SEARCH

Found 518 related files. Current in page 10

harga yamaha yzf R1 di indonesia

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

ALUR PENGADAAN BARANG/JASA 50 s - Fakultas Ilmu Administrasi

Memproses Surat menyurat Membuat pengumuman pengadaan barang Membuat HPS Memilih dan menentukan pemenang setelah membandingkan harga dan kualitas dengan berdasarkan pada keefektifan biaya dan efisiensi serta kualitas. Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan:  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak SOP PENGADAAN BARANG/JASA S.D. 50 JUTA RUPIAH (Penunjukan Langsung) User/ Pemakai/ Pengguna Mengajukan Permohonan Dekan/Pembantu Dekan II: Panitia Pengadaan Barang/ jasa:      Menugaskan kepada pengadaan barang/jasa Menyetujui/tidak hasil negosiasi/penawaran panitia  Memproses Surat menyurat Membuat HPS Melakukan penawaran dan negosiasi terhadap rekanan Melaporkan kepada Dekan/Pembantu Dekan hasil negosiasi dan penawaran Panita Pemeriksa Barang/Jasa:  Mengawasi dan memeriksa jalannya kontrak dan pelaksanaan Rekanan: SERAH TERIMA PELAKSANAAN  Melakukan negosiasi harga dengan panitia pengadaan barang/jasa  Melaksanakan isi kontrak  Membuat dokumen kontrak STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PENGADAAN BARANG/JASA DI BAWAH 50 JUTA RUPIAH Tujuan Deskripsi Object Referensi Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pengadaan barang/jasa dibawah 50 juta rupiah Seluruh staf akademis (administrasi/dosen) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan ...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa. Tanggal 31 Juli 2012 Pemerintah menerbitkan Praturan Presiden nomotr 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan atas Peraturan Presiden nomor nomor 54 tahun 2010 tersebut ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat jalannya pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pencairan anggaran belanja negara. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, perubahan kesatu telah dilakukan dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 melainkan hanya merubah bagian-bagian tertentu dari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Dengan demikian seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 masih tetap berlaku.

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG ...

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengka, dan dapat pulah dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurang dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

Jobs for English teachers in Indonesia Westhill Consulting & Employment

With a population of approximately 238 million people spread over 17,508 islands along the equator, Indonesia is the world’s fourth most populous country and represents a fast-growing market for English teachers. Those looking to teach English in Indonesia will encounter an entrancing combination of lush, volcanic landscapes; beautiful beaches and thousands of years of history and culture. The country is also known for the warm hospitality of its people, most of whom are Muslim.

Jobs for English teachers in Indonesia

With a population of approximately 238 million people spread over 17,508 islands along the equator, Indonesia is the world's fourth most populous country and represents a fast-growing market for English teachers. Those looking to teach English in Indonesia will encounter an entrancing combination of lush, volcanic landscapes; beautiful beaches and thousands of years of history and culture. The country is also known for the warm hospitality of its people, most of whom are Muslim.

Westhill Consulting Travel and Tours Tip: Top Restaurants in Bali and Jakarta, Indonesia

Heading To Bali Or Jakarta Anytime Soon? Westhill Consulting Travel & Tours Singapore Pulled Together Several Restaurants Within The Bali And Jakarta Indonesia Area. Pondok Laguna – Jakarta, Indonesia Offering traditional Indonesian cuisines in this open-aired seafood restaurant, with its deep fried gourami, and with 84% of reviews rating the restaurant very good to excellent, it’s one restaurant you’ll need to put on your itinerary when you head to Jakarta. Lara Djonggrang – Jakarta, Indonesia Ranked number 10 in the top restaurants in Indonesia, the interior is decorated in the traditional Indonesian style and is located in the Tugu Hotels. Great for any occasion, their signature dishes are: Nasi Campur, satay and banana pancake. Bandar Djakarta – Jakarta, Indonesia With over 180 reviews and quotes like “menu there... very tasty... already try all the menu and want to go there again and again” and “The food was really delicious, fresh and well presented” on TripAdvisor

thunder tiger 1/5 fm-1 e ducati desmosedici gp8 rtr - Gotnitroonline

—as a Yamaha R1, Ducati 999r, and Ducati Desmosedici. lts latest incar- nation is again ... Suspension FR: Solid fork oil-damped coil-over/oil-dampe. (IN-BM!) ... —as a Yamaha R1, Ducati 999r, and Ducati Desmosedici. lts latest incar- nation is again ... Suspension FR: Solid fork oil-damped coil-over/oil-dampe. (IN-BM!) ... —as a Yamaha R1, Ducati 999r, and Ducati Desmosedici. lts latest incar- nation is again ... Suspension FR: Solid fork oil-damped coil-over/oil-dampe. (IN-BM!) ... —as a Yamaha R1, Ducati 999r, and Ducati Desmosedici. lts latest incar- nation is again ... Suspension FR: Solid fork oil-damped coil-over/oil-dampe. (IN-BM!) ...

 67891011121314