SEARCH

Found 258 related files. Current in page 3

laporan keuangan usaha laundry

LAPORAN TAHUNAN 2012.pdf - data online skpd pemerintah ...

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Jayapura yang berkewajiban menyusun Laporan Tahunan 2012 untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Kegiatan yang telah dicapai dan sebagai bahan informasi bagi pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, maka diharapkan bisa menjadi acuan untuk Pembangunan Kota Jayapura. Demikian Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibuat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Urusan Penanggulangan Bencana merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai badan baru dilingkungan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Jayapura, Badan Kota Jayapura akan terus melakukan pembenahan-pembenahan kedalam agar dapat melaksakan tugas-tugasnya dengan baik. Keadaan Alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya mengisyaratkan kepada pemerintah untuk bersikap tanggap dan antipatif dalam menyingkapi berbagai kemungkinan buruk apabila fenomena alam tersebut terjadi di Kota Jayapura . Langka selanjutnya kedepan Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tindak lanjut dari adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) ini dapat efektif. Adapun tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan per UndangUndangan serta menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana alam dan lain-lain sebagainya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara luas, nyata dan bertanggungjawab maupun pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya secara kontinyu dan terus menerus dalam usaha Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura

Westhills Consulting British Colombia Townhouse Living

The new Grob Court Townhomes are now available at Westhills. They provide a great opportunity to purchase a new home starting in the mid $300 's (incl. net GST). A few of the outstanding features that come standard in these beautiful homes are luxury geo-exchange in-floor radiant heating throughout; quartz or granite kitchen counter-tops; imported ceramic tile bathroom and laundry room floors; 6 piece stainless steel, Energy Star appliances; high grade, 12mm laminate flooring on the main level; and window coverings throughout.

Many Laundry Problems, One Solution: Coin-Operated Laundering

http://www.automated-laundry.com/ | Whether operating a stand-alone laundromat or offering commercial laundry services as part of a more comprehensive range of services, businesses can benefit greatly from coin-operated laundry machines. Automated Laundry Services offers a wide selection of the most trusted brands.

Kode Etik Partai Demokrat - Situs Resmi Partai Demokrat

Partai Demokrat sebagai Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun kepentingan bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai Demokrat memiliki tujuan untuk menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan serta untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Demokrat bertekad untuk melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme; dan meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman dan tertib. Untuk mencapai tujuan dan tekad tersebut di atas, maka diperlukan Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik sebagai landasan etik dan filosofis dari perilaku dan ucapan para anggotanya mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota dan Kader Partai Demokrat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang berhubungan dengan Pasal 5 tentang Etika Politik Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun serta Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tentang pemberhentian anggota.

Partai DEMOKRAT - KPU Kabupaten Kepulauan Anambas

PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRAT DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE I BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE' ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE No. BARANG UANG (Rp) (Rp) 1 Partai Politik Calon Legislatif - Unit (Rp) Keterangan Unit - 2 JUMLAH (Rp) JASA 379,136,800 409,136,800 4,450,000 4,450,000 5,400,000 5,400,000 1,150,000 1,150,000 5,650,000 5,650,000 4,950,000 4,950,000 a. Daerah Pemilihan : Kepulauan Anambas 1 1) Nomor Urut : 1 Nama Calon : Wann Sarros, SE 2) Nomor Urut : 2 Nama Calon : Mardiah 3) Nomor Urut : 3 Nama Calon : Tarmizi AJ 4) Nomor Urut : 4 Nama Calon : Arly Yanton Eigh Nova Damanik, SP 5) Nomor Urut : 5 Nama Calon : Zainah 6) Nomor Urut : 6 Nama Calon : Zaleha 7) 30,000,000 Nomor Urut : 7 BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE' ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE No. (Rp) Nama Calon : Rohmad Maulana, S.Kom 8) (Rp) JUMLAH (Rp) JASA Unit (Rp) Unit 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 3,210,000 3,210,000 78,894,000 79,894,000 450,000 450,000 8,000,000 8,000,000 550,000 550,000 7,850,000 7,850,000 8,130,000 8,130,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 31,000,000 51,000,000 Nomor Urut : 8 Nama Calon : Sri Yani 9) BARANG UANG Nomor Urut : 9 Nama Calon : Azwar, ST b. Daerah Pemilihan : Kepulauan Anambaas 2 1) b...

Benefits to Investing In a Laundromat

www.automated-laundry.com | If you are looking at finding ways to earn extra income, a laundromat may just be the ticket to your financial freedom. A laundromat does not require long hours if run efficiently, yet can produce a fairly sizeable income.

PMK 122-2013 ttg Buku2 Pel.Umum, Kitab Suci & Buku2 Pel.Agama ...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 1.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3262) sel:iagaimana telah beberapa kali diubah •terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembarari. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor' 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4999); ...

SE-16/BC/2013 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tertentu jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011I2013 Tentang Buku-Buku. Pelajaran Umuml Kitab SuciI Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA ... - LPSE LIPI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Hitam ada/ah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanks; oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dar; perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya, yang selanjutnya disebut KlLlD/I adalah instansilinstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Kepala Daerah adalah Gubemur, Bupati, atau Walikota. 5. Lembaga Lain adalah mitra pemerintah atau lembaga pemberi pinjaman dan hibah luar negeri. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/LID/I atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/DII yang bersifat permanen, dapat berdiri sendin atau melekat pada unit yang sudah ada. 10. Pejabat Pengadaan adaJah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 11 12. Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan yang mengeluarkan jaminan untuk diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKlULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan ...

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - Dikmen

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES NO 54 TAHUN 2010 KEGIATAN PENGADAAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI SWAKELOLA TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR) PARA PIHAK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW) PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT Ver.1_2010 RENCANA UMUM PENGADAAN PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN/ HIBAH LN MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA KEIKUTSERTAAN USAHA ASING KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 PA KPA PPK KPA ULP/PEJABAT PENGADAAN KPA PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1. Untuk K/L/I, PA mengangkat KPA 2. Untuk Pemerintah Daerah, PA melekat pada jabatan struktural. KPA ditetapkan Kepala Daerah atas usulan PA Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 1 Ver.1_2010 4 Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa 2 1.Menyusun Rencana Umum Pengadaan • Identifikasi Kebutuhan • Kebijakan umum (Pemaketan, CaraPengadaan, Pengorganisasian) • Penganggaran Biaya • KAK 2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan • Kebijakan Umum • Penganggaran Biaya • KAK 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, • Spesifikasi Teknis, • Penetapan HPS, dan • Rancangan Kontrak PA/ KPA PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan PPK 4. Pemilihan Sistem Pengadaan 5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan 6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ULP/ Pejabat Pengadaan 7. Pemilihan Metode Evaluasi 8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

 123456789