SEARCH

Found 2243 related files. Current in page 4

pengertian ex post and ex ante dalam akuntansi

2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction ...

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru Pembangunan Rangkuman dan Temuan-Temuan Utama United Nations UNISDR berterima kasih kepada organisasi-organisasi yang logonya tercantum di bawah ini atas sumbangan finansial dan berarti mereka ntuk penyusunan Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 ini. Selain itu, sumber daya finansial juga telah secara berlimpah disumbangkan oleh, antara lain, Komisi Eropa, dan Pemerintah Jepang, Norwegia, dan Amerika Serikat. Daftar ucapan terima kasih yang lengkap ada di laporan utama. Judul asli: 2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction Revealing Risk, Redefining Development © United Nations 2011. Hak cipta dilindungi. Disclaimer: Pandangan-pandangan yang diungkapkan di dalam publikasi ini tidak dengan sendirinya mencerminkan pandangan-pandangan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penggunaan penyebutan dan penyajian bahan tidak menunjukkan ungkapan pendapat apapun dari Sekretariat PBB tentang status hukum satu negara, teritori, kota atau wilayah, atau pihak-pihak berwenangnya, atau tentang delinenasi garis depan atau perbatasan. Gambar sampul depan: iStockphoto®, © arindambanerjee Penyuntingan, desain, tata letak, dan produksi: Green Ink, Devon, UK Konsep desain: Parsons New School for Design, New York, USA Dicetak oleh: Information Press, Oxford, UK Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru Pembangunan Rangkuman dan Temuan-Temuan Utama United Nations Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 (2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) disusun ketika bencana-bencana terus menyapu bersih hidup dan penghidupan jutaan penduduk di dunia. Dampak gempa bumi yang dahsyat di Haiti pada Januari 2010 dan banjir di Pakistan pada Juli 2010 menunjukkan betapa risiko bencana dan kemiskinan saling berkaitan erat. Sementara itu, pada 2011, banjir di Australia, gempa bumi di Christchurch, Selandia Baru, dan bencana gempa bumi, tsunami dan nuklir di Jepang timur laut yang meluluhlantakkan yang terjadi ketika laporan ini dikirim ke percetakan merupakan pengingat yang sangat tidak menggembirakan betapa negara-negara maju juga sangat terpapar.

perjanjian kerja sama antara badan penanggulangan bencana ...

Pada hari ini SENiN tanggal ENAMBELAS bulan JULI tahun DUARIBU DUABELAS, yang bertandatangan di bawah ini: Drs. Tarminta, MM : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapeijat Km. 8, Tuapeijat - Sipora Mentawai, seianjutnya disebut PIHAK KESATU. Dr. Wiwin Ambarwulan : Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: 1. Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 1 dari 6 2. Undang-Untiang Nomor49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012;

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.

prosedur tetap tim reaksi cepat badan nasional ... - GITEWS

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi Cepat BNPB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana. Pasal 3 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ttd DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si -1LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 9 TAHUN 2008 TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

Tatacara_Menyusun_DLA
by Hermawan 0 Comments favorite 12 Viewed Download 0 Times

Kejadian bencana di Indonesia menjadi bagian yang tak terelakkan dampaknya di lndonesia, dan baru disadari semenjak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami yang dahsyat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, gempa bumi di wilayah Provinsi Dl Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2006, serta beberapa kejadian bencana lainnya pada tahun 2007. Sebagai negara kepulauan, hampir seluruh daerah pesisir lndonesia rawan bahaya geologi terrnasuk tsunami. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan hampir seluruh wilayah Indonesia rawan bencana banjir, longsor, kekeringan. Miskinnya pemahaman terhadap sanitasi lingkungan juga mudah memicu terjadinya wabah penyakit Kejadian bencana tersebut menuntut upaya tanggap darurat secara cepat dan menyeluruh bagi korban dan wilayah yang terkena dampak bencana, serta upaya tindak lanjut berikutnya dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan daerah pasca bencana. Dalam rangka melanjutkan tugas Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana semenjak tahun 2007 melalui Surat Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No. Kep. OllA/M.PPN/01/2008, telah dibentuk Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) dengan tugas-tugas mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana termasuk menyusun laporan pelaksanaan kepada Tim Pengarah, mendukung dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga donor. Salah satu tugas pengolahan data dan informasi adalah yang telah dilaksanakan adalah penilaian kerusakan dan kerugian (Damages and Losses Assessment) sebagai rujukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di berbagai lokasi pasca bencana di Indonesia Dalam melakukan penilaian kerusakan dan kerugian, Sekretariat P3B menggunakan metode ECLAC (Economic Commissionfor Latin America and the Caribbean)yang sudah banyak diaplikasikan untuk penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana di berbagai negara.

Sample Reports
by Mahmed 0 Comments favorite 14 Viewed Download 0 Times

Essential, critical data reporting for executives at the portfolio level. It’s been an easy tool to illustrate to management things we naturally know in scheduling. It really draws out which activities are critical and why they’re going to be critical. For somebody that doesn’t understand the risk analysis, the graphics will spell it out. - John Reno Project Services Advisor Worldwide Deepwater Operations Anadarko Contact North America United Kingdom 2100 West Loop South Ste. 700 Houston, Texas 77027 The Surrey Research Park 3 Huxley Road Guildford, Surrey GU2 7RE +1 713 595 7656 info@pertmaster.com +44 (0)1483 544 920 info@pertmaster.com Cost Estimating Cost Uncertainty Cost Gantt Chart Probabilistic Cash Flow Risk Register Qualitative Risk Register Risk Matrix Risk Mitigation Quantitative Risk Register Risk Register Risk Loading Compare Pre and Post Mitigated Plans Histograms Internal Rate of Return Net Present Value Cost Histogram: Entire

Bad Data, Poor Decisions. Be Careful What You Watch

Bad Data, Poor Decisions. Be Careful What You Watch http://ppcadsthatsell.com/bad-data-poor-decisions-careful-watch/ Nobody in their right mind wants to do shoot in the dark advertising. There is simply too much chance of poor figures and wasted money to arbitrarily post an advertisement and see what happens. It is why ad testing is done; to narrow the probability of poor sales figures and increase the chances of strong revenue the same time. When advertising manager must keep in mind is that ad testing is like any other statistical tests. Data problems can cause nightmares.

solicitud de gestión de oferta de empleo - Empleo y Formación

Al presentar esta oferta de empleo ante los Servicios Públicos de Empleo de Castilla La Mancha, la entidad DECLARA RESPONSABLEMENTE: • Que la oferta que presenta mediante la presente solicitud se ciñe en cuanto a condiciones laborales a lo establecido por la normativa vigente. Si a este respecto, la Oficina de Empleo y Emprendedores recibe quejas reiteradas de dichos candidatos preseleccionados en relación a las condiciones ofertadas, podrá ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos legales oportunos. • Que los candidatos enviados por la Consejería de Empleo y Economía serán atendidos convenientemente. Si a este respecto, la Oficina de Empleo y Emprendedores recibe quejas reiteradas de dichos candidatos preseleccionados en relación al trato recibido, podrá ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos legales oportunos. • Que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, la empresa velará por el cumplimiento de la citada ley y con ello la preservación de la intimidad en los datos de las personas.

Bagaimana Cara Instalasi Kabel Home Theater yang Baik

Menginstal kabel home theater sendiri tentunya menyenangkan dan lebih hemat, perhatikan beberapa tips yang perlu diketahui dalam pemasangan kabel home theater ini.

Get the Best Post Graduate Piping Engineering Programs from MIT Piping, Pune

The current piping industry of India is having a dearth of professional manpower. The industry is booming with great career opportunities, but the irony of fate is that in our country, there is really a shortage in the supply against the demand.

 123456789