SEARCH

Found 26 related files. Current in page 1

lukisan huruf blok

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku-buku ...

MENTERII<.EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.Oll/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian...

54 Tahun 2010 - Dikti
by katrox 0 Comments favorite 8 Viewed Download 0 Times

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

DURTES Örnek Raporu - İstanbul Üniversitesi

YAPININ DOSYA NUMARASI : XXXXXX YAPININ KOD NUMARASI : XXXXXX YAPININ GİRİŞ KAT ALANI YAKLAŞIK OLARAK 250.00 m2. OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 1-) DEĞERLENDİRME TARİHİ VE PROJE BİLGİLERİ : 23/8/2003 TARİHİNDE, AŞAĞIDA İSİMLERİ BELİRTİLMİŞ OLAN EKİP TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 2-) DEĞERLENDİRENLERE AİT BİLGİLER : [N]..NO ======= 1) 2) İSİM ================== XX XXXX SOYAD ================== XXX XXXXX 3-) YAPININ ADRESİ : X PAFTA, XX ADA, XXX BİNA KOD NUMARALI YAPININ ADRESİ AŞAĞIDADIR. X SİTESİ, XX MAHALLESİ, XXX CADDESİ, XXXX SOKAK, BLOK/NO :XXXXXPK.:XXXXXX - BAKIRKÖY BİNA HAKKINDA BİLGİ ALINAN KİŞİNİN : ADI.... =XXXXX SOYADI..=XXXXX TELEFONU=XXXXX 4-) YAPI HAKKINDA GENEL BİLGİLER : YAPININ YAŞI..............................(yıl)= YAPIDA EN BÜYÜK AÇIKLIK.....................(m)= ORTALAMA KAT AĞIRLIĞI ..................(Kg/m2)= KOMŞU YAPILARLA MAKSİMUM KAT SEVİYESİ FARKI.(m)= 7 4 1000 0 YAPI, MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASINDA ONARIM GÖRMEMİŞTİR. DİLATASYONLAR YETERLİDİR. YAPI, 1 ADET BODRUM VE ZEMİN KAT DAHİL OLMAK ÜZERE 3 ADET İLAVE KATTAN OLUŞMAKTADIR. KAT YÜKSEKLİKLERİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. BODRUMLARIN KAT YÜKSEKLİKLERİ (m.) : B 1) 2.55 ZEMİN KAT VE DİĞER KATLARIN KAT YÜKSEKLİKLERİ (m.) : K 1) 2.70 K 2) 2.70 K 3) 2.70 AYRICA 2.7 m. YÜKSEKLİĞİNDE BİR ÇATI KATI MEVCUTTUR. ÇATI KATI ALANININ NORMAL KAT ALANINA KIYASLA ORANI YAKLAŞIK OLARAK 0.7 OLMAKTADIR. DURTES Örnek Raporu 5-) ŞARTNAME KATSAYILARI : DEPREM BÖLGESİ (1-4)..........................= BİNA ÖNEM KATSAYISI (1.0, 1.2, 1.4, 1.5)......= BİNA KULLANIM TÜRÜ............................= YEREL ZEMİN SINIFI (Z1, Z2, Z3, Z4, Z5-diğer).= TA.(Z5 İÇİN FARKLI OLABİLİR)..................= TB.(Z5 İÇİN FARKLI OLABİLİR)..................= YAPI DAVRANIŞ KATSAYISI.......................= R'nin NEDENİ.[N]= 1 1 KONUT Z5 .15 .6 4 6-) TAŞIYICI SİSTEM ÖZELLİKLERİ : YAPI TÜRÜ BETONARME ÇERÇEVE+PERDE DUVAR OLARAK BELİRLENMİŞTİR. DÖŞEME SİSTEMİ HER KATTA AYNI OLUP DÖŞEME TİPİ KİRİŞLİ, ASMOLEN OLARAK BELİRLENMİŞTİR. TEMEL SİSTEMİ İSE SÜREKLİ DİR. BODRUM KAT DIŞ DUVARLARI BETON PERDE OLARAK, BÖLME DUVARLAR İSE DELİKLİ TUĞLA OLARAK BELİRLENMİŞTİR. DUVARLAR SIVALIDIR. 7-) BETONARME BİNALARDA MALZEME ÖZELLİKLERİ : BOYUNA DONATILARIN STI OLDUĞU, ENİNE DONATILARIN YANİ ETRİYELERİN DE BOYUNA DONATILARDA OLDUĞU GİBİ STI OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. YAPIDA ORTALAMA BETON DAYANIMININ 250.0 Kg/cm2 OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. GENELDE İŞÇİLİK KALİTESİNİN İYİ KALİTEDE OLDUĞU GÖZLENMİŞTİR. 8-) HASAR TESPİTİ : TAŞIYICI SİSTEMDE TESPİT EDİLEN HASAR ORANLARI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. KATLAR ARASINDA RELATİF KALICI YANAL ÖTELEME-(Cm)-= 0 EN BÜYÜK ÖTELEME / KAT YÜKSEKLİĞİ-----------------= 0 EN AĞIR HASARLI KATTAKİ KOLONLARA AİT KESİT ALANLARI (Cm2) TOPLAM KESİT ALANI (OPSİYONEL)----(Cm2) = 0 AĞIR HASARLI KESİT ALANI----------(Cm2) = 0 ORTA HASARLI KESİT ALANI----------(Cm2) = 0 HAFİF HASARLI KESİT ALANI---------(Cm2) = 0 EN AĞIR HASARLI KATTAKİ PERDE DUVARLARA AİT KESİT ALANLARI (Cm2) TOPLAM KESİT ALANI (OPSİYONEL)----(Cm2) = 0 AĞIR HASARLI KESİT ALANI----------(Cm2) = 0 ORTA HASARLI KESİT ALANI----------(Cm2) = 0 HAFİF HASARLI KESİT ALANI---------(Cm2) = 0 EN AĞIR HASARLI KATTAKİ YAPI ELEMANLARINDA HASARLI KESİT / TOPLAM KESİT ORANI KİRİŞLERDE------------------------------= 3E-002 DÖŞEMELERDE-----------------------------= 0 MERDİVENLERDE---------------------------= 0 HASAR VE DEFORMASYON ORANI TEMELDE HASAR ORANI---------------------= BELİRLENEMEDİ TEMELDE DEFORMASYON ORANI---------------= BELİRLENEMEDİ...

PMK 122-2013 ttg Buku2 Pel.Umum, Kitab Suci & Buku2 Pel.Agama ...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 1.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3262) sel:iagaimana telah beberapa kali diubah •terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembarari. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor' 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4999); ...

Perpres No. 70 Tahun 2012 - Portal Kementerian Agama RI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara; b. bahwa dalam Negara perlu rangka percepatan percepatan pelaksanaan pelaksanaan belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Nomor Perubahan 54 Tahun Kedua 2010 atas tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8, angka 9, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, serta diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu ...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

Urušavaju loš DS, za račun izdajničkog SNS a. Tako što sabotiraju patriotski blok na svakom koraku

Urušavaju loš DS, za račun izdajničkog SNS-a? Tako što sabotiraju patriotski blok na svakom koraku? Sva njihova borba se svela na par nedorečenih šetnji i na nekoliko nit smrdi-nit miriše saopštenja. I na kraju sam Koštunica kaže da se ideološki suviše razlikuju od Dveri i SRS-a, dok istovremeno nudi partnerstvo izdajnicima. Zar je i ta izjava nedovoljna?

Dačić  opsesivno kompulzivni demagoško populistički sakupljač jeftinih poena

Pomirimo se sa tim da "patriotski blok" ne postoji iz mnogo razloga. Pre nego što ikoga okrivimo zbog toga, možemo punopravno okriviti i sebe. Većina već predugo "drvi" ovde na Standardu, a da osim žučnih komentara, nisu napravili ni koraka dalje.

Nieuw: 2013 Triumph Daytona 675 en Daytona 675R Highlights ...

Nieuw: 2013 Triumph Daytona 675 en Daytona 675R Highlights: Bij zijn introductie in 2006 doorbrak de Triumph Daytona 675 het patroon van de conventionele supersport-motoren met de keuze voor een 675cc driecilinder. De gevestigde rangorde onder de -tot dan toe- heersende machines werd hierdoor compleet op zijn kop gezet! Sinds zijn debuut heeft de Daytona dan ook steeds de uitslagen van alle toonaangevende vergelijkingstesten aangevoerd. Zelfs dikke superbikes werden door de 675 afgetroefd in de prestigieuze, internationale Masterbike vergelijkingstest, door deze zwaarste en meest uitgebreide test van sportieve motorfietsen twee jaar op rij te winnen. Circuit-uitvoeringen pakten tegelijkertijd overal ter wereld overwinningen in vele verschillende kampioenschappen. Nu, zes jaar later, is de Daytona nog steeds de nummer één op het circuit. Daarnaast zorgt de vlijmscherpe stijl en het gespierde, eigenzinnige karakter ervoor dat de keuze voor een Daytona een echte statement is. Voor 2013 lanceert Triumph de geheel nieuwe Daytona 675 en Daytona 675R. Met een gloednieuw motorblok, een nieuw frame, een fris ogende kuip en een groot aantal andere veranderingen die gebaseerd zijn op alles wat Triumph heeft geleerd van het zo succesvolle, vorige model. Een paar ‘minor changes’ en aanpassingen zouden de 675 ook wel op niveau hebben gehouden, maar de 2013 Daytona is toch weer gemaakt om de lat opnieuw flink hoger te leggen Het resultaat is een motorfiets die is 1,5 kg lichter dan het oude model is, met meer vermogen, een hoger toerenbereik, grotere precisie en meer feedback bij nog betere stuureigenschappen. De 2013 Daytona is dan ook sneller op het circuit, beter op de weg en geeft daarbij zijn berijder nog meer pure beleving. Het hart van de nieuwe Daytona 675 is het nieuwe motorblok, dat voor betere prestaties en een subtiele verandering van karakter zorgt. De belangrijkste verandering is hierbij de grotere boring en kortere slag, waardoor een hoger maximaal toerental van 14.400 t.p.m. voor meer vermogen en een bredere spreiding van inzetbaar toerental zorgt. De basis hiervan is het nieuwe onderblok, nu gescheiden van het bovenste carter en de keramisch gecoate aluminium cilinderwanden, zodat het geheel sterker is en de hogere belasting aankan. Het vermogen stijgt hierdoor met 3 PK tot 128 PK (94.2kW), met een piek die al bij 12.600 t.p.m. ligt en langer doorloopt. Het maximum koppel groeit met 2 Nm naar 75Nm, met winst qua koppel over het hele toerenbereik. Aan de inlaatzijde zorgen nieuwe, dubbele injectoren in elke cilinder voor vermogens- en koppelwinst, alsmede een verbetering qua efficiëntie en verbruik. Voor de eerste keer worden er nu titanium kleppen gebruikt, waardoor het blok hogere toerentallen kan draaien. Dit tegelijkertijd de mogelijkheid om die kleppen van een nieuwe vorm te voorzien en daarmee de inlaatstroom te verbeteren. Dit blijkt voor zo’n verbetering te zorgen dat er, ondanks de grotere cilinderboring, geen noodzaak is om de klepdiameter te vergroten. De inlaatzijde is nog beter geworden door de nieuwe, grotere luchtinlaat, die -dwars door de voorzijde- meer lucht rechtstreeks naar het hart van de motor stuwt. Dit levert voor de berijder ook nog eens extra winst op qua kleur en volume van de karakteristieke sound van de luchtinlaat,...

« previous  123