SEARCH

Found 239 related files. Current in page 4

lembaran kerja agama islam pra sekolah

Kelas III_SD_IPA_Sularmi.pdf
by cicak 0 Comments favorite 40 Viewed Download 0 Times

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 46 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 - Buku Sekolah Elektronik

Tentang Buku Panduan Guru Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas I Buku Panduan Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata pelajaran. 2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 3. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 4. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi reflektif. 5. Berbagai teknik penilaian siswa. 6. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 7. Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah. 8. Petunjuk penggunaan buku siswa. Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas yang bervariasi. Aktivitas tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, demonstrasi, pemecahan masalah dan sebagainya. 2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisir informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan). 3. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari. 4. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep. 5. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 6. Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah dipelajari. 7. Memberi umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa.

pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja ...

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada kata-kata indah yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahuwata’ala, sebab dengan rahmat, nikamat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dengan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Sebagai insane yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik saran dan perbaikan dari berbagai pihak agar penulisan tesis ini lebih baik. Tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis baik dari segi moril dan segi materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang selama ini penulis terima sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang ini, ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak H. Mulyadi,S.H.,M.S. selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. 2. Bapak Dr.R.Benny,S.H.,C.N.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan ini. 3. Bapak Yunanto,S.H.M.Hum., sebagai Sekretaris I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 4. Bapak Sonhaji,S.H.,M.S., dan Bapak Hendro Saptono,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 5. Semua Narasumber selama kami melaksanakan penelitian, seperti Bapak Joko Pranowo,S.H.,M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bapak Achmad Mas’udi,S.H.,.M.M., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Harry Suminto,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Drs.H. Abidin Noor Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Pekalongan dan Bapak Ir.Agus Prijambodo, Kepala Bagian Program Setda Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini. 6. Teristimewa untuk suamiku Abdul Aziz Sutanto,S.Sos. dan anak-anakku tersayang Iftita Rakhma Ikrima dan Shoffarisna Ithma’anna atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 7. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2006. 8. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan dan telah banyak membantu penyelesaian tesis ini. Akhirnya, semoga amal baik mereka mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amien. Semarang, penulis April 2008

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

Factsheet about 9/11 - 9/11 Education Programme

Factsheet about 9/11 What happened on 11 September 2001? In the early morning of 11 September 2001, 19 hijackers took control of four airliners taking off from different airports in the US – Boston, Washington DC and Newark in New Jersey. View of the World Trade Center, New York, under attack on 11 September 2001 At 8.46am, American Airlines Flight 11 crashed into the North Tower of the World Trade Center in New York. Seventeen minutes later, United Airlines Flight 175 crashed into the South Tower. The third airliner, American Airlines Flight 77, crashed into the Pentagon in Washington DC at 9.37am, and the final plane, United Airlines Flight 93, crashed en route to Washington after passengers on board had fought with the hijackers. It is thought that the hijackers were aiming to hit either the Capitol building in Washington or the White House. All US airports were quickly shut down and all aircraft on their way to the country were turned away. The search for survivors at the sites of the attacks began immediately, although with little hope of success. At 9.59am, the fire that had been started by the crash caused the South Tower of the World Trade Center to collapse; this was followed by the collapse of the North Tower at 10.28am. Nearly 3,000 people were killed – most of them instantly. These horrific events were witnessed on TV by millions of people around the world, who by now had realised that the USA was coming under massive terrorist attack. Find out more by visiting: www.911educationprogramme.co.uk The Pentagon, Washington DC, minutes after it had been attacked on 11 September 2001 Page 2 At 8.30pm, US President of the George W. Bush addressed the nation on television and said: “Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong.” After the broadcast, he met his advisers to review the day. They already had evidence that the attacks had been organised by Osama bin Laden – the leader of the extreme terrorist group Al-Qaeda, which was based in Afghanistan. From his base in Afghanistan, bin Laden supported an increasing number of suicide missions against the USA during the 1990s. The attacks were planned with increasing care and attention to detail – and with a desire to capture the attention of the world. Osama bin Laden in 1997 Why did the attacks on the USA happen? In 2004, Osama bin Laden finally admitted that Al-Qaeda, an extremist terrorist organisation, had been responsible for organising the 9/11 attacks. This confirmed what the US Government had believed all along. For many years, Osama bin Laden had called on Muslims to attack US soldiers and citizens wherever they could. He saw the US as an arch enemy of Islam. His aim was to get the US military out of their bases in Saudi Arabia, where they had remained after the Gulf War in 1991. Saudi Arabia is home to Islam’s most holy sites in the cities of Mecca and Medina, and bin Laden felt that America’s presence there was an affront to all Muslims. He also strongly objected to America’s support for Israel, which he believed wrongly occupied lands that belonged to fellow Muslims....

Aygül Özkan und die Vielgötterei - Institut für Medienverantwortung

Aygül Özkan und die Vielgötterei Immer wieder fällt auf, dass in Bezug auf Islam und Muslime in öffentlichen Debatten laizistisch argumentiert wird. Da ist von „Trennung von Religion und Staat“ die Rede bis hin zur Forderung nach der „Verbannung religiöser Symbole aus öffentlichen Einrichtungen“. Ansonsten beruft man sich eher auf die säkulare Ordnung, in der (christlich) religiöse Symbole als schützenswerte Elemente inkludiert sind. Nun hatte die designierte Sozialministerin Niedersachsens, Aygül Özkan, genau diese Unterscheidung aufzuheben versucht, indem sie gleichwertig die Verbannung von christlichen und islamischen Erkennungsmerkmalen wie (das staatliche verordnete Kreuz und (das private) Kopftuch aus Klassenzimmern forderte. Dies führte zu einer ersten Entschuldigung gegenüber ihrer Partei, der CSU, aus deren Reihen große Empörung zu vernehmen war: wegen der Bedrohung der Kreuze. Als mehrfach markierte Politikerin hätte Frau Özkan die besonders kritische Beobachtung, unter der sie steht, einkalkulieren müssen. Als Frau, Muslimin und mit türkischem Migrationshintergrund ist eine Skepsis auf der Basis lange gepflegter Vorurteile ihr gegenüber erwartbar. Deshalb war spätestens zu dem Zeitpunkt des Rückziehers und der Entschuldigung klar, dass sie fürderhin unter noch akribischerer Beobachtung stehen würde – und sie die Eidesformel auf keinen Fall schadlos überstehen könnte. Hätte sie auf einen Gottesbezug verzichtet, hätte man ihr Verrat an den deutschen (parlamentarischen?) Werten vorwerfen können. Hätte Sie das fremdsprachige Wort „Allah“ verwendet, hätte man ihr vermutlich das gleiche vorgeworfen. Die integrative Übersetzung des arabischen Terminus für Gott aber empfanden wiederum einige als Vereinnahmungsversuch. Vor allem aus kirchlichen Kreisen wurde ihr „so wahr mir Gott helfe“ als Anmaßung abgewehrt und die Begründung war teilweise delikat. Sie kommt auch in einem online-Kommentar zum Kommentar von Jost Müller-Neuhof im Tagesspiegel vom 2. Mai 2010 zum Ausdruck: „Auch wenn sich Frau Özkan „ausdrücklich auf den einen und einzigen Gott“ beruft, der bei ihnen Allah heißt, ist dieser - siehe auch diverse Kirchenkommentare - sicher nicht mit dem Gott und Jesus unseres Glaubens gleichzusetzen (sic!). Nennt man das Häresie?“ Die an die Meinungsäußerung angeschlossene Frage richtet sich freilich an Frau Özkan. Dabei müsste man den Schreiber und einige sich presserklärende Kirchenvertreter fragen, ob sie nicht mit dieser Art der Abgrenzungsargumentation „Häresie“ betreiben. Denn, wenn man darauf besteht, dass Gott und Allah nicht identisch sind, dann würde das ja bedeuten, dass es mehrere Götter gibt. Ausgerechnet die Vertreter christlicher Provenienz beschwören mit ihren Stellungnahmen also einen Polytheismus herauf, der jeglichem Selbstverständnis eigentlich widersprechen müsste. Ist der Ablehnungsimpuls gegenüber einer Ministerin, die Muslimin ist, so stark, dass man diesen Widerspruch selbst nicht bemerkt?...

Al Qaeda and Affiliates: Historical Perspective, Global Presence ...

Al Qaeda (AQ) has evolved into a significantly different terrorist organization than the one that perpetrated the September 11, 2001, attacks. At the time, Al Qaeda was composed mostly of a core cadre of veterans of the Afghan insurgency against the Soviet Union, with a centralized leadership structure made up mostly of Egyptians. Most of the organization’s plots either emanated from the top or were approved by the leadership. Some analysts describe pre-9/11 Al Qaeda as akin to a corporation, with Osama Bin Laden acting as an agile Chief Executive Officer issuing orders and soliciting ideas from subordinates. Some would argue that the Al Qaeda of that period no longer exists. Out of necessity, due to pressures from the security community, in the ensuing years it has transformed into a diffuse global network and philosophical movement composed of dispersed nodes with varying degrees of independence. The core leadership, headed by Bin Laden and Ayman al-Zawahiri, is thought to live in the mountainous tribal belt of northwest Pakistan bordering Afghanistan, where it continues to train operatives, recruit, and disseminate propaganda. But Al Qaeda franchises or affiliated groups active in countries such as Yemen and Somalia now represent critical power centers in the larger movement. Some affiliates receive money, training, and weapons; others look to the core leadership in Pakistan for strategic guidance, theological justification, and a larger narrative of global struggle. Over the past year senior government officials have assessed the trajectory of Al Qaeda to be “less centralized command and control, (with) no clear center of gravity, and likely rising and falling centers of gravity, depending on where the U.S. and the international focus is for that period.” While a degraded corporate Al Qaeda may be welcome news to many, a trend has emerged over the past few years that some view as more difficult to detect, if not potentially more lethal. The Al Qaeda network today also comprises semi-autonomous or self radicalized actors, who often have only peripheral or ephemeral ties to either the core cadre in Pakistan or affiliated groups elsewhere. According to U.S. officials Al Qaeda cells and associates are located in over 70 countries. Sometimes these individuals never leave their home country but are radicalized with the assistance of others who have traveled abroad for training and indoctrination through the use of modern technologies. In many ways, the dispersion of Al Qaeda affiliates fits into the larger strategy of Bin Laden and his associates. They have sought to serve as the vanguard of a religious movement that inspires Muslims and other individuals aspiring to join a jihadi movement to help defend and purify Islam through violent means. The name “Qaeda” means “base” or “foundation,” upon which its members hope to build a robust, geographically diverse network. Understanding the origins of Al Qaeda, its goals, current activities, and prospective future pursuits is key to developing sound U.S. strategies, policies, and programs. Appreciating the adaptive nature of Al Qaeda as a movement and the ongoing threat it projects onto U.S. global security interests assists in many facets of the national security enterprise, including securing the homeland; congressional legislative process and oversight; alignment of executive branch resources and coordination efforts; and prioritization of foreign assistance. The focus of this report is on the history of Al Qaeda, known (or attributed) actions and suspected capabilities of the organization and non-aligned entities, and an analysis of select regional Al Qaeda affiliates. This report may be updated as events warrant. Congressional Research Service Al Qaeda and Affiliates

The Origins of al Qaeda's Ideology - Strategic Studies Institute

“The fight against the enemy nearest to you has precedence over the fight against the enemy farther away. . . . In all Muslim countries the enemy has the reins of power. The enemy is the present rulers.” — Muhammad Abd al-Salam Faraj, tried and hanged in connection with the 1 1981 assassination of Anwar al-Sadat “Victory for the Islamic movements . . . cannot be attained unless these movements possess an Islamic base in the heart of the Arab region.” — Ayman al-Zawahiri, 2 Bin Laden deputy, 2001 “We do not want stability in Iran, Iraq, Syria, Lebanon, and even Saudi Arabia. . . . The real issue is not whether, but how to destabilize. We have to ensure the fulfillment of the democratic revolution.” — Michael Ledeen, 3 American Enterprise Institute, 2002 T he leader of Sadat’s assassins, Bin Laden’s chief ideologue, and a leading American neoconservative supporter of Israel all call for a revolutionary transformation of the Middle East. However, the United States, the existing Arab regimes, and the traditional Sunni clerical establishments all share an interest in avoiding instability and revolution. This shared interest makes the establishments in the Sunni world America’s natural partners in the struggle against al Qaeda and similar movements. If American strategists fail to understand and exploit the divide between the establishments and the revolutionaries within Sunni Islam, the United States will play into the radicals’ hands, and turn fence-sitting Sunnis into enemies. Spring 2005 69 Outsiders of the Sunni World Sunni Islam is a very big tent, and there always have been insiders and outsiders within Sunnism playing out their rivalries with clashing philosophies.4 Throughout the past century, the most important of these clashes have occurred between Sunni reformers and the traditional Sunni clerical establishment. The ideology espoused today by al Qaeda and similar groups can be traced directly from the 19th-century founders of modernist reform in Sunnism. Al Qaeda’s leading thinkers are steeped in these reformers’ long struggle against the establishment. The teaching of the reformers has been heterodox and revolutionary from the beginning; that is, the reformers and their intellectual descendants in al Qaeda are the outsiders of today’s Sunni world. For the most part this struggle has been waged in Egypt, Sunni Islam’s center of gravity. On one side of the debate, there is Cairo’s Al-Azhar, a seminary and university that has been the center of Sunni orthodoxy for a thousand years. On the other side, al Qaeda’s ideology has its origins in late-19thcentury efforts in Egypt to reform and modernize faith and society. As the 20th century progressed, the Sunni establishment centered on Al-Azhar came to view the modernist reform movement as more and more heterodox. It became known as Salafism, for the supposedly uncorrupted early Muslim predecessors (salaf, plural aslaf ) of today’s Islam. The more revolutionary tendencies in this Salafist reform movement constitute the core of today’s challenge to the Sunni establishment, and are the chief font of al Qaeda’s ideology. A Century of Reformation In contemporary Western discussions of the Muslim world, it is common to hear calls for a “reformation in Islam” as an antidote to al Qaeda.5 These calls often betray a misunderstanding of both Sunni Islam and of the early modern debate between Catholics and Protestants. In fact, a Sunni “reformation” has been under way for more than a century, and it works against Western security interests. The Catholic-Protestant struggle in Europe weakened traditional religious authorities’ control over the definition of doctrine, emphasized scripture over tradition, idealized an allegedly uncorrupted primitive religious community, and simplified theology and rites. The Salafist movement in the Sunni Muslim world has been pursuing these same ...

 123456789