SEARCH

Found 246 related files. Current in page 3

contoh surat tolak tawaran kerja

1967 kb/s - Contoh Surat Tolak Tawaran Kerja Full Download


2157 kb/s - [Verified] Contoh Surat Tolak Tawaran Kerja


2864 kb/s - Contoh Surat Tolak Tawaran Kerja Direct Download

Laporan lengkap
by Hermawan 0 Comments favorite 74 Viewed Download 0 Times

Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan Negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu: lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan cukup bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah dan tsunaminya (Sadisun, 2005-2006). Berbagai potensi bencana alam yang mungkin timbul sudah sebaiknya harus kita kenal agar karakter bahaya alam tersebut dapat kita minimalkan dampaknya. Selain itu, potensi bencana alam ini telah diperparah oleh beberapa permasalahan lain yang muncul di tanah air kita yang memicu peningkatan kerentanannya. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi merupakan salah satu contoh nyata, sehingga akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah-wilayah marginal yang tidak selayaknya dihuni. Tidak tertib dan tepatnya perencanaan tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila masyarakat sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya. Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengurangi resiko bencana alam, antara lain yaitu dengan melakukan kegiatan migitasi. Bencana (disaster) merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen bahaya (hazard) yang berupa fenomena alam/buatan di satu pihak, dengan kerentanan (vulnerability) komunitas di pihak lain. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kapasitas/kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi padanya. Misalnya, letusan G. Merapi dan bahaya lainnya gempa bumi, banjir, gerakan tanah, dan lainnya tidak akan sertamerta menjadi bencana apabila komunitas memiliki kapasitas mengelola bahaya. Bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas semakin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak aman (unsave conditions) yang melekat padanya. Kondisi tidak aman tersebut terjadi oleh tekanan dinamis internal maupun eksternal (dynamic pressures), misalnya di komunitas institusi lokal tidak berkembang dan ketrampilan tepat guna tidak dimiliki. Tekanan dinamis terjadi karena terdapat akar permasalahan (root causes) yang menyertainya. Akar permasalahan internal umumnya karena komunitas tidak mempunyai akses sumberdaya, struktur dan kekuasaan, sedang secara eksternal karena sistem politik dan ekonomi yang tidak tepat. Oleh karenanya penanganan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan kapasitas dan menangani akar permasalahan untuk mereduksi resiko secara total. Siklus penanggulangan bencana yang perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan (prevention) terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Tsunami tidak dapat dicegah. Pencegahan dapat dilakukan pada bahaya yang manusia terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada tsunami misalnya. Pencegahan dapat dilakukan rakyat dengan membuat bendung penahan ombak, bangunan panggung tahan ombak, penataan ruang dan sebagainya. Agar tidak terjadi jebolnya tanggul, maka perlu disusun save procedure dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Walaupun pencegahan sudah dilakukan, sementara peluang adanya kejadian masih ada, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi...

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA - WordPress.com

TELAH DIUJICOBAKAN DALAM GLADI LAPANG CALON ANGGOTA KS R PMI KOTA YOGYAKA RTA 2005 2. Deskripsi Tugas a. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana 1) Umum Membantu PMI Cabang Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana; 2) Khusus a) Merencanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana; b) Menyiapkan Poskodal di PMI Cabang Kota Yogyakarta, di lokasi bencana, dan di tempat lain yang di anggap perlu; c) Memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban; d) Membuat dokumentasi Penanggulangan Bencana; e) Membuat laporan harian kepada PMI Kota Yogyakarta; f) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain yang terkait (Satlak Penanggulangan Bencana). b. Komandan Satuan Tugas 1) Memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan PB; 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan memberikan penugasan kepada Base Camp Officer, On Field Officer, Triage Officer, dan Regu; 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh komponen Satuan Tugas; 4) Melakukan koordinasi dengan Satlak PB dan instansi lain yang terkait; 5) Membuat laporan kepada PC PMI Kota Yogyakarta. c. Base Camp Officer Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas 1) Merencanakan dan melakukan setting Base Camp secara menyeluruh termasuk sanitasi, penerangan/ sumber listrik, saluran air bersih,dan keamanan/ketertiban base camp, dengan dibantu oleh reguregu yang menjadi wewenangnya; 2) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu : Base Camp, Komunikasi, Hubungan Masyarakat, TMS, Rumah Sakit Lapangan, Dapur Umum, Ambulans; 4) Menunjuk Koordinator Regu; 5) Membuat laporan. d. On Field Officer 1) Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas; 3) Merencanakan, melakukan pencarian dan penyelamatan korban di Crash Area dan Collecting Area, dengan dibantu oleh regu-regu yang menjadi wewenangnya; 4) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu Pertolongan Pertama dan Regu Pencari; 5) Menunjuk Koordinator Regu; 6) Membuat laporan.

LAPORAN TAHUNAN 2012.pdf - data online skpd pemerintah ...

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Jayapura yang berkewajiban menyusun Laporan Tahunan 2012 untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Kegiatan yang telah dicapai dan sebagai bahan informasi bagi pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, maka diharapkan bisa menjadi acuan untuk Pembangunan Kota Jayapura. Demikian Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibuat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Urusan Penanggulangan Bencana merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai badan baru dilingkungan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Jayapura, Badan Kota Jayapura akan terus melakukan pembenahan-pembenahan kedalam agar dapat melaksakan tugas-tugasnya dengan baik. Keadaan Alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya mengisyaratkan kepada pemerintah untuk bersikap tanggap dan antipatif dalam menyingkapi berbagai kemungkinan buruk apabila fenomena alam tersebut terjadi di Kota Jayapura . Langka selanjutnya kedepan Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tindak lanjut dari adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) ini dapat efektif. Adapun tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan per UndangUndangan serta menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana alam dan lain-lain sebagainya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara luas, nyata dan bertanggungjawab maupun pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya secara kontinyu dan terus menerus dalam usaha Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura

62 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A ... - Digilib UNIMED

Pengurus Partai Demokrat sudah berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik dan sosialisasi politik. Peran pengurus Partai Demokrat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ialah sebagai partai yang nasionalis-religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan memperhatikan aspek humanisme, nasionalisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan setelah memperoleh data berdasarkan jawaban responden, bahwa ternyata memang pendidikan politik, sosialisasi politik dan aksi paling menyentuh hati masyarakat itu harus dilakukan seperti kepedulian partai untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dilakukan pada saat kegiatan partai seperti penyuluhan, seminar, dialog dan lain-lain agar rakyat mengerti tentang keadaan berpolitik pada saat sekarang ini dan ikut berpartisipasi. Adapun keterlibatan masyarakat dalam kaderisasi adalah Partai Demokrat membuka dan memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat agar bersedia mencalonkan tokoh-tokoh untuk masuk dalam salah satu gabungan kandidat peserta pemilihan umum. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa mereka pernah melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat walaupun melalui perlombaan Koor Gerejawi bagi umat Kristen, lomba baca al-quran dan sejenisnya bagi umat muslim, mengadakan pasar murah, kampanye, dan membantu masyarakat dalam pengurusan KTP dan lain-lain. Hal ini terlihat dari jawaban-jawaban responden yang menyatakan bahwa melalui pendidikan politik, sosialisasi politik itu perlu ditingkatkan agar rakyat tidak terjadi pembodohan politik serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Untuk itu pengurus harus selalu mengadakan pendidikan politik, sosialisasi politik dan peduli akan keadaan masyarakat, maka melalui peran partai tersebut masyarakat akan menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu dan menumbuhkan rasa percaya diri atau mendewasakan perpolitikan di seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi politik, diskusi, seminar, media massa, maupun secara langsung dilapangan oleh Partai Demokrat. ...

menggunakan buku pelajaran dengan efektif.pdf - Staff UNY

Buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang memberikan andil cukup besar dalam upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran (B.P. Sitepu, 2005: 114). Kebutuhan akan buku pelajaran semakin terasa ketika jumlah dan mutu guru yang tersedia belum memadai. Di tempat-tempat tertentu, masih banyak guru yang mengandalkan buku pelajaran sebagai satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran. Guru mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan mengacu sepenuhnya pada isi buku pelajaran. Siswa juga menggunakan buku pelajaran di sekolah dan di rumah sebagai sumber belajar utama. Kebijakan tiap sekolah dalam memberikan buku pelajaran secara gratis untuk setiap siswa didasarkan pada prinsip perlakuan yang sama dan kesetaraan kesempatan. Karena alasan inilah, buku pelajaran secara luas digunakan dan bisa dipastikan akan terus digunakan sampai tahun-tahun mendatang. Hal ini terlihat dari keberterimaan yang relatif luas terhadap buku pelajaran sebagai sumber belajar yang berharga, khususnya bagi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mulai belajar bagaimana menggunakan buku-buku ini dengan efektif. Tulisan ini mencoba menawarkan cara menggunakan buku pelajaran IPS dengan efektif kepada para guru di sekolah dasar sehingga sedapat mungkin mampu memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kompleksitas Materi dalam Buku Pelajaran IPS Buku pelajaran IPS SD merupakan buku pegangan guru dalam menyajikan materi kurikulum. Apabila dicermati, meskipun penulisan buku tersebut sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembacanya, masih ada saja permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan membaca yang dihadapi siswa. Hal ini bisa terjadi karena buku-buku ini dirancang untuk menangani konten substantif. Artinya, istilah dan konsep yang berkaitan dengan subjek harus digunakan ketika menjelaskan ide-ide yang disajikan. Sebagai contoh, dalam buku dituliskan  ...

KAJIAN TEORI - Deskripsi Teoretik Buku Pelajaran

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang berupa tulisan yang dituangkan ke dalam kertas atau buku dapat digolongkan ke media pembelajaran berupa media cetak. Dalam salah satu hierarki media yang paling kompleks yaitu menurut Gagne (dalam Arief Sadiman, 2011: 23), Gagne mennggolongkan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, memberi kondisi eksternal, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alihilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan balik. Dari beberapa fungsi tersebut, Media cetak memiliki keterbatasan pada aspek stimulus dan alih kemampuan. Sedangkan pada fungsi pengarah perhatian/kegiatan, contoh kemampuan terbatas yang diharapkan, isyarat eksternal, tuntutan cara berpikir penilaian hasil dan umpan balik sudah terdapat didalamnya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses mentransfer ilmu maupun nilai agar peserta didik bertambah nilai dirinya. Menurut Arief Sadiman (2011: 11-12), proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Dalam hal ini saluran media merupakan media pembelajaran. Menurut Umar Suwito (dalam Suharsimi Arikunto, 1987: 15) media pembelajaran adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran. Sedangkan pengretian lebih luasnya, media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versibilatas, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (3) penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, dan (4) dengan sifat yang unik pada setiap anaka ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri (Arief Sadiman, 2011: 17). Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Menurut Leshin, Pollock & Reigulth (dalam Azhar Arsyad, 2011: 36) mengklasifikasikan media menjadi 5 macam, yaitu: 1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, field-trip, kegiatan kelompok), 2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (worksheet), alat kerja bantu, lembar lepas), 3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar transparansi, slide), 4. Media berbasis audio visual (video, film, ...

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA ... - LPSE LIPI

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENT ANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFT AR HIT AM. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah dan Pengertian Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Hitam ada/ah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanks; oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya. 2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Kementerian/Lembaga/Satuan Ke~a untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dar; perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya, yang selanjutnya disebut KlLlD/I adalah instansilinstitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Kepala Daerah adalah Gubemur, Bupati, atau Walikota. 5. Lembaga Lain adalah mitra pemerintah atau lembaga pemberi pinjaman dan hibah luar negeri. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/LID/I atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/DII yang bersifat permanen, dapat berdiri sendin atau melekat pada unit yang sudah ada. 10. Pejabat Pengadaan adaJah personil yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 11 12. Penerbit Jaminan adalah Bank Umum, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Penjaminan yang mengeluarkan jaminan untuk diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKlULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dipersyaratkan ...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA ...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 001/RUP‐PBJ/REG.I/XII‐2013 Tanggal : 04 Desember 2013 Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Jl. Magelang Km. 7,5 Sleman, Yogyakarta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, seperti tersebut di bawah ini : SATUAN KERJA NAMA 1 017241 Kantor Regional I BKN 2 017241 Kantor Regional I BKN 3 017241 Kantor Regional I BKN 4 017241 Kantor Regional I BKN 5 017241 Kantor Regional I BKN 6 017241 Kantor Regional I BKN 7 017241 Kantor Regional I BKN 8 017241 Kantor Regional I BKN 9 017241 Kantor Regional I BKN 10 017241 Kantor Regional I BKN 11 017241 Kantor Regional I BKN KODE PROGRAM/ NAMA PAKET KEGIATAN/ PENGADAAN OUTPUT/ AKUN 4 PERKIRAAN BIAYA (Rp.) KEGIATAN 5 JENIS JENIS PENG‐ BELANJA ADAAN 6 7 01.3636.004. Belanja Jasa Pengadaan Paket Team 521219 Pengembangan Building SDM 01.3636.008. Belanja Jasa Pengadaan Jasa Layanan SMS 522191 Layanan SMS Belanja Barang Jasa 01.3636.008. Belanja Bahan Pencetakan Buletin 521211 Cetakan Kepegawaian Belanja Barang Bahan 01.3636.008. Belanja Paket 524114 Meeting Pengadaan Paket Meeting Fullday Belanja Barang Barang 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja Barang 521119 Operasional Lainnya 01.3636.994. Belanja 521111 Keperluan Perkantoran 01.3636.994. Belanja Jasa Pengendalian 522191 Hama 01.3636.994. Belanja Biaya 523111 Pemeliharaan Gedung & 02.3638.996. Belanja Modal 532111 Peralatan dan Mesin Pengadaan Obat‐obatan Poliklinik Belanja Barang Barang Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Barang Pengadaan Pakaian Kerja Satpam Belanja Barang Barang Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan/Satpam Belanja Barang Jasa Pengadaan Jasa Pest Control/Fumigasi/Termite Control Pengadaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan (Cleaning Service) Pengadaan Alat Pengolah Data Belanja Barang Jasa Belanja Barang LELANG / SELEKSI Jasa Belanja Barang PENUNJUKAN PEMBELIAN VOLUME LANGSUNG / SECARA PENGADAAN ELEKTRONIK LANGSUNG 8 9 Jasa 0 110.315.000 Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Apr‐2014 Apr‐2014 Mei‐2014 APBN Jan‐2014 Jan‐2014 Feb‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Feb‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Mar‐2014 Mar‐2014 Mar‐2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang Modal 0 APBN 1 paket Yogyakarta 372.600.000 50.000.000 Jan‐2014 18.477 m2 Yogyakarta 0 0 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 496.800.000 12.640.000 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 0 135.408.000 APBN 1 paket Yogyakarta 0 60.000.000 16 Mar‐2014 6 paket Yogyakarta 0 17.500.000 15 Feb‐2014 2 paket Yogyakarta 0 74.400.000 14 Feb‐2014 1 paket Yogyakarta 0 47.000.000 13 APBN 4 paket Yogyakarta 0 12 AWAL (Tanggal) 1 paket Yogyakarta 100.000.000 11 PELAKSA PEKER 2 paket Yogyakarta 0 10 LOKASI PEKER‐ JAAN PELAKSANAAN SUMBER PEMILIHAN PENYEDIA DANA (APBN/ AWAL SELESAI APBD/ (Tanggal) (Tanggal) PHLN) 0

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa - LKPP

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA A. KETENTUAN UMUM 1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. 2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi dan analisis kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN 1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). 2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah ada/dimiliki/dikuasai, atau kelayakan riwayat barang/jasa kebutuhan yang telah barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. 4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN 1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan; b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hokum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. 4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

S.O.P PENGADAAN BARANG DAN JASA - Unit Layanan Pengadaan

Tujuan Proses Tersusunnya rencana pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan selama periode anggaran kerja dan dapat direalisasikan secara tepat waktu. Indikator Risiko Utama 1. Kebutuhan atas barang / jasa yang bersifat mendesak 2. Penyedia atas barang / jasa yang dibutuhkan jumlahnya sangat terbatas 3. Barang / jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar Risiko: 1. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak disusun secara baik dan tepat waktu 2. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak dapat direalisasikan 3. Rencana pengadaan barang / jasa tidak memperhitungkan kenaikan harga yang signifikan 4. Rencana pengadaan barang / jasa tidak mempertimbangkan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan Pengendalian yang Dibutuhkan: 1. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus didasarkan pada kebutuhan atas barang / jasa dari seluruh unit kerja 2. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus mempertimbangkan waktu proses pengadaan dan pemenuhan atas barang / jasa terkait 3. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus memperhitungkan fluktuasi kenaikan harga dan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan Definisi dan Terminologi: 1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sudah direncanakan, dibutuhkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dengan menggunakan dana perusahaan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan / atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa 3. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN, badan hukum, atau orang perseorangan / subjek hokum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa. 4. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disediakn oleh Pantia Pengadaan atau Unit Kerja yang berwenang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh penyedia barang ...

 123456789