SEARCH

Found 118 related files. Current in page 1

komisi pemilihan umum

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku-buku ...

MENTERII<.EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.Oll/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

PENGGANDAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI BUKU - Dikmen

PENGADAAN, PENGGANDAAN, DAN DISTRIBUSI BUKU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPORSI PENGGUNAAN DAK Perdirjen Dikmen Nomor 1598/D/PP/2013 Bab I Deskripsi Umum, F. Penggunaan DAK Bidang Dikmen TA 2013 untuk SMA dan SMK No. KEGIATAN/KOMPONEN PERSENTASE ALOKASI DARI TOTAL DAK TA 2013 SETIAP DAERAH MINIMAL MAKSIMAL 1. Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran kurikulum 2013 15 % 25 % 2. Rehabilitasi ruang belajar rusak berat 40 % 50 % 3. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan a. Pemb. Perpustakaan b. Pemb. Laboratorium c. Pengadaan Alat Laboratorium d. Pengadaan Buku Referensi 30 % 40 % SASARAN 1. Penggandaan dan pendistribusian buku teks pelajaran untuk siswa kelas X berdasarkan kurikulum 2013 yang belum mendapatkan alokasi buku teks pelajaran yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pengadaan dan pendistribusian buku referensi sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Buku Yang Digandakan 3 (Tiga) Mata Pelajaran sedang digandakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Siswa SMA&SMK Kelas X dan Pegangan Guru - Matematika - Sejarah Indonesia - Bahasa Indonesia Buku Referensi SMA dan SMK Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, Buku Statistik Daerah, Buku Telepon, Kitab Undang-Undang dan Peraturan, dan Kitab Suci. Buku Referensi: Buku yang dianjurkan oleh guru kepada siswa nya untuk dibaca (sumber: KBBI)

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 20 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG ...

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengka, dan dapat pulah dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurang dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

Presentasi SBMPTN Info Day 2013.pdf

SBMPTN Info Day 2013 Acara Sosialisasi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2013 Dr. Emil Budianto Ketua Pantia Lokal SBMPTN Jakarta SELEKSI MAHASISWA MASUK PTN PRESTASI AKADEMIK SNMPTN KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA PTN UJIAN TERTULIS SBMPTN Pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh PTN di seluruh Indonesia yang diselenggarakan melalui ujian tulis KARAKTERISTIK TES TERTULIS 1 2 • mengukur kemampuan penalaran atau kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) yang memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi di Perguruan Tinggi. • terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU), Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek), dan Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum). Perbedaan SNMPTN 2012 dengan SBMPTN 2013

Outline laporan antara - Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah melakukan penyusunan alternatif kebijakan dan penerapan langkah-langkah kegiatan yang tepat secara operasional pada wilayah yang berada pada daerah yang rawan dan sering terlanda bencana alam. Sasaran dari Penyusunan Operasionalisasi Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang ini ialah memberikan arah yang jelas bentuk-bentuk penanganan yang baku untuk semua wilayah yang berada pada daerah yang rawan dan sering terlanda bencana alam, mulai dari identifikasi RTRW, indikasi evakuasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pemulihan dan pembinaan lingkungan dalam rencana tata ruang yang akan datang. Kegiatan ini juga diharapkan sebagai bahan dan petunjuk dengan kondisi geografis, tingkat kerawanan dan tingkat bahaya yang ditimbulkan bila terjadi bencana alam, ditunjang dari aspek keruangan. Salah satu langkah awal yang perlu dikaji dalam melaksanakan pekerjaan “Penyusunan Program Penangan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang” adalah : 1. Penetapan Kriteria atau batasan Peristiwa Bencana Alam 2. Gambaran Umum Mekanisma Peristiwa Bencana Alam yang terjadi Di Indonesia Kedua hal tersebut selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan Identifikas Zonasi Daerah Bencana Di Indonesia. Identifikasi Zonasi Daerah Bencana Di Indonesia tersebut selanjutnya menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun Standar Operasional Prosedur dan Program Penanganan Bencana alam Bidang Penataan Ruang, yang dapat mewakili berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Operasionalisasi Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang Berdasarkan penyebabnya bencana dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi (Lihat Gambar 2.1). a) Bencana Alam (natural disaster) Bencana Alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam mengancam kehidupan, struktur dan perekonomian masyarakat serta menimbulkan malapetaka. Bencana yang termasuk bencana alam antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman, gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, gelombang laut pasang, banjir, erosi, angin taufan, badai tropis, kekeringan dan kebakaran hutan.

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI ... - ITB

Pada tanggal 2 September 2009, pukul 07:55:01 (UTC) atau pukul 14:55:01 (WIB) waktu setempat, telah terjadi gempabumi besar dengan moment magnitude Mw = 7.0 dengan kedalaman 49.9 km pada posisi 7.777°S, 107.326°E (Sumber : USGS). Gempabumi ini mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana dan sarana fisik serta sekitar 74 orang korban jiwa manusia di Propinsi Jawa Barat.. Kerusakan bangunan secara umum yang teramati di daerah survey (Kabupaten Tasikmalaya dan Pangalengan) bervariasi dari kerusakan ringan, keruskan parah, sampai runtuh. Bangunanbangunan sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit/puskesmas, dan perumahan juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Prasarana jalan, jembatan, tanggul, instalasi listrik dan telepon diidentifikasi masih dalam kondisi baik dan beberapa hanya mengalami kerusakan ringan. Institut Teknologi Bandung memiliki ahli-ahli di bidang bencana alam seperti kegempaan dan tsunami perlu memberikan suatu kontribusi untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana Jawa Barat. Sebagai bagian dari program kerja ITB untuk memberikan suatu masukan-masukan atau rekomendasi teknis untuk tahapan rehabilitas dan rekonstruksi, kajain awal mengenai kejadian gempa Tasik dan survey awal identifikasi cepat kerusakan bangunan telah dilakukan. Pada tanggal 3 September 2009, kami melakukan survey awal ke daerah Pangelengan dan pada tanggal 5-7 September 2009 telah dilakukan survey ke Kabupaten Tasikmalaya. Team dari ITB telah melakukan suatu kajian-kajian awal, pengumpulan data-data serta survey ke daerah bencana untuk melakukan pengamatan langsung secara visual dampak-dampak dari gempa yang terjadi. Kajain-kajian awal dan survey ini dilakukan untuk dapat memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi teknis serta langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan selanjutnya Satuan Tugas Kajian dan Survey Lapangan Bencana Gempa Jawa Barat - ITB Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat dalam rangka pemulihan (recovery), fase pembangunan kembali (rekonstruksi), serta pada jangka panjangnya fase pencegahan (prevention), mitigasi (mitigation) dan kesiapan (preparedness). 1.2. Tujuan Kajian dan Survey Awal Hasil yang diharapkan dari kajian dan survey awal gempabumi dan keluaran-keluarannya adalah sebagai berikut: a. Melakukan kajian singkat dan survey awal (investigasi lapangan pasca bencana) untuk mengkaji pengaruh dari besaran gempa yang terjadi serta mengidentifikasi kerusakan bangunan-bangunan dan sarana prasarana akibat gempa. Bangunan-bangunan kritis menjadi prioritas dalam survey awal ini yakni seperti bangunan-bangunan fasilias kesehatan (Puskesmas), sekolah, tempat ibadah (masjid), dan bangunan/sarana umum lainnya. Selain itu, juga untuk melakukan survey kerusakan bangunan rumah penduduk. Pada umumnya setelah pasca bencana gempa, ruangan-ruangan tempat ibadah dan juga sekolah tidak digunakan, umumnya sekolah akan diliburkan beberapa hari. Pada saat aktivitas sekolah (kegiatan belajar mengajar) dimulai kembali, aktivitas tersebut diadakan di tempat-tempat yang dianggap aman. b. Melakukan kaji cepat kelayakan bangunan pasca bencana gempa (rapid assessment) untuk meyakinkan para pihak terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk...

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA - WordPress.com

TELAH DIUJICOBAKAN DALAM GLADI LAPANG CALON ANGGOTA KS R PMI KOTA YOGYAKA RTA 2005 2. Deskripsi Tugas a. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana 1) Umum Membantu PMI Cabang Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana; 2) Khusus a) Merencanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana; b) Menyiapkan Poskodal di PMI Cabang Kota Yogyakarta, di lokasi bencana, dan di tempat lain yang di anggap perlu; c) Memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban; d) Membuat dokumentasi Penanggulangan Bencana; e) Membuat laporan harian kepada PMI Kota Yogyakarta; f) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain yang terkait (Satlak Penanggulangan Bencana). b. Komandan Satuan Tugas 1) Memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan PB; 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan memberikan penugasan kepada Base Camp Officer, On Field Officer, Triage Officer, dan Regu; 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh komponen Satuan Tugas; 4) Melakukan koordinasi dengan Satlak PB dan instansi lain yang terkait; 5) Membuat laporan kepada PC PMI Kota Yogyakarta. c. Base Camp Officer Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas 1) Merencanakan dan melakukan setting Base Camp secara menyeluruh termasuk sanitasi, penerangan/ sumber listrik, saluran air bersih,dan keamanan/ketertiban base camp, dengan dibantu oleh reguregu yang menjadi wewenangnya; 2) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu : Base Camp, Komunikasi, Hubungan Masyarakat, TMS, Rumah Sakit Lapangan, Dapur Umum, Ambulans; 4) Menunjuk Koordinator Regu; 5) Membuat laporan. d. On Field Officer 1) Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas; 3) Merencanakan, melakukan pencarian dan penyelamatan korban di Crash Area dan Collecting Area, dengan dibantu oleh regu-regu yang menjadi wewenangnya; 4) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu Pertolongan Pertama dan Regu Pencari; 5) Menunjuk Koordinator Regu; 6) Membuat laporan.

« previous  123456789