SEARCH

Found 55 related files. Current in page 1

kontrak penyelenggaraan

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.

prosedur tetap tim reaksi cepat badan nasional ... - GITEWS

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi Cepat BNPB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana. Pasal 3 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ttd DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si -1LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 9 TAHUN 2008 TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

LAPORAN PENELITIAN Pola Kecenderungan Penempatan Kunci ...

Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah soal-soal ujian matakuliahmatakuliah pada program studi Statistika Terapan dan Matematika FMIPA yang mempunyai tipe D - melengkapi berganda. Dugaan semula bahwa ada kecenderungan penulis soal meletakkan kunci jawaban soal di tengah-tcngah (menurut Dorothy C. Adkins), setelah melalui penelitian ini kecenderungan tersebut ternyata bahxva penulis lebih tertarik menempatkan kunci jawaban pada option 1, 2 dan 3 benar atau kunci jawaban D. Soal tes/ujian sebagai salah satu alat pengukuran pendidikan disusun untuk tujuan mengukur sampai seberapa jauh kedua fungsi pendidikan terscbut berhasil dicapai. Bcntuk soal ujian yang dipakai oleh Universitas Terbuka pada umumnya pilihan berganda, hanya sebagian saja dalam bentuk essay (uraian). Dalam hal ini FMIPA Universitas Terbuka sampai dengan masa ujian 90.1 telah mengembangkan sebanyak 61 matakuliah, sebagian besar soal ujian dalam bentuk pilihan berganda kecuali 12 matakuliah yang bentuk soal ujiannya adalah essay (uraian). Universitas Terbuka, dalam penyelenggaraan ujiannya, mcnctapkan 5 (lima) macarn tipe soal ujian yaitu:...

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tingkat ... - Ampl

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas, kuantitas, terjangkau, dan kontinu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sejak 2008 program Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar disekitar 6800 desa/kelurahan. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Untuk membantu penyelenggaraan program agar dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pedoman dan petunjuk teknis. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat edisi 2013 ini telah disempurnakan sesuai dengan konsep dan pendekatan pelaksanaan Program Pamsimas II, dan...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Perka BNPB 7-2012_Pedoman Pengelolaan Data dan ... - GITEWS

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pen­di­ dikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Per­ gu­ruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi dilakukan melalui seleksi secara nasional dan bentuk lain. Berdasarkan hasil pertemuan antara Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditetapkan bahwa Seleksi Na­sional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan seleksi ben­tuk lain menjadi tanggung jawab MRPTNI dan/atau Rektor Perguruan Tinggi Negeri masing-masing. Salah satu seleksi bentuk lain dari penerimaan mahasiswa baru tersebut adalah Seleksi Bersama Masuk Per­gu­ruan Tinggi Negeri (SBMPTN). SBMPTN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak me­la­lui ujian tertulis. Sejalan dengan program pemerintah melalui program Bidikmisi, peserta dari keluarga...

ALUR PENGADAAN BARANG/JASA 50 s - Fakultas Ilmu Administrasi

Memproses Surat menyurat Membuat pengumuman pengadaan barang Membuat HPS Memilih dan menentukan pemenang setelah membandingkan harga dan kualitas dengan berdasarkan pada keefektifan biaya dan efisiensi serta kualitas. Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan:  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak SOP PENGADAAN BARANG/JASA S.D. 50 JUTA RUPIAH (Penunjukan Langsung) User/ Pemakai/ Pengguna Mengajukan Permohonan Dekan/Pembantu Dekan II: Panitia Pengadaan Barang/ jasa:      Menugaskan kepada pengadaan barang/jasa Menyetujui/tidak hasil negosiasi/penawaran panitia  Memproses Surat menyurat Membuat HPS Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan: SERAH TERIMA PELAKSANAAN  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH Tujuan Deskripsi Object Referensi Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pengadaan barang/jasa dibawah 50 juta rupiah Seluruh staf akademis (administrasi/dosen) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG ...

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengka, dan dapat pulah dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurang dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - BNPB

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA. Pertama : Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah di daerah masing-masing. Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 17 Desember 2008 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA, ttd DR. SYAMSUL MA’ARIF, S.IP. M.Si. SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. KAPOLRI 3. Panglima TNI 4. Para Gubernur 5. Para Ketua DPRD Propinsi 6. Para Bupati dan Walikota 7. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota

« previous  123456