SEARCH

Found 12 related files. Current in page 1

pengawasan peperiksaan SPM

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

PENJELASAN TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN SNMPTN 2008

PENTING !!!.. a. Lokasi Ujian dibagi dalam : Sektor dan Lokasi (SAINTEK/SOSHUM/CAMPURAN) b. ATK untuk keperluan Lokasi Ujian dikirim pada tanggal 12 dan 13 Juni 2013; c. Dokumen Naskah Soal Ujian (NSU); Lembar Jawab Ujian (LJU) ; Berita Acara dan Album Bukti Hadir Peserta mulai dikirim jam 05.30 WIB dari Sekretariat Panlok UNS Kampus Kenthingan. • Penanggung Jawab Lokasi • Sekretaris • Bendahara • Anggota • Pengawas • Penata Tempat/Ruang • Keamanan 1. PETUGAS PELAKSANA UJIAN DI LOKASI. Pelaksanaan Ujian Tulis dibagi dalam 3 (tiga) Tahap : a. Sebelum Ujian, meliputi kegiatan : 1). Pemeriksanaan Ruang Ujian; 2). Penerimaan Naskah Soal Ujian (NSU), Lembar Jawab Ujian (LJU) dan kelengkapannya; 3). Verifikasi dokumen peserta; 4). Pembagian LJU dan NSU. b. Pada saat ujian, meliputi kegiatan: 1). Pemeriksanaan kelengkapan NSU; 2). Pengisian Berita Acara ( BA.U.1 dan BA.U.2); 3). Pengawasan Ujian; 4). Melakukan presensi peserta. c. Pada waktu selesai ujian, meliputi kegiatan: Pengelolaan dan Penyerahan LJU dan berkas lainnya. 2. Hal-hal yang harus disiapkan Panitia Ujian Setempat. • Kesiapan ruang: • Berkapasitas 20 orang atau kelipatannya; • Berpenerangan dan sirkulasi udara yang baik; • Ketersediaan meja dan kursi; • Jarak antarkursi 80 cm kesamping dan 60 cm ke depan/belakang; • Lay out ruang tidak boleh dalam bentuk teater;

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA - WordPress.com

TELAH DIUJICOBAKAN DALAM GLADI LAPANG CALON ANGGOTA KS R PMI KOTA YOGYAKA RTA 2005 2. Deskripsi Tugas a. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana 1) Umum Membantu PMI Cabang Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana; 2) Khusus a) Merencanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana; b) Menyiapkan Poskodal di PMI Cabang Kota Yogyakarta, di lokasi bencana, dan di tempat lain yang di anggap perlu; c) Memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban; d) Membuat dokumentasi Penanggulangan Bencana; e) Membuat laporan harian kepada PMI Kota Yogyakarta; f) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain yang terkait (Satlak Penanggulangan Bencana). b. Komandan Satuan Tugas 1) Memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan PB; 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan memberikan penugasan kepada Base Camp Officer, On Field Officer, Triage Officer, dan Regu; 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh komponen Satuan Tugas; 4) Melakukan koordinasi dengan Satlak PB dan instansi lain yang terkait; 5) Membuat laporan kepada PC PMI Kota Yogyakarta. c. Base Camp Officer Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas 1) Merencanakan dan melakukan setting Base Camp secara menyeluruh termasuk sanitasi, penerangan/ sumber listrik, saluran air bersih,dan keamanan/ketertiban base camp, dengan dibantu oleh reguregu yang menjadi wewenangnya; 2) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu : Base Camp, Komunikasi, Hubungan Masyarakat, TMS, Rumah Sakit Lapangan, Dapur Umum, Ambulans; 4) Menunjuk Koordinator Regu; 5) Membuat laporan. d. On Field Officer 1) Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas; 3) Merencanakan, melakukan pencarian dan penyelamatan korban di Crash Area dan Collecting Area, dengan dibantu oleh regu-regu yang menjadi wewenangnya; 4) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu Pertolongan Pertama dan Regu Pencari; 5) Menunjuk Koordinator Regu; 6) Membuat laporan.

Draft Standar Pelayanan BPBD - Kabupaten Semarang

Droping Air Bersih dan Logistik Bencana Dasar Hukum Komponen Uraian 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, Inspektorat, LTD dan KPMPT Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Surat / Laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai permintaan bantuan Masyarakat melaporkan ke BPBD Menerima laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai musibah bencana dan permintaan bantuan Melakukan cek silang dan peninjauan lapangan perihal adanya rumah penduduk/Daerah yang mengalami musibah bencana Mengusulkan Jenis bantuan yang akan diberikan Kepada Korban Bencana kepada Kepala BPBD melalui Kalakhar BPBD 4 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari kerja 5 Biaya / Tarif Gratis 6 Produk Pelayanan Jasa pemberian bantuan Air Bersih dan Logistik Bencana 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Alat Tulis Kantor Komputer, Printer, Meja, Kursi Rapat Kendaraan Operasional Lapangan (Open Kap dan Truk Tangki Air) Truk Tangki Supply Air Bersih Alat Komunikasi lapangan ( Handy Talky , HP, dll) 8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan minimal SLTA 2 Memiliki pengalaman/pernah mengikuti pelatihan Manajemen penyaluran Bantuan Bencana 3 Memiliki kualifikasi / lisensi / kecakapan dalam mengoperasionalkan Kendaraan Tangki Air ke Daerah-daerah kekeringan 9 Pengawasan Internal 1 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 2 Kepala Pelaksana Harian BPBD 3 Kepala BPBD 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Jumlah Pelaksana 1 2 3 4 Surat/datang langsung ke kantor BPBD Kabupaten Semarang, Jl...

Buku Laporan 2012 - Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik. Lingkungan hidup yang baik Aan setrat merupakan hak asasi setiap warga Negara lndsnesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanJutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehiduBan manusia dan makhluk hiduB lainnya sehingga p€rlu dilakqkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh'sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2AL2 memberikan informasimengenai kondisilingkungan hidup, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan di Kota yogyakarta. Akhir kata semoga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat bermanfaat dan menjadisarana untuk membantu mewujudkan upaya pelestarian lingkungan hidup. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besamya atas kerjasama dan bantuan dari semua pihaft, sehingga Laporan Status Lingkungan t{idup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat selesaidengan baik. BAB III. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ................................................................. 92 Rehabilitasi Lingkungan .............................................................................................. 92 A.1. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penghijauan ................................................................92 A.2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi ....................................................................93 A.3. Kegiatan Fisik Lainnya......................................................................................................94 Pengawasan Amdal ...................................................................................................... 96 B.1. Rekomendasi Amdal/UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi Amdal Daerah .................96 B.2. Pengawasan UKL/UPL .....................................................................................................97 Penegakan Hukum ........................................................................................................ 98 C.1. Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah .................................98 C.2. Status Pengaduan ............................................................................................................99 Peran Serta Masyarakat ............................................................................................. 101 D.1. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan..........................................101 D.2. Penerima Penghargaan Lingkungan ..............................................................................102 D.3. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Workshop, Seminar Lingkungan ..............................103 D.4. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan Oleh Masyarakat .................................105 Kelembagaan .............................................................................................................. 106 E.1. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan ...........................................................106 E.2. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ...............................................................................107 E.3. Jumlah Personil Institusi Lingkungan Menurut Tingkat Pendidikan ...............................108 E.4. Jumlah Jabatan Fungsional Lingkungan, PPNS dan PPLHD........................................108...

Selengkapnya - BPPSDMK
by nflplayer 0 Comments favorite 125 Viewed Download 0 Times

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2013/2014 SIPENMARU DIKNAKES POLTEKKES KEMENKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipenmaru Diknakes) Tahun Akademik (TA) 2013/2014 telah dapat diterbitkan. Tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui berbagai upaya yang salah satunya adalah melalui penjaminan mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan. Penjaminan mutu diawali dengan penjaringan calon mahasiswa, tenaga pengajar yang tersertifikasi, proses pembelajaran yang berkualitas dan sarana penunjang yang memadai. Penyelenggaraan Sipenmaru Diknakes TA 2013/2014 ini merupakan salah satu upaya pengawasan dan pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan untuk menjaring mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan sekaligus tidak melepaskan diri dari sistem pendidikan secara umum. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Diknakes TA 2013/2014 ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis sebelumnya yang disusun sejalan dengan perkembangan kebutuhan program kesehatan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Hendaknya petunjuk teknis ini dapat dicermati dan dijadikan acuan oleh seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Sipenmaru Diknakes TA Kesehatan merupakan hak azasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak azasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Untuk mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat dan berkeadilan, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan...

by cicak 0 Comments favorite 97 Viewed Download 0 Times

Universitas Muhammadiyah Malang Arsip Berita bipa.umm.ac.id "Kemendikbud harus awasi ketat buku pelajaran sekolah" Tanggal: 2012-09-21 Ilustrasi (ist) Jakarta (ANTARA News) - Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus melakukan pengawasan ketat terhadap buku-buku pelajaran sebelum masuk ke sekolah, sehingga materi-materi yang tidak sesuai dengan norma tidak mempengaruhi anak didik. "Kemendikbud harus segera berbenah dan melakukan pengawasan ketat," kata Ketua Satgas PA M Ihsan, di Jakarta, Jumat. Hal itu disampaikan terkait munculnya gambar artis film dewasa, Miyabi di buku LKS SMP di Mojokerto, Jawa Timur. Foto artis Jepang itu muncul pada LKS Bahasa Inggris kelas tiga SMP Islam Brawijaya. Menurut Ihsan, Kemendikbud lagi-lagi kecolongan, sebab sebelumnya juga muncul cerita tentang poligami di buku pelajaran siswa SD di Jakarta. Cerita poligami "Bang Maman Dari Kali Pasir" tersebut, sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Menurut Ihsan, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi Kemendikbud untuk membuat kebijakan dan lembaga pengawas materi pelajaran sekolah, sehingga semua materi harus melalui rekomendasi lembaga pengawas sebelum masuk ke sekolah. "Kita menyadari bahwa banyak kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penyediaan buku dan bahan bacaan siswa. Untuk menyelamatkan siswa dari pengaruh negatif dan misi tersembunyi yang sengaja masuk ke sekolah-sekolah, maka Mendikbud harus segera berbenah dan melakukan pengawasan ketat," tambah dia. Jika tidak ada respon dan langkah kongkrit menyikapi lemahnya sistem pengawasan materi pelajaran di sekolah, Presiden harus menegur dan meminta pertanggungjawaban dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap kepentingan terbaik bagi anak Indonesia, dan melindungi anak Indonesia dari pengaruh negatif yang sengaja merusak generasi penerus bangsa...

Kemendikbud harus awasi ketat buku pelajaran sekolah

Universitas Muhammadiyah Malang. Arsip Berita pmb.umm.ac.id. "Kemendikbud harus awasi ketat buku pelajaran sekolah". Tanggal: ...Kemendikbud lagi-lagi kecolongan, sebab sebelumnya juga muncul cerita tentang poligami di buku pelajaran siswa SD di Jakarta. Cerita poligami "Bang Maman Dari Kali Pasir" tersebut, sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Menurut Ihsan, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi Kemendikbud untuk membuat kebijakan dan lembaga pengawas materi pelajaran sekolah, sehingga semua materi harus melalui rekomendasi lembaga pengawas sebelum masuk ke sekolah. "Kita menyadari bahwa banyak kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penyediaan buku dan bahan bacaan siswa. Untuk menyelamatkan siswa dari pengaruh negatif dan misi tersembunyi yang sengaja masuk ke sekolah-sekolah, maka Mendikbud harus segera berbenah dan melakukan pengawasan ketat," tambah dia. Jika tidak ada respon dan langkah kongkrit menyikapi lemahnya sistem pengawasan materi pelajaran di sekolah, Presiden harus menegur dan meminta pertanggungjawaban dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian ... Penanggulangan Bencana Daerah dan laporan tugas pokok lainnya pada Badan ...Menyusun dan menetapkan laporan AKIP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan pertangungjawaban, pengawasan melekat, budaya kerja, bulanan, triwulan, tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan laporan tugas pokok lainnya pada Badan berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

KAK Pengawasan Pematangan Lahan
by doocugolan 0 Comments favorite 372 Viewed Download 0 Times

sample of TOR

Tags: TOR, Engineering,

« previous  12