SEARCH

Found 56 related files. Current in page 1

jurnal pajak bumi dan bangunan

Daftar Kelas Barang
by katrox 0 Comments favorite 16 Viewed Download 0 Times

Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak; perekat yang dipakai dalam industri. Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman. Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyakminyak sari; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu. hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan. Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan...

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku ... - Tarif

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

LAPORAN PROYEK AKHIR - Digilib ITS
by Hermawan 0 Comments favorite 33 Viewed Download 0 Times

Berbagai macam bencana yang telah terjadi di negeri ini selalu menyisakan duka bagi rakyat. Meski banyak retorika dibangun untuk mengatasi hal ini, baik pada masa Orde Baru maupun pada masa Orde Reformasi. Namun, seringkali tidak dibarengi dengan tindakan dan kebijakan nyata. Peningkatan bencana terus terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan, sejak tahun 1988 sampai pertengahan 2003 jumlah bencana di Indonesia mencapai 647 bencana alam meliputi banjir, longsor, gempa bumi, dan angin topan, dengan jumlah korban jiwa sebanyak 2022 dan jumlah kerugian mencapai ratusan milyar. Jumlah tersebut belum termasuk bencana yang terjadi pertengahan tahun 2003 sampai pertengahan 2004 yang mencapai ratusan bencana dan mengakibatkan hampir 1000 korban jiwa. Dalam Environmental Outlook WALHI 2003 diungkapkan bahwa kita bangsa Indonesia tidak bisa lagi bangga dengan julukan Jamrud Khatulistiwa, karena pada kenyataannya, negeri kita adalah negeri sejuta bencana.

LAPORAN KHUSUS PENANGANAN BENCANA - yimg.com

LAPORAN KHUSUS Gempa Bumi Tektonik di Provinsi Papua A. Kejadian 1. 2. 3. 4. Jenis Kejadian Waktu Kejadian Lokasi Kejadian Pusat Gempa : Gempa Bumi Tektonik : Rabu, 16 Juni 2010 pukul 10:06:01 WIB : Biak - Papua : Gempa berkekuatan 6,2 SR dengan kedalaman 10 Km pada koordinat 2.03 LS - 136.67 BT (114 km Tenggara Biak - Papua). Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. 5. Gempa dirasakan : Serui VI - VII MMI, Yapen Waropen VI – VII MMI, Nabire IV MMI, Biak IV MMI, Paniai IV MMI, Puncak Jaya IV MMI, . 6. Telah terjadi 4 (empat)kali gempa susulan : - Pukul 10:16:28 WIB, koordinat 2.17 LS - 136.59 BT, kekuatan 7.1 kedalaman 10 Km, 123 km Tenggara BIAK-PAPUA, berpotensi Tsunami. - Pukul 10:38:13 WIB, koordinat 2.37 LS - 136.66 BT, kekuatan 5.3 kedalaman 10 Km, 147 km Tenggara BIAK-PAPUA. - Pukul 10:58:08 WIB, koordinat 2.18 LS - 136.63 BT, kekuatan 6.6 kedalaman 10 Km, 126 km Tenggara BIAK-PAPUA. - Pukul 13:10:45 WIB, koordinat 1.88 LS - 136.35 BT, kekuatan 5.0 kedalaman 10 Km, 83 km Tenggara BIAK-PAPUA. 7. Pada pukul 10.16.28 WIB peringatan bahaya tsunami diyatakan telah berakhir. SR, SR, SR, SR, B. Dampak Bencana 1. Kabupaten Yapen Waropen. a. Korban jiwa - Meninggal : 2 orang meninggal dunia (Pamria 47 th dan Adrian 5 bulan). - Luka : 7 orang luka berat - Pengungsi : Di tempatkan di Kelurahan Paung b. Kerusakan - Rumah : 377 unit rusak berat/ringan (227 unit di Kec. Yapen Selatan dan 150 unit di Kec, Angkesera) dan 15 unit terbakar. - Sarana umum ...

Laporan Misi Kemanusiaan Bencana Mentawai - Media Pendidikan

Sehubungan dengan adanya tragedi Gempa Bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010. Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (PERAN INDONESIA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia (LKSI) mengirimkan team relawan dari Relawan Dokter, Karyawan, Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Satyagama Jakarta, untuk melaksanakan misi kemanusiaan dan Advokasi Penanganan Korban Bencana dengan menamakan Tim “Peduli Anda Untuk Solidaritas Bangsa” (Tim PASB). Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meringankan beban para korban akibat dari bencana gempa bumi tersebut dan melaksanakan advokasi penanganan korban. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 13 – 25 November 2010 Sebelum mengirimkan Tim relawan ke Kepulauan Mentawai, dilakukan beberapa pencarian informasi dan assessment tentang kondisi dan situasi wilayah tersebut serta kebutuhan pengungsi, baik dengan memanfaatkan informasi internet, media cetak, media elektronik, dan beberapa lembaga yang sudah terlebih dahulu melaksanakan misi kemanusiaan. Setelah hasil assessment didapat dan dikembangkan, maka memutuskan untuk melaksanakan misi kemanusiaan dengan mengirimkan relawan yang dikirim melalui Padang dan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui jalur laut dengan menempuh 12 (dua belas) jam perjalanan untuk membantu proses Tanggap Darurat yang sedang dilaksanakan.

laporan pelaksanaan tugas hasil peliputan kegiatan upacara ...

Pada hari ini rabu 22 januari 2014, acara apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Diikuti oleh pejabat utama polda lampung, pamen polda lampung, pama polda lampung, bintara dan pns polda lampung. Amanat kapolri dibacakan oleh bapak kapolda lampung brigjen pol drs. Heru winarko, s.h. Adapun bencana yang disebabkan oleh faktor alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Sedangkan bencana yang disebabkan faktor non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Selama tahun 2013, telah terjadi sebanyak 693 bencana alam, yang terdiri dari tanah longsor 262 kali, banjir bandang 95 kali, banjir pasang (rob) 44 kali, kebakaran hutan 24 kali, gempa bumi 2 kali, gunung meletus 1 kali, angin puting beliung 94 kali, dan bencana alam lainnya 171 kali. Sedangkan bencana non alam yang terjadi selama tahun 2013 sebanyak 448 bencana, yaitu kebakaran sebanyak 424 kali dan bencana non alam lainnya sebanyak 24 kali. Berbagai bencana tersebut telah mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN GEOGRAFI KELAS XII ...

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN GEOGRAFI KELAS XII PAKET B 1. Berdasarkan soal nomor 1 a. Konsep aglomerasi adalah merupakan gabungan, kumpulan, 2 atau lebih pusat kegiatan dalam 1 lokasi/kawasan terterntu seperti kawasan industri, pemukiman, perdagangan, dsb. b. Konsep morfologi menjelaskan kenampakan bentuk-bentuk muka bumi, seperti dataran rendah, lereng, bukit/dataran tinggi. c. Konsep pola menitik beratkan pada pola keruangan baik fisik maupun sosialnya seperti pola permukiman penduduk, pola aliran sungai, dsb. d. Konsep lokasi mengkaji letak suatu objek dipermukaan bumi. Pada konsep ini utamanya dalam menjawab pertanyaan dimana (where). e. Konsep ketergantungan adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan keruangan antar wilayah akibat adanya perbedaan potensi antar wilayah. Seperti keterkaitan antara desa dengan kota. Kunci jawaban D 2. Prinsip-prinsip geografi ada 4 a. Prinsip deskripsi, merupakan penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki/dipelajari. Deskripsi disajikan dalam bentuk tulisan, diagram tabel/gambar/peta. b. Prinsip korologi, merupakan gejala, fakta/masalah geografi disuatu tempat yang ditinjau dari sebaran, interelasi, interaksi, dan integrasinya dalam ruang. c. Prinsip persebaran, merupakan suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata dipermukaan bumi. d. Prinsip interelasi, merupakan suatu hubungan yang saling terkait dalam ruang antara gejala yang 1 dengan gejala lain. e. Prinsip distribusi, merupakan suatu gejala dan fakta yang tidak merata dipermukaan bumi.

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku-buku ...

MENTERII<.EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.Oll/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 33 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

Outline laporan antara - Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah melakukan penyusunan alternatif kebijakan dan penerapan langkah-langkah kegiatan yang tepat secara operasional pada wilayah yang berada pada daerah yang rawan dan sering terlanda bencana alam. Sasaran dari Penyusunan Operasionalisasi Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang ini ialah memberikan arah yang jelas bentuk-bentuk penanganan yang baku untuk semua wilayah yang berada pada daerah yang rawan dan sering terlanda bencana alam, mulai dari identifikasi RTRW, indikasi evakuasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pemulihan dan pembinaan lingkungan dalam rencana tata ruang yang akan datang. Kegiatan ini juga diharapkan sebagai bahan dan petunjuk dengan kondisi geografis, tingkat kerawanan dan tingkat bahaya yang ditimbulkan bila terjadi bencana alam, ditunjang dari aspek keruangan. Salah satu langkah awal yang perlu dikaji dalam melaksanakan pekerjaan “Penyusunan Program Penangan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang” adalah : 1. Penetapan Kriteria atau batasan Peristiwa Bencana Alam 2. Gambaran Umum Mekanisma Peristiwa Bencana Alam yang terjadi Di Indonesia Kedua hal tersebut selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan Identifikas Zonasi Daerah Bencana Di Indonesia. Identifikasi Zonasi Daerah Bencana Di Indonesia tersebut selanjutnya menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun Standar Operasional Prosedur dan Program Penanganan Bencana alam Bidang Penataan Ruang, yang dapat mewakili berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Operasionalisasi Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang Berdasarkan penyebabnya bencana dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi (Lihat Gambar 2.1). a) Bencana Alam (natural disaster) Bencana Alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam mengancam kehidupan, struktur dan perekonomian masyarakat serta menimbulkan malapetaka. Bencana yang termasuk bencana alam antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman, gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, gelombang laut pasang, banjir, erosi, angin taufan, badai tropis, kekeringan dan kebakaran hutan.

« previous  123456