SEARCH

Found 296 related files. Current in page 1

penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-pusat

SMNPTN IPS 2013
by top markotop 0 Comments favorite 10 Viewed Download 0 Times

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah tim penyusun telah berhasil menyelesaikan penyusunan pembahasan SBMPTN, walaupun buku ini masih jauh dari kesempurnaan. di SBMPTN (d/h SNMPTN) sehingga soal yang akan keluar di tahun berikutnya dapat diprediksi maka dengan panduan buku ini diharapkan siswa lebih siap menghadapi ujian masuk PTN. SBMPTN merupakan kegiatan seleksi ujian masuk PTN dengan tipe soal, yaitu TPA (Tes Po- Buku ini dirancang dalam upaya untuk menunjang pelajaran sekolah dalam bidang studi IPA sebagai kiat sukses menembus PTN. Setelah memahami konsep materi maka perlu melatih diri dengan soal-soal latihan. Buku ini memuat kumpulan soal dan pembahasan soal–soal SNMPTN mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Penyelesaian soal dibahas dengan pembahasan sederhana, praktis, pendekatan konseptual, dan sistematis. Dengan latihan soal akan membantu siswa memahami karakteristik tren soal-soal yang sering keluar tensial Akademik), Kemampuan Dasar (Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) serta Kemampuan IPA (Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi) atau kemampuan IPS (Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan Sosiologi). Buku ini hadir untuk kelas 3 SMA/MA/SMK yang ingin melanjutkan studi ke PTN. Tim Penyusun sangat paham bahwa buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, mohon kritikan dan saran demi perbaikan buku ini.

PANITIA SNMPTN 2013 JAKARTA, 10 DESEMBER 2013 SELEKSI ...

SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN 2013 PANITIA SNMPTN 2013 JAKARTA, 10 DESEMBER 2013 Peraturan Pemerintah no. 66/2010 Penerimaan mahasiswa baru di PTN dilaksanakan setelah UN SLTA Permendiknas no. 34/2010 - PTN harus menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Nasional. - PTN dapat menerima paling banyak 40% mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Mandiri. UU-PT No. 12 /2012 Pasal 73 - Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain. - Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional. SNMPTN 2013 NILAI-NILAI PELAKSANAAN SNMPTN 2013 1. Membangun kebersamaan dan kepercayaan dengan sekolah dan antar PTN di seluruh Indonesia. 2. Merupakan bagian dari edukasi nasional untuk meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi informasi dan kejujuran bagi generasi muda terdidik. 3. Mempertegas keberpihakan PTN kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki kemampuan akademik tinggi. 4. Merupakan wahana perekat bangsa dalam wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia. KETERKAITAN DENGAN UJIAN NASIONAL SNMPTN (Evaluasi rapor dan prestasi lainnya) Hasil Ujian Nasional Lulus SNMPTN 2013 POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PTN SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) MAHASISWA BARU PTN SELEKSI MANDIRI PTN SNMPTN = SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI SBMPTN = SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pen­di­ dikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Per­ gu­ruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi dilakukan melalui seleksi secara nasional dan bentuk lain. Berdasarkan hasil pertemuan antara Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditetapkan bahwa Seleksi Na­sional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan seleksi ben­tuk lain menjadi tanggung jawab MRPTNI dan/atau Rektor Perguruan Tinggi Negeri masing-masing. Salah satu seleksi bentuk lain dari penerimaan mahasiswa baru tersebut adalah Seleksi Bersama Masuk Per­gu­ruan Tinggi Negeri (SBMPTN). SBMPTN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak me­la­lui ujian tertulis. Sejalan dengan program pemerintah melalui program Bidikmisi, peserta dari keluarga...

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN GEOGRAFI KELAS XII ...

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN GEOGRAFI KELAS XII PAKET B 1. Berdasarkan soal nomor 1 a. Konsep aglomerasi adalah merupakan gabungan, kumpulan, 2 atau lebih pusat kegiatan dalam 1 lokasi/kawasan terterntu seperti kawasan industri, pemukiman, perdagangan, dsb. b. Konsep morfologi menjelaskan kenampakan bentuk-bentuk muka bumi, seperti dataran rendah, lereng, bukit/dataran tinggi. c. Konsep pola menitik beratkan pada pola keruangan baik fisik maupun sosialnya seperti pola permukiman penduduk, pola aliran sungai, dsb. d. Konsep lokasi mengkaji letak suatu objek dipermukaan bumi. Pada konsep ini utamanya dalam menjawab pertanyaan dimana (where). e. Konsep ketergantungan adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan keruangan antar wilayah akibat adanya perbedaan potensi antar wilayah. Seperti keterkaitan antara desa dengan kota. Kunci jawaban D 2. Prinsip-prinsip geografi ada 4 a. Prinsip deskripsi, merupakan penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki/dipelajari. Deskripsi disajikan dalam bentuk tulisan, diagram tabel/gambar/peta. b. Prinsip korologi, merupakan gejala, fakta/masalah geografi disuatu tempat yang ditinjau dari sebaran, interelasi, interaksi, dan integrasinya dalam ruang. c. Prinsip persebaran, merupakan suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata dipermukaan bumi. d. Prinsip interelasi, merupakan suatu hubungan yang saling terkait dalam ruang antara gejala yang 1 dengan gejala lain. e. Prinsip distribusi, merupakan suatu gejala dan fakta yang tidak merata dipermukaan bumi.

Kunci Jawaban - Download Center SIMDIK.INFO

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA, B. INGGRIS, B. IDONESIA DAN IPA Panitia Tes Ujicoba Kompetensi Peserta Didik (TUKPD) KUNCI JAWABAN TUKPD TAHAP-1 MATA PELAJARAN : MATEMATIKA (Paket A dan B) PAKET A (Semua wilayah sama) NO JAWABAN NO JAWABAN NO JAWABAN NO JAWABAN 1 B 11 D 21 B 31 C 2 A 12 A 22 A 32 C 3 A 13 D 23 B 33 A 4 A 14 C 24 D 34 C 5 C 15 A 25 A 35 C 6 B 16 B 26 C 36 D 7 A 17 D 27 B 37 A 8 D 18 A 28 B 38 C 9 C 19 B 29 C 39 B 10 A 20 B 30 D 40 B PAKET B (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan) NO JAWABAN NO JAWABAN NO JAWABAN NO JAWABAN 1 D 11 ANULIR (#) 21 ANULIR (#) 31 C 2 C 12 D 22 D 32 C 3 ANULIR (#) 13 A

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku-buku ...

MENTERII<.EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.Oll/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian...

Kelas III_SD_IPA_Sularmi.pdf
by cicak 0 Comments favorite 11 Viewed Download 0 Times

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 20 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

Pengadaan Langsung adalah salah satu mentode dalam memilih ...

Suatu saat teman penulis (sebut saja namanya Ahmad) seorang pejabat pengadaan pada instansi tempat ia bekerja bertanya kepada penulis tentang tata cara yang benar dalam malaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung. Kemudian terjadilah diskusi antara penulis dan Ahmad. Dalam diskusi informal tersebut terungkap bahwa Ahmad telah berkali-kali melakukan pengadaan barang/jasa di instansinya dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ahmad telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan pada instansi tempatnya bekerja. Namun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pejabat pengadaan ia sendiri kadang-kadang masih ragu-ragu terutama dalam menafsirkan dan melaksanakan praturan yang ada. Ia mengetahui bahwa pengadaan langsung adalah cara pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa harus melalui proses lelang, cukup dengan melakukan survey harga di antara paling kurang dua penyedia barang/jasa yang berbeda. Menurut pendapat Ahmad survey harga tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan total penawaran harga dari dua penyedia. Adalah benar bahwa survey tersebut membandingkan harga paling kurang dua...

« previous  123456789