SEARCH

Found 461 related files. Current in page 2

persamaan dan perbedaan antara audit atas laporan keuangan audit operasional audit ketaatan

1967 kb/s - Persamaan Dan Perbedaan Antara Audit Atas Laporan Keuangan Audit Operasional Audit Ketaatan Full Download


2157 kb/s - [Verified] Persamaan Dan Perbedaan Antara Audit Atas Laporan Keuangan Audit Operasional Audit Ketaatan


2864 kb/s - Persamaan Dan Perbedaan Antara Audit Atas Laporan Keuangan Audit Operasional Audit Ketaatan Direct Download

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

Manual Prosedure Pengadaan Jasa Konstruksi UB - ULP ...

Tujuan pelaksanaan pengadaan menurut Peraturan Presiden no. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa: a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah c. memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat e. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa f. menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa g. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. B. RUANG LINGKUP • Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, termasuk dari pinjaman/hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah. • Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); jika ada perbedaan dengan cara kesepakatan tentang tata cara pengadaan. ...

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan ...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa. Tanggal 31 Juli 2012 Pemerintah menerbitkan Praturan Presiden nomotr 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan atas Peraturan Presiden nomor nomor 54 tahun 2010 tersebut ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat jalannya pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pencairan anggaran belanja negara. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, perubahan kesatu telah dilakukan dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 melainkan hanya merubah bagian-bagian tertentu dari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Dengan demikian seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 masih tetap berlaku.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG ...

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengka, dan dapat pulah dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurang dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

Bp Holdings Audit Services: How to protect yourself in filing taxes

How to protect yourself when filing taxes online More than 27 million taxpayers already have filed their taxes for 2013 from home computers, a process known as e-filing. As of this week, that's up 6 percent from 2012. But the convenience of electronic filing also allows cybercriminals to file fraudulent tax returns—undetected—to the tune of $3.6 billion for tax year 2011, according to the most recent review by the Treasury Inspector General for Tax Administration.

Accounting greenville sc

Chris McCraw, CPA, is a Spartanburg native and has chosen to stay in the area and invest in his community. For eight years, Chris McCraw proudly served our country as a member of the United States of America Army Reserves. The Army Reserves showed Chris that a community must support one another in order to succeed and that is one of the principles that drives our firm. We are here to help you succeed through solid tax and accounting guidance in your business and life. He has worked hard to build solid relationships and create a vast network of tax and field-related professionals to round out our outstanding staff.After graduating from Wofford College in 1981, he completed his certified public accounting requirements in the audit side of the business. In 1983, he was named partner in a local CPA firm.

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL
by nflplayer 0 Comments favorite 80 Viewed Download 0 Times

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK (Certified Public Accountant – Exam) AAS APK AMSI (Audit & Assurance) (Akuntansi & Pelaporan Keuangan) (Akuntansi Manajemen & Sistem Informasi) No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 1 A 2 C 3 C 4 C 5 D 6 B 7 B 8 B 9 D 10 B 11 D 12 B 13 A 14 D 15 A 16 D 17 D 18 D 19 B 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 C 26 C 27 D 28 A 29 D 30 A D D B A No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI A 31 D C 32 A C 33 D D 34 A B 35 C C 36 C B 37 A C 38 C A 39 C D 40 A C 41 D B D D B D D C D A C A A C C C A C A C C C B 42 D A B C 43 B A C B 44 D D C B 45 A C D B D 46 D B B C B 47 D D A D C 48 C C D D B 49 B B B D D 50 A C A C A 51 C A B C D 52 C C C B D 53 D B B C B 54 A D C B B 55 D A B C B 56 C C A A C 57 C C B B B 58 B B C C D 59 D D A D D 60 A A C C D A B C C C D A A C No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 61 C A C 91 C B 62 A B C 92 A 63 B C B 93 B C B 64 A A C 94 D D 65 A B C 95 D D 66 A B A 96 B 67 D C C 97 C B B 68 A A A 98 D B 69 A C B 99 D D 70 D D B 100 A D 71 D D B 72 A B B 73 C D C 74 A A C 75 B D C 76 A B 77 D D 78 B C 79 B C 80 A B 81 B C 82 D B 83 A A 84 D D 85 D B 86 C C 87 B C 88 A B 89 D A 90 B A

Kunci Jawaban Matematika SD - Mediakom

Pembahasan dan Kunci Jawaban Ulangan Harian 1 Pokok Bahasan : Sifat-sifat Operasi Hitung Kelas/Semester : 4/1 1. Diketahui: 256 + 512 Ditanyakan: Hasil dari penjumlahan yang sama dengan 256 + 512 = ...? Penyelesaian: Berdasarkan sifat komutatif: a + b = b + a, maka penjumlahan 256 +512 hasilnya sama dengan 512 + 256, atau 256 + 512 = 512 + 256. Jawaban: C 2. Cukup jelas. Lihat pembahasan no. 1 di atas. Sifat penjumlahan pada soal no. 1 adalah komutatif, yaitu a + b = b + a. Jawaban: A 3. Diketahui: 100 × 45 × 4 Ditanyakan: Hasil perkaliannya = ...? Penyelesaian: 100 × 45 × 4 = 100 × (45 × 4) = 100 × 180 = 18.000 Jadi, 100 × 45 × 4 = 18.000. Jawaban: C 4. Perkalian 250 × 4 × 56 paling mudah diselesaikan dengan menggunakan sifat asosiatif perkalian, yaitu: 250 × 4 × 56 = (250 × 4) × 56 = 1000 × 56 = 56.000 Jawaban: B 5. Diketahui: 36 × 99 = (36 × n) – (36 × 1) Nilai n = ...? Penyelesaian: 36 × 99 = (36 × n) – (36 × 1) (36 × 99) + (36 × 1) = (36 × n) (36 × 100) = (36 × n) n = 100 Jawaban: C 6. Diketahui: (23 × 89) + (23 × 11) = 23 × .... Ditanyakan: Berapa nilai titik-titik = a = ...? Penyelesaian: (23 × 89) + (23 × 11) = 23 × (89 + 11) = 23 × 100 Jadi, nilai a adalah 100. Jawaban: A 2 7. Lambang dari bilangan tiga ribu dua puluh dua adalah 3.022, terdiri atas: 3 melambangkan tiga ribuan 0 melambangkan ratusan 2 melambangkan puluhan 2 melambangkan satuan Jadi, lambang dari bilangan tiga ribu dua puluh dua adalah 3.022 Jawaban: B 8. Diketahui: Bilangan 2.658 Ditanyakan: Nilai tempat 2 = ...? Penyelesaian: Bilangan 2.658 memiliki nilai tempat sebagai berikut: 2 = ribuan 6 = ratusan 5 = puluhan 8 = satuan Jadi, nilai tempat 2 adalah ribuan. Jawaban: C 9. Diketahui: Bilangan 2.658 Ditanyakan: Nilai tempat 6 = ...? Penyelesaian: Bilangan 2.658 memiliki nilai tempat sebagai berikut: 2 = ribuan 6 = ratusan 5 = puluhan 8 = satuan Jadi, nilai tempat 6 adalah ratusan, yaitu 600. Jawaban: B 10. Diketahui: 60 : 9, 90 : 18, 125 : 3, dan 500 : 40 Ditanyakan: Pembagian yang tidak bersisa = ...? Penyelesaian: Hitung dahulu satu per satu pembagian tersebut untuk mengetahui hasilnya bersisa atau tidak bersisa: 60 : 9 = 6 sisa 6 90 : 18 = 5 sisa 0 125 : 3 = 41 sisa 2 500 : 40 = 12 sisa 20 Jadi, pembagian yang tidak bersisa adalah 90 : 1 ...

Items to Appear Into When Performing a Internet site Audit

Lots of companies go on-line these days. That is for the reason that you will find more opportunities when utilizing the internet.

 123456789