SEARCH

Found 142 related files. Current in page 1

dampak bagi kesehatan gas buang

Universal Healthcare Comes to Indonesia, Cover Ups Not an Issue

In Indonesia, the government has presented a new universal healthcare scheme called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). The scheme includes health insurance will be comprehensive to the whole population by 2019. About 35% of Indonesia's 240 million people are categorized as poor and approximately USD 1.6 billion has been allotted to cover premiums for the poor, however an additional 30% of people are covered by certain form of regional or national health programme which automatically enables them to care.

laporan eksekutif menteri kesehatan ri tentang ... - unaids

Pandemi HIV/AIDS yang mengancam penduduk dunia saat ini telah nyata menunjukkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bahkan keamanan negara disamping dampak kesehatan. AIDS ditemukan di Amerika 20 tahun yang lalu (1981) merupakan penyakit yang relatif baru tapi telah menyita perhatian masyarakat global. AIDS adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat menurun atau hilangnya daya tahan tubuh seseorang. Karena itu disebut Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Penyebabnya sejenis virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus yang dapat berada dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan gejala sakit yang berarti, selama bertahun tahun bahkan 10 – 11 tahun. Sulit bagi kita secara kasat mata mengetahui seseorang mengidap virus HIV atau tidak. Saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan dan vaksin yang dapat mencegah/menangkalnya. Epidemi HIV/AIDS di Indonesia telah bergerak dari suatu tingkat epidemi yang rendah yaitu prevalensi < 1 % ke arah tingkat epidemi terkonsentrasi dimana pada kelompok risiko tinggi tertentu telah melebihi angka 5% seperti di Sorong, Merauke, Riau untuk kelompok Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Jakarta, Jabar, Bali untuk kelompok Injecting Drug User (IDU). Laporan HIV/AIDS di Indonesia secara Kumulatif tahun 2001 tercatat AIDS 671, HIV 1904 namun berdasarkan perkiraan para ahli saat ini kemungkinan di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000 Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS (ODHA) artinya bahwa dalam 10 tahun mendatang kemungkinan akan ditemukan 100.000 orang yang sakit dan meninggal karena AIDS. Sidang kabinet khusus HIV/ AIDS ini memberi peluang terwujudnya komitmen politik yang tinggi dan berbagai kebijakan, strategi baru.

2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction ...

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru Pembangunan Rangkuman dan Temuan-Temuan Utama United Nations UNISDR berterima kasih kepada organisasi-organisasi yang logonya tercantum di bawah ini atas sumbangan finansial dan berarti mereka ntuk penyusunan Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 ini. Selain itu, sumber daya finansial juga telah secara berlimpah disumbangkan oleh, antara lain, Komisi Eropa, dan Pemerintah Jepang, Norwegia, dan Amerika Serikat. Daftar ucapan terima kasih yang lengkap ada di laporan utama. Judul asli: 2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction Revealing Risk, Redefining Development © United Nations 2011. Hak cipta dilindungi. Disclaimer: Pandangan-pandangan yang diungkapkan di dalam publikasi ini tidak dengan sendirinya mencerminkan pandangan-pandangan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penggunaan penyebutan dan penyajian bahan tidak menunjukkan ungkapan pendapat apapun dari Sekretariat PBB tentang status hukum satu negara, teritori, kota atau wilayah, atau pihak-pihak berwenangnya, atau tentang delinenasi garis depan atau perbatasan. Gambar sampul depan: iStockphoto®, © arindambanerjee Penyuntingan, desain, tata letak, dan produksi: Green Ink, Devon, UK Konsep desain: Parsons New School for Design, New York, USA Dicetak oleh: Information Press, Oxford, UK Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru Pembangunan Rangkuman dan Temuan-Temuan Utama United Nations Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 (2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) disusun ketika bencana-bencana terus menyapu bersih hidup dan penghidupan jutaan penduduk di dunia. Dampak gempa bumi yang dahsyat di Haiti pada Januari 2010 dan banjir di Pakistan pada Juli 2010 menunjukkan betapa risiko bencana dan kemiskinan saling berkaitan erat. Sementara itu, pada 2011, banjir di Australia, gempa bumi di Christchurch, Selandia Baru, dan bencana gempa bumi, tsunami dan nuklir di Jepang timur laut yang meluluhlantakkan yang terjadi ketika laporan ini dikirim ke percetakan merupakan pengingat yang sangat tidak menggembirakan betapa negara-negara maju juga sangat terpapar.

prosedur tetap tim reaksi cepat badan nasional ... - GITEWS

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Reaksi Cepat BNPB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana. Pasal 3 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA ttd DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si -1LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR : 9 TAHUN 2008 TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

Tatacara_Menyusun_DLA
by Hermawan 0 Comments favorite 23 Viewed Download 0 Times

Kejadian bencana di Indonesia menjadi bagian yang tak terelakkan dampaknya di lndonesia, dan baru disadari semenjak terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami yang dahsyat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, gempa bumi di wilayah Provinsi Dl Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2006, serta beberapa kejadian bencana lainnya pada tahun 2007. Sebagai negara kepulauan, hampir seluruh daerah pesisir lndonesia rawan bahaya geologi terrnasuk tsunami. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan hampir seluruh wilayah Indonesia rawan bencana banjir, longsor, kekeringan. Miskinnya pemahaman terhadap sanitasi lingkungan juga mudah memicu terjadinya wabah penyakit Kejadian bencana tersebut menuntut upaya tanggap darurat secara cepat dan menyeluruh bagi korban dan wilayah yang terkena dampak bencana, serta upaya tindak lanjut berikutnya dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan daerah pasca bencana. Dalam rangka melanjutkan tugas Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana semenjak tahun 2007 melalui Surat Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No. Kep. OllA/M.PPN/01/2008, telah dibentuk Sekretariat Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B) dengan tugas-tugas mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana termasuk menyusun laporan pelaksanaan kepada Tim Pengarah, mendukung dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga donor. Salah satu tugas pengolahan data dan informasi adalah yang telah dilaksanakan adalah penilaian kerusakan dan kerugian (Damages and Losses Assessment) sebagai rujukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di berbagai lokasi pasca bencana di Indonesia Dalam melakukan penilaian kerusakan dan kerugian, Sekretariat P3B menggunakan metode ECLAC (Economic Commissionfor Latin America and the Caribbean)yang sudah banyak diaplikasikan untuk penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana di berbagai negara.

16. ipa kls 8 kunci jawaban evaluasi

Kunci Jawaban Terpilih Evaluasi Bab 1. Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Pengecekan konsep 1. B 3. A 5. B 7. C 9. A Pemahaman konsep 11. Perubahan bentuk secara drastis dalam satu siklus hidup 13. Metamorfosis lengkap: kupu-kupu, nyamuk. Metamorfosis tak lengkap: belalang, kecoak. Bab 2. Sistem Gerak pada Manusia Pengecekan konsep 1. B 3. C 5. A 7. A 9. C Bab 3. Sistem Pencernaan Manusia Pengecekan konsep 1. D 3. B 5. A 7. C 9. C Pemahaman konsep 11.Karbohidrat, protein, lemak: sebagai sumber energi. Vitamin, mineral: sebagai koenzim reaksi kimia tubuh. 13. Mencerna secara kimia 15. Pencernaan mekanik: memotong secara fisik. Pencernaan kimiawi: memotong dengan reaksi kimia dengan bantuan enzim. 419 Jawaban Soal Terpilih 419 Bepikir Kritis 17. Logam tidak tercerna, sehingga dikeluarkan kembali bersama fases. Bab 4. Sistem Pernapasan dan Peredaran Darah Pengecekan Konsep 1. D 3. C 5. B 7. C 9. A 11. A Pemahaman Konsep 13.Sekali mencoba akan ketagiahan, rokok penuh dengan zat-zat yang merugikan kesehatan. Berpikir Kritis 15.Lemak dapat mengendap di dalam pembuluhdarah, mengurangi elastisitas pembuluh, akhirnya menaikkan tekanan darah. Bab 5. Sistem Kehidupan Tumbuhan Pemahaman Konsep 1. Antara lain: C, H, O, N, S, P, K. 3. Kemonasti, tigmonasti, seismonasti 5. Pada herba, antara xilem dan floem memiliki kambium yang terbatas. 7. Energi, Karbondioksida, dan air. 9. Air diperlukan untuk fotosintesis Berpikir Kritis 1. Tumbuhan gurun mampu menyimpan air, sedikit mengalami penguapan, dan mengambil karbondioksida di waktu malam 420 IPA SMP Kelas VIII Bab 7. Bahan Kimia Dalam Keseharian Pengecekan konsep 1. c 3. c 5. a 7. c 9. b 11. d Pemahaman konsep 5. Opium, penenang, perangsang, kanabis dan halusinogen, dan tembakau. 7. a. Morfin, terutama digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat yang tidak dapat diobati dengan analgetik non narkotik b. Heroin, merupakan turunan morfin yang berfungsi sebagai depresant, misalnya meredakan batuk.

Prinsip Dasar Pengadaan Barang-Jasa [Compatibility Mode]

TATA CARA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA ASPEK HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Oleh : Karmilasari Tujuan Pengadaan Barang/Jasa — Memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jumlah dan mutu yang sesuai, serta selesai tepat waktu. 2 Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Efisien 2. Efektif 3. Terbuka dan Bersaing 4. Transparan 5. Adil/tidak diskriminatif 6. Akuntabel 3 Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Efisien: berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Efektif: berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3. Terbuka dan bersaing: berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 4...

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tingkat ... - Ampl

Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kualitas, kuantitas, terjangkau, dan kontinu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air bersih yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sejak 2008 program Pamsimas dilaksanakan, dampaknya positif bagi masyarakat desa yang tersebar disekitar 6800 desa/kelurahan. Sebagai program stimulan dengan pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Untuk membantu penyelenggaraan program agar dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pedoman dan petunjuk teknis. Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat edisi 2013 ini telah disempurnakan sesuai dengan konsep dan pendekatan pelaksanaan Program Pamsimas II, dan...

Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

« previous  123456789