SEARCH

Found 65 related files. Current in page 1

pengertian statistik keuangan

Kunci Jawaban Soal Essai Paket A.pdf

Kunci jawaban Babak FINAL Jenis soal : ESSAY 1. Kinerja bensin diukur berdasarkan nilai oktan (octane number) yaitu keberadaan senyawa 2,2,4 - trimetil pentane (isooktana) dengan nilai oktan 100, sedangkan nheptana nilai oktannya adalah nol. a. Gambarkan struktur 2,2,4 – trimetil pentane dan n – heptana (20 Point) Penyelesaian : b. Gambarkan semua isomer struktur n-heptana dan namai secara IUPAC (30 Point) Penyelesaian : c. Gambarkan struktur dan nama IUPAC alkena paling sederhana yang mempunyai isomer cis dan trans. (30 Point) Penyelesaian : d. Jelaskan pengertian bensin dengan angka oktan 75 % (20 Point) Penyelesaian : Angka oktan pada bensin ditentukan dengan adanya senyawa trimetil pentane dan nheptana dimana apabila pada bensin memiliki angka oktan 100 % maka pada besin tersebut terkandung senyawa trimetil pentane banding senyawa n-heptana yaitu 100 : 0, sehingga apabila bensin dengan angka oktan 75 % maka dalam bensin tersebut terkandung 75 % senyawa trimetil pentane dan 25 % senyawa n-heptana. 2. Reaksi : 2NOBr (g)  2NO (g) + Br2 (g) H = +16,1 kJ Diketahui : Tekanan awal NOBr = 0,65 atm. : NOBr telah terurai sebanyak 28% (Saat Kstb) (a) Tuliskan bentuk tetapan kesetimbangan, Kp. (10 poin) Penyelesaian : Kp  [p NO ] 2 [p Br2 ] [p NOBr ] 2 (b) Tentukan tekanan parsial gas NOBr, NO, dan Br2 setelah tercapai keadaan kesetimbangan. (30 poin) Penyelesaian : 100  28 p NOBr   0,65 atm  0,468 atm 100 28 p NO   0,65 atm  0,182 atm 100 p Br2  28 2 100  0,65 atm  0,091 atm (c) Tentukan tekanan total sesudai tercapai kesetimbangan (20 poin) Penyelesaian : (100  28 )  (28  14 ) 114 p tot  [ ]  0,65 atm   0,65 atm  0,741 atm 100 100 (d) Hitung nilai tetapan kesetimbangan, Kp pada temperatur tersebut. (20 poin) Penyelesaian :

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku-buku ...

MENTERII<.EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.Oll/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

PENGGANDAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BUKU - Dikmen

PENGADAAN, PENGGANDAAN, DAN DISTRIBUSI BUKU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPORSI PENGGUNAAN DAK Perdirjen Dikmen Nomor 1598/D/PP/2013 Bab I Deskripsi Umum, F. Penggunaan DAK Bidang Dikmen TA 2013 untuk SMA dan SMK No. KEGIATAN/KOMPONEN PERSENTASE ALOKASI DARI TOTAL DAK TA 2013 SETIAP DAERAH MINIMAL MAKSIMAL 1. Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran kurikulum 2013 15 % 25 % 2. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat 40 % 50 % 3. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan a. Pemb. Perpustakaan b. Pemb. Laboratorium c. Pengadaan Alat Laboratorium d. Pengadaan Buku Referensi 30 % 40 % SASARAN 1. Penggandaan dan pendistribusian buku teks pelajaran untuk siswa kelas X berdasarkan kurikulum 2013 yang belum mendapatkan alokasi buku teks pelajaran yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pengadaan dan pendistribusian buku referensi sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Buku Yang Digandakan 3 (Tiga) Mata Pelajaran sedang digandakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Siswa SMA&SMK Kelas X dan Pegangan Guru - Matematika - Sejarah Indonesia - Bahasa Indonesia Buku Referensi SMA dan SMK Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, Buku Statistik Daerah, Buku Telepon, Kitab Undang-Undang dan Peraturan, dan Kitab Suci. Buku Referensi: Buku yang dianjurkan oleh guru kepada siswa nya untuk dibaca (sumber: KBBI)

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 19 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

Offene Stellen Erhebung 2004/05 - Land Oberösterreich

Offene Stellen – Erhebung 2004/05 In diesem Bericht werden die wichtigsten Ergebnisse aus einer von April Zielsetzung 2004 bis Ende März 2005 durchgeführten Erhebung über offene Stellen in Österreichs Unternehmen dargestellt. Es werden die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus dem Projekt, sowie Ergebnisse nach Wirtschaftsaktivitäten, Berufsgruppen, Unternehmensgrößenklassen, gewünschter Arbeitszeit, Schwierigkeiten der Besetzung und gewünschter schulischer Qualifikation der offenen Stellen dargelegt. Die Offene Stellen-Rate (Job Vacancy Rate) für Österreich beträgt 1,5 Zusammenfassung Prozent. OÖ liegt mit einer Rate von 1,4 Prozent an vierter Stelle. Über drei Viertel der offenen Stellen entfallen auf Pflichtschule und Lehre. Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Statistik Bearbeiter Dr. Thomas Raferzeder Gertraud Thuma 4020 Linz, Altstadt 30a Adresse 7720/13277 Telefon 7720/13268 Telefax 7720/13294 Statistik Austria Datenquelle eigene Berechnungen 16/2007 Folge

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL
by nflplayer 0 Comments favorite 81 Viewed Download 0 Times

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK (Certified Public Accountant – Exam) AAS APK AMSI (Audit & Assurance) (Akuntansi & Pelaporan Keuangan) (Akuntansi Manajemen & Sistem Informasi) No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 1 A 2 C 3 C 4 C 5 D 6 B 7 B 8 B 9 D 10 B 11 D 12 B 13 A 14 D 15 A 16 D 17 D 18 D 19 B 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 C 26 C 27 D 28 A 29 D 30 A D D B A No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI A 31 D C 32 A C 33 D D 34 A B 35 C C 36 C B 37 A C 38 C A 39 C D 40 A C 41 D B D D B D D C D A C A A C C C A C A C C C B 42 D A B C 43 B A C B 44 D D C B 45 A C D B D 46 D B B C B 47 D D A D C 48 C C D D B 49 B B B D D 50 A C A C A 51 C A B C D 52 C C C B D 53 D B B C B 54 A D C B B 55 D A B C B 56 C C A A C 57 C C B B B 58 B B C C D 59 D D A D D 60 A A C C D A B C C C D A A C No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 61 C A C 91 C B 62 A B C 92 A 63 B C B 93 B C B 64 A A C 94 D D 65 A B C 95 D D 66 A B A 96 B 67 D C C 97 C B B 68 A A A 98 D B 69 A C B 99 D D 70 D D B 100 A D 71 D D B 72 A B B 73 C D C 74 A A C 75 B D C 76 A B 77 D D 78 B C 79 B C 80 A B 81 B C 82 D B 83 A A 84 D D 85 D B 86 C C 87 B C 88 A B 89 D A 90 B A

QUICK GUIDE Data dan Informasi Bencana ... - WordPress.com

Bencana merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan masyarakata dalam menghadapi dan akhirnya menimbulkan korban dan kerusakan. Fenomena bencana sebagian besar merupakan kejadian berulang pada tempat yang sama, sehingga dapat dilakukan analisa untuk ke depan dengan menggunakan data historis bencana-bencana sebelumnya. Melalui Data dan Informasi Bencana Indonesi (DIBI) dapat dilihat historis kejadian bencana yang terjadi di Indonesia mulai tahun 18152012. Dalam DIBI dapat disajikan data bencana mulai tanggal kejadian, lokasi, korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Analisa yang dapat disajikan melalui DIBI ini adalah grafik, statistik, peta tematik dan crosstab. . PERMINTAAN Berfungsi untuk membuat permintaan data kejadian bencana yang akan ditampilkan. Isikan rentang tanggal (YYYY MM DD), dari kapan sampai kapan. Rentang tanggal juga bisa diisikan hanya pada tahun saja. Apabila ingin melihat semua data maka rentang tanggal tidak usah diisi, langsung klik pada “OK”. . LIHAT DATA Berfungsi untuk melihat data kejadian bencana yang diminta. Fungsi ini sama dengan “LIHAT DATA” pada permintaan. Semua data bencana yang diminta akan ditampilakn secara rinci dan berdasarkan database yang tersimpan. GRAFIK Berfungsi untuk menampilkan grafik data kejadian bencana. Grafik dapat berupa grafik batang dan diagram pie (kue). Klik pada “BUAT GRAFIK” maka akan ditanpilkan grafik variabel bencana berdasarkan tahun kejadian. STATISTIK Berfungsi untuk menampilkan data statistikkejadian bencana seperti jumlah, rata-rata, maksimum, varian,dan deviasi standar. Mulai dari lokasi, dampak bencana, korban dan kerusakan. Klik “LANJUT” maka akan ditampilkan data kejadian bencana sesuai dengan permintaan. Data hasil tampilan dapat disimpan dalam bentuk EXCEL maupun CSV. Cara menyimpanya klik pada pojok kanan tulisan “BUAT EXCEL CSV”. Data secara otomatis akan tersimpan dan dapat digunakan sewaktu-waktu. LAPORAN Berfungsi untuk menyajikan laporan bencana sesuai dengan pernintaan. Data yang tersedia hampir sama dengan di menu statistic. Klik “LANJUT” untuk mendapatkan laporan yang diminta. Hasil dari laporan ini dapat disimpan dalam bentuk EXCEl, CSV dan XML. PETA TEMATIK Berfungsi untuk menampilkan peta tematik berdasarkan variable yang diinginkan. Klik pada “BUAT PETA” maka akan menampilkan sebaran kejadian bencana di Indonesia secara langsung. Peta ini dapat didownlaod dengan cara klik kanan pada peta dan simpan sebagai gambar. CROSSTAB Berfungsi untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel. Pilih variable pada kolom tersedia kemudian klik “TAMBAH’. Selanjutnya klik “LANJUT” untuk mendapatkan hasil crosstab sesuai yang diinginkan. Tabel ini dapat dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan analisa statistikkhusus untuk tabulasi silang (crosstab). Hasil ini dapat disimpan dalam EXCEl dengan menekan tombol “BUAT EXCEL” di pojok kanan atas.

PMK 122-2013 ttg Buku2 Pel.Umum, Kitab Suci & Buku2 Pel.Agama ...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 1.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3262) sel:iagaimana telah beberapa kali diubah •terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembarari. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor' 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4999); ...

« previous  1234567