SEARCH

Found 298 related files. Current in page 1

contoh surat permohonan menjadi donatur

Importance of Pre conception Diet for a baby - infertility - fertilization - conception

The Blossom Fertility and IVF Centre aims to reduce the stress and hassle associated with infertility investigations and treatment, by offering a one-stop diagnostic and treatment service for infertile couples. Our expertise in infertility treatment and cutting edge IVF technology has helped majority of our patients to achieve pregnancy. Apart from providing infertility treatments to the patients, we also provide them counselling and nutrionist facility. Nutritionist guides them to control weight, BMI and to eat healthy diet avoiding junk food and other oily stuffs. Patients are advised what healthy food to eat when there is craving for food or when there is false hunger. You can contact the team of Infertiity specialist at Blossom Fertility Clinic ,Test tube baby centre Surat at http://www.blossomivfindia.com to know more in detail about pregnancy,ovulation calculator,surrogacy,ovulation,ivf,ovulation calendar,iui,surrogate mother,surrogate,infertility,fertilization,conception,sperm donation,ivf procedure,in vitro fertilization,iui treatment,surrogacy in india,ivf success rate,iui process,ivf treatment,fertility,artificial insemination,azoospermia,ivf cost,in vitro,sperm donor,getting pregnant,ivf pregnancy,iui procedure,ivf cost in india,male infertility,what is ivf,ivf video,ivf process today.

SBMPTN 2013 Biologi - Bisa Kimia

Doc. Name: SBMPTN2013BIO999 Doc. Version : 2013-10 | 01. Contoh keberadaan satwa pada suatu habitat yang dijaga dengan baik sebagai upaya pelestarian ex situ adalah… (A) Orang utan di hutan Kalimantan. (B) Cendrawasih di hutan Papua. (C) Rusa di Kebun Raya Bogor. (D) Pesut diSungai Mahakam. (E) Anoa di Pulau Sulawesi 02. Komunitas mikroba yang melekat pada suatu substrat/benda sehingga dapat merusak substrat/benda tersebut disebut… (A) Biodegradator. (B) Bioaktivator. (C) Biokatalis. (D) Biodeposit. (E) Biofilm. 03. Bagian sistem pencernaan yang berperan dalam memecah polipeptida menjadi oligopeptida adalah… (A) Duodenum. (B) Usus besar. (C) Lambung. (D) Jejunum. (E) Ileum. 04. Asam absisat melindungi tanaman yang mengalami kekurangan air melalui mekanisme… (A) Peningkatan pembentukan kutikula. (B) Penurunan tekanan turgor sel penjaga. (C) Peningkatan kecepatan pembelahan sel. (D) Penurunan kecepatan pembentangan sel. (E) Penghambatan pemanjangan sel epidermis. halaman 1 05. Pernyataan yang salah mengenai fotofosforilisasi siklik dan non siklik adalah… (A) Pada fotofosforilisasi non siklik sumber elektron yang memasuki Fotosistem II adalah molekul air, pada fotofosforilisasi siklik, sumber dari elektron adalah Fotosistem I. (B) Pada fotofosforilisasi non siklik penerima elktron terakhir adalah NADP, pada fotofosforilisasi siklik, penerima elektron terakhir adalah Fotosistem I. (C) Hasil dari fotofosforilisasi non siklik adalah ATP, NADPH, dan O2, sedangkan hasil dari fotofosforilisasi siklikhanya ATP. (D) Fotofosforilisasi non siklik melibatkan Fotosistem I dan II, fotofosforilisasi siklik hanya melibatkan Fotosistem II. 06. Perhatikan diagram saluran kreb berikut! Tahap dimana berlangsung hidrasi adalah (A) 1 dan 4 (B) 1 dan 5 (C) 2 dan 6 (D) 3 dan 7 (E) 3 dan 8 Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.zenius.net dengan memasukkan kode 3117 ke menu search. Copyright © 2013 Zenius Education SBMPTN 2013 Biologi, Kode Soal doc. name: SBMPTN2013BIO999 halaman 2 doc. version : 2013-10 | 07. Perhatikan gambar tahapan mitosis berikut! 10. Grafik berikut menunjukan kinerja insulin sintetis. Tahap telofase, metaphase, anaphase dan profasen ditunjukan oleh urutan angka…

Prediksi SBMPTN Jalur Soshum - Kisi-kisi Ujian Online

Kelompok Soshum / IPS Prediksi Soal jalur Soshum terdiri dari mata ujian : 1) TPA : dari No. 1 s.d. 15 2) TKD Umum : dari No. 16 s.d. 45 Untuk Persiapan Ujian Tulis 3) TKD Soshum : dari No. 46 s.d. 85 Sbmptn 2014 @ujiantulis.com Oleh Team UjianTulis.com 1 Prediksi Soal Disusun oleh : Team ujiantulis.com Untuk soal nomor 1 sampai dengan 8, pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan-pernyataan yang tersedia pada setiap soal! 1. Semua yang hadir di Gedung A adalah peserta SBMPTN 2014. Sebagian peserta SBMPTN 2014 memilih program IPC. Simpulan yang tepat tentang yang hadir di Gedung A … (A) (B) (C) (D) (E) semuanya peserta SBMPTN 2014 yang memilih bukan program IPC. semua peserta SBMPTN 2014 yang memilih program IPC. semua bukan peserta SBMPTN 2014 yang memilih program IPC. sebagian peserta SBMPTN 2014 yang memilih bukan program IPC. sebagian peserta SBMPTN 2014 yang memilih program IPC, sebagian lagi bukan peserta SBMPTN 2014. 2. Semua peserta SBMPTN menempuh ujian tertulis. Sebagian peserta SBMPTN mengikuti ujian praktik. Simpulan yang tepat adalah ... (A) (B) (C) (D) (E) semua peserta SBMPTN yang menempuh ujian tertulis tidak mengikuti ujian praktik. semua peserta SBMPTN yang mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian tertulis. semua peserta SBMPTN yang tidak mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian tertulis. sebagian peserta SBMPTN yang tidak mengikuti ujian praktik menempuh ujian tertulis sebagian peserta SBMPTN yang mengikuti ujian praktik tidak menempuh ujian tertulis. 3. Semua peserta Sbmptn Saintek mengerjakan Soal TPA. Ananda adalah siswa SMA 8 yang mengikuti ujian TPA. Simpulan yang tepat adalah ... (A) (B) (C) (D) (E) Ananda adalah peserta Sbmptn Jalur Saintek. Ananda bukan peserta Sbmptn Jalur Saintek. Ananda bercita-cita menjadi peserta Sbmptn Jalur Saintek. Mungkin Ananda bukan peserta Sbmptn Jalur Saintek. Tidak mungkin Ananda peserta Sbmptn Jalur Saintek. 4. Semua binatang yang berkaki dua dan dapat terbang digolongkan sebagai binatang X. Gajah digolongkan sebagai binatang X. Simpulan yang tepat tentang gajah adalah ...

SNMPTN 2012 - Siap Belajar
by top markotop 0 Comments favorite 3 Viewed Download 0 Times

Bimbel SBMPTN 2013 Tes Potensi Akademik by Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) Halaman 1 Kumpulan SMART SOLUTION dan TRIK SUPERKILAT Pembahasan Soal SNMPTN 2012 Tes Potensi Akademik Kode Soal 613 Penalaran Deduktif (Penarikan Kesimpulan) By Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) 16. Semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. 18. Semua siswa S-1 berumur di atas 17 tahun. A. B. C. D. E. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia, juga pandai dalam pelajaran matematika. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika, rajin belajar. Semua mahasiswa S-1 memiliki hak pilih. Semua warga negara memiliki hak pilih. Tidak semua siswa S-1 memiliki hak pilih. Tidak ada mahasiswa S-1 yang memiliki hak pilih. Tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih menjadi mahasiswa S-1. Semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. Semua siswa S-1 berumur di atas 17 tahun, jadi semua mahasiswa S-1 memiliki hak pilih. A. Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran kimia, rajin belajar. B. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia, rajin belajar. C. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia, tidak rajin belajar. D. Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran kimia dan matematika, rajin belajar. E. Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran matematika, rajin belajar. Langkah penyelesaian TRIK SUPERKILAT: Pembahasan: Pembahasan:  Siswa yang pandai kimia, juga pandai matematika. Siswa yang pandai matematika, juga rajin belajar. Jadi siswa yang pandai kimia, juga rajin belajar.  Jawaban B salah karena hanya yang sudah di atas 17 tahun yang punya hak pilih. Langkah penyelesaian TRIK SUPERKILAT:  17. Dengan menggunakan pola AAA-1 pada silogisme kategorik tipe 1, jawaban jelas A. (Baca penjelasan lengkap tentang silogisme kategorik disini) Jawaban C, D, E salah, karena jika semua premis adalah proposisi universal, maka kesimpulannya pasti proposisi universal, yang menggunakan kata semua.

SURAT PERNYATAAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM ...

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (eProcurement) di BPJS KETENAGAKERJAAN dan tunduk pada persyaratan‐persyaratan yang berlaku sebagai berikut. 1. Telah melakukan registrasi Penyedia Barang dan Jasa di BPJS KETENAGAKERJAAN secara online; 2. Setuju untuk menegakkan Pakta Integritas Penyedia Barang dan Jasa di BPJS KETENAGAKERJAAN: a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan oknum karyawan BPJS KETENAGAKERJAAN atau sesama Penyedia Barang dan Jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN; b. Sanggup memenuhi segala persyaratan yang tercantum pada dokumen pengadaan dan tunduk pada peraturan‐peraturan di lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN serta peraturan perundang‐undangan yang berlaku; c. Dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS KETENAGAKERJAAN, berjanji akan menyampaikan informasi yang benar dan eProcurement BPJS Ketenagakerjaan Halaman 1 dapat dipertanggung jawabkan serta melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/pengiriman barang; d....

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa

DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 17. Lampiran (3 – 1) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang 18. Lampiran (3 – 2) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 19. Lampiran (3 – 3) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 20. Lampiran (3 – 4) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Lainnya 21. Lampiran (3 – 5) Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Swakelola 22. Lampiran (3 – 6) Contoh Format Naskah Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Swakelola 23. Lampiran (4 – 1) Contoh Format Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan DAFTAR PUSTAKA

Section One - GeNIUS::. | Online Learning of Magelang 1 State JHS

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini.

« previous  123456789