SEARCH

Found 89 related files. Current in page 1

kertas kerja dialysis

perjanjian kerja sama antara badan penanggulangan bencana ...

Pada hari ini SENiN tanggal ENAMBELAS bulan JULI tahun DUARIBU DUABELAS, yang bertandatangan di bawah ini: Drs. Tarminta, MM : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapeijat Km. 8, Tuapeijat - Sipora Mentawai, seianjutnya disebut PIHAK KESATU. Dr. Wiwin Ambarwulan : Kepala Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong, Jawa Barat, seianjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang seianjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat: 1. Undang-Unciang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 1 dari 6 2. Undang-Untiang Nomor49 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran2012;

Cat renal Failure Symptoms
by dialyspa 0 Comments favorite 17 Viewed Download 0 Times

Far removed from the cold, impersonal atmosphere of high-volume facilities, our dialysis centers are designed from a patient’s perspective with a doctor’s medical insight—and no amenity has been spared, nor detail overlooked.

Staff's Commitment: No Catheter as Homecoming Party Attire

T h e la tes t fa s h io n s fo r h o m ec o m in g d a n c es o ffer a lo t o f fla tterin g s ty les . O n es h o u ld er s a tin s h ea th s . S tra p les s , b ea d ed b u s tiers . B illo w y , c h iffo n s kirts . B u t th e d res s is ju s t th e b eg in n in g o f h o m ec o m in g c o u tu re. Te e nage tre ndse tte rs spe nd hours choosing hairstyle s, he e ls, e arrings and e ye shadow to acce nt the ir chic style . But the one acce ssory you are n’t lik e ly to se e on any high school fashionista is a he m odialysis cathe te r. The de vice —consisting of two silicone tube s that e x trude from a patie nt’s che st to allow blood to be cle ane d and e x tra fluid to “I don't k now that pe ople in Kansas C ity re alize what k ind of a re source is right he re in (town),” –Ron McKinney, Elizabeth's father be re m ove d from the body—is hard to m iss. As such, the staff at C hildre n’s Me rcy m ade a prom ise to 17-ye ar-old Elizabe th McKinne y: She wouldn’t have to we ar one for he r spe cial e ve ning out. The P ath to Recov ery Doctors had place d the de vice during e m e rge ncy surge ry in Se pte m be r afte r the Libe rty, Mo., te e n’s k idne y function sudde nly dippe d be low 20 pe rce nt, My Story » [/mystory/] pushing he r into Stage 5 e nd-stage re nal dise ase (ESR D). She spe nt the ne x t Submit your story » [/mystory/submit.aspx] m onth driving to C hildre n’s Me rcy Northland clinic for dialysis thre e days a we e k . The trave l and tim e com m itm e nt be gan to strain Liz’s he alth furthe r. So doctors de cide d to switch he r to pe ritone al dialysis (PD) inste ad—with the prom ise the y’d have it done in tim e for the dance . Meeting Ev ery Need Brad W arady, MD [/C linic s _and_Servic es /C linic s _and_D epartments /N ephrology/Fac ulty_and_Staff/? doc =3 2 0 2 ] , a pe diatric ne phrologist [/C linic s _and_Servic es /C linic s _and_D epartments /N ephrology/] and se nior associate chair for the De partm e nt of Pe diatrics at C hildre n’s Me rcy, ack nowle dge d that addre ssing im portant e ve nts in an adole sce nt patie nt’s life was as im portant as addre ssing dialysis ne e ds. “R e cognition of and atte ntion to a varie ty of psychosocial issue s, such as school and de pe nde nce on doctors and nurse s at a tim e whe n m ost te e nage rs are striving for inde pe nde nce , is im pe rative ,” he e x plaine d. R on McKinne y, Liz’s dad, agre e d. “The y unde rstand what’s im portant to the ir patie nts,” he said. “The y think m ore lik e childre n and young pe ople than m ost hospitals do. The y re ally want (the m ) to have a life .”

Red Moon Dialysis | redmoondialysis.com

http://redmoondialysis.com/ | Dr. Cyril Ovuworie of Kappellini Medical Group is a Board certified Nephrologist skilled in diagnosing and treating kidney problems. He can treat problems such as appearance of protein or blood in the urine, high blood pressure caused by a kidney problem, stones, infections, and the most serious of kidney disorders, complete renal dysfunction.

SURAT PERNYATAAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM ...

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (eProcurement) di BPJS KETENAGAKERJAAN dan tunduk pada persyaratan‐persyaratan yang berlaku sebagai berikut. 1. Telah melakukan registrasi Penyedia Barang dan Jasa di BPJS KETENAGAKERJAAN secara online; 2. Setuju untuk menegakkan Pakta Integritas Penyedia Barang dan Jasa di BPJS KETENAGAKERJAAN: a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan oknum karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN atau sesama Penyedia Barang dan Jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN; b. Sanggup memenuhi segala persyaratan yang tercantum pada dokumen pengadaan dan tunduk pada peraturan‐peraturan di lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN serta peraturan perundang‐undangan yang berlaku; c. Dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN, berjanji akan menyampaikan informasi yang benar dan eProcurement BPJS Ketenagakerjaan Halaman 1 dapat dipertanggung jawabkan serta melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/pengiriman barang; d....

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa

DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 17. Lampiran (3 – 1) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang 18. Lampiran (3 – 2) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 19. Lampiran (3 – 3) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 20. Lampiran (3 – 4) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Lainnya 21. Lampiran (3 – 5) Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Swakelola 22. Lampiran (3 – 6) Contoh Format Naskah Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Swakelola 23. Lampiran (4 – 1) Contoh Format Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan DAFTAR PUSTAKA

©ujiantulis.com
by top markotop 0 Comments favorite 36 Viewed Download 0 Times

Latihan Soal Sbmptn 2013 Tes Potensi Akademik (TPA) ----------------------------------------------------------------Created by ujiantulis.com (sebagian dari 5 Paket Latihan Sbmptn) Panitia SBMPTN Akan Menerapkan 5 Paket Soal Sbmptn Untuk Antisipasi perjokian dan kecurangan (Menurut Dr Anwar Effendi Kepala Humas dan Protokoler UNY/Kedaulatan Rakyat ) - Oleh karena itu ujiantulis.com memberikan 5 Paket Latihan Soal Sbmptn plus Pembahasannya untuk membantu kesuksesan peserta Sbmptn 2013. 1. Semua peserta SBMPTN 2013 mengerjakan Soal TPA. Sebagian peserta SBMPTN mengerjakan soal TPA kode 65. Simpulan yang tepat adalah ... (A) (B) (C) (D) (E) semua peserta SBMPTN mengerjakan Soal TPA, tidak mengerjakan soal TPA kode 65. semua peserta SBMPTN mengerjakan Soal TPA, mengerjakan soal TPA kode 65. semua peserta SBMPTN tidak mengerjakan Soal TPA, tidak mengerjakan soal TPA kode 65 sebagian peserta SBMPTN tidak mengerjakan Soal TPA, mengerjakan soal TPA kode 65. sebagian peserta SBMPTN yang mengerjakan Soal TPA, tidak mengerjakan soal TPA kode 65. ©ujiantulis.com 2. Ananda adalah lulusan SMAN 1 Bandung. Ananda akan mengikuti SBMPTN 2013. Banyak di antara para peserta yang akan mengikuti SBMPTN 2013 malas belajar. Ihsan adalah teman Ananda. Simpulan yang tepat adalah … (A)Ananda malas belajar. (B)Ihsan malas belajar. (C)Ihsan mungkin akan mengikuti SBMPTN 2013. (D)Semua teman Ihsan rajin. (E)Semua teman Ananda malas. 3. … berhubungan dengan JARUM, sebagaimana PETANI berhubungan dengan … (A) Dokter – pupuk (D) Penjahit – cangkul (B) Penjahit – padi (E) Perawat – sawah (C) Dokter – nelayan Copyright©ujiantulis.com all rights reserved | Distributed by info.sbmptn.web.id Page 1 4. … berhubungan dengan STETOSKOP, sebagaimana PELUKIS berhubungan dengan … (A) Dokter – kuas (B) Penyakit – pemandangan (C) Perawat – penyair (D) Pasien – galeri (E) Kesehatan – penghayatan 5. … berhubungan dengan SENAPAN, sebagaimana PETENIS berhubungan dengan … (A) Perang – medali (D) Tembakan – latihan (B) Tentara – raket (E) Perang – lapangan (C) Peluru – net 6. … berhubungan dengan KURSI, sebagaimana GULA berhubungan dengan … (A) Meja – gelas (D) Meja – kopi (B) Kayu – manis (E) Kayu – tebu (C) Kantor – pabrik 7. … berhubungan dengan KERAMIK, sebagaimana KERTAS berhubungan dengan … (A) Pot – buku (D) Keras – lunak (B) Lantai – majalah (E) Tanah liat – kayu (C) Tanah liat – buku ©ujiantulis.com 8. ... berhubungan dengan MOBIL, sebagaimana REL berhubungan dengan ... (A) Sopir – kereta api (D) Jalan raya – kereta api (B) Sopir – masinis (E) Ban – kereta api (C) Masinis – jalan raya 9. ... berhubungan dengan PANAS, sebagaimana ES berhubungan dengan ... (A) Kopi – teh (B) Api – dingin (C) Cuaca – minuman (D) Matahari – gula (E) Khatulistiwa – kutub 10. …. berhubungan dengan LAUT, sebagaimana PETANI berhubungan dengan ... (A) Perahu – cangkul (D) Ikan – padi (B) Jaring – cangkul (E) Nelayan – sawah (C) Nelayan – padi 11. …. berhubungan dengan TEPUNG, sebagaimana PAKAIAN berhubungan dengan ... Copyright©ujiantulis.com all rights reserved | Distributed by info.sbmptn.web.id Page 2 (A)Timbangan – penampilan (B)Mentega – celana (C)Roti – kain (D)Pasar – toko (E)Adonan – ukuran

pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja ...

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada kata-kata indah yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahuwata’ala, sebab dengan rahmat, nikamat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dengan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Sebagai insane yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik saran dan perbaikan dari berbagai pihak agar penulisan tesis ini lebih baik. Tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis baik dari segi moril dan segi materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang selama ini penulis terima sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang ini, ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak H. Mulyadi,S.H.,M.S. selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. 2. Bapak Dr.R.Benny,S.H.,C.N.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan ini. 3. Bapak Yunanto,S.H.M.Hum., sebagai Sekretaris I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 4. Bapak Sonhaji,S.H.,M.S., dan Bapak Hendro Saptono,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 5. Semua Narasumber selama kami melaksanakan penelitian, seperti Bapak Joko Pranowo,S.H.,M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bapak Achmad Mas’udi,S.H.,.M.M., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Harry Suminto,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Drs.H. Abidin Noor Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Pekalongan dan Bapak Ir.Agus Prijambodo, Kepala Bagian Program Setda Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini. 6. Teristimewa untuk suamiku Abdul Aziz Sutanto,S.Sos. dan anak-anakku tersayang Iftita Rakhma Ikrima dan Shoffarisna Ithma’anna atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 7. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2006. 8. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan dan telah banyak membantu penyelesaian tesis ini. Akhirnya, semoga amal baik mereka mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amien. Semarang, penulis April 2008

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

« previous  123456789