SEARCH

Found 45 related files. Current in page 1

pengertian profesi akuntansi

1967 kb/s - Pengertian Profesi Akuntansi Full Download


2157 kb/s - [Verified] Pengertian Profesi Akuntansi


2864 kb/s - Pengertian Profesi Akuntansi Direct Download

Kunci Jawaban Soal Essai Paket A.pdf

Kunci jawaban Babak FINAL Jenis soal : ESSAY 1. Kinerja bensin diukur berdasarkan nilai oktan (octane number) yaitu keberadaan senyawa 2,2,4 - trimetil pentane (isooktana) dengan nilai oktan 100, sedangkan nheptana nilai oktannya adalah nol. a. Gambarkan struktur 2,2,4 – trimetil pentane dan n – heptana (20 Point) Penyelesaian : b. Gambarkan semua isomer struktur n-heptana dan namai secara IUPAC (30 Point) Penyelesaian : c. Gambarkan struktur dan nama IUPAC alkena paling sederhana yang mempunyai isomer cis dan trans. (30 Point) Penyelesaian : d. Jelaskan pengertian bensin dengan angka oktan 75 % (20 Point) Penyelesaian : Angka oktan pada bensin ditentukan dengan adanya senyawa trimetil pentane dan nheptana dimana apabila pada bensin memiliki angka oktan 100 % maka pada besin tersebut terkandung senyawa trimetil pentane banding senyawa n-heptana yaitu 100 : 0, sehingga apabila bensin dengan angka oktan 75 % maka dalam bensin tersebut terkandung 75 % senyawa trimetil pentane dan 25 % senyawa n-heptana. 2. Reaksi : 2NOBr (g)  2NO (g) + Br2 (g) H = +16,1 kJ Diketahui : Tekanan awal NOBr = 0,65 atm. : NOBr telah terurai sebanyak 28% (Saat Kstb) (a) Tuliskan bentuk tetapan kesetimbangan, Kp. (10 poin) Penyelesaian : Kp  [p NO ] 2 [p Br2 ] [p NOBr ] 2 (b) Tentukan tekanan parsial gas NOBr, NO, dan Br2 setelah tercapai keadaan kesetimbangan. (30 poin) Penyelesaian : 100  28 p NOBr   0,65 atm  0,468 atm 100 28 p NO   0,65 atm  0,182 atm 100 p Br2  28 2 100  0,65 atm  0,091 atm (c) Tentukan tekanan total sesudai tercapai kesetimbangan (20 poin) Penyelesaian : (100  28 )  (28  14 ) 114 p tot  [ ]  0,65 atm   0,65 atm  0,741 atm 100 100 (d) Hitung nilai tetapan kesetimbangan, Kp pada temperatur tersebut. (20 poin) Penyelesaian :

PEMANFAATAN KOLEKSI BUKU TEKS PELAJARAN PADA ... - digilib

Ika Sukmawati (04141832). Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2008/2009. Penelitian tentang Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2008/2009 bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tingkat pemanfaatan buku teks pada perpustakaan MAN Yogyakarta III, alasan siswa menggunakan koleksi Buku Teks dan Buku Teks mata pelajaran apa yang sering digunakan siswa berdasarkan jurusanya, penelitian ini menitik beratkan pada kebutuhan, motif, minat siswa menggunakan buku teks pelajaran, selain itu kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan serta ketersediaan fasilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi sehingga tidak memerlukan sampel dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, wawancara, angket dan observasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan mayoritas siswa memanfaatkan buku teks pelajaran dengan baik sebanyak 54,4%. Sedangkan alasan siswa menggunakan buku teks pelajaran dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal, dalam fakor internal terdiri dari kebutuhan, minat, dan motif. Sedangkan faktor eksternalnya kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan dan ketersediaan fasilitas. Dilihat dari faktor kebutuhan mayoritas siswa menyatakan kebutuhannya sedang (48,7%), dilihat dari motifnya mayoritas siswa menyatakan motifnya sedang (38,0%), sedangkan dari minat mayoritas siswa menyatakan minatnya tinggi (42,4%). Faktor eksternal dilihat dari kelengkapan koleksinya mayoritas siswa menyatakan koleksinya lengkap (51,3%), dari keterampilan pustakawan mayoritas siswa menyatakan terampil (49,4%), sedangkan ketersediaan fasilitas penelusuran mayoritas siswa menyatakan tersedia (40,5%). Koleksi yang sering dibaca siswa IPA adalah mata pelajaran Biologi (52,0%) sedangkan yang sering dibaca juga mata pelajaran Biologi (48,0%). Pada siswa IPS buku yang sering dibaca adalah Akuntansi (35,2%), sedangkan yang sering dipinjam juga Akuntansi (43,5%). Kesimpulan akhir penelitian ini adalah bahwa pada umumnya pemanfaatan koleksi buku teks pelajaran pada perpustakaan MAN Yogyakarta III telah dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber belajar siswa, baik itu untuk mengerjakan tugas dari guru maupun untuk mengerjakan tugas rumah. Namun agar siswa lebih memanfaatkan buku teks maka koleksi perpustakaan perlu ditambah lagi dengan koleksi-koleksi yang baru agar siswa tidak ketinggalan informasi. (Kata kunci: Koleksi Buku Pelajaran, Perpustakaan )

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL
by nflplayer 0 Comments favorite 81 Viewed Download 0 Times

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK (Certified Public Accountant – Exam) AAS APK AMSI (Audit & Assurance) (Akuntansi & Pelaporan Keuangan) (Akuntansi Manajemen & Sistem Informasi) No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 1 A 2 C 3 C 4 C 5 D 6 B 7 B 8 B 9 D 10 B 11 D 12 B 13 A 14 D 15 A 16 D 17 D 18 D 19 B 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 C 26 C 27 D 28 A 29 D 30 A D D B A No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI A 31 D C 32 A C 33 D D 34 A B 35 C C 36 C B 37 A C 38 C A 39 C D 40 A C 41 D B D D B D D C D A C A A C C C A C A C C C B 42 D A B C 43 B A C B 44 D D C B 45 A C D B D 46 D B B C B 47 D D A D C 48 C C D D B 49 B B B D D 50 A C A C A 51 C A B C D 52 C C C B D 53 D B B C B 54 A D C B B 55 D A B C B 56 C C A A C 57 C C B B B 58 B B C C D 59 D D A D D 60 A A C C D A B C C C D A A C No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 61 C A C 91 C B 62 A B C 92 A 63 B C B 93 B C B 64 A A C 94 D D 65 A B C 95 D D 66 A B A 96 B 67 D C C 97 C B B 68 A A A 98 D B 69 A C B 99 D D 70 D D B 100 A D 71 D D B 72 A B B 73 C D C 74 A A C 75 B D C 76 A B 77 D D 78 B C 79 B C 80 A B 81 B C 82 D B 83 A A 84 D D 85 D B 86 C C 87 B C 88 A B 89 D A 90 B A

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA ... - LPSE LIPI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Hitam ada/ah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanks; oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dar; perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya, yang selanjutnya disebut KlLlD/I adalah instansilinstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Kepala Daerah adalah Gubemur, Bupati, atau Walikota. 5. Lembaga Lain adalah mitra pemerintah atau lembaga pemberi pinjaman dan hibah luar negeri. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/LID/I atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/DII yang bersifat permanen, dapat berdiri sendin atau melekat pada unit yang sudah ada. 10. Pejabat Pengadaan adaJah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 11 12. Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan yang mengeluarkan jaminan untuk diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKlULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan ...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

15-Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks

PANDUAN PENULISAN & PENERBITAN BUKU TEKS Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu: Learn to know, Learn to do, Learn to be dan Learn to live together. Ketiga aspek tersebut dipertimbangkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan. Sampul Buku Sampul buku bagian depan memuat: a. Judul buku : Judul harus spesifik dan relevan sesuai dengan isi buku dan menggunakan kata-kata kunci dan powerful. b. Nama penulis : Nama penulis ditulis lengkap, tidak menggunakan nama samaran sesuai dengan ketentuan penulis buku ilmiah. c. Logo atau nama penerbit bila sudah diterbitkan...

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa - Forum Manajemen

PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LATAR BELAKANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120 Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peserta Pelatihan Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Permasalahan tata kelola yang baik (good governance), Korupsi dan Kode Etik Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Latihan persiapan ujian sertifikasi. Instruktur Beberapa instruktur berasal dari ahli yang kompeten dari BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Indonesian Procurement Watch (IPW) dan Konsultan yang terlibat dalam penyusunan modul pelatihan standar sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 Waktu dan Tempat Program Pelatihan Sertifikasi Ahli Pengadan Barang/Jasa Pemerintah ini akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan diakhiri dengan ujian. Calon Peserta Ujian Sertifikasi harus sudah menyerahkan formulir pendaftaran data yang diisi secara lengkap paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan. Formulir pendaftaran bisa dikirim melalui Faximili 021 – 8799 1059 Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembatalan yang dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 50% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 100% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan pada tanggal penyelenggaraan. Seluruh biaya yang telah diterima akan dikembalikan apabila pembatalan dilakukan oleh PPM Manajemen...

Peluang Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10%-25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak. “Pengadaan Barang dan Jasa” –atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement– muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya). Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial. Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindak kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya, bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang diatur. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa pemberi dan penerima suap adalah penjahat, maka diperkirakan kedua belah pihak akan berupaya untuk menutupi kejahatan mereka. Bentuk Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006 Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik. Penyuapan vs Uang Pelicin. Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kapada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan Uang Pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (misalnya dalam pemeriksaan bagasi oleh pihak bea cukai) atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran,...

e book PETUNJUK PENDAFTARAN 2013

UNIVERSITAS AIRLANGGA Buku Petunjuk Pendaftaran Mahasiswa Baru-UNAIR 2013 PENGANTAR Universitas Airlangga menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru secara mandiri melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) untuk program Diploma 3 (D3), Sarjana, Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis, dan Pascasarjana (Magister dan Doktor). Pada program Diploma 3 dan Sarjana, ujian masuk terbagi menjadi tiga kelompok ujian yaitu kelompok IPA, IPS dan IPC. Pemilihan program studi yang diminati oleh calon mahasiswa baik untuk kelompok IPA, IPS, maupun IPC harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tercantum dalam buku petunjuk pendaftaran ini. Khusus untuk Program Alih Jenis tidak ada kelompok IPC. Urutan pilihan program studi menunjukkan prioritas pilihan, yang dalam proses pengolahan data hasil ujian apabila pilihan pertama sudah penuh maka pilihan akan jatuh pada pilihan kedua, demikian seterusnya. Jumlah mahasiswa yang diterima akan disesuaikan dengan daya tampung di setiap program studi. Peserta wajib membaca dengan teliti dan cermat semua petunjuk yang tertulis di dalam buku petunjuk pendaftaran untuk pengisian formulir pendaftaran elektronik. Buku Petunjuk Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Airlangga tahun 2013 ini merupakan satu-satunya petunjuk dalam pengisian formulir pendaftaran elektronik, ketentuan yang sama berlaku untuk mengisi Lembar Jawaban Ujian (LJU). Setiap kesalahan yang diakibatkan karena ketidaktelitian dan ketidakcermatan dalam melakukan pengisian formulir pendaftaran elektronik dan LJU, akan menyebabkan tidak terbacanya LJU oleh komputer. Akhirnya kami sampaikan selamat menempuh seleksi, semoga sukses...

« previous  12345