor 54 tahun 2010 tersebut ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat jalannya pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pencairan anggaran belanja negara. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, perubahan kesatu telah dilakukan dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 melainkan hanya merubah bagian-bagian tertentu dari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Dengan demikian seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 masih tetap berlaku.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG ...

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengka, dan dapat pulah dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurang dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

LAMPIRAN 1 Instrumen penelitian, Kunci Jawaban, Lembar ...

KUNCI JAWABAN PENELITIAN KETERAMPLAN MENULIS. Yogyakarta, 02. 05. 2012. Liebe meine Freundin, wie geht es dir? Ich hoffe, daß es dir gut geht. INSTRUMEN PENELITIAN KETERAMPILAN MENULIS BAHASA JERMAN Buatlah surat sederhana dalam bahasa Jerman yang ditujukan kepada temanmu. Isi surat menceritakan tentang pengalamanmu pergi ke Bioskop. Perhatikan komponen-komponen surat berikut ini. Salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat.( Anrede, Einführung, Inhalt, Schluß ) Poin-poin ini akan membantumu dalam menulis surat. 1. ins Kino gehen 2. am Wochenende/ in den Ferien/ am Sonntag/ am Montag/ 3. mit dem Fahrrad/ Motorrad/Auto/ Bus/ mit dem Taxi 4. mit meinen Eltern/ mit meinem Freund/ mit meiner Freundin/ allein 5. ins Kino Empire XXI/ ins Kino 21 6. Horor/ Liebe/ Komödie/ Aktion 7. interessant/ wunderbar 92 KUNCI JAWABAN PENELITIAN KETERAMPLAN MENULIS Yogyakarta, 02. 05. 2012 Liebe meine Freundin, wie geht es dir? Ich hoffe, daß es dir gut geht. Was machst du da? Am Wochenende gehe ich ins Kino. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit meinen Eltern ins Kino, denn am Wochenende heben sie keine Arbeit. Wir fahren ins Kino Empire XXI. Dort gibt es viele Filme z.B. Horor, Liebe, Komödie oder Aktion. Wir sehen Aktionfilm und ich finde den Film wunderbar. Und du? Was sind deine Aktivitäten am Wochenende? Schreib bald! Viele Grȕß e Bina Kundhini

Factsheet about 9/11 - 9/11 Education Programme

Factsheet about 9/11 What happened on 11 September 2001? In the early morning of 11 September 2001, 19 hijackers took control of four airliners taking off from different airports in the US – Boston, Washington DC and Newark in New Jersey. View of the World Trade Center, New York, under attack on 11 September 2001 At 8.46am, American Airlines Flight 11 crashed into the North Tower of the World Trade Center in New York. Seventeen minutes later, United Airlines Flight 175 crashed into the South Tower. The third airliner, American Airlines Flight 77, crashed into the Pentagon in Washington DC at 9.37am, and the final plane, United Airlines Flight 93, crashed en route to Washington after passengers on board had fought with the hijackers. It is thought that the hijackers were aiming to hit either the Capitol building in Washington or the White House. All US airports were quickly shut down and all aircraft on their way to the country were turned away. The search for survivors at the sites of the attacks began immediately, although with little hope of success. At 9.59am, the fire that had been started by the crash caused the South Tower of the World Trade Center to collapse; this was followed by the collapse of the North Tower at 10.28am. Nearly 3,000 people were killed – most of them instantly. These horrific events were witnessed on TV by millions of people around the world, who by now had realised that the USA was coming under massive terrorist attack. Find out more by visiting: www.911educationprogramme.co.uk The Pentagon, Washington DC, minutes after it had been attacked on 11 September 2001 Page 2 At 8.30pm, US President of the George W. Bush addressed the nation on television and said: “Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong.” After the broadcast, he met his advisers to review the day. They already had evidence that the attacks had been organised by Osama bin Laden – the leader of the extreme terrorist group Al-Qaeda, which was based in Afghanistan. From his base in Afghanistan, bin Laden supported an increasing number of suicide missions against the USA during the 1990s. The attacks were planned with increasing care and attention to detail – and with a desire to capture the attention of the world. Osama bin Laden in 1997 Why did the attacks on the USA happen? In 2004, Osama bin Laden finally admitted that Al-Qaeda, an extremist terrorist organisation, had been responsible for organising the 9/11 attacks. This confirmed what the US Government had believed all along. For many years, Osama bin Laden had called on Muslims to attack US soldiers and citizens wherever they could. He saw the US as an arch enemy of Islam. His aim was to get the US military out of their bases in Saudi Arabia, where they had remained after the Gulf War in 1991. Saudi Arabia is home to Islam’s most holy sites in the cities of Mecca and Medina, and bin Laden felt that America’s presence there was an affront to all Muslims. He also strongly objected to America’s support for Israel, which he believed wrongly occupied lands that belonged to fellow Muslims....

snmptn-2010_ipa_kodesoal_526
by top markotop 0 Comments favorite 16 Viewed Download 0 Times

1. Sebelum mengerjakan soal, Anda diminta untuk meneliti kelengkapan nomor dalam berkas soal ini. Tes Bidang Studi IPA ini terdiri atas 60 soal dari 4 bidang ilmu, yaitu Matematika 15 soal, Fisika 15 soal, Kimia 15 soal, dan Biologi 15 soal. 2. Bacalah dengan cermat aturan dan tata cara menjawab setiap tipe soal! 3. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian yang tersedia sesuai dengan petunjuk yang diberikan! 4. Anda dapat menggunakan bagian yang kosong dalam berkas soal untuk keperluan corat-coret. Jangan menggunakan lembar jawaban ujian untuk keperluan corat-coret. 5. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenan­ kan menggunakan alat hitung dalam segala bentuk. 6. Selama ujian berlangsung, Anda tidak dlperkenan­ kan menggunakan alat komunikasi dalam segala bentuk. 7. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenan­ kan untuk bertanya atau meminta penjelasan kepada siapa pun tentang soal-soal ujian, termasuk kepada pengawas ujian. 8. Selama ujian berlangsung, Anda tidak diperkenan­ kan keluar-masuk ruang ujian. 9. Waktu ujian yang disediakan adalah 90 menit. 10. Harap diperhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor, tidak terlipat, tidak basah, dan tidak robek. 11. Setelah ujian selesai, Anda diminta tetap dud uk sampai pengawas selesai mengumpulkan lembar jawaban ujian. Anda dipersilahkan keluar ruang setelah mendapat isyarat dari pangawas untuk meninggalkan ruang. 12.Jawaban yang benar diberi skor +4, jawaban kosong diberi skor 0, dan jawaban yang salah diberi skor -1. 13.Penilaian didasarkan atas perolehan skor pada setiap bidang ilmu. Oleh sebab itu, Anda jangan hanya menekankan pad a bidang ilmu tertentu (tidak ada bidang ilmu yang diabaikan). 14.Kode naskah ini: [

Aygül Özkan und die Vielgötterei - Institut für Medienverantwortung

Aygül Özkan und die Vielgötterei Immer wieder fällt auf, dass in Bezug auf Islam und Muslime in öffentlichen Debatten laizistisch argumentiert wird. Da ist von „Trennung von Religion und Staat“ die Rede bis hin zur Forderung nach der „Verbannung religiöser Symbole aus öffentlichen Einrichtungen“. Ansonsten beruft man sich eher auf die säkulare Ordnung, in der (christlich) religiöse Symbole als schützenswerte Elemente inkludiert sind. Nun hatte die designierte Sozialministerin Niedersachsens, Aygül Özkan, genau diese Unterscheidung aufzuheben versucht, indem sie gleichwertig die Verbannung von christlichen und islamischen Erkennungsmerkmalen wie (das staatliche verordnete Kreuz und (das private) Kopftuch aus Klassenzimmern forderte. Dies führte zu einer ersten Entschuldigung gegenüber ihrer Partei, der CSU, aus deren Reihen große Empörung zu vernehmen war: wegen der Bedrohung der Kreuze. Als mehrfach markierte Politikerin hätte Frau Özkan die besonders kritische Beobachtung, unter der sie steht, einkalkulieren müssen. Als Frau, Muslimin und mit türkischem Migrationshintergrund ist eine Skepsis auf der Basis lange gepflegter Vorurteile ihr gegenüber erwartbar. Deshalb war spätestens zu dem Zeitpunkt des Rückziehers und der Entschuldigung klar, dass sie fürderhin unter noch akribischerer Beobachtung stehen würde – und sie die Eidesformel auf keinen Fall schadlos überstehen könnte. Hätte sie auf einen Gottesbezug verzichtet, hätte man ihr Verrat an den deutschen (parlamentarischen?) Werten vorwerfen können. Hätte Sie das fremdsprachige Wort „Allah“ verwendet, hätte man ihr vermutlich das gleiche vorgeworfen. Die integrative Übersetzung des arabischen Terminus für Gott aber empfanden wiederum einige als Vereinnahmungsversuch. Vor allem aus kirchlichen Kreisen wurde ihr „so wahr mir Gott helfe“ als Anmaßung abgewehrt und die Begründung war teilweise delikat. Sie kommt auch in einem online-Kommentar zum Kommentar von Jost Müller-Neuhof im Tagesspiegel vom 2. Mai 2010 zum Ausdruck: „Auch wenn sich Frau Özkan „ausdrücklich auf den einen und einzigen Gott“ beruft, der bei ihnen Allah heißt, ist dieser - siehe auch diverse Kirchenkommentare - sicher nicht mit dem Gott und Jesus unseres Glaubens gleichzusetzen (sic!). Nennt man das Häresie?“ Die an die Meinungsäußerung angeschlossene Frage richtet sich freilich an Frau Özkan. Dabei müsste man den Schreiber und einige sich presserklärende Kirchenvertreter fragen, ob sie nicht mit dieser Art der Abgrenzungsargumentation „Häresie“ betreiben. Denn, wenn man darauf besteht, dass Gott und Allah nicht identisch sind, dann würde das ja bedeuten, dass es mehrere Götter gibt. Ausgerechnet die Vertreter christlicher Provenienz beschwören mit ihren Stellungnahmen also einen Polytheismus herauf, der jeglichem Selbstverständnis eigentlich widersprechen müsste. Ist der Ablehnungsimpuls gegenüber einer Ministerin, die Muslimin ist, so stark, dass man diesen Widerspruch selbst nicht bemerkt?...

Al Qaeda and Affiliates: Historical Perspective, Global Presence ...

Al Qaeda (AQ) has evolved into a significantly different terrorist organization than the one that perpetrated the September 11, 2001, attacks. At the time, Al Qaeda was composed mostly of a core cadre of veterans of the Afghan insurgency against the Soviet Union, with a centralized leadership structure made up mostly of Egyptians. Most of the organization’s plots either emanated from the top or were approved by the leadership. Some analysts describe pre-9/11 Al Qaeda as akin to a corporation, with Osama Bin Laden acting as an agile Chief Executive Officer issuing orders and soliciting ideas from subordinates. Some would argue that the Al Qaeda of that period no longer exists. Out of necessity, due to pressures from the security community, in the ensuing years it has transformed into a diffuse global network and philosophical movement composed of dispersed nodes with varying degrees of independence. The core leadership, headed by Bin Laden and Ayman al-Zawahiri, is thought to live in the mountainous tribal belt of northwest Pakistan bordering Afghanistan, where it continues to train operatives, recruit, and disseminate propaganda. But Al Qaeda franchises or affiliated groups active in countries such as Yemen and Somalia now represent critical power centers in the larger movement. Some affiliates receive money, training, and weapons; others look to the core leadership in Pakistan for strategic guidance, theological justification, and a larger narrative of global struggle. Over the past year senior government officials have assessed the trajectory of Al Qaeda to be “less centralized command and control, (with) no clear center of gravity, and likely rising and falling centers of gravity, depending on where the U.S. and the international focus is for that period.” While a degraded corporate Al Qaeda may be welcome news to many, a trend has emerged over the past few years that some view as more difficult to detect, if not potentially more lethal. The Al Qaeda network today also comprises semi-autonomous or self radicalized actors, who often have only peripheral or ephemeral ties to either the core cadre in Pakistan or affiliated groups elsewhere. According to U.S. officials Al Qaeda cells and associates are located in over 70 countries. Sometimes these individuals never leave their home country but are radicalized with the assistance of others who have traveled abroad for training and indoctrination through the use of modern technologies. In many ways, the dispersion of Al Qaeda affiliates fits into the larger strategy of Bin Laden and his associates. They have sought to serve as the vanguard of a religious movement that inspires Muslims and other individuals aspiring to join a jihadi movement to help defend and purify Islam through violent means. The name “Qaeda” means “base” or “foundation,” upon which its members hope to build a robust, geographically diverse network. Understanding the origins of Al Qaeda, its goals, current activities, and prospective future pursuits is key to developing sound U.S. strategies, policies, and programs. Appreciating the adaptive nature of Al Qaeda as a movement and the ongoing threat it projects onto U.S. global security interests assists in many facets of the national security enterprise, including securing the homeland; congressional legislative process and oversight; alignment of executive branch resources and coordination efforts; and prioritization of foreign assistance. The focus of this report is on the history of Al Qaeda, known (or attributed) actions and suspected capabilities of the organization and non-aligned entities, and an analysis of select regional Al Qaeda affiliates. This report may be updated as events warrant. Congressional Research Service Al Qaeda and Affiliates

 123456789