SEARCH

Found 32 related files. Current in page 1

jadual penyelenggaraan mesin dan peralatan

1967 kb/s - Jadual Penyelenggaraan Mesin Dan Peralatan Full Download


2157 kb/s - [Verified] Jadual Penyelenggaraan Mesin Dan Peralatan


2864 kb/s - Jadual Penyelenggaraan Mesin Dan Peralatan Direct Download

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - BNPB

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA. Pertama : Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah di daerah masing-masing. Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 17 Desember 2008 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA, ttd DR. SYAMSUL MA’ARIF, S.IP. M.Si. SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. KAPOLRI 3. Panglima TNI 4. Para Gubernur 5. Para Ketua DPRD Propinsi 6. Para Bupati dan Walikota 7. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota

LAPORAN TAHUNAN 2012.pdf - data online skpd pemerintah ...

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Jayapura yang berkewajiban menyusun Laporan Tahunan 2012 untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Kegiatan yang telah dicapai dan sebagai bahan informasi bagi pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, maka diharapkan bisa menjadi acuan untuk Pembangunan Kota Jayapura. Demikian Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibuat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Urusan Penanggulangan Bencana merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai badan baru dilingkungan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Jayapura, Badan Kota Jayapura akan terus melakukan pembenahan-pembenahan kedalam agar dapat melaksakan tugas-tugasnya dengan baik. Keadaan Alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya mengisyaratkan kepada pemerintah untuk bersikap tanggap dan antipatif dalam menyingkapi berbagai kemungkinan buruk apabila fenomena alam tersebut terjadi di Kota Jayapura . Langka selanjutnya kedepan Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tindak lanjut dari adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) ini dapat efektif. Adapun tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan per UndangUndangan serta menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana alam dan lain-lain sebagainya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara luas, nyata dan bertanggungjawab maupun pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya secara kontinyu dan terus menerus dalam usaha Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA ...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 001/RUP‐PBJ/REG.I/XII‐2013 Tanggal : 04 Desember 2013 Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Jl. Magelang Km. 7,5 Sleman, Yogyakarta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, seperti tersebut di bawah ini : SATUAN KERJA NAMA 1 017241 Kantor Regional I BKN 2 017241 Kantor Regional I BKN 3 017241 Kantor Regional I BKN 4 017241 Kantor Regional I BKN 5 017241 Kantor Regional I BKN 6 017241 Kantor Regional I BKN 7 017241 Kantor Regional I BKN 8 017241 Kantor Regional I BKN 9 017241 Kantor Regional I BKN 10 017241 Kantor Regional I BKN 11 017241 Kantor Regional I BKN KODE PROGRAM/ NAMA PAKET KEGIATAN/ PENGADAAN OUTPUT/ AKUN 4 PERKIRAAN BIAYA (Rp.) KEGIATAN 5 JENIS JENIS PENG‐ BELANJA ADAAN 6 7 01.3636.004. Belanja Jasa Pengadaan Paket Team 521219 Pengembangan Building SDM 01.3636.008. Belanja Jasa Pengadaan Jasa Layanan SMS 522191 Layanan SMS Belanja Barang Jasa 01.3636.008. Belanja Bahan Pencetakan Buletin 521211 Cetakan Kepegawaian Belanja Barang Bahan 01.3636.008. Belanja Paket 524114 Meeting Pengadaan Paket Meeting Fullday Belanja Barang Barang 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja Barang 521119 Operasional Lainnya 01.3636.994. Belanja 521111 Keperluan Perkantoran 01.3636.994. Belanja Jasa Pengendalian 522191 Hama 01.3636.994. Belanja Biaya 523111 Pemeliharaan Gedung & 02.3638.996. Belanja Modal 532111 Peralatan dan Mesin Pengadaan Obat‐obatan Poliklinik Belanja Barang Barang Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Barang Pengadaan Pakaian Kerja Satpam Belanja Barang Barang Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan/Satpam Belanja Barang Jasa Pengadaan Jasa Pest Control/Fumigasi/Termite Control Pengadaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan (Cleaning Service) Pengadaan Alat Pengolah Data Belanja Barang Jasa Belanja Barang LELANG / SELEKSI Jasa Belanja Barang PENUNJUKAN PEMBELIAN VOLUME LANGSUNG / SECARA PENGADAAN ELEKTRONIK LANGSUNG 8 9 Jasa 0 110.315.000 Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Apr‐2014 Apr‐2014 Mei‐2014 APBN Jan‐2014 Jan‐2014 Feb‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Feb‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Mar‐2014 Mar‐2014 Mar‐2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang Modal 0 APBN 1 paket Yogyakarta 372.600.000 50.000.000 Jan‐2014 18.477 m2 Yogyakarta 0 0 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 496.800.000 12.640.000 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 0 135.408.000 APBN 1 paket Yogyakarta 0 60.000.000 16 Mar‐2014 6 paket Yogyakarta 0 17.500.000 15 Feb‐2014 2 paket Yogyakarta 0 74.400.000 14 Feb‐2014 1 paket Yogyakarta 0 47.000.000 13 APBN 4 paket Yogyakarta 0 12 AWAL (Tanggal) 1 paket Yogyakarta 100.000.000 11 PELAKSA PEKER 2 paket Yogyakarta 0 10 LOKASI PEKER‐ JAAN PELAKSANAAN SUMBER PEMILIHAN PENYEDIA DANA (APBN/ AWAL SELESAI APBD/ (Tanggal) (Tanggal) PHLN) 0

Perpres No. 70 Tahun 2012 - Portal Kementerian Agama RI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara; b. bahwa dalam Negara perlu rangka percepatan percepatan pelaksanaan pelaksanaan belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Nomor Perubahan 54 Tahun Kedua 2010 atas tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8, angka 9, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, serta diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu ...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

LAPORAN TAHUNAN 2012.pdf - data online skpd pemerintah ...

Laporan Tahunan BPBD Tahun 2012 PEMERINTAH KOTA JAYAPURA LAPORAN TAHUNAN 2012 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAYAPURA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura Laporan Tahunan BPBD Tahun 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Urusan Penanggulangan Bencana merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai badan baru dilingkungan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Jayapura, Badan Kota Jayapura akan terus melakukan pembenahan-pembenahan kedalam agar dapat melaksakan tugas-tugasnya dengan baik. Keadaan Alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya mengisyaratkan kepada pemerintah untuk bersikap tanggap dan antipatif dalam menyingkapi berbagai kemungkinan buruk apabila fenomena alam tersebut terjadi di Kota Jayapura . Langka selanjutnya kedepan Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tindak lanjut dari adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) ini dapat efektif. Adapun tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan per UndangUndangan serta menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana alam dan lain-lain sebagainya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara luas, nyata dan bertanggungjawab maupun pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya secara kontinyu dan terus menerus dalam usaha Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura...

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN ... - GITEWS

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Latar Belakang Negara Indonesia memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Untuk itu perlu kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya. Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditugaskan Tim Reaksi Cepat dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB. Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB bertujuan memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat BNPB untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi...

E-book Panduan Asas Forex rev1.1 - marketiva memang lain dari ...

E-book Panduan Asas Forex http://onlinebisnes.com ___________________ rev1.1 _ e-book oleh krul Prakata : Terima kasih kerana memilih untuk menjenguk isi panduan asas forex ini.Pada mulanya saya bercadang membukukan panduan ringkas asas forex ini untuk diedarkan kepada prospek/downline Marketiva saya sahaja.Tetapi saya mengubah firiran dan bercadang untuk diedarkan percuma kepada umum memandangkan sebahagian besar isi buku ini sudah pun saya letakkan pada blog awam saya.Bagaimanapun prospek Marketiva saya tetap menjadi keutamaan dimana saya akan memberi full support dari segi bantuan teknikal/moral secara online. Panduan didalam buku ini hanya pengenalan kepada forex sahaja.Jika anda sudah kenal forex,mungkin anda fikir buku ini kurang sesuai untuk anda. Segala yang saya catatkan didalam ini adalah hasil tulis saya sendiri tidak ade kene mengena dengan mana-mana pihak lain kecuali dinyatakan sumbernya. Anda buleh edarkan e-book ini kepada sesiapa sahaja,tetapi anda tidak buleh mengubah ,meniru, mencetak atau menulis semula sebahagian atau keseluruhan kandungan ebook ini tanpa kebenaran saya.Sebarang aktiviti jualan atau yang berasaskan keuntungan yang melibatkan ebook ini adalah dilarang sama sekali. Saya sedia menerima sebarang komen ataupun kritikan dan jika ada pandangan dan cadangan bagi memperbaiki isi kandungan panduan ini bulehlah diutarakan kepada Onlinebisnes[at]gmail[dot]com. Sekian dan selamat membaca. 1.1)Kenapa anda memilih forex? a)Pasaran dua hala.Anda buleh mendapat untung ketika harege pasaran sedang naik mahupun turun. b)Pasaran 24jam sehari.Jadual Forex bermula pada hari Isnin jam 00:00GMT dan tutup lewat hari Jumaat.Sabtu dan ahad tiada dagangan Forex. c)Pasaran yang sentiasa aktif dan bergerak cergas setiap hari.Nilai dagangan mencecah USD $1.5 Trillions sehari. d)Pasaran Forex tidak tidak dikawal oleh mana-mana individu,badan persatuan atau pun negara.(Global) e)Bagi mereka yang Muslim,Forex adalah halal.Ini disahkan sendiri oleh Mufti Perak.Anda buleh rujuk berkenaan kenyataan forex di website Mufti Perak :http://mufti.perak.gov.my/kemusykilan/Musykil_utama.htm *Masih ramai lagi yang meragui Hukum Forex.Secara amnya terdapat dua jenis akaun yang ditawarkan oleh setiap Broker Forex,satu swap akaun satu lagi swapfree akaun.Swap disini bermaksud cas yang dikenakan jika trading kita melepasi satu hari(GMT00:00).Jika ini berlaku maka kita dikenakan bayaran overnight charge...

Selengkapnya - BPPSDMK
by nflplayer 0 Comments favorite 92 Viewed Download 0 Times

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2013/2014 SIPENMARU DIKNAKES POLTEKKES KEMENKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tenaga Kesehatan (Sipenmaru Diknakes) Tahun Akademik (TA) 2013/2014 telah dapat diterbitkan. Tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui berbagai upaya yang salah satunya adalah melalui penjaminan mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan. Penjaminan mutu diawali dengan penjaringan calon mahasiswa, tenaga pengajar yang tersertifikasi, proses pembelajaran yang berkualitas dan sarana penunjang yang memadai. Penyelenggaraan Sipenmaru Diknakes TA 2013/2014 ini merupakan salah satu upaya pengawasan dan pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan untuk menjaring mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan sekaligus tidak melepaskan diri dari sistem pendidikan secara umum. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Diknakes TA 2013/2014 ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis sebelumnya yang disusun sejalan dengan perkembangan kebutuhan program kesehatan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Hendaknya petunjuk teknis ini dapat dicermati dan dijadikan acuan oleh seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Sipenmaru Diknakes TA Kesehatan merupakan hak azasi manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak azasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Untuk mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat dan berkeadilan, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan...

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa - Forum Manajemen

PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LATAR BELAKANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengguna barang/jasa pemerintah harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan. Dalam rangka ikut berperan serta dalam penyediaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bukan hanya memiliki sertifikat tetapi juga berkualitas, Sasaran Pelatihan Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta akan : Memahami pedoman pelaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 20120 Memiliki kualifikasi yang cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Menjadi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu menjalankan tugas sejalan dengan Kode Etik Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peserta Pelatihan Peserta berasal dari instansi pemerintah, departemen teknis maupun pemerintah daerah, serta kalangan swasta yang memiliki kepedulian/hubungan kerja sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Permasalahan tata kelola yang baik (good governance), Korupsi dan Kode Etik Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Latihan persiapan ujian sertifikasi. Instruktur Beberapa instruktur berasal dari ahli yang kompeten dari BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Indonesian Procurement Watch (IPW) dan Konsultan yang terlibat dalam penyusunan modul pelatihan standar sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 Waktu dan Tempat Program Pelatihan Sertifikasi Ahli Pengadan Barang/Jasa Pemerintah ini akan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan diakhiri dengan ujian. Calon Peserta Ujian Sertifikasi harus sudah menyerahkan formulir pendaftaran data yang diisi secara lengkap paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan. Formulir pendaftaran bisa dikirim melalui Faximili 021 – 8799 1059 Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembatalan yang dilakukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 50% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan. Denda sebesar 100% dari biaya program untuk pembatalan yang dilakukan pada tanggal penyelenggaraan. Seluruh biaya yang telah diterima akan dikembalikan apabila pembatalan dilakukan oleh PPM Manajemen...

« previous  1234