SEARCH

Found 309 related files. Current in page 1

gambar tata surya dan keterangannya

SBMPTN 2013 - Share PDF Online
by top markotop 0 Comments favorite 5 Viewed Download 0 Times

Analisis Bedah Soal SBMPTN 2013 SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI Disertai TRIK SUPERKILAT dan LOGIKA PRAKTIS Kimia IPA Disusun Oleh : Pak Anang Roy Handerson Kumpulan SMART SOLUTION dan TRIK SUPERKILAT Analisis Bedah Soal SBMPTN 2013 Kimia IPA By Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) Berikut ini adalah analisis bedah soal SBMPTN untuk materi Kimia IPA. Soal-soal berikut ini dikompilasikan dari SNMPTN empat tahun terakhir, yaitu SNMPTN 2009, 2010, 2011 dan 2012. Soal-soal berikut disusun berdasarkan ruang lingkup mata pelajaran Kimia SMA, dan juga disertakan tabel perbandingan distribusi soal dan topik materi Kimia yang keluar dalam SNMPTN empat tahun terakhir. Dari tabel tersebut diharapkan bisa ditarik kesimpulan bagaimana prediksi soal SBMPTN yang akan keluar pada SBMPTN 2013 nanti. No Ruang Lingkup Struktur Atom Sistem Periodik Unsur Ikatan Kimia Asam Basa Bronsted-Lowry Ph Asam Basa Titrasi Asam Basa Larutan Penyangga Hidrolisis Garam Tetapan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) Reaksi Redoks Sel Volta Sel Elektrolisis Hukum Dasar Kimia (Hukum Proust) Persamaan Reaksi dan Konsep Mol Hitungan Kimia Sifat Koligatif Koloid Kimia Unsur Tata Nama Senyawa Karbon dan Isomer Reaksi-reaksi Senyawa Karbon Identifikasi Senyawa Karbon Benzena dan Turunannya Termokimia Laju Reaksi Kesetimbangan Kimia JUMLAH SOAL SNMPTN 2009 SNMPTN 2010 SNMPTN 2011 SNMPTN 2012 SBMPTN 2013 Bimbel SBMPTN 2013 Kimia IPA by Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) Halaman 1 1. Struktur Atom 1. (SNMPTN 2010) Konfigurasi ion besi (III), 26 Fe3+ , mempunyai elektron tidak berpasangan sebanyak .... A. Dua B. Tiga C. Empat D. Lima E. Enam

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN GEOGRAFI KELAS XII ...

PEMBAHASAN DAN KUNCI JAWABAN GEOGRAFI KELAS XII PAKET B 1. Berdasarkan soal nomor 1 a. Konsep aglomerasi adalah merupakan gabungan, kumpulan, 2 atau lebih pusat kegiatan dalam 1 lokasi/kawasan terterntu seperti kawasan industri, pemukiman, perdagangan, dsb. b. Konsep morfologi menjelaskan kenampakan bentuk-bentuk muka bumi, seperti dataran rendah, lereng, bukit/dataran tinggi. c. Konsep pola menitik beratkan pada pola keruangan baik fisik maupun sosialnya seperti pola permukiman penduduk, pola aliran sungai, dsb. d. Konsep lokasi mengkaji letak suatu objek dipermukaan bumi. Pada konsep ini utamanya dalam menjawab pertanyaan dimana (where). e. Konsep ketergantungan adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan keruangan antar wilayah akibat adanya perbedaan potensi antar wilayah. Seperti keterkaitan antara desa dengan kota. Kunci jawaban D 2. Prinsip-prinsip geografi ada 4 a. Prinsip deskripsi, merupakan penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki/dipelajari. Deskripsi disajikan dalam bentuk tulisan, diagram tabel/gambar/peta. b. Prinsip korologi, merupakan gejala, fakta/masalah geografi disuatu tempat yang ditinjau dari sebaran, interelasi, interaksi, dan integrasinya dalam ruang. c. Prinsip persebaran, merupakan suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata dipermukaan bumi. d. Prinsip interelasi, merupakan suatu hubungan yang saling terkait dalam ruang antara gejala yang 1 dengan gejala lain. e. Prinsip distribusi, merupakan suatu gejala dan fakta yang tidak merata dipermukaan bumi.

KUNCI JAWABAN TUKPD DKI TAHAP 2 MATA PELAJARAN : IPA ...

KUNCI JAWABAN TUKPD DKI TAHAP 2 MATA PELAJARAN : IPA TAHUN PELAJARAN : 2012-2013 Pilihlah jawaban yang benar! 1. Dua orang atlet mulai berlari dengan waktu bersamaan, dan saat mencapai garis finish dicatat dengan hasil seperti gambar. Selisih waktu antara Atlet 1 dengan Atlet 2 adalah .... A. 45s B. 28s C. 17s D. 11s Pembahasan : Waktu tempuh Atlet 1 adalah 17sekon dan Atlet 2 adalah 28sekon. Selisih waktu kedua Atlet = 28s – 22s = 6s Kunci : # (Anulir) 2. 4. 5. Pembahasan : 3. Termometer dinding yang menggunakan skala suhu Celsius menunjukkan suhu ruang kelas 300C. Suhu ruang tersebut sama dengan .... A. 560F B. 540F C. 620F D. 860F Pembahasan: Persamaan antara skala Celsius ke skala Fahrenheit adalah : 9 9 t oC  t  32 o F  30  32 5 5  54  32  86o F Kunci : D Grafik berikut melukiskan pemanasan 3kg air. Jika kalor jenis air 4200J/kg0C, kalor yang diperlukan pada proses R ke S adalah .... A. 12600J B. 126000J C. 252000J D. 378000J Pembahasan: Massa (m) = 3kg, C= 4200J/kg0C dan perubahan suhu (t) = 30 – 10 = 20oC Kalor yang diperlukan : Q = m.C. t = 3kg . 4200J/kg0C . 20oC Q = 126000J Kunci : C

Buku TIK SMA Kelas X Semester 1 PDF - Index of

© Diterbitkan pertama kali oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Buku ini dilisensikan sebagai buku terbuka (Open Publication License). Siapapun dapat menggunakan, mempelajari, dan memperbanyak atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam berbagai bentuk tanpa harus meminta izin kepada penerbit dan penyusunnya. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Penulis: Julianto Arief Setiadi Editor: Eko Sujatmiko Tata letak dan sampul: Antonius Fran Setiawan Cetakan I. Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2008 186 hlm., 21 x 29,7 cm ISBN 979-630-062-4. Cetakan Pertama, Oktober 2008 Hak Cipta dan Merek Dagang Seluruh hak cipta dan merek dagang yang digunakan dalam buku ini merupakan hak cipta atau milik dari pemegang hak cipta atau merek dagang masing-masing pihak. Hak cipta penulisan ada pada penulis, hak cipta tata letak ada pada penata letak, hak distribusi ada pada Ristek, Diknas, dan Depkominfo. Linux adalah merek dagang Linus Torvalds. Peringatan dan Pernyataan Segala daya upaya telah dikerahkan agar buku ini dapat selengkap dan seakurat mungkin, walau begitu tidak ada pernyataan apapun mengenai kebenaran maupun kecocokannya. Segala informasi di buku ini disediakan berdasarkan apa adanya. Pengarang dan penerbit dengan segala hormat tidak bertanggung jawab pun tidak memiliki pertanggungjawaban kepada apapun atau siapa pun akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang mungkin timbul yang berasal dari informasi yang dikandung dalam buku ini.

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 20 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

Pengadaan Langsung adalah salah satu mentode dalam memilih ...

Suatu saat teman penulis (sebut saja namanya Ahmad) seorang pejabat pengadaan pada instansi tempat ia bekerja bertanya kepada penulis tentang tata cara yang benar dalam malaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung. Kemudian terjadilah diskusi antara penulis dan Ahmad. Dalam diskusi informal tersebut terungkap bahwa Ahmad telah berkali-kali melakukan pengadaan barang/jasa di instansinya dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ahmad telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan pada instansi tempatnya bekerja. Namun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pejabat pengadaan ia sendiri kadang-kadang masih ragu-ragu terutama dalam menafsirkan dan melaksanakan praturan yang ada. Ia mengetahui bahwa pengadaan langsung adalah cara pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa harus melalui proses lelang, cukup dengan melakukan survey harga di antara paling kurang dua penyedia barang/jasa yang berbeda. Menurut pendapat Ahmad survey harga tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan total penawaran harga dari dua penyedia. Adalah benar bahwa survey tersebut membandingkan harga paling kurang dua...

Manual Prosedure Pengadaan Jasa Konstruksi UB - ULP ...

Tujuan pelaksanaan pengadaan menurut Peraturan Presiden no. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa: a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah c. memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat e. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa f. menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa g. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. B. RUANG LINGKUP • Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, termasuk dari pinjaman/hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah. • Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); jika ada perbedaan dengan cara kesepakatan tentang tata cara pengadaan. ...

54 Tahun 2010 - Dikti
by katrox 0 Comments favorite 8 Viewed Download 0 Times

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG ...

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengka, dan dapat pulah dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurang dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

Zašto takve institucije vladaju svetom. Jer ako je to zato jer je naša priroda takva(pa su one samo odraz,rezultat naše ljudske prirode), onda ih i zaslužujemo

Ili ćeš doneti zakone kojim ćeš smanjiti penzije, subvencije, moraćes da jedeš naš GMO, svakog meseca oću da vidim paradu ponosa na tvojim ulicama, ukinućeš termine suprug(a), mama i tata,te umesto tih termina zakonski ćeš staviti - partner, posebna osoba, roditelj ... jednostavno ovakvim diktatom želimo da vam smanjimo brojno stanje ili koji će te jezik sutra govoriti.

« previous  123456789