SEARCH

Found 441 related files. Current in page 10

materi ceramah akhlak untuk murid smp

KAJIAN TEORI - Deskripsi Teoretik Buku Pelajaran

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang berupa tulisan yang dituangkan ke dalam kertas atau buku dapat digolongkan ke media pembelajaran berupa media cetak. Dalam salah satu hierarki media yang paling kompleks yaitu menurut Gagne (dalam Arief Sadiman, 2011: 23), Gagne mennggolongkan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, memberi kondisi eksternal, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alihilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan balik. Dari beberapa fungsi tersebut, Media cetak memiliki keterbatasan pada aspek stimulus dan alih kemampuan. Sedangkan pada fungsi pengarah perhatian/kegiatan, contoh kemampuan terbatas yang diharapkan, isyarat eksternal, tuntutan cara berpikir penilaian hasil dan umpan balik sudah terdapat didalamnya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses mentransfer ilmu maupun nilai agar peserta didik bertambah nilai dirinya. Menurut Arief Sadiman (2011: 11-12), proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Dalam hal ini saluran media merupakan media pembelajaran. Menurut Umar Suwito (dalam Suharsimi Arikunto, 1987: 15) media pembelajaran adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran. Sedangkan pengretian lebih luasnya, media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versibilatas, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (3) penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, dan (4) dengan sifat yang unik pada setiap anaka ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri (Arief Sadiman, 2011: 17). Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Menurut Leshin, Pollock & Reigulth (dalam Azhar Arsyad, 2011: 36) mengklasifikasikan media menjadi 5 macam, yaitu: 1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, field-trip, kegiatan kelompok), 2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (worksheet), alat kerja bantu, lembar lepas), 3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar transparansi, slide), 4. Media berbasis audio visual (video, film, ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA ... - LPSE LIPI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Hitam ada/ah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanks; oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dar; perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya, yang selanjutnya disebut KlLlD/I adalah instansilinstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Kepala Daerah adalah Gubemur, Bupati, atau Walikota. 5. Lembaga Lain adalah mitra pemerintah atau lembaga pemberi pinjaman dan hibah luar negeri. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/LID/I atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/DII yang bersifat permanen, dapat berdiri sendin atau melekat pada unit yang sudah ada. 10. Pejabat Pengadaan adaJah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 11 12. Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan yang mengeluarkan jaminan untuk diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKlULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan ...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA ...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 001/RUP‐PBJ/REG.I/XII‐2013 Tanggal : 04 Desember 2013 Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Jl. Magelang Km. 7,5 Sleman, Yogyakarta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, seperti tersebut di bawah ini : SATUAN KERJA NAMA 1 017241 Kantor Regional I BKN 2 017241 Kantor Regional I BKN 3 017241 Kantor Regional I BKN 4 017241 Kantor Regional I BKN 5 017241 Kantor Regional I BKN 6 017241 Kantor Regional I BKN 7 017241 Kantor Regional I BKN 8 017241 Kantor Regional I BKN 9 017241 Kantor Regional I BKN 10 017241 Kantor Regional I BKN 11 017241 Kantor Regional I BKN KODE PROGRAM/ NAMA PAKET KEGIATAN/ PENGADAAN OUTPUT/ AKUN 4 PERKIRAAN BIAYA (Rp.) KEGIATAN 5 JENIS JENIS PENG‐ BELANJA ADAAN 6 7 01.3636.004. Belanja Jasa Pengadaan Paket Team 521219 Pengembangan Building SDM 01.3636.008. Belanja Jasa Pengadaan Jasa Layanan SMS 522191 Layanan SMS Belanja Barang Jasa 01.3636.008. Belanja Bahan Pencetakan Buletin 521211 Cetakan Kepegawaian Belanja Barang Bahan 01.3636.008. Belanja Paket 524114 Meeting Pengadaan Paket Meeting Fullday Belanja Barang Barang 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja Barang 521119 Operasional Lainnya 01.3636.994. Belanja 521111 Keperluan Perkantoran 01.3636.994. Belanja Jasa Pengendalian 522191 Hama 01.3636.994. Belanja Biaya 523111 Pemeliharaan Gedung & 02.3638.996. Belanja Modal 532111 Peralatan dan Mesin Pengadaan Obat‐obatan Poliklinik Belanja Barang Barang Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Barang Pengadaan Pakaian Kerja Satpam Belanja Barang Barang Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan/Satpam Belanja Barang Jasa Pengadaan Jasa Pest Control/Fumigasi/Termite Control Pengadaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan (Cleaning Service) Pengadaan Alat Pengolah Data Belanja Barang Jasa Belanja Barang LELANG / SELEKSI Jasa Belanja Barang PENUNJUKAN PEMBELIAN VOLUME LANGSUNG / SECARA PENGADAAN ELEKTRONIK LANGSUNG 8 9 Jasa 0 110.315.000 Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Apr‐2014 Apr‐2014 Mei‐2014 APBN Jan‐2014 Jan‐2014 Feb‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Feb‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Mar‐2014 Mar‐2014 Mar‐2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang Modal 0 APBN 1 paket Yogyakarta 372.600.000 50.000.000 Jan‐2014 18.477 m2 Yogyakarta 0 0 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 496.800.000 12.640.000 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 0 135.408.000 APBN 1 paket Yogyakarta 0 60.000.000 16 Mar‐2014 6 paket Yogyakarta 0 17.500.000 15 Feb‐2014 2 paket Yogyakarta 0 74.400.000 14 Feb‐2014 1 paket Yogyakarta 0 47.000.000 13 APBN 4 paket Yogyakarta 0 12 AWAL (Tanggal) 1 paket Yogyakarta 100.000.000 11 PELAKSA PEKER 2 paket Yogyakarta 0 10 LOKASI PEKER‐ JAAN PELAKSANAAN SUMBER PEMILIHAN PENYEDIA DANA (APBN/ AWAL SELESAI APBD/ (Tanggal) (Tanggal) PHLN) 0

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa - LKPP

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA A. KETENTUAN UMUM 1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. 2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi dan analisis kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN 1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). 2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah ada/dimiliki/dikuasai, atau kelayakan riwayat barang/jasa kebutuhan yang telah barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. 4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN 1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan; b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hokum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. 4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Dikmen

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES NO 54 TAHUN 2010 KEGIATAN PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR) PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW) PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT Ver.1_2010 RENCANA UMUM PENGADAAN PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN/ HIBAH LN MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 PA KPA PPK KPA ULP/PEJABAT PENGADAAN KPA PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1. Untuk K/L/I, PA mengangkat KPA 2. Untuk Pemerintah Daerah, PA melekat pada jabatan struktural. KPA ditetapkan Kepala Daerah atas usulan PA Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 1 Ver.1_2010 4 Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa 2 1.Menyusun Rencana Umum Pengadaan • Identifikasi Kebutuhan • Kebijakan umum (Pemaketan, CaraPengadaan, Pengorganisasian) • Penganggaran Biaya • KAK 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan • Kebijakan Umum • Penganggaran Biaya • KAK 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, • Spesifikasi Teknis, • Penetapan HPS, dan • Rancangan Kontrak PA/ KPA PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan PPK 4. Pemilihan Sistem Pengadaan 5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan 6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ULP/ Pejabat Pengadaan 7. Pemilihan Metode Evaluasi 8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

1.1 latar belakang
by Hermawan 0 Comments favorite 94 Viewed Download 0 Times

BAPPEDA Kabupaten Probolinggo 1.1 LATAR BELAKANG Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah dengan karateristik geologi dan geografis yang cukup beragam pegunungan/dataran tinggi. Adanya mulai dari perbedaan kawasan karateristik pantai ini hingga menyebabkan perbedaan perlakuan pada masing-masing kawasan, terutama pada kawasan kawasan yang dimungkinkan sebagai kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalamai bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan kebakaran. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam yang berakibat kerugian material dan sumberdaya. Penataan ruang yang tepat merupakan salah satu upaya mitigasi bencana (mencegah bencana atau mengurangi efek dari bencana). Selain itu peta rawan bencana yang ada juga bisa dijadikan alat dalam menyusun rencana tata ruang dalam mengambil kebijakan Selain itu, ketegasan pemerintah daerah dalam penerapan zoning regulation (peraturan zona) yang menjadi acuan dalam pemberian ijin mana kawasan yang boleh atau tidak boleh dibangun juga diperlukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Ditambah dengan adanya kejelasan dalam mekanisme pemberian insetif atau disinsentif praktek pembangunan di kawasan rawan bencana. Laporan Akhir Studi Identifikasi Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Probolinggo

Lampiran 9. FILE LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN ... - PKPP

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI KE-2 Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Peneliti Utama: Fajar Yulianto, S.Si. Anggota Peneliti: Parwati, S.Si, M.Sc. Dra. Any Zubaidah, M.Si. Kusumaning Ayu D.S, S.T Junita Monica Pasaribu, S.Si. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Jalan LAPAN no. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710, Indonesia Tel./Fax : (021) 8722733 Latar Belakang Kondisi geografis wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam yang tidak dapat dihindari. Akibat dari bencana tersebut dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan manejemen bencana yang baik. Terdapat tiga fase penting dalam kegiatan menajemen bencana, yaitu: fase sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Mengacu pada pedoman untuk menajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasi, usaha-usaha yang dilakukan pada setiap fase dapat mengurangi dampak insiden dan usaha mempersingkat periode gangguan (Gambar 1). Gambar 1. menunjukkan bahwa setelah persingkat dilakukan menajemen bencana yang baik pada fase sebelum, saat, dan sesudah bencana dapat mengurangi dampak insiden/bencana dan juga mempersingkat periode bencana. Gambar 1. Konsep Pengurangan dampak insiden / bencana (sumber ISO/PAS 22399) Konsep emergency response yang ada pada saat ini telah dilakukan oleh LAPAN dan dapat dijelaskan dalam Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk quick response yang telah dilakukan oleh LAPAN. Kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh telah dilakukan dengan memberikan informasi lokasi bencana, kondisi ...

kepolisian negara republik indonesia daerah metro ... - Humas Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO TANGERANG KOTA LAPORAN HASIL PENANGANAN DAN PENGAMANAN BENCANA BANJIR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA I.PENDAHULUAN 1.Umum a.Untuk menunjang keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan serta kecintaan publik (masyarakat) kepada institusi Polri dalam Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilkum Polres Metro Tangerang Kota, maka perlu dilakukan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir. b. Sebagai tindak lanjut, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota. 2. Maksud dan tujuan a. Pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan Penanganan dan pengamanan bencana banjir tahun 2012 di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. b.Tujuan pembuatan laporan ini agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut khususnya dalam pelaksanaan penanganan dan pengamanan bencana banjir. TUGAS YANG DILAKSANAKAN 5.Perencanaan Dalam rangka Perencanan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut : a.Mendatakan Lokasi – lokasi yang sering dilanda Banjir di wilayah Kota Tangerang. b.Melaksanakan Apel dan Menyiapkan Pelampung ( Ban ) dalam rangka Penanganan dan pengamanan Bencana Banjir di wilayah Kota Tangerang. c.Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penanganan dan pengamanan bencana Banjir tahun 2012 di wilayah kota Tangerang ...

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru ... - PreventionWeb

Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 (2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) disusun ketika bencana-bencana terus menyapu bersih hidup dan penghidupan jutaan penduduk di dunia. Dampak gempa bumi yang dahsyat di Haiti pada Januari 2010 dan banjir di Pakistan pada Juli 2010 menunjukkan betapa risiko bencana dan kemiskinan saling berkaitan erat. Sementara itu, pada 2011, banjir di Australia, gempa bumi di Christchurch, Selandia Baru, dan bencana gempa bumi, tsunami dan nuklir di Jepang timur laut yang meluluhlantakkan yang terjadi ketika laporan ini dikirim ke percetakan merupakan pengingat yang sangat tidak menggembirakan betapa negara-negara maju juga sangat terpapar. Ratusan bencana lain yang kurang terpantau secara internasional yang terkait dengan variablitas iklim telah menyebabkan dampak luar biasa di Benin, Brazil, Kolombia, Filipina dan negara-negara lain... UPAYA-UPAYA GLOBAL: EFEK HFA Jumlah dan kualitas tinjauan terhadap kemajuan pencapaian Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA) merupakan bukti meningkatnya kepedulian untuk mengurangi risiko bencana. Pembahasan tentang indikator-indikator dan kemajuan membantu terciptanya satu bahasa dan pemahaman yang sama. Meskipun telah tercapai perkembangan yang menggembirakan ... MENGUNGKAP RISIKO: IMBAL TUKAR YANG NYATA UNTUK PILIHAN YANG BERWAWASAN Skala kerugian yang terus berulang dan yang mungkin terjadi secara maksimum semata semestinya sudah cukup untuk membuat pemerintah terperangah dan bergerak melakukan tindakan Pemerintah-pemerintah mengemban tanggung jawab atas sebagian besar dari perkiraan kerugian secara keseluruhan dan mereka jarang mempunyai kontinjensi pembiayaan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut... MENGGAGAS MAKNA BARU PEMBANGUNAN: MENINGKATKAN PENANGGULANGAN BENCANA Pembangunan harus dimaknai ulang agar peka terhadap risiko-risiko bencana dan iklim Skala investasi publik jauh lebih besar dari investasi saat ini dalam manajemen risiko bencana. Instrumen-instrumen jaminan sosial yang ada saat ini bisa diadaptasi untuk bisa menjangkau jutaan penduduk dengan biaya tambahan yang relatif rendah. Program-program penciptaan lapangan kerja sementara dapat menyumbang pada pembentukan asetaset komunitas yang mengurangi risiko. Manajemen risiko bencana berbasis ekosistem seringkali menghasilkan rasio biaya-manfaat yang sangat menarik. Pendekatan-pendekatan konvensional terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata guna lahan telah gagal Pendekatan-pendekatan yang betul-betul partisipatif memberi peluang untuk meningkatkan prakarsaprakarsa setempat yang inovatif...

 67891011121314