SEARCH

Found 242 related files. Current in page 2

pidato tentang agama islam

Section One - GeNIUS::. | Online Learning of Magelang 1 State JHS

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini.

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku ... - Tarif

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran - BSNP

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan,penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat :...

Section Two - Buku Sekolah Elektronik
by cicak 0 Comments favorite 18 Viewed Download 0 Times

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini.

analisis buku teks bahasa indonesia untuk smp ... - ung repository

Abstrak: Buku teks pelajaran hendaknya mampu menyajikan bahan ajar dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa buku teks pelajaran termasuk ke dalam sarana pendidikan yang perlu diatur standar mutunya, sebagaimana juga standar mutu pendidikan lainnya, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pasal 43 peraturan ini menyebutkan bahwa kepemilikan buku teks pelajaran harus mencapai rasio 1:1, atau satu buku teks pelajaran diperuntukkan bagi seorang siswa. Buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah harus memiliki kebenaran isi, penyajian yang sistematis, penggunaan bahasa dan keterbacaan yang baik, dan grafika yang fungsional. Kata Kunci: Analisis, Buku Teks, Bahasa Indonesia, Pendekatan, Tematik

Perka BNPB 7-2012_Pedoman Pengelolaan Data dan ... - GITEWS

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Laporan Misi Kemanusiaan Bencana Mentawai - Media Pendidikan

Sehubungan dengan adanya tragedi Gempa Bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010. Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (PERAN INDONESIA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia (LKSI) mengirimkan team relawan dari Relawan Dokter, Karyawan, Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Satyagama Jakarta, untuk melaksanakan misi kemanusiaan dan Advokasi Penanganan Korban Bencana dengan menamakan Tim “Peduli Anda Untuk Solidaritas Bangsa” (Tim PASB). Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meringankan beban para korban akibat dari bencana gempa bumi tersebut dan melaksanakan advokasi penanganan korban. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 13 – 25 November 2010 Sebelum mengirimkan Tim relawan ke Kepulauan Mentawai, dilakukan beberapa pencarian informasi dan assessment tentang kondisi dan situasi wilayah tersebut serta kebutuhan pengungsi, baik dengan memanfaatkan informasi internet, media cetak, media elektronik, dan beberapa lembaga yang sudah terlebih dahulu melaksanakan misi kemanusiaan. Setelah hasil assessment didapat dan dikembangkan, maka memutuskan untuk melaksanakan misi kemanusiaan dengan mengirimkan relawan yang dikirim melalui Padang dan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui jalur laut dengan menempuh 12 (dua belas) jam perjalanan untuk membantu proses Tanggap Darurat yang sedang dilaksanakan.

Laporan Kegiatan - Building Capacities on Disaster Management in ...

Secara geologis Indonesia merupakan negara yang cukup rawan bencana. Beragam bencana baik alam maupun akibat perbuatan manusia terus terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian-kerugian aset masyarakat serta pemerintah yang makin memberatkan pembangunan. Bencana kini menjadi ancaman paling nyata bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus benar-benar memahami dan sadar bagaimana hidup yang amam di daerah yang rentan bahaya ini. Akan tetapi dengan terbitnya UndangUdang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memunculkan harapan kemajuan penanggulangan bencana. Undang-Undang itu secara eksplisit mengatur hak perlindungan bagi masyarakat korban bencana. Berdasarkan hal di atas pengetahuan kebencanaan di Indonesia harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, intansi pemerintahan dan intansi sekolah. Dimana kita mengetahui bahwa sekolah merupakan media mentransfer ilmu pengetahuan diharapkan mampu menyerap dan mengaplikasikan pengetahuan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Distribusi ilmu pengetahuan kesiapsiagaan bencana dapat dilakukan dengan metode yang sangat sederhana.

the shared trajectories of al qaeda and the ku klux klan

Thomas J. Ward serves as ihe Dean of the International College at the University of Bridgeport. He edited Development, Social justice, and Civil Society: An Introduction to the Political Economy of NGOs and has written numerous articles on comparative models of sodoeconomie development and the history of political thought, in 2009 he was appointed to the Policy Advisory Council on International Education tor the State of Connecticut. This article compares the numerous philosophical, organizational and operational parallels between Al Qaeda, a religious supremacist Islam, like Christianity and Hinduism, has had its advocates of peace and its advocates of violence, Mohandas organization, and the Ku Klux Klan, Gandhi and his Muslim counterpart a racial supremacist organization. Abdul Ghaffar Khan believed that their Unlike Germany and Japan after WWII, where pockets of resistance strategy of nonviolent, proactive resis were quelled quickly, the U.S. tance or satyagraba' was the most effec military presence in Iraq and tive vehicle for ending Britain's military, Afghanistan has met continued resistance. This prolonged resistance political, and economic occupation of is compared to the Klan in the South Asia and for realizing the Asian U.S. South. The Klan fought subcontinent's independence. Along inclusive democracy and pluralism for more than a century. In the with fellow Khudai Khidmatgars,2 a South, White Christians ultimately nonviolent army composed of devout opposed the Klan to the point Pashtun Muslims, Khan endured...

THE MUSLIM BROTHERHOOD - Discover the Networks

The Muslim Brotherhood (al-Ikhwan al-Muslimun) 1 was founded as an Islamic revivalist movement in the Egyptian town of Isma’iliyaa in March 1928 by school teacher Hassan al-Banna (1906-1949). 2 The Brotherhood’s goal has been to promote the implementation of Shari’ah (Islamic law derived from the Quran and the Sunnah). 3 Early in its history, the Brotherhood focused on education and charity. It soon became heavily involved in politics and remains a major player on the Egyptian political scene, despite the fact that it is an illegal organization. The movement has grown exponentially, from only 800 members in 1936, to over 2 million in 1948, to its current position as a pervasive international Sunni Islamist movement, with covert and overt branches in over 70 countries. “I did not want to enter into competition with the other orders,” al-Banna once said. “And I did not want it to be confined to one group of Muslims or one aspect of Islamic reform; rather I sought that it be a general message based on learning, education, and jihad.” 4 According to al-Banna, “It is the nature of Islam to dominate, not to be dominated, to impose its law on all nations and to extend its power to the entire planet.” 5 That helps explain the Muslim Brotherhood’s motto: “Allah ghayatuna Al-rasul za'imuna. Al-Qur'an dusturuna. Al-jihad sabiluna. Al-mawt fi sabil Allah asma amanina. Allah akbar, Allah akbar.” (“God is our goal, the Quran is our Constitution, the Prophet is our leader, struggle [jihad] is our way, and death in the service of God is the loftiest of our wishes. God is great. God is great.”) 6

 123456789