SEARCH

Found 508 related files. Current in page 2

persamaan dan perbedaan antara audit atas laporan keuangan audit operasional audit ketaatan

Preparing your Neurology Billing for Medicare Audits(1)

MedicalBillersandCoders.com can prove to be an invaluable coding and billing support for your neurology practice in the event of a Medicare audit.

Customer Specific Requirements Mercedes Benz Cars (MBC) - IATF

Excerpt from: Supplier Management Manual (Chapter 2) As at: 26.11.2009 Version 1.7.5 engl. Handbuch Lieferantenmanagement - extern/intern (vertraulich) - Version 1.7 / 1 2 Basic Requirements for Systems, Processes and Methods Contents Publication: Last Doc. Change: Last QMweb Change: Last Portal Change: external/internal 02.09.2009 20.12.2007 n. a. Basic Requirements for Systems, Processes and Methods 2 2.1 ISO TS 16949 2.2 VDA - Volumes issued by the German Association of the Automotive Industry 2.3 MBST - Mercedes-Benz Special Terms 2.4 Certificate Management 2.5 Electronic Data Interchange 2.6 Data Interchange via XML Interface in acc. to VDA 2.8 SIS - Standards Information System 2.9 Legal Text Online 3 Supplier Management Manual Version 1.7.5 MBC/Q Production Credits File and printed copies of this document are not subject to document change control. The valid version of this document is available from your portal administrator via the Daimler Supplier Portal (https://daimler.portal.covisint.com) 2 2 Basic Requirements for Systems, Processes and Methods Contents 1. Ensuring that organizational principles and objectives are met: 2. Ensuring that the MDS milestones are adhered to: 3. Ensuring that the MPS strategy is followed: 4. Ensuring that QM and vehiclespecific methods are employed: 5. Ensuring that communication is consistent with Extended Enterprise®: Supplier Management Manual Version 1.7.5 MBC/Q Publication: Last Doc. Change: Last QMweb Change: Last Portal Change: external/internal 02.09.2009 20.12.2007 n. a. LOI (= Letter of Intent – in exceptional cases only) Development and production contract Purchase conditions and MBST (Mercedes-Benz Special Terms) Standardized inquiry (including latest possible EMPB) Specifications document (component specifications) Standardized inquiry Drawings, CAD data Daimler-Benz delivery specifications, Mercedes-Benz standards Basic samples for interior materials Basic samples for paintwork Milestone plan in accordance with MDS Mercedes-Benz Special Terms Guideline for product realization, ISO TS 16949 Call-off details (delivery dates, quantities, packaging) Logistics Process Analysis (LPA) All applicable VDA volumes must be taken into account Daimler Process Audit SPICE according to ISO 15504 as per HIS (Manufacturer Initiative Software) Production process and product release as per MBST13 Global Supplier News Journal and Supplier Portal Forums and workshops with suppliers Data interchange via XML interface as per VDA File and printed copies of this document are not subject to document change control. The valid version of this document is available from your portal administrator via the Daimler Supplier Portal (https://daimler.portal.covisint.com)

Prinsip Dasar Pengadaan Barang-Jasa [Compatibility Mode]

TATA CARA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA ASPEK HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Oleh : Karmilasari Tujuan Pengadaan Barang/Jasa — Memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jumlah dan mutu yang sesuai, serta selesai tepat waktu. 2 Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Efisien 2. Efektif 3. Terbuka dan Bersaing 4. Transparan 5. Adil/tidak diskriminatif 6. Akuntabel 3 Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Efisien: berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Efektif: berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3. Terbuka dan bersaing: berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 4...

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Economic and berencana Pengadaan maka Human PPM Manajemen Resource menyelenggarakan Barang/Jasa bekerjasama Development Institute Program Pelatihan Pemerintah. Program dengan (EHRDI) Sertifikasi serupa Ahli telah dilaksanakan sampai dengan angkatan XXII dengan hasil kelulusan yang sangat memuaskan. Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : - Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120...

Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku ... - Tarif

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran - BSNP

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan,penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat :...

MINAT MEMBACA BUKU PELAJARAN BAHASA INDONESIA ...

Halima Tusadiah; 107013000234 “Minat Membaca Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII MTs. Islamiyah Ciputat”. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Islamiyah Ciputat pada bulan Juli 2011, yang bertujuan untuk meningkatkan minat membaca siswa terhadap buku pelajaran Bahasa Indonesia. Secara umum minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif terhadap aspek-aspek lingkungan minat membaca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak kecil sebab minat membaca tidak akan terbentuk dengan sendirinya, tetapi sangat dipengaruhi oleh stimulus yang diperoleh dari lingkungan tempatnya berinteraksi. Keluarga merupakan lingkungan paling awal dan dominan dalam menanamkan, menumbuhkan dan membina minat membaca. Orang tua perlu menanamkan kesadaran akan pentingnya membaca dalam kehidupan manusia untuk itu orang tua dapat menjadikan dirinya teladan bagi anaknya hal ini agar ada keterkaitan antara penanaman membaca untuk menatap masa depan yang lebih baik. Pelajaran yang diterapkan adalah pelajaran Bahasa Indonesia dengan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang terdiri dari 36 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan berupa angket, yang kemudian diberikan kepada objek penelitian, yaitu siswa-siswi yang peneliti pilih dan menjadi sampel dalam penelitian.

Pharmacy Audit and Analysis Market by 2018

Pharmacy Audit and Analysis can be segmented by Geographies, Companies, Endusers and MacroIndicators. Geographies of Pharmacy Audit and Analysis are North America, Europe, Asia and Rest of World.

Commercial Recycling Offers Unmatched Waste Disposal Services in Dorset

Commercial Recycling now offers unmatched waste disposal services in Dorset. Customers can save money while recycling waste by availing the services, and also get a free waste audit. They are accomplished waste disposal company with professional expertise in recycling all the waste that most of the businesses find hard to dispose or recycle.

 123456789