SEARCH

Found 491 related files. Current in page 18

pengertian dari crankshaft

TIK-SMA-Kelas11smt2 - Index of
by cicak 0 Comments favorite 125 Viewed Download 0 Times

Buku Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI Semester II untuk Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Hak Cipta dan Merek Dagang Seluruh hak cipta dan merek dagang yang digunakan dalam buku ini merupakan hak cipta atau milik dari pemegang hak cipta atau merek dagang masing-masing pihak. Hak cipta penulisan ada pada penulis, hak cipta tata letak ada pada penata letak, hak distribusi ada pada Ristek, Diknas, dan Depkominfo. Linux adalah merek dagang Linus Torvalds. Peringatan dan Pernyataan Segala daya upaya telah dikerahkan agar buku ini dapat selengkap dan seakurat mungkin, walau begitu tidak ada pernyataan apapun mengenai kebenaran maupun kecocokannya. Segala informasi di buku ini disediakan berdasarkan apa adanya. Pengarang dan penerbit dengan segala hormat tidak bertanggung jawab pun tidak memiliki pertanggungjawaban kepada apapun atau siapa pun akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang mungkin timbul yang berasal dari informasi yang dikandung dalam buku ini. Menuju masyarakat informasi berbasis pengetahuan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, khususnya dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian bangsa. Untuk itu berbagai kegiatan dan aktivitas dalam mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Terkait dengan upaya tersebut, Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dalam hal ini Asisten Deputi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi, mendukung dan mendorong program tersebut guna terciptanya kemandirian bangsa, sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Melalui semangat Indonesia, Go Open Source! (IGOS) dengan berbagai manfaatnya berkeinginan turut serta untuk membesarkan program Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang telah dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Salah satu wujud nyata untuk mensukseskan program BSE adalah melakukan kerjasama dengan para narasumber dan penulis buku Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya berbasis Open source untuk menerbitkan buku pelajaran TIK bagi siswa/ siswi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan pendidikan lain yang sederajat. Kontribusi yang kami berikan sangat kecil dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, kami berharap dengan awal yang kecil ini selanjutnya akan memberikan dampak luas di masa yang akan datang bagi bangsa dan negara Indonesia. Diharapkan terbitan ini dapat dimanfaatkan bagi para siswa/siswi (SMA/MA). Dengan demikian, pengenalan, penggunaan dan pemanfaatan open source dapat berlangsung sejak dini, dan sekaligus dapat menumbuhkembangkan kreativitas dalam menciptakan piranti lunak berbasis Open Source. Buku merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu permasalahan perbukuan dalam era otonomi daerah dewasa ini adalah ketersediaan buku yang memenuhi standar nasional pendidikan dengan harga murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas...

15-Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks

PANDUAN PENULISAN & PENERBITAN BUKU TEKS Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu: Learn to know, Learn to do, Learn to be dan Learn to live together. Ketiga aspek tersebut dipertimbangkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan. Sampul Buku Sampul buku bagian depan memuat: a. Judul buku : Judul harus spesifik dan relevan sesuai dengan isi buku dan menggunakan kata-kata kunci dan powerful. b. Nama penulis : Nama penulis ditulis lengkap, tidak menggunakan nama samaran sesuai dengan ketentuan penulis buku ilmiah. c. Logo atau nama penerbit bila sudah diterbitkan...

by cicak 0 Comments favorite 81 Viewed Download 0 Times

Universitas Muhammadiyah Malang Arsip Berita bipa.umm.ac.id "Kemendikbud harus awasi ketat buku pelajaran sekolah" Tanggal: 2012-09-21 Ilustrasi (ist) Jakarta (ANTARA News) - Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus melakukan pengawasan ketat terhadap buku-buku pelajaran sebelum masuk ke sekolah, sehingga materi-materi yang tidak sesuai dengan norma tidak mempengaruhi anak didik. "Kemendikbud harus segera berbenah dan melakukan pengawasan ketat," kata Ketua Satgas PA M Ihsan, di Jakarta, Jumat. Hal itu disampaikan terkait munculnya gambar artis film dewasa, Miyabi di buku LKS SMP di Mojokerto, Jawa Timur. Foto artis Jepang itu muncul pada LKS Bahasa Inggris kelas tiga SMP Islam Brawijaya. Menurut Ihsan, Kemendikbud lagi-lagi kecolongan, sebab sebelumnya juga muncul cerita tentang poligami di buku pelajaran siswa SD di Jakarta. Cerita poligami "Bang Maman Dari Kali Pasir" tersebut, sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Menurut Ihsan, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi Kemendikbud untuk membuat kebijakan dan lembaga pengawas materi pelajaran sekolah, sehingga semua materi harus melalui rekomendasi lembaga pengawas sebelum masuk ke sekolah. "Kita menyadari bahwa banyak kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penyediaan buku dan bahan bacaan siswa. Untuk menyelamatkan siswa dari pengaruh negatif dan misi tersembunyi yang sengaja masuk ke sekolah-sekolah, maka Mendikbud harus segera berbenah dan melakukan pengawasan ketat," tambah dia. Jika tidak ada respon dan langkah kongkrit menyikapi lemahnya sistem pengawasan materi pelajaran di sekolah, Presiden harus menegur dan meminta pertanggungjawaban dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap kepentingan terbaik bagi anak Indonesia, dan melindungi anak Indonesia dari pengaruh negatif yang sengaja merusak generasi penerus bangsa...

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa - Forum Manajemen

PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LATAR BELAKANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120 Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peserta Pelatihan Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Permasalahan tata kelola yang baik (good governance), Korupsi dan Kode Etik Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Latihan persiapan ujian sertifikasi. Instruktur Beberapa instruktur berasal dari ahli yang kompeten dari BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Indonesian Procurement Watch (IPW) dan Konsultan yang terlibat dalam penyusunan modul pelatihan standar sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 Waktu dan Tempat Program Pelatihan Sertifikasi Ahli Pengadan Barang/Jasa Pemerintah ini akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan diakhiri dengan ujian. Calon Peserta Ujian Sertifikasi harus sudah menyerahkan formulir pendaftaran data yang diisi secara lengkap paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan. Formulir pendaftaran bisa dikirim melalui Faximili 021 – 8799 1059 Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembatalan yang dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 50% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 100% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan pada tanggal penyelenggaraan. Seluruh biaya yang telah diterima akan dikembalikan apabila pembatalan dilakukan oleh PPM Manajemen...

Peluang Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ...

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10%-25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak. “Pengadaan Barang dan Jasa” –atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement– muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya). Istilah pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial. Sejauh ini, jarang sekali ditemukan penjelasan terperinci dalam hukum kriminal tentang definisi korupsi. Umumnya, hukum kriminal masih mencampur-adukan tindak kejahatan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya, yang kemudian juga disebut sebagai tindak pidana korupsi misalnya, penyuapan (baik pemberi maupun penerima) oleh para pejabat pemerintah baik lokal maupun asing dan perusahaan-perusahaan pribadi, pemberian uang pelicin, penipuan, penipuan data dalam tender, penggelapan, pencurian, tender arisan (kolusi antar sesama peserta tender), suap di lembaga legislatif, dan lain-lain. Biasanya, bentuk dan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum kriminal masing-masing negara berbeda, meski pada intinya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang diatur. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa pemberi dan penerima suap adalah penjahat, maka diperkirakan kedua belah pihak akan berupaya untuk menutupi kejahatan mereka. Bentuk Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006 Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik. Penyuapan vs Uang Pelicin. Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kapada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan si penyuap. Sedangkan Uang Pelicin, biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah terutama yang terkait persoalan hukum (misalnya dalam pemeriksaan bagasi oleh pihak bea cukai) atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran,...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA ...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN PERAN APIP Pengadaan barang/jasa masih menjadi primadona bagi pelaku korupsi di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan APIP yang masih mengandalkan post audit yaitu melakukan audit setelah proses pengadaan barang jasa selesai. Dengan post audit peran APIP sebagai quality assurance proses pengadanaan barang/jasa kurang optimal dimana penghematan dan best value of money tidak tercapai optimal. Alternatif terbaik bagi APIP adalah lebih banyak melakukan current audit untuk menghasilkan penghematan. Korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan lewat modus pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek Fasilitas Olah Raga di Hambalang, Bogor dengan nilai Rp 2,5 Trilyun menurut BPK terdapat indikasi kerugian negara Rp 243,66 milliar (Kompas.com, 31 Oktober 2012), Proyek simulator SIM senilai Rp 196 milliar diduga dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 144 milliar (Tempo.com, 24 April 2012), dan Proyek pengadaan Al-quran dan Laboratorium yang membagi-bagi fee Rp. 103,2 milliar (Kompas.com, 6 Mei 2013). Data di atas menunjukkan bahwa seandainya uang tersebut dapat dicegah sebelum terjadi transaksi pengadaan barang/jasa dapat dibayangkan penghematan yang dapat dilakukan. Pengalaman Negara Amerika Serikat dalam menerapkan pre-award audit berhasil menghemat anggaran Negara dengan cukup signifikan. Laporan US Government Accountability Office atas manajemen pengadaan barang/jasa di lingkungan Veterans Affairs Federal Supply Schedule dari tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan penghematan besar dari penerapan pre-award audit dibandingkan dengan post-award audit. Tabel 1 menunjukkan hasil penghematan yang bisa dilakukan melalui audit pre award dan audit post award dalam proses pengadaan barang/jasa bidang kesehatan dimana pre award menghasilkan penghematan yang lebih besar dibandingkan dengan post award. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir penghematan melalui pre award mencapai 62,68 % dari total penghematan yang mencapai $ 240,6 millon. Pengalaman Amerika Serikat menghemat anggaran Negara dari pengadaan barang/jasa melalui penerapan pre award bisa memberikan inspirasi bagi APIP melakukan audit pengadaan barang/jasa dengan pre award. Ketika para auditor hanya terlibat pada akhir proses pengadaan barang/jasa (post award) maka penghematan biaya/anggaran publik sering tidak tercapai. 2. Pembahasan 2.1 Apakah pre-award audit Sesuai dengan pembahasan dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian tahun 2010, preaward audit didefinisikan sebagai audit yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa calon penyedia barang/jasa yang diusulkan oleh panitia pengadaan memiliki kelayakan/kemampuan kerja dan keuangan untuk melaksanakan kontrak serta harga yang ditawarkan adalah wajar dan secara ekonomis menguntungkan negara. Federal Acquisition Regulation (FAR) mendefinisikan pre-award audit sebagai “an evaluation of a prospective contractor’s capability to perform a proposed contract” (FAR, 2005). USAID dalam Contract Information Bulletin 92-16 menyatakan bahwa “A pre-award audit is a tool that the contracting officer can use to acquire information in order to determine the reasonableness of the offeror's proposed cost or price. The pre-award audit is a detailed analysis of the proposal, and contains information on the basis and method used by the offeror in proposal preparation, and any discrepancies in the way in which the cost or pricing data were used in preparing the proposal. (USAID, 1992). Dari penjelasan di atas maka pre-award audit merupakan audit atas kemampuan calon kontraktor /penawar (offeror) menyelesaikan pekerjaan dan memastikan biaya atau harga yang diajukan dalam penawaran merupakan biaya dan harga yang rasional. Tujuan utama dari pre-award audit antara lain sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping tujuan tersebut, pre-award audit juga bertujuan memberikan pendapat (quality assurance) bahwa proses pengadaan barang/jasa telah taat pada peraturan, kemampuan penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan , dan kewajaran harga penawaran...

Membuat Website Lebih Powerfull dengan WordPress - h 3333 ro web

Membuat Website Lebih Powerfull dengan WordPress Awalnya memang WordPress dibuat untuk sebuah blog. Meskipun sekarang masih diperuntukkan buat blog, bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkannya untuk hal lain. Kita bisa saja membuat toko online dengan WordPress, membuat web profile, atau yang lainnya. Sangat disayangkan jika WordPress hanya dibuat untuk blog. Pengelolaannya sangat sederhana sehingga mau dibuat website jenis apapun, selama kita mampu berkreasi, saya yakin bisa saja. Dalam artikel ini saya sengaja membuat website menggunakan WordPress. Saya akan menjelaskan mulai dari proses instalasi WordPress di komputer lokal, menginstal template/theme, menginstal plugin, teknik membuat artikel, memublikasikannya melalui layanan hosting, sampai promosi. Anda bisa mengembangkan sendiri website sesuai kebutuhan dengan mengikuti langkah demi langkah yang diberikan di sini. Jika mengalami kesulitan saat instalasi, di masing-masing ekstensi juga disediakan cara menginstal atau memodifikasinya. Atau, bisa juga berkonsultasi dengan saya. Jika ingin konsultasi dengan saya, usahakan kirim ekstensi (theme maupun plugin) supaya bisa saya coba dahulu sebelum dijelaskan masalahnya. Sampai saat ini, banyak buku maupun e-book yang membahas tentang WordPress dengan berbagai metoda dan cara. Jika kita membeli lebih dari satu, kadang suka ada masalah. Terutama saat menginstal mini server. Di setiap buku atau e-book, menggunakan mini server yang berbeda, sehingga bila kita memiliki lebih dari satu buku dengan mini server yang berbeda, bisa bentrok. Untuk itu, pastikan di komputer Anda hanya ada satu mini server. Meskipun ada anjuran untuk menginstal mini server di buku yang Anda beli, gunakan saja mini server yang sudah ada. Tidak perlu lagi menginstal mini server yang dibahas dalam buku tersebut. Lalu, apa saja mini server yang dimaksud? Berikut ini jenis mini server yang mungkin sudah Anda miliki. Dari keenam mini server tersebut, saya menggunakan XAMPP. Sebab, mini server ini bisa digunakan di berbagai platform, seperti: Windows, Linux, dan MacOS. Dengan demikian, buku ini bisa digunakan di berbagai system operasi yang Anda miliki. Meskipun yang dibahas di sini hanya pada Windows XP, yang membedakan adalah saat install mini server dan lokasi penyimpanan file WordPress saja. Untuk proses instalasi dan modifikasi WordPress, di semua system operasi sama saja. Selain paket yang disediakan, pastikan software pendukung di masing-masing system operasi sudah Anda install. Paket instalasi yang diberikan dalam bentruk zip, sehingga pada system operasi yang digunakan harus sudah terinstal software kompresi (winzip atau winrar). Sebab, pada beberapa kasus, sering error ketika menginstal plugin. Setelah diinstal software kompresi, baru bisa diinstal...

Honda 120 Tech Manual - Revised 5/1/2000 - quartermidgets.org

HONDA TECH MANUAL GX 120 Only stock Honda GX120K1HX2 engine and gearbox will be used in this class. All parts will be stock Honda specifically made for the Honda GX12OK1 HX2. U.S. = GCAHK. Canada = GCAAT UY-2 = GCBMT All stock Honda parts must be used and properly installed with the following exceptions: The following (listed below) gaskets that are coming from Honda are tan & green will be legal to use Intake Gasket, Carb Gasket, Side Cover Gasket Governor System may be partially or fully removed with the exception of the steel drive gear on the crankshaft. This gear must remain intact. If shaft is removed hole must be plugged. Hole can be tapped for thread or epoxy. No welding. Factory air cleaner must be removed. Any air filter may be attached to the outside of air filter adapter. Outer wear style or equivalent can be used over carburetor only with no adapter. The approved air filter adapter may be run with or without an air filter. Any air filter may be used with adapter as long as there are no devices inside the air filter or adapter. (I.E. Springs not allowed) Hose from valve cover must go into a catch can. (We are using “outerwear” to define a style not brand name). 1. The use of air filters during qualifying at asphalt and dirt events is illegal. The Senior Tech. Official reserves the right to allow filters at any event that it’s deemed necessary. Stock Honda fuel tank must be removed. Recoil starter must be removed. Pull cup may be cut down for washer. Must use original cup. Exhaust: Stock Honda muffler will be removed. Mounting flange may be cut off of muffler and used as adapter flange. Any transition from the “D” shape of the exhaust port to round must take place with in the thickness (0.250” max.) of the flange. This applies to all exhaust systems. No steps or tapers allowed, pipe must be 1piece continuous pipe from flange or slip nipple to muffler coupler. No sections of pipe welded together (BUTT WELDS). grind marks are allowed past 0.250” flange area. No suspension for exhaust flange or pipe infraction just disqualification. If an after market flange is used, maximum allowable flange thickness will be 0.250 inches. If slip on type flange assembly is used, pipe stub will be a maximum 0.880 inches outside diameter tubing with a maximum overall length of 1.500” inches. Pipe stub must be inserted into exhaust pipe at least 0.750 inches and will have minimal exhaust leakage. Muffler to be used will be 4 to 8 hp Briggs & Stratton, part number 294599 or equal equivalent. Muffler will be internally unaltered except that the round cup shaped baffle may be welded to the perforated baffle without moving its original location. Threads will not be removed from muffler. Exhaust pipe will be a maximum of 1.000” inches outside diameter with a length of 20.0” to 26.0” including a threaded pipe coupler to welded to the end of the pipe in order to screw muffler in place so that muffler may be removed for inspection. Pipe coupler will be a standard, unaltered, ¾” NP, threaded coupler. Length will be 1.000” inches minimum to 2.250” inches maximum. There will be no steps or tapers in exhaust pipe or flange assembly. Exhaust pipe length will be measured by using a small diameter hose inserted though pipe to measure over all length. Flange and coupler will be included in the overall length when measuring pipe. No coating of any type may be applied to the interior of any part of the exhaust system. The intent of this rule is to have all of the exhaust pass through the muffler. All measurements are to be taken with the component pieces in the same position as they were installed and on the car. 1. All QMA ¼ midget mufflers must be Briggs & Stratton Part # 294599 or equivalent. No drilling holes in the baffles. Inside seam of baffle must be straight edged. (NOTE: Some seams may not be parallel in baffle) You cannot cut off the threaded flange if it is to be used in Honda. It is OK to weld a washer or nut on the flange for a place to apply safety wire. Choke butterfly and shaft must be removed. Hole may be filled only with silicone. Or old shaft cut down. Oil level switch may be disconnected but switch assembly must remain intact in crankcase. Gearbox may be rotated to any desired position. Main jet in carburetor may be a maximum of #70 Max Some jets will be silver in color, they are legal. Off-On ignition switch may be removed, and hole covered. (Any material; no welding) All pin measuring gauges are plus tolerance. Exhaust oxygen sensor or temp. Sensor attached to any part of Honda exhaust system is illegal. Valve seals are illegal...

perjanjian kerja sama antara badan penanggulangan bencana ...

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DENGAN PUSAT PELAYANAN JASA DAN INFORMASI BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN PETA RAWAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 01/SPK-PR/BPBD-KM//VII / 2012 NOMOR: 80/JASINFO.SPK/LP/7/2012 : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapeijat Km. 8, Tuapeijat - Sipora Mentawai, seianjutnya disebut PIHAK KESATU.: Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); Undang-Untiang Nomor49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai; undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2011 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2012. Memperhaiikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mentawai, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 20.19.22.13.5.2, tanggal 16 Februari 2012; Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 065/66/BPBD-KKM/V-2012 tentang Kerjasama Pelaksanaa*-; Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Peta Rawan Bencana Kabupaten Mentawai, tanggal 15 Mei 2012; Surat Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor: B-1120/BIG/SESMA/LP/5/2012 tentang Kerjasama Pelaksanaar- Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana dan Peta Rawan Bencana...

kepolisian negara republik indonesia daerah maluku direktorat ...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU DIREKTORAT SABHARA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UNIT SAR DIT SABHARA POLDA MALUKU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU DIREKTORAT SABHARA LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UNIT SAR DIT SABHARA POLDA MALUKU 1. Umum a. Bahwa wilayah Indonesia khususnya wilayah Maluku yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, sehingga perlu antisipasi dan ditangani sesegera mungkin secara arif, bijaksana, profesional, proporsional, transparansi dan akuntabel melalui pendekatan manajemen penanggulangan bencana. b. Sesuai Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf i mengamanatkan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; c. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada Direktorat Sabhara bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. d. Bahwa dalam permasalahan penanggulangan dan penanganan bencana, Dit Sabhara Polda Maluku akan memberikan pelayanan yang cepat dalam rangka pelayanan prima guna menyelamatkan nyawa maupun harta benda sebagai akibat bencana yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan Quick Respon Sabhara. e. Kehadiran anggota Polri khususnya Unit SAR Dit Sabhara Polda Maluku menjadi prioritas utama untuk memberikan rasa aman dan terlayani kepada masyarakat pada saat penanggulangan bencana. Dalam rangka menjawab tuntutan persoalan masyarakat tersebut Dit Sabhara Polda Maluku telah melaksanakan Pencapaian Grand Strategi Polri diutamakan Quick Respon dalam pelayanan masyarakat berupa kegiatan SAR (Search And Rescue) dan untuk mempertanggung jawabkan hasil kepada pimpinan telah disusun Laporan hasil guna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam melaksanakan tugas tersebut 2. Dasar.............. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing, Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Keputusan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah...

 141516171819202122