SEARCH

Found 59 related files. Current in page 1

macam macam pelayanan kesehatan

©ujiantulis.com
by top markotop 0 Comments favorite 4 Viewed Download 0 Times

Latihan Soal Sbmptn 2013 Tes Potensi Akademik (TPA) ----------------------------------------------------------------Created by ujiantulis.com (sebagian dari 5 Paket Latihan Sbmptn) Panitia SBMPTN Akan Menerapkan 5 Paket Soal Sbmptn Untuk Antisipasi perjokian dan kecurangan (Menurut Dr Anwar Effendi Kepala Humas dan Protokoler UNY/Kedaulatan Rakyat ) - Oleh karena itu ujiantulis.com memberikan 5 Paket Latihan Soal Sbmptn plus Pembahasannya untuk membantu kesuksesan peserta Sbmptn 2013. 1. Semua peserta SBMPTN 2013 mengerjakan Soal TPA. Sebagian peserta SBMPTN mengerjakan soal TPA kode 65. Simpulan yang tepat adalah ... (A) (B) (C) (D) (E) semua peserta SBMPTN mengerjakan Soal TPA, tidak mengerjakan soal TPA kode 65. semua peserta SBMPTN mengerjakan Soal TPA, mengerjakan soal TPA kode 65. semua peserta SBMPTN tidak mengerjakan Soal TPA, tidak mengerjakan soal TPA kode 65 sebagian peserta SBMPTN tidak mengerjakan Soal TPA, mengerjakan soal TPA kode 65. sebagian peserta SBMPTN yang mengerjakan Soal TPA, tidak mengerjakan soal TPA kode 65. ©ujiantulis.com 2. Ananda adalah lulusan SMAN 1 Bandung. Ananda akan mengikuti SBMPTN 2013. Banyak di antara para peserta yang akan mengikuti SBMPTN 2013 malas belajar. Ihsan adalah teman Ananda. Simpulan yang tepat adalah … (A)Ananda malas belajar. (B)Ihsan malas belajar. (C)Ihsan mungkin akan mengikuti SBMPTN 2013. (D)Semua teman Ihsan rajin. (E)Semua teman Ananda malas. 3. … berhubungan dengan JARUM, sebagaimana PETANI berhubungan dengan … (A) Dokter – pupuk (D) Penjahit – cangkul (B) Penjahit – padi (E) Perawat – sawah (C) Dokter – nelayan Copyright©ujiantulis.com all rights reserved | Distributed by info.sbmptn.web.id Page 1 4. … berhubungan dengan STETOSKOP, sebagaimana PELUKIS berhubungan dengan … (A) Dokter – kuas (B) Penyakit – pemandangan (C) Perawat – penyair (D) Pasien – galeri (E) Kesehatan – penghayatan 5. … berhubungan dengan SENAPAN, sebagaimana PETENIS berhubungan dengan … (A) Perang – medali (D) Tembakan – latihan (B) Tentara – raket (E) Perang – lapangan (C) Peluru – net 6. … berhubungan dengan KURSI, sebagaimana GULA berhubungan dengan … (A) Meja – gelas (D) Meja – kopi (B) Kayu – manis (E) Kayu – tebu (C) Kantor – pabrik 7. … berhubungan dengan KERAMIK, sebagaimana KERTAS berhubungan dengan … (A) Pot – buku (D) Keras – lunak (B) Lantai – majalah (E) Tanah liat – kayu (C) Tanah liat – buku ©ujiantulis.com 8. ... berhubungan dengan MOBIL, sebagaimana REL berhubungan dengan ... (A) Sopir – kereta api (D) Jalan raya – kereta api (B) Sopir – masinis (E) Ban – kereta api (C) Masinis – jalan raya 9. ... berhubungan dengan PANAS, sebagaimana ES berhubungan dengan ... (A) Kopi – teh (B) Api – dingin (C) Cuaca – minuman (D) Matahari – gula (E) Khatulistiwa – kutub 10. …. berhubungan dengan LAUT, sebagaimana PETANI berhubungan dengan ... (A) Perahu – cangkul (D) Ikan – padi (B) Jaring – cangkul (E) Nelayan – sawah (C) Nelayan – padi 11. …. berhubungan dengan TEPUNG, sebagaimana PAKAIAN berhubungan dengan ... Copyright©ujiantulis.com all rights reserved | Distributed by info.sbmptn.web.id Page 2 (A)Timbangan – penampilan (B)Mentega – celana (C)Roti – kain (D)Pasar – toko (E)Adonan – ukuran

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 20 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

CAESAR II TRAINING
by J007 0 Comments favorite 16 Viewed Download 0 Times

CAESAR II TRAINING 6. STATIC ANALYSIS Metode Static Analysis adalah memperhitungkan static load, yang akan menimpa pipa secara perlahan sehingga dengan demikian piping system memiliki cukup waktu untuk menerima, bereaksi dan mendistribusikan load tersebut keseluruh bagian pipa, hingga tercapainya keseimbangan. 6.1 Static dan Dynamic Load Loading yang mempengaruhi sebuah piping system dapat diklasifikasikan sebagai primary dan secondary. Primary loading terjadi dari sustain load seperti berat pipa, sedangkan secondary load dicontohkan sebagai thermal expansion load. Static Loading meliputi : 1. Weight effect (live loads and dead loads). 2. Thermal expansion and contraction effects. 3. Effect of support, anchor movement. 4. Internal or external pressure loading. Sedangkan yang termasuk Dynamic loading adalah : 1. Impact forces 2. Wind 3. Discharge Load 6.1.1 Load Case pada Caesar II Setelah kita selesai mendesain piping, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa stress terhadap system piping tersebut. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengetahui apakah desain yang telah kita buat dapat memenuhi persyaratan stress atau tidak, Page 2 CAESAR II TRAINING sehingga hal ini akan sangat berpengaruh pada kekuatan pipa ketika mengalami pembebanan ketika kondisi operasi. Ada berbagai macam jenis load case yang dapat kita gunakan dalam CAESAR II. Load case ini akan mendefinisikan pembebanan yang terjadi pada pipa, baik beban akibat berat pipa itu sendiri ataupun beban akibat faktor yang lain. Berikut ini definisi load case pada CAESAR II ver 4.2 : Load Design...

54 Tahun 2010 - Dikti
by katrox 0 Comments favorite 8 Viewed Download 0 Times

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI ... - ITB

Pada tanggal 2 September 2009, pukul 07:55:01 (UTC) atau pukul 14:55:01 (WIB) waktu setempat, telah terjadi gempabumi besar dengan moment magnitude Mw = 7.0 dengan kedalaman 49.9 km pada posisi 7.777°S, 107.326°E (Sumber : USGS). Gempabumi ini mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana dan sarana fisik serta sekitar 74 orang korban jiwa manusia di Propinsi Jawa Barat.. Kerusakan bangunan secara umum yang teramati di daerah survey (Kabupaten Tasikmalaya dan Pangalengan) bervariasi dari kerusakan ringan, keruskan parah, sampai runtuh. Bangunanbangunan sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit/puskesmas, dan perumahan juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Prasarana jalan, jembatan, tanggul, instalasi listrik dan telepon diidentifikasi masih dalam kondisi baik dan beberapa hanya mengalami kerusakan ringan. Institut Teknologi Bandung memiliki ahli-ahli di bidang bencana alam seperti kegempaan dan tsunami perlu memberikan suatu kontribusi untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana Jawa Barat. Sebagai bagian dari program kerja ITB untuk memberikan suatu masukan-masukan atau rekomendasi teknis untuk tahapan rehabilitas dan rekonstruksi, kajain awal mengenai kejadian gempa Tasik dan survey awal identifikasi cepat kerusakan bangunan telah dilakukan. Pada tanggal 3 September 2009, kami melakukan survey awal ke daerah Pangelengan dan pada tanggal 5-7 September 2009 telah dilakukan survey ke Kabupaten Tasikmalaya. Team dari ITB telah melakukan suatu kajian-kajian awal, pengumpulan data-data serta survey ke daerah bencana untuk melakukan pengamatan langsung secara visual dampak-dampak dari gempa yang terjadi. Kajain-kajian awal dan survey ini dilakukan untuk dapat memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi teknis serta langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan selanjutnya Satuan Tugas Kajian dan Survey Lapangan Bencana Gempa Jawa Barat - ITB Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat dalam rangka pemulihan (recovery), fase pembangunan kembali (rekonstruksi), serta pada jangka panjangnya fase pencegahan (prevention), mitigasi (mitigation) dan kesiapan (preparedness). 1.2. Tujuan Kajian dan Survey Awal Hasil yang diharapkan dari kajian dan survey awal gempabumi dan keluaran-keluarannya adalah sebagai berikut: a. Melakukan kajian singkat dan survey awal (investigasi lapangan pasca bencana) untuk mengkaji pengaruh dari besaran gempa yang terjadi serta mengidentifikasi kerusakan bangunan-bangunan dan sarana prasarana akibat gempa. Bangunan-bangunan kritis menjadi prioritas dalam survey awal ini yakni seperti bangunan-bangunan fasilias kesehatan (Puskesmas), sekolah, tempat ibadah (masjid), dan bangunan/sarana umum lainnya. Selain itu, juga untuk melakukan survey kerusakan bangunan rumah penduduk. Pada umumnya setelah pasca bencana gempa, ruangan-ruangan tempat ibadah dan juga sekolah tidak digunakan, umumnya sekolah akan diliburkan beberapa hari. Pada saat aktivitas sekolah (kegiatan belajar mengajar) dimulai kembali, aktivitas tersebut diadakan di tempat-tempat yang dianggap aman. b. Melakukan kaji cepat kelayakan bangunan pasca bencana gempa (rapid assessment) untuk meyakinkan para pihak terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk...

KAJIAN TEORI - Deskripsi Teoretik Buku Pelajaran

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang berupa tulisan yang dituangkan ke dalam kertas atau buku dapat digolongkan ke media pembelajaran berupa media cetak. Dalam salah satu hierarki media yang paling kompleks yaitu menurut Gagne (dalam Arief Sadiman, 2011: 23), Gagne mennggolongkan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, memberi kondisi eksternal, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alihilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan balik. Dari beberapa fungsi tersebut, Media cetak memiliki keterbatasan pada aspek stimulus dan alih kemampuan. Sedangkan pada fungsi pengarah perhatian/kegiatan, contoh kemampuan terbatas yang diharapkan, isyarat eksternal, tuntutan cara berpikir penilaian hasil dan umpan balik sudah terdapat didalamnya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses mentransfer ilmu maupun nilai agar peserta didik bertambah nilai dirinya. Menurut Arief Sadiman (2011: 11-12), proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Dalam hal ini saluran media merupakan media pembelajaran. Menurut Umar Suwito (dalam Suharsimi Arikunto, 1987: 15) media pembelajaran adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran. Sedangkan pengretian lebih luasnya, media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versibilatas, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (3) penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, dan (4) dengan sifat yang unik pada setiap anaka ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri (Arief Sadiman, 2011: 17). Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Menurut Leshin, Pollock & Reigulth (dalam Azhar Arsyad, 2011: 36) mengklasifikasikan media menjadi 5 macam, yaitu: 1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, field-trip, kegiatan kelompok), 2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (worksheet), alat kerja bantu, lembar lepas), 3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar transparansi, slide), 4. Media berbasis audio visual (video, film, ...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

laporan eksekutif menteri kesehatan ri tentang ... - UNAids

LAPORAN EKSEKUTIF MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENANGGULANGAN HIV/ AIDS RESPON MENANGKAL BENCANA NASIONAL PADA SIDANG KABINET MARET 2002 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pandemi HIV/AIDS yang mengancam penduduk dunia saat ini telah nyata menunjukkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bahkan keamanan negara disamping dampak kesehatan. AIDS ditemukan di Amerika 20 tahun yang lalu (1981) merupakan penyakit yang relatif baru tapi telah menyita perhatian masyarakat global. AIDS adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat menurun atau hilangnya daya tahan tubuh seseorang.Karena itu disebut Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Penyebabnya sejenis virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus yang dapat berada dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan gejala sakit yang berarti, selama bertahun tahun bahkan 10 – 11 tahun. Sulit bagi kita secara kasat mata mengetahui seseorang mengidap virus HIV atau tidak. Saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan dan vaksin yang dapat mencegah/menangkalnya. Epidemi HIV/AIDS di Indonesia telah bergerak dari suatu tingkat epidemi yang rendah yaitu prevalensi < 1 % ke arah tingkat epidemi terkonsentrasi dimana pada kelompok risiko tinggi tertentu telah melebihi angka 5% seperti di Sorong, Merauke, Riau untuk kelompok Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Jakarta, Jabar, Bali untuk kelompok Injecting Drug User (IDU). Laporan HIV/AIDS di Indonesia secara Kumulatif tahun 2001 tercatat AIDS 671, HIV 1904 namun berdasarkan perkiraan para ahli saat ini kemungkinan di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000 Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS (ODHA) artinya bahwa dalam 10 tahun mendatang kemungkinan akan ditemukan 100.000 orang yang sakit dan meninggal karena AIDS. Sidang kabinet khusus HIV/ AIDS ini memberi peluang terwujudnya komitmen politik yang tinggi dan berbagai kebijakan, strategi baru. ANALISA SITUASI HIV/ AIDS DAPAT SAYA LAPORKAN SEBAGAI BERIKUT: Di dunia diperkirakan jumlah ODHA dewasa dan anak – anak pada akhir, tahun 2001 : 40 juta, 70% diantaranya (28 juta) ada di Sub Sahara Afrika, di Asia Selatan dan Tenggara termasuk Indonesia sekitar 6,1 juta ODHA. Di kawasan Asia – Pasifik mendekati 7 juta ODHA merupakan jumlah ke 2 terbesar setelah Sub Sahara Afrika. Akhir – akhir ini prevelansi yang meningkat pada IDU terdapat disebagian China, Nepal, Indonesia,Malaysia dan Vietnam Di Indonesia hampir semua propinsi melaporkan adanya HIV pada kelompok WPS. Prevalensi yang tinggi terdapat di propinsi Papua, Riau, Jawa Barat. Sedangkan untuk IDU yang tinggi terdapat di DKI, Jawa Barat, Bali. Pada pendonor darah 2–3 tahun terakhir infeksi HIV meningkat dengan tajam terutama di DKI Jakarta. Indikasi ini meminta kita untuk lebih meningkatkan berbagai upaya agar jangan sampai ada darah donor yang terinfeksi tidak tersaring dan menginfeksi penerima darah atau resipien Dari analisis 671 kasus AIDS yang dilaporkan dapat ditarik beberapa hal ; jumlah kasus AIDS di Indonesia sejak 1987 sampai dengan 2001 terus meningkat secara menyakinkan, menyerang usia pemuda/remaja atau usia produktif. Jenis kelamin 79 % AIDS adalah laki – laki, sedangkan di Afrika dengan epidemi lanjut lebih dari 50% terdapat pada wanita...

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN ... - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Latar Belakang Negara Indonesia memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya. Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditugaskan Tim Reaksi Cepat dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB. Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat BNPB untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi...

LAPORAN KHUSUS PENANGANAN BENCANA
by Hermawan 0 Comments favorite 248 Viewed Download 0 Times

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (B N P B) LAPORAN KHUSUS PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI TEKTONIK DI PROVINSI PAPUA LAPORAN KHUSUS Gempa Bumi Tektonik di Provinsi Papua A. Kejadian Jenis Kejadian Waktu Kejadian Lokasi Kejadian Pusat Gempa : Gempa Bumi Tektonik : Rabu, 16 Juni 2010 pukul 10:06:01 WIB : Biak - Papua : Gempa berkekuatan 6,2 SR dengan kedalaman 10 Km pada koordinat 2.03 LS - 136.67 BT (114 km Tenggara Biak - Papua). Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. 5. Gempa dirasakan : Serui VI - VII MMI, Yapen Waropen VI – VII MMI, Nabire IV MMI, Biak IV MMI, Paniai IV MMI, Puncak Jaya IV MMI, . 6. Telah terjadi 4 (empat)kali gempa susulan : Upaya yang dilakukan. Pusdalops BNPB dengan dibantu ORARI dan RAPI sejak awal terjadi gempa sampai saat ini terus melakukan kontak dengan BPBD Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten dan kota yang terdekat pusat gempa untuk memantau keadaan, korban dan kerusakan yang terjadi guna mengambil langkah yang diperlukan. 2. BNPB bersama Kementrian Sosial dan Kementrian Kesehatan memberangkatkan Tim Kaji Cepat ke Papua untuk memberikan pendampingan kepada daerah dan memberikan bantuan dana operasional tanggap darurat kepada daerah. Pagi ini Kamis 17 Juni 2010 Tim telah berada di Serui Kabupaten Yapen Waropen. 3. BPBD Prov. Papua bersama TNI dan Polri serta Dinas terkait telah melakukan Peninnjauan melalui Udara dengan dua Helikopter untuk memantau dan memberi bantuan yang diperlukan. 4. Pemda Kabupeten Yapen Waropen Bersama TNI dan Polri telah memberikan bantuan perawatan serta pemakaman kepada korban meninggal. 5. Segera melakukan kontak ke BPBD Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, BPBD Kab./ Kota di wilayah Provinsi Papua/Papua Barat untuk mendapatkan informasi awal/kaji cepat awal tentang dampak gempa. BNPB menyiagakan SRC-PB untuk standby sewaktu-waktu ke lokasi bencana di Provinsi Papua apabila diperlukan. BNPB memberikan arahan ke BPBD Provinsi Papua dan BPBD Prov...

« previous  123456