SEARCH

Found 167 related files. Current in page 7

pengertian tujuan konstruksional umum dan khusus

download Pelajaran Bahasa Jepang SMA 2.pdf

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN Kementerian Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-Undang Pelajaran Bahasa Jepang SMA Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 November 2010. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (download), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan. gala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena hanya atas izinNya penyusunan buku pelajaran bahasa Jepang untuk SMA yang diberi judul 2 ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Buku yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini ditujukan bagi para pembelajar bahasa Jepang di tingkat SMA, agar dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang, baik lisan maupun secara tulis. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk mempermudah para guru bahasa Jepang, dalam menciptakan kegiatan pembelajaran bahasa Jepang yang menarik dan bermakna. Oleh karena itu dalam proses penyususnannya (pemilihan materi, bentuk latihan dan gambar pendukung), tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang mengacu pada Teori Pendidikan (Paedagogi) dan Teori Perkembangan Kepribadian. Penyusun berharap kepada Allah SWT, semoga buku pelajaran bahasa Jepang ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran bahasa Jepang di SMA, dalam rangka turut berpartisipasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.. Amin yaa Robbal Alamin...

TIK-SMA-Kelas11smt2 - Index of
by cicak 0 Comments favorite 126 Viewed Download 0 Times

Buku Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI Semester II untuk Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Hak Cipta dan Merek Dagang Seluruh hak cipta dan merek dagang yang digunakan dalam buku ini merupakan hak cipta atau milik dari pemegang hak cipta atau merek dagang masing-masing pihak. Hak cipta penulisan ada pada penulis, hak cipta tata letak ada pada penata letak, hak distribusi ada pada Ristek, Diknas, dan Depkominfo. Linux adalah merek dagang Linus Torvalds. Peringatan dan Pernyataan Segala daya upaya telah dikerahkan agar buku ini dapat selengkap dan seakurat mungkin, walau begitu tidak ada pernyataan apapun mengenai kebenaran maupun kecocokannya. Segala informasi di buku ini disediakan berdasarkan apa adanya. Pengarang dan penerbit dengan segala hormat tidak bertanggung jawab pun tidak memiliki pertanggungjawaban kepada apapun atau siapa pun akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang mungkin timbul yang berasal dari informasi yang dikandung dalam buku ini. Menuju masyarakat informasi berbasis pengetahuan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, khususnya dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian bangsa. Untuk itu berbagai kegiatan dan aktivitas dalam mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Terkait dengan upaya tersebut, Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dalam hal ini Asisten Deputi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi, mendukung dan mendorong program tersebut guna terciptanya kemandirian bangsa, sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Melalui semangat Indonesia, Go Open Source! (IGOS) dengan berbagai manfaatnya berkeinginan turut serta untuk membesarkan program Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang telah dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Salah satu wujud nyata untuk mensukseskan program BSE adalah melakukan kerjasama dengan para narasumber dan penulis buku Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya berbasis Open source untuk menerbitkan buku pelajaran TIK bagi siswa/ siswi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan pendidikan lain yang sederajat. Kontribusi yang kami berikan sangat kecil dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, kami berharap dengan awal yang kecil ini selanjutnya akan memberikan dampak luas di masa yang akan datang bagi bangsa dan negara Indonesia. Diharapkan terbitan ini dapat dimanfaatkan bagi para siswa/siswi (SMA/MA). Dengan demikian, pengenalan, penggunaan dan pemanfaatan open source dapat berlangsung sejak dini, dan sekaligus dapat menumbuhkembangkan kreativitas dalam menciptakan piranti lunak berbasis Open Source. Buku merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu permasalahan perbukuan dalam era otonomi daerah dewasa ini adalah ketersediaan buku yang memenuhi standar nasional pendidikan dengan harga murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas...

15-Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks

PANDUAN PENULISAN & PENERBITAN BUKU TEKS Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu: Learn to know, Learn to do, Learn to be dan Learn to live together. Ketiga aspek tersebut dipertimbangkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan. Sampul Buku Sampul buku bagian depan memuat: a. Judul buku : Judul harus spesifik dan relevan sesuai dengan isi buku dan menggunakan kata-kata kunci dan powerful. b. Nama penulis : Nama penulis ditulis lengkap, tidak menggunakan nama samaran sesuai dengan ketentuan penulis buku ilmiah. c. Logo atau nama penerbit bila sudah diterbitkan...

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa - Forum Manajemen

PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LATAR BELAKANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120 Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peserta Pelatihan Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Permasalahan tata kelola yang baik (good governance), Korupsi dan Kode Etik Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Latihan persiapan ujian sertifikasi. Instruktur Beberapa instruktur berasal dari ahli yang kompeten dari BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Indonesian Procurement Watch (IPW) dan Konsultan yang terlibat dalam penyusunan modul pelatihan standar sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 Waktu dan Tempat Program Pelatihan Sertifikasi Ahli Pengadan Barang/Jasa Pemerintah ini akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan diakhiri dengan ujian. Calon Peserta Ujian Sertifikasi harus sudah menyerahkan formulir pendaftaran data yang diisi secara lengkap paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan. Formulir pendaftaran bisa dikirim melalui Faximili 021 – 8799 1059 Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembatalan yang dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 50% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 100% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan pada tanggal penyelenggaraan. Seluruh biaya yang telah diterima akan dikembalikan apabila pembatalan dilakukan oleh PPM Manajemen...

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NOMOR TANGGAL LKPP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan RKA-K/L/D/I Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Maksud Dan Tujuan Ruang Lingkup Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) ...

Peluang Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10%-25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak. “Pengadaan Barang dan Jasa” –atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement– muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya). Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial. Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindak kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya, bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang diatur. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa pemberi dan penerima suap adalah penjahat, maka diperkirakan kedua belah pihak akan berupaya untuk menutupi kejahatan mereka. Bentuk Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006 Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik. Penyuapan vs Uang Pelicin. Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kapada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan Uang Pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (misalnya dalam pemeriksaan bagasi oleh pihak bea cukai) atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran,...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA ...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN PERAN APIP Pengadaan barang/jasa masih menjadi primadona bagi pelaku korupsi di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan APIP yang masih mengandalkan post audit yaitu melakukan audit setelah proses pengadaan barang jasa selesai. Dengan post audit peran APIP sebagai quality assurance proses pengadanaan barang/jasa kurang optimal dimana penghematan dan best value of money tidak tercapai optimal. Alternatif terbaik bagi APIP adalah lebih banyak melakukan current audit untuk menghasilkan penghematan. Korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan lewat modus pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek Fasilitas Olah Raga di Hambalang, Bogor dengan nilai Rp 2,5 Trilyun menurut BPK terdapat indikasi kerugian negara Rp 243,66 milliar (Kompas.com, 31 Oktober 2012), Proyek simulator SIM senilai Rp 196 milliar diduga dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 144 milliar (Tempo.com, 24 April 2012), dan Proyek pengadaan Al-quran dan Laboratorium yang membagi-bagi fee Rp. 103,2 milliar (Kompas.com, 6 Mei 2013). Data di atas menunjukkan bahwa seandainya uang tersebut dapat dicegah sebelum terjadi transaksi pengadaan barang/jasa dapat dibayangkan penghematan yang dapat dilakukan. Pengalaman Negara Amerika Serikat dalam menerapkan pre-award audit berhasil menghemat anggaran Negara dengan cukup signifikan. Laporan US Government Accountability Office atas manajemen pengadaan barang/jasa di lingkungan Veterans Affairs Federal Supply Schedule dari tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan penghematan besar dari penerapan pre-award audit dibandingkan dengan post-award audit. Tabel 1 menunjukkan hasil penghematan yang bisa dilakukan melalui audit pre award dan audit post award dalam proses pengadaan barang/jasa bidang kesehatan dimana pre award menghasilkan penghematan yang lebih besar dibandingkan dengan post award. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir penghematan melalui pre award mencapai 62,68 % dari total penghematan yang mencapai $ 240,6 millon. Pengalaman Amerika Serikat menghemat anggaran Negara dari pengadaan barang/jasa melalui penerapan pre award bisa memberikan inspirasi bagi APIP melakukan audit pengadaan barang/jasa dengan pre award. Ketika para auditor hanya terlibat pada akhir proses pengadaan barang/jasa (post award) maka penghematan biaya/anggaran publik sering tidak tercapai. 2. Pembahasan 2.1 Apakah pre-award audit Sesuai dengan pembahasan dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian tahun 2010, preaward audit didefinisikan sebagai audit yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa calon penyedia barang/jasa yang diusulkan oleh panitia pengadaan memiliki kelayakan/kemampuan kerja dan keuangan untuk melaksanakan kontrak serta harga yang ditawarkan adalah wajar dan secara ekonomis menguntungkan negara. Federal Acquisition Regulation (FAR) mendefinisikan pre-award audit sebagai “an evaluation of a prospective contractor’s capability to perform a proposed contract” (FAR, 2005). USAID dalam Contract Information Bulletin 92-16 menyatakan bahwa “A pre-award audit is a tool that the contracting officer can use to acquire information in order to determine the reasonableness of the offeror's proposed cost or price. The pre-award audit is a detailed analysis of the proposal, and contains information on the basis and method used by the offeror in proposal preparation, and any discrepancies in the way in which the cost or pricing data were used in preparing the proposal. (USAID, 1992). Dari penjelasan di atas maka pre-award audit merupakan audit atas kemampuan calon kontraktor /penawar (offeror) menyelesaikan pekerjaan dan memastikan biaya atau harga yang diajukan dalam penawaran merupakan biaya dan harga yang rasional. Tujuan utama dari pre-award audit antara lain sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping tujuan tersebut, pre-award audit juga bertujuan memberikan pendapat (quality assurance) bahwa proses pengadaan barang/jasa telah taat pada peraturan, kemampuan penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan , dan kewajaran harga penawaran...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA ...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor: 01/RUP/KR.VIII/BKN/I/2013, Tanggal: 7 Januari 2013 Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin Jl. Bhayangkara No.1, Sungai Besar, Banjarbaru mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, seperti tersebut dibawah ini: SATUAN KERJA NO KODE NAMA 1 622386 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin 2 622386 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin 3 622386 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin 4 622386 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin 5 622386 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin PELAKSANAAN SUMBER DANA PEMILIHAN PENYEDIA LOKASI PENUNJUKAN (APBN/ PEMBELIAN VOLUME PEKERJAAN Awal Selesai LANGSUNG/ APBD/ SECARA (Tanggal) (Tanggal) PENGADAAN PHLN) ELEKTRONIK LANGSUNG.000 2 unit Banjarbaru APBN 04-Feb-13 28-Feb-13 PERKIRAAN BIAYA (RP. ,-) NAMA PAKET PENGADAAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Biaya Keperluan Perkantoran Biaya Keperluan Perkantoran Belanja Biaya...

kepolisian negara republik indonesia daerah maluku direktorat ...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU DIREKTORAT SABHARA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UNIT SAR DIT SABHARA POLDA MALUKU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU DIREKTORAT SABHARA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UNIT SAR DIT SABHARA POLDA MALUKU 1. Umum a. Bahwa wilayah Indonesia khususnya wilayah Maluku yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, sehingga perlu antisipasi dan ditangani sesegera mungkin secara arif, bijaksana, profesional, proporsional, transparansi dan akuntabel melalui pendekatan manajemen penanggulangan bencana. b. Sesuai Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf i mengamanatkan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; c. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada Direktorat Sabhara bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. d. Bahwa dalam permasalahan penanggulangan dan penanganan bencana, Dit Sabhara Polda Maluku akan memberikan pelayanan yang cepat dalam rangka pelayanan prima guna menyelamatkan nyawa maupun harta benda sebagai akibat bencana yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan Quick Respon Sabhara. e. Kehadiran anggota Polri khususnya Unit SAR Dit Sabhara Polda Maluku menjadi prioritas utama untuk memberikan rasa aman dan terlayani kepada masyarakat pada saat penanggulangan bencana. Dalam rangka menjawab tuntutan persoalan masyarakat tersebut Dit Sabhara Polda Maluku telah melaksanakan Pencapaian Grand Strategi Polri diutamakan Quick Respon dalam pelayanan masyarakat berupa kegiatan SAR (Search And Rescue) dan untuk mempertanggung jawabkan hasil kepada pimpinan telah disusun Laporan hasil guna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam melaksanakan tugas tersebut 2. Dasar.............. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing, Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Keputusan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah...

Laporan Tim Tanggap Darurat PVG Bencana Situ Gintung

Laporan Tim Tanggap Darurat PVG Bencana Situ Gintung JAKARTA. Tim Tanggap Darurat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVG) telah melakukan pemeriksaan di lokasi bencana banjir bandang di daerah Situ Gintung, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan penelitian, bencana terjadi pada hari Jumat 27 Maret 2009, sekitar pukul 04:30 WIB. Jenis bencana berupa aliran bahan rombakan (debris flow) yang terjadi akibat jebolnya tanggul Situ Gintung selebar ± 65 m, yang diikuti dengan gerakan tanah (longsoran) pada gawir tanggul dengan panjang antara 3 - 7 m, lebar antara 3 - 8 m, tinggi gawir antara 1 - 2,5 m dan Wilayah sekitar bencana berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Kejadian Gerakan Tanah/Tanah Longsor pada bulan Maret 2009 (Badan Geologi), termasuk dalam Potensi Gerakan Tanah Sangat Rendah dengan Morfologi berupa daerah yang relative datar dengan lembah Situ Gintung. Daerah hilir berupa lembah relative bergelombang lemah yang dibatasi oleh lereng terjal (tanggul situ). Daerah ini merupakan lembah aliran sungai Pesanggrahan yang secara umum merupakan lembah yang relative datar. Kondisi keairan daerah bencana berupa aliran air permukaan cukup besar dari sungai Pesanggrahan (tempat situ Gintung) terutama pada waktu musim hujan. Tim Tanggap Darurat memperkirakan penyebab bencana yaitu, curah hujan yang tinggi di daerah hulu, adanya retakan-retakan pada tubuh tanggul serta limpahan air pada mercu tanggul yang meresap ke dalam tubuh tanggul sehingga menyebabkan tanah tanggul menjadi jenuh air Selanjutnya Tim merekomendasikan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang aliran S. Pesanggrahan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena apabila terjadi hujan deras, tanah pada lokasi tanggul yang jebol masih mempunyai potensi terjadi longsoran-longsoran. Pada masa yang akan datang untuk menghindari dan mengurangi resiko bencana di daerah sekitar Situ Gintung dan lembah Sungai Pesanggrahan perlu adanya penataan tata ruang dengan menyertakan analisis resiko bencana sesuai amanat UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana...

 34567891011