SEARCH

Found 219 related files. Current in page 3

kebaikan keburukan ujian nasional

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - BNPB

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA. Pertama : Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah di daerah masing-masing. Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 17 Desember 2008 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA, ttd DR. SYAMSUL MA’ARIF, S.IP. M.Si. SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. KAPOLRI 3. Panglima TNI 4. Para Gubernur 5. Para Ketua DPRD Propinsi 6. Para Bupati dan Walikota 7. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota

KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT - DPR-RI

Konvensi merupakan salah satu cara menjaring calon presiden diyakini sebagai metode yang lebih demokratis. Salah satunya adalah Konvensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Konvensi ini selain memiliki kelebihan, antara lain untuk menghapuskan sistem oligarki partai, juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain ketidak-laziman dalam mengundang kader atau kandidat dari luar Partai Demokrat. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat tidak optimal dalam melakukan kaderisasi dalam tubuh partainya sendiri, sehingga perlu orang-orang dari luar partai untuk menjadi Calon Presiden 2014. ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah menjabat Sebagai Ketua umum SBY memang terlihat terus berekspresi untuk “mendongkrak” suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 mendatang, yang salah satunya adalah mengadakan Konvensi Capres. SBY sengaja membuka konvensi capres, untuk memancing tokoh-tokoh kuat di luar parpol agar bergabung bersama Partai Demokrat. Walaupun hasil konvensi bisa saja setengah hati, hanya untuk memasukkan tokoh di luar parpol ke Partai Demokrat, ide ini betulbetul dapat mengubah sistem pengambilan keputusan di tubuh Demokrat yang selama ini dinilai sentralistis menjadi betul-betul demokratis. Konvensi belakangan ini ramai digunakan partai politik (parpol) untuk mencari pemimpin hingga calon presiden (capres) tahun 2014. Salah satunya adalah yang dilakukan Partai Demokrat. Partai Demokrat berencana mengundang sejumlah tokoh di luar partainya untuk ikut dalam konvensi. Salah satunya, kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) Endriartono Sutarto. Alhasil, mantan Panglima TNI ini harus kehilangan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan NasDem. Sebagai hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Bali 31 Maret 2013 yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ...

Section One - Buku Sekolah Elektronik
by cicak 0 Comments favorite 62 Viewed Download 0 Times

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini. Buku pelajaran Bahasa Inggris ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai buku pelajaran di SMP. Sekolah diharapkan dapat menggunakan buku pelajaran ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan pembelajaran. Pada akhirnya, para siswa diharapkan dapat menguasai semua Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar secara lebih mendalam, luas serta bermakna, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saran perbaikan untuk penyempurnaan buku pelajaran ini sangat diharapkan. Terimakasih setulus-tulusnya disampaikan kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pelajaran ini, baik pada saat awal pengembangan bahan ajar, ujicoba terbatas, maupun penyempurnaan sehingga dapat tersusunnya buku pelajaran ini. Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku pelajaran ini. Jakarta, Juli 2008 Direktur Pembinaan SMP

penulisan naskah buku pelajaran - File UPI - Universitas Pendidikan ...

Buku pelajaran adalah buku yang digunakan dalam proses pembelajaran, memuat bahan ajar yang tersusun secara sistematis dari suatu mata pelajaran atau bahan kajian yang minimal harus dikuasai peserta didik pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Persyaratan berkaitan dengan: – Keamanan nasional – Isi buku pelajaran – Cara penyajian – Bahasa yang digunakan – Ilustrasi Isi, cara penyajian, bahasa, dan ilustrasi dalam buku pelajaran selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menghormati kerukunan hidup umat beragama (inter dan antar) Persyaratan yang Berkaitan dengan Isi Buku Pelajaran Memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai siswa Sesuai dengan kurikulum yang berlaku Relevan dengan tujuan mata pelajaran Memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan Sesuai dengan perkembangan IPTEKS Kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan

Lampiran 9. FILE LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN ... - PKPP

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI KE-2 Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Peneliti Utama: Fajar Yulianto, S.Si. Anggota Peneliti: Parwati, S.Si, M.Sc. Dra. Any Zubaidah, M.Si. Kusumaning Ayu D.S, S.T Junita Monica Pasaribu, S.Si. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Jalan LAPAN no. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710, Indonesia Tel./Fax : (021) 8722733 Latar Belakang Kondisi geografis wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam yang tidak dapat dihindari. Akibat dari bencana tersebut dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan manejemen bencana yang baik. Terdapat tiga fase penting dalam kegiatan menajemen bencana, yaitu: fase sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Mengacu pada pedoman untuk menajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasi, usaha-usaha yang dilakukan pada setiap fase dapat mengurangi dampak insiden dan usaha mempersingkat periode gangguan (Gambar 1). Gambar 1. menunjukkan bahwa setelah persingkat dilakukan menajemen bencana yang baik pada fase sebelum, saat, dan sesudah bencana dapat mengurangi dampak insiden/bencana dan juga mempersingkat periode bencana. Gambar 1. Konsep Pengurangan dampak insiden / bencana (sumber ISO/PAS 22399) Konsep emergency response yang ada pada saat ini telah dilakukan oleh LAPAN dan dapat dijelaskan dalam Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk quick response yang telah dilakukan oleh LAPAN. Kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh telah dilakukan dengan memberikan informasi lokasi bencana, kondisi ...

Evaluasi penanggulangan bencana di Indonesia - IPB Repository ...

EVALUASI PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA (LESSON LEARNED 2006-2007) KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga buku Evaluasi Penanggulangan Bencana di Indonesia (Lesson Learned 2006-2007) dapat diselesaikan. Substansi laporan ini meliputi pentingnya kegiatan, metode, mencakup profil wilayah bencana, gambaran kejadian bencana, penanggulangan bencana, pembelajaran menuju sistem nasional penanggulangan bencana, serta kesimpulan dan rekomendasi. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang telah memungkinkan kegiatan ini dilakukan, dan kepada: 1) Pemerintah Provinsi (terutama Bappeda) Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah, 2) Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokasi studi, yaitu Padang Pariaman, Bantul, Sleman, dan Pulang Pisau yang telah membantu menyediakan data dan informasi. Kami menyadari bahwa laporan ini masih membutuhkan pengayaan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak dalam penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam pembangunan sistem nasional penanggulangan bencana di Indonesia. Bogor, Desember 2007

soal dan kunci jawaban bhs inggris 07

SOAL DAN KUNCI JAWABAN. UJIAN NASIONAL SMA/MA. MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS. TAHUN 2006/2007. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5 ...

Berita terkini dibangunkan sekal tahun 2009 yang mana sejak daripada dahulu lagi dikenali dengan jenama Berita semasa

Berita terkini adalah adalah portal yang seringkali berkongsi pelbagai berita penting & isu semasa terkini meliputi berita dunia, berita semasa, berita pendidikan, berita ekonomi, berita sukan, pendidikan, nasional dan dunia yang menjadi perhatian rakyat Malaysia untuk diperbincangkan bersama pembaca setia Berita Semasa. Untuk semakan portal berita semasa, sila layari http://www.beritaterkini.my

laporan eksekutif menteri kesehatan ri tentang ... - UNAids

LAPORAN EKSEKUTIF MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENANGGULANGAN HIV/ AIDS RESPON MENANGKAL BENCANA NASIONAL PADA SIDANG KABINET MARET 2002 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pandemi HIV/AIDS yang mengancam penduduk dunia saat ini telah nyata menunjukkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bahkan keamanan negara disamping dampak kesehatan. AIDS ditemukan di Amerika 20 tahun yang lalu (1981) merupakan penyakit yang relatif baru tapi telah menyita perhatian masyarakat global. AIDS adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat menurun atau hilangnya daya tahan tubuh seseorang.Karena itu disebut Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Penyebabnya sejenis virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus yang dapat berada dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan gejala sakit yang berarti, selama bertahun tahun bahkan 10 – 11 tahun. Sulit bagi kita secara kasat mata mengetahui seseorang mengidap virus HIV atau tidak. Saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan dan vaksin yang dapat mencegah/menangkalnya. Epidemi HIV/AIDS di Indonesia telah bergerak dari suatu tingkat epidemi yang rendah yaitu prevalensi < 1 % ke arah tingkat epidemi terkonsentrasi dimana pada kelompok risiko tinggi tertentu telah melebihi angka 5% seperti di Sorong, Merauke, Riau untuk kelompok Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Jakarta, Jabar, Bali untuk kelompok Injecting Drug User (IDU). Laporan HIV/AIDS di Indonesia secara Kumulatif tahun 2001 tercatat AIDS 671, HIV 1904 namun berdasarkan perkiraan para ahli saat ini kemungkinan di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000 Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS (ODHA) artinya bahwa dalam 10 tahun mendatang kemungkinan akan ditemukan 100.000 orang yang sakit dan meninggal karena AIDS. Sidang kabinet khusus HIV/ AIDS ini memberi peluang terwujudnya komitmen politik yang tinggi dan berbagai kebijakan, strategi baru. ANALISA SITUASI HIV/ AIDS DAPAT SAYA LAPORKAN SEBAGAI BERIKUT: Di dunia diperkirakan jumlah ODHA dewasa dan anak – anak pada akhir, tahun 2001 : 40 juta, 70% diantaranya (28 juta) ada di Sub Sahara Afrika, di Asia Selatan dan Tenggara termasuk Indonesia sekitar 6,1 juta ODHA. Di kawasan Asia – Pasifik mendekati 7 juta ODHA merupakan jumlah ke 2 terbesar setelah Sub Sahara Afrika. Akhir – akhir ini prevelansi yang meningkat pada IDU terdapat disebagian China, Nepal, Indonesia,Malaysia dan Vietnam Di Indonesia hampir semua propinsi melaporkan adanya HIV pada kelompok WPS. Prevalensi yang tinggi terdapat di propinsi Papua, Riau, Jawa Barat. Sedangkan untuk IDU yang tinggi terdapat di DKI, Jawa Barat, Bali. Pada pendonor darah 2–3 tahun terakhir infeksi HIV meningkat dengan tajam terutama di DKI Jakarta. Indikasi ini meminta kita untuk lebih meningkatkan berbagai upaya agar jangan sampai ada darah donor yang terinfeksi tidak tersaring dan menginfeksi penerima darah atau resipien Dari analisis 671 kasus AIDS yang dilaporkan dapat ditarik beberapa hal ; jumlah kasus AIDS di Indonesia sejak 1987 sampai dengan 2001 terus meningkat secara menyakinkan, menyerang usia pemuda/remaja atau usia produktif. Jenis kelamin 79 % AIDS adalah laki – laki, sedangkan di Afrika dengan epidemi lanjut lebih dari 50% terdapat pada wanita...

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN ... - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Latar Belakang Negara Indonesia memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya. Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditugaskan Tim Reaksi Cepat dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB. Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat BNPB untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi...

 123456789