SEARCH

Found 185 related files. Current in page 1

laporan perubahan ekuitas

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pen­di­ dikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Per­ gu­ruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi dilakukan melalui seleksi secara nasional dan bentuk lain. Berdasarkan hasil pertemuan antara Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditetapkan bahwa Seleksi Na­sional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan seleksi ben­tuk lain menjadi tanggung jawab MRPTNI dan/atau Rektor Perguruan Tinggi Negeri masing-masing. Salah satu seleksi bentuk lain dari penerimaan mahasiswa baru tersebut adalah Seleksi Bersama Masuk Per­gu­ruan Tinggi Negeri (SBMPTN). SBMPTN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak me­la­lui ujian tertulis. Sejalan dengan program pemerintah melalui program Bidikmisi, peserta dari keluarga...

KUNCI JAWABAN TUKPD DKI TAHAP 2 MATA PELAJARAN : IPA ...

KUNCI JAWABAN TUKPD DKI TAHAP 2 MATA PELAJARAN : IPA TAHUN PELAJARAN : 2012-2013 Pilihlah jawaban yang benar! 1. Dua orang atlet mulai berlari dengan waktu bersamaan, dan saat mencapai garis finish dicatat dengan hasil seperti gambar. Selisih waktu antara Atlet 1 dengan Atlet 2 adalah .... A. 45s B. 28s C. 17s D. 11s Pembahasan : Waktu tempuh Atlet 1 adalah 17sekon dan Atlet 2 adalah 28sekon. Selisih waktu kedua Atlet = 28s – 22s = 6s Kunci : # (Anulir) 2. 4. 5. Pembahasan : 3. Termometer dinding yang menggunakan skala suhu Celsius menunjukkan suhu ruang kelas 300C. Suhu ruang tersebut sama dengan .... A. 560F B. 540F C. 620F D. 860F Pembahasan: Persamaan antara skala Celsius ke skala Fahrenheit adalah : 9 9 t oC  t  32 o F  30  32 5 5  54  32  86o F Kunci : D Grafik berikut melukiskan pemanasan 3kg air. Jika kalor jenis air 4200J/kg0C, kalor yang diperlukan pada proses R ke S adalah .... A. 12600J B. 126000J C. 252000J D. 378000J Pembahasan: Massa (m) = 3kg, C= 4200J/kg0C dan perubahan suhu (t) = 30 – 10 = 20oC Kalor yang diperlukan : Q = m.C. t = 3kg . 4200J/kg0C . 20oC Q = 126000J Kunci : C

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian...

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan ...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa. Tanggal 31 Juli 2012 Pemerintah menerbitkan Praturan Presiden nomotr 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan atas Peraturan Presiden nomor nomor 54 tahun 2010 tersebut ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat jalannya pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pencairan anggaran belanja negara. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, perubahan kesatu telah dilakukan dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 melainkan hanya merubah bagian-bagian tertentu dari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Dengan demikian seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 masih tetap berlaku.

LAPORAN AKHIR - JICA
by Hermawan 0 Comments favorite 54 Viewed Download 0 Times

Sebagaimana diketahui bersama bahwa berbagai bencana telah terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk waspada dan siap ketika sewaktu-waktu bencana alam melanda. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengenalan tanda-tanda bencana alam dan upaya meminimalisir resiko yang dihadapi mendorong Japan International Cooperation Agency (JICA), Pemerintah setempat juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan bekal pengetahuan terhadap bencana alam kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Beberapa wilayah potensi bencana alam di Kabupaten Jember antara lain wilayah Kecamatan Panti dan Sukorambi, Silo berpotensi bencana banjir dan tanah longsor. Sebagai respon terhadap kajian pengelolaan bencana alam di Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Tim JICA, maka Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga swadaya masyarakat non pemerintah ingin berperan dalam kegiatan tersebut. Yayasan Pengabdi Masyarakat sebagai lembaga layanan masyarakat, telah banyak melakukan kegiatan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan buta aksara maupun pengentasan kemiskinan, pelatihan, survey, dan kegiatan sosial dan berperan dalam penanganan bencana alam di Kecamatan Panti. Pada tahun 2007, Yayasan Pengabdi Masyarakat bekerjasama dengan JICA Study Team on Disaster melakukan berbagai kegiatan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penanganan bencana alam. Kegiatan tersebut antara lain Training for Local Leader (training kepada pamong masyarakat), Community Workshop (Worksop kepada masyarakat), serta Evacuation Drill (pleatihan Evakuasi). Semua kegiatan tersebut dilakukan di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Oleh karena itu Yayasan Pengabdi Masyarakat pada tahun 2010 ini siap untuk menjadi partner JICA di Kabupaten Jember dalam kegiatan “Penelitian Dasar dan Persiapan untuk Sub Proyek Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Dini” untuk mengidentifikasi sejauhmana kesadaran masyarakat setempat dan pemerintah setempat dalam melakukan persiapan antisipasi banjir bandang di Desa Panti, Desa Sukorambi dan Desa Silo...

Outline laporan antara - Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah melakukan penyusunan alternatif kebijakan dan penerapan langkah-langkah kegiatan yang tepat secara operasional pada wilayah yang berada pada daerah yang rawan dan sering terlanda bencana alam. Sasaran dari Penyusunan Operasionalisasi Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang ini ialah memberikan arah yang jelas bentuk-bentuk penanganan yang baku untuk semua wilayah yang berada pada daerah yang rawan dan sering terlanda bencana alam, mulai dari identifikasi RTRW, indikasi evakuasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pemulihan dan pembinaan lingkungan dalam rencana tata ruang yang akan datang. Kegiatan ini juga diharapkan sebagai bahan dan petunjuk dengan kondisi geografis, tingkat kerawanan dan tingkat bahaya yang ditimbulkan bila terjadi bencana alam, ditunjang dari aspek keruangan. Salah satu langkah awal yang perlu dikaji dalam melaksanakan pekerjaan “Penyusunan Program Penangan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang” adalah : 1. Penetapan Kriteria atau batasan Peristiwa Bencana Alam 2. Gambaran Umum Mekanisma Peristiwa Bencana Alam yang terjadi Di Indonesia Kedua hal tersebut selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan Identifikas Zonasi Daerah Bencana Di Indonesia. Identifikasi Zonasi Daerah Bencana Di Indonesia tersebut selanjutnya menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun Standar Operasional Prosedur dan Program Penanganan Bencana alam Bidang Penataan Ruang, yang dapat mewakili berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Operasionalisasi Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang Berdasarkan penyebabnya bencana dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi (Lihat Gambar 2.1). a) Bencana Alam (natural disaster) Bencana Alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam mengancam kehidupan, struktur dan perekonomian masyarakat serta menimbulkan malapetaka. Bencana yang termasuk bencana alam antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman, gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, gelombang laut pasang, banjir, erosi, angin taufan, badai tropis, kekeringan dan kebakaran hutan.

Pengurusan Bantuan Bencana
by Hermawan 0 Comments favorite 28 Viewed Download 0 Times

Senarai Kandungan ........................................................................................................................................ i Petunjuk ........................................................................................................................................................... 1 Log Masuk ....................................................................................................................................................... 2 Tukar Kata Laluan ......................................................................................................................................... 3 Carian .............................................................................................................................................................. 4 Carian .............................................................................................................................................................. 5 Carian Pemindahan ........................................................................................................................................ 6 Carian Pembekal ............................................................................................................................................. 7 Carian Pangkalan Hadapan ........................................................................................................................... 8 Carian Pusat Pemindahan .............................................................................................................................. 9 Carian Pegawai ............................................................................................................................................... 10 Cetakan Maklumat Pegawai .......................................................................................................................... 11 Carian Agensi .................................................................................................................................................. 12 Cetakan Maklumat Agensi ............................................................................................................................. 13 Carian Laporan Awal 24 jam ........................................................................................................................ 14 Carian Maklumat Bencana ............................................................................................................................ 15 Carian Maklumat Mangsa ............................................................................................................................. 16 Cetakan Maklumat Mangsa ........................................................................................................................... 17 Carian Daftar Mangsa .................................................................................................................................... 18 Carian Pesanan Bekalan ................................................................................................................................ 19 Carian Pesanan Laporan Status Terkini ...................................................................................................... 200 Cetakan Pesanan Laporan Status Terkini .................................................................................................... 211 Carian Pesanan Penyata Bayaran Bantuan .................................................................................................. 222 Sebelum Bencana ............................................................................................................................................ 233 Carian Pembekal ............................................................................................................................................. 244 Carian Pembekal ............................................................................................................................................. 255 Kemasukan Baru Pembekal ........................................................................................................................... 266 Paparan Maklumat Pembekal ....................................................................................................................... 277 Cetakan Maklumat Pembekal ....................................................................................................................... 288 Kemaskini Maklumat Pembekal ................................................................................................................... 299 Carian Pangkalan Hadapan ........................................................................................................................... 30 Carian Pangkalan Hadapan ........................................................................................................................... 31 Kemasukan Baru Pangkalan Hadapan ......................................................................................................... 32 Paparan Maklumat Pangkalan Hadapan ..................................................................................................... 33 Cetakan Maklumat Pangkalan Hadapan ..................................................................................................... 34 Kemaskini Maklumat Pangkalan Hadapan ................................................................................................. 35 Carian Agensi .................................................................................................................................................. 36 Kemasukan Baru Agensi ................................................................................................................................ 37

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI ... - ITB

Pada tanggal 2 September 2009, pukul 07:55:01 (UTC) atau pukul 14:55:01 (WIB) waktu setempat, telah terjadi gempabumi besar dengan moment magnitude Mw = 7.0 dengan kedalaman 49.9 km pada posisi 7.777°S, 107.326°E (Sumber : USGS). Gempabumi ini mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana dan sarana fisik serta sekitar 74 orang korban jiwa manusia di Propinsi Jawa Barat.. Kerusakan bangunan secara umum yang teramati di daerah survey (Kabupaten Tasikmalaya dan Pangalengan) bervariasi dari kerusakan ringan, keruskan parah, sampai runtuh. Bangunanbangunan sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit/puskesmas, dan perumahan juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Prasarana jalan, jembatan, tanggul, instalasi listrik dan telepon diidentifikasi masih dalam kondisi baik dan beberapa hanya mengalami kerusakan ringan. Institut Teknologi Bandung memiliki ahli-ahli di bidang bencana alam seperti kegempaan dan tsunami perlu memberikan suatu kontribusi untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana Jawa Barat. Sebagai bagian dari program kerja ITB untuk memberikan suatu masukan-masukan atau rekomendasi teknis untuk tahapan rehabilitas dan rekonstruksi, kajain awal mengenai kejadian gempa Tasik dan survey awal identifikasi cepat kerusakan bangunan telah dilakukan. Pada tanggal 3 September 2009, kami melakukan survey awal ke daerah Pangelengan dan pada tanggal 5-7 September 2009 telah dilakukan survey ke Kabupaten Tasikmalaya. Team dari ITB telah melakukan suatu kajian-kajian awal, pengumpulan data-data serta survey ke daerah bencana untuk melakukan pengamatan langsung secara visual dampak-dampak dari gempa yang terjadi. Kajain-kajian awal dan survey ini dilakukan untuk dapat memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi teknis serta langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan selanjutnya Satuan Tugas Kajian dan Survey Lapangan Bencana Gempa Jawa Barat - ITB Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat dalam rangka pemulihan (recovery), fase pembangunan kembali (rekonstruksi), serta pada jangka panjangnya fase pencegahan (prevention), mitigasi (mitigation) dan kesiapan (preparedness). 1.2. Tujuan Kajian dan Survey Awal Hasil yang diharapkan dari kajian dan survey awal gempabumi dan keluaran-keluarannya adalah sebagai berikut: a. Melakukan kajian singkat dan survey awal (investigasi lapangan pasca bencana) untuk mengkaji pengaruh dari besaran gempa yang terjadi serta mengidentifikasi kerusakan bangunan-bangunan dan sarana prasarana akibat gempa. Bangunan-bangunan kritis menjadi prioritas dalam survey awal ini yakni seperti bangunan-bangunan fasilias kesehatan (Puskesmas), sekolah, tempat ibadah (masjid), dan bangunan/sarana umum lainnya. Selain itu, juga untuk melakukan survey kerusakan bangunan rumah penduduk. Pada umumnya setelah pasca bencana gempa, ruangan-ruangan tempat ibadah dan juga sekolah tidak digunakan, umumnya sekolah akan diliburkan beberapa hari. Pada saat aktivitas sekolah (kegiatan belajar mengajar) dimulai kembali, aktivitas tersebut diadakan di tempat-tempat yang dianggap aman. b. Melakukan kaji cepat kelayakan bangunan pasca bencana gempa (rapid assessment) untuk meyakinkan para pihak terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk...

Laporan Naratif Filantropi bencana Gempa Yogyakarta-Jateng oleh ...

Filantropi masih merupakan terminologi yang belum cukup diketahui dan dipahami oleh masyarakat dunia usaha. Pendataan yang dilakukan oleh PPF dengan mengambil momentum penyaluran bantuan kepada korban bencana gempa Yogyakarta-Jateng oleh perusahaan, menghadapi hambatan pertama berupa keawaman subyek riset terhadap difinisi filantropi. Termasuk didalamnya, ketidak pahaman terhadap maksud dan tujuan sebuah upaya penguatan filantropi. Subyek riset juga sulit untuk memahami bahwa aksi kedermawanan bukan sebuah niat baik berlandaskan keikhlasan semata, namun juga perlu dikembangkan, dikelola secara profesional, transparan sehingga dapat berjangka panjang serta memberi manfaat yang maksimal guna mengatasi permasalahan sosial di sekitar. Hasil pendataan masih jauh dari yang diharapkan, namun berhasil memotret pemahaman mendasar dan cara pandang yang sangat berbeda antara PPF, sebagai sebuah lembaga yang bercita-cita meningkatkan mutu kedermawanan, dengan pelaku kedermawanan (perusahaan) yang beranggapan bahwa aksi filantropinya, bahkan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Subyek riset memiliki kekawatiran dan rasa tidak percaya yang cukup tinggi, menanggapi keinginan PPF untuk mengetahui pengalaman dan pola-pola filantropi yang mereka lakukan. Beberapa perusahaan mengungkapkan secara terbuka hal tersebut, sebagian besar lainnya langsung melakukan penolakan dan menutup diri terhadap berbagai upaya penjelasan dan pendekatan. Bencana gempa melanda wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada 26 Mei 2006, pukul 05.53 WIB, selama 57 detik dengan kekuatan 5,9 Skala Ritcher. Pusat gempa berada di lepas pantai Samudera Hindia, sekitar 38 km selatan Yogyakartakarta dengan kedalaman 33 kilometer1. Peristiwa ini menimbulkan kerusakan di 5 wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni, Bantul, Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo dan Gunung Kidul, serta 6 kabupaten di Jawa Tengah meliputi Klaten, Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dan Purworejo. Bantul dan Kabupaten Klaten mengalami kerusakan paling parah. Total korban meninggal mencapai 5.857 jiwa, korban luka-luka 37.229 jiwa, rumah penduduk yang rata dengan tanah tidak kurang dari ...

« previous  123456789