SEARCH

Found 32 related files. Current in page 1

lampiran permendiknas no 54

1967 kb/s - Lampiran Permendiknas No 54 Full Download


2157 kb/s - [Verified] Lampiran Permendiknas No 54


2864 kb/s - Lampiran Permendiknas No 54 Direct Download

PENGGANDAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BUKU - Dikmen

PENGADAAN, PENGGANDAAN, DAN DISTRIBUSI BUKU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPORSI PENGGUNAAN DAK Perdirjen Dikmen Nomor 1598/D/PP/2013 Bab I Deskripsi Umum, F. Penggunaan DAK Bidang Dikmen TA 2013 untuk SMA dan SMK No. KEGIATAN/KOMPONEN PERSENTASE ALOKASI DARI TOTAL DAK TA 2013 SETIAP DAERAH MINIMAL MAKSIMAL 1. Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran kurikulum 2013 15 % 25 % 2. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat 40 % 50 % 3. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan a. Pemb. Perpustakaan b. Pemb. Laboratorium c. Pengadaan Alat Laboratorium d. Pengadaan Buku Referensi 30 % 40 % SASARAN 1. Penggandaan dan pendistribusian buku teks pelajaran untuk siswa kelas X berdasarkan kurikulum 2013 yang belum mendapatkan alokasi buku teks pelajaran yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pengadaan dan pendistribusian buku referensi sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Buku Yang Digandakan 3 (Tiga) Mata Pelajaran sedang digandakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Siswa SMA&SMK Kelas X dan Pegangan Guru - Matematika - Sejarah Indonesia - Bahasa Indonesia Buku Referensi SMA dan SMK Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, Buku Statistik Daerah, Buku Telepon, Kitab Undang-Undang dan Peraturan, dan Kitab Suci. Buku Referensi: Buku yang dianjurkan oleh guru kepada siswa nya untuk dibaca (sumber: KBBI)

LAMPIRAN 1 Instrumen penelitian, Kunci Jawaban, Lembar ...

KUNCI JAWABAN PENELITIAN KETERAMPLAN MENULIS. Yogyakarta, 02. 05. 2012. Liebe meine Freundin, wie geht es dir? Ich hoffe, daß es dir gut geht. INSTRUMEN PENELITIAN KETERAMPILAN MENULIS BAHASA JERMAN Buatlah surat sederhana dalam bahasa Jerman yang ditujukan kepada temanmu. Isi surat menceritakan tentang pengalamanmu pergi ke Bioskop. Perhatikan komponen-komponen surat berikut ini. Salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat.( Anrede, Einführung, Inhalt, Schluß ) Poin-poin ini akan membantumu dalam menulis surat. 1. ins Kino gehen 2. am Wochenende/ in den Ferien/ am Sonntag/ am Montag/ 3. mit dem Fahrrad/ Motorrad/Auto/ Bus/ mit dem Taxi 4. mit meinen Eltern/ mit meinem Freund/ mit meiner Freundin/ allein 5. ins Kino Empire XXI/ ins Kino 21 6. Horor/ Liebe/ Komödie/ Aktion 7. interessant/ wunderbar 92 KUNCI JAWABAN PENELITIAN KETERAMPLAN MENULIS Yogyakarta, 02. 05. 2012 Liebe meine Freundin, wie geht es dir? Ich hoffe, daß es dir gut geht. Was machst du da? Am Wochenende gehe ich ins Kino. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit meinen Eltern ins Kino, denn am Wochenende heben sie keine Arbeit. Wir fahren ins Kino Empire XXI. Dort gibt es viele Filme z.B. Horor, Liebe, Komödie oder Aktion. Wir sehen Aktionfilm und ich finde den Film wunderbar. Und du? Was sind deine Aktivitäten am Wochenende? Schreib bald! Viele Grȕß e Bina Kundhini

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - BNPB

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA. Pertama : Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah di daerah masing-masing. Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 17 Desember 2008 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA, ttd DR. SYAMSUL MA’ARIF, S.IP. M.Si. SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. KAPOLRI 3. Panglima TNI 4. Para Gubernur 5. Para Ketua DPRD Propinsi 6. Para Bupati dan Walikota 7. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota

Lampiran 9. FILE LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN ... - PKPP

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI KE-2 Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Peneliti Utama: Fajar Yulianto, S.Si. Anggota Peneliti: Parwati, S.Si, M.Sc. Dra. Any Zubaidah, M.Si. Kusumaning Ayu D.S, S.T Junita Monica Pasaribu, S.Si. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Jalan LAPAN no. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710, Indonesia Tel./Fax : (021) 8722733 Latar Belakang Kondisi geografis wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam yang tidak dapat dihindari. Akibat dari bencana tersebut dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan manejemen bencana yang baik. Terdapat tiga fase penting dalam kegiatan menajemen bencana, yaitu: fase sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Mengacu pada pedoman untuk menajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasi, usaha-usaha yang dilakukan pada setiap fase dapat mengurangi dampak insiden dan usaha mempersingkat periode gangguan (Gambar 1). Gambar 1. menunjukkan bahwa setelah persingkat dilakukan menajemen bencana yang baik pada fase sebelum, saat, dan sesudah bencana dapat mengurangi dampak insiden/bencana dan juga mempersingkat periode bencana. Gambar 1. Konsep Pengurangan dampak insiden / bencana (sumber ISO/PAS 22399) Konsep emergency response yang ada pada saat ini telah dilakukan oleh LAPAN dan dapat dijelaskan dalam Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk quick response yang telah dilakukan oleh LAPAN. Kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh telah dilakukan dengan memberikan informasi lokasi bencana, kondisi ...

Lampiran 1. FILE LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PKPP 2012

LAPORAN KEMAJUAN Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh Bahaya alam (natural hazard) merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan menghasilkan kerusakan lingkungan. Bahaya ini dapat terjadi di seluruh dunia, namun beberapa dampaknya lebih besar dialami oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti: erupsi vulkanik, gempa dan tsunami, karena berada pada zona tumbukan tiga lempeng tektonik (Eurasia, India-Australia, dan lempeng Pasifik), antara dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan antara dua benua (Australia dan Asia). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Indonesia telah mencatat sebaran kejadian bencana dan jumlah korban meninggal dari tahun 1815 – 2012. Kejadian bencana di Indonesia dengan frekuensi kejadian tertinggi yaitu: banjir, kebakaran, putting belitung, tanah longsor dan kekeringan. Kegiatan pencegahan bencana tersebut dapat dilakukan sedini mungkin untuk meminimalisir dampaknya terhadap jumlah banyaknya korban jiwa dan kerugian lainnya. Upaya tersebut tentunya sangat diperlukan oleh setiap daerah dalam perencanaan pencegahan dan pengurangan resiko mitigasi bencana. Pencapaian kebutuhan data-data kebencanaan di setiap daerah dapat dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan sebuah teknologi. Teknologi tersebut salah satunya adalah data penginderaan jauh (remote sensing). Data penginderaan jauh mempunyai banyak peranan dalam hal kebencanaan karena kemampuannya yang dengan cepat merekam lokasi bencana melalui wahana sensor satelit tanpa secara langsung melakukan peninjauan di lokasi bencana. Synthetic Aperture Radar (SAR) merupakan salah satu jenis penginderaan jauh dengan sensor aktif. Sistem SAR menggunakan daerah gelombang mikro dari spectrum elektromagnetik antara frekuensi 0,3 GHz sampai 300 GHz. Advanced Land Observation Sattelite - Phased Array type Lband Synthetic Aperture Radar (ALOS PALSAR) merupakan salah satu jenis data penginderaan jauh SAR yang diluncurkan oleh Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) pada 24 January 2006 melalui roket H-IIA. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) salah satu lembaga resmi di Indonesia yang dapat menyediakan data penginderaan jauh. Pusat Pemanfaaatan Penginderaan Jauh LAPAN mempunyai salah satu tupoksi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana, dengan adanya kegiatan pemanfaatan data PALSAR dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengurangan resiko dan mitigasi bencana. Kata kunci: bahaya alam (natural hazard), penginderaan jauh, Synthetic Aperture Radar (SAR), resiko dan mitigasi bencana. Bahaya alam (natural hazard) merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan menghasilkan kerusakan lingkungan. Bahaya ini dapat terjadi di seluruh dunia, namun beberapa dampaknya lebih besar dialami oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti: erupsi vulkanik, gempa dan tsunami, karena berada pada zona tumbukan tiga lempeng tektonik (Eurasia, India-Australia, dan lempenkg Pasifik),...

LHP Tanggap Darurat Kab. Padang Pariaman TA 2009 - BPK RI ...

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEGIATAN PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI UNTUK MASA TANGGAP DARURAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2009 DI PARIAMAN AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI RESUME HASIL PEMERIKSAAN BAB I PENDAHULUAN BAB III HASIL PEMERIKSAAN 1. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Belum Memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Wilayahnya 2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Belum Memiliki Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana yang Memadai 3. Penyaluran Uang Lauk Pauk (ULP) Tidak Tertib dan Kurang Dibayarkan Minimal Sebesar Rp12.766.110.000,00 4. Penatausahaan Bantuan Logistik Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman Tidak Tertib 5. Terdapat Bantuan Logistik Penanganan Bencana Yang Belum Disalurkan Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Setelah Masa Tanggap Darurat Berakhir 6. Terdapat Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Logistik dari Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat yang Tidak Melalui Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman 7. Bantuan Uang Sebesar Rp2.000.000.000,00 yang Dijanjikan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Membantu Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Padang Pariaman Belum Diterima BPK RI Pemeriksaan atas Kegiatan Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Sumatera Barat Pada Masa Tanggap Darurat DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I : Daftar Bantuan Logistik yang tidak tercatat pada Satkorlak PB dan Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman. BPK RI Pemeriksaan atas Kegiatan Penanganan Bencana...

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NOMOR TANGGAL LKPP LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA Penyusunan RKA-K/L/D/I Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Maksud Dan Tujuan Ruang Lingkup Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) ...

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Jawaban padaLKS 3 1 120

Lampiran A.3.3. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Jawaban padaLKS 3. 1. No. Jawaban. Skor. Maksimal. Aspek ke-. 1. Garis yang tepat menyinggung ...

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Jawaban pada Tes Siklus ...

Lampiran B.6.2. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Jawaban pada Tes Siklus 2. 1. No. Jawaban. Skor. Maksimal. Aspek ke-. 1. Diketahui : Panjang garis ...

Daftar Kelas Barang
by katrox 0 Comments favorite 236 Viewed Download 0 Times

DAFTAR KELAS BARANG ATAU JASA. Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 1993 Tanggal 31 Maret 1993 ...

« previous  1234