SEARCH

Found 202 related files. Current in page 1

contoh spt masa ppn 1107

The Politicization of Climate Change and Polarization in ... - EPSCoR

Riley E. Dunlap Oklahoma State University We examine political polarization over climate change within the American public by analyzing data from 10 nationally representative Gallup Polls between 2001 and 2010. We find that liberals and Democrats are more likely to report beliefs consistent with the scientific consensus and express personal concern about global warming than are conservatives and Republicans. Further, the effects of educational attainment and self-reported understanding on global warming beliefs and concern are positive for liberals and Democrats, but are weaker or negative for conservatives and Republicans. Last, significant ideological and partisan polarization has occurred on the issue of climate change over the past decade. The Western experience of modernity—especially technological development, economic growth, material prosperity, urbanization, and democracy—has been built upon industrial capitalism, an economic system predicated on the accelerating extraction and consumption of fossil fuels for energy (Clark and York 2005). A major unintended consequence of the use of fossil fuels is anthropogenic global warming or climate change.1 Recognizing and responding to climate change, arguably the most challenging social problem of the modern era (Giddens 2009), thus poses a fundamental critique of continued modernization processes around the world (Antonio 2009). For two decades, European-based reflexive modernization theorists (e.g., Beck, Giddens, and Lash 1994; Mol 1996) have argued that forces of reflexivity, particularly science and environmentalism, compel us to confront threats to societal persistence such as climate change.2 In contrast, stimulated by the United States’s long-term, laggard response to climate change, a growing number of scholars have begun calling attention to forces of “anti-reflexivity” (McCright and Dunlap 2010)—particularly the industrial sector and the conservative movement—that defend the industrial capitalist order from critique by denying the significance of problems such as climate change (also see, e.g., *Direct all correspondence to Aaron M. McCright, Lyman Briggs College, Michigan State University, E-185 Holmes Hall, East Lansing, MI 48825-1107; e-mail: mccright@msu.edu The Sociological Quarterly 52 (2011) 155–194 © 2011 Midwest Sociological Society

SBMPTN 2013 Biologi - Bisa Kimia

Doc. Name: SBMPTN2013BIO999 Doc. Version : 2013-10 | 01. Contoh keberadaan satwa pada suatu habitat yang dijaga dengan baik sebagai upaya pelestarian ex situ adalah… (A) Orang utan di hutan Kalimantan. (B) Cendrawasih di hutan Papua. (C) Rusa di Kebun Raya Bogor. (D) Pesut diSungai Mahakam. (E) Anoa di Pulau Sulawesi 02. Komunitas mikroba yang melekat pada suatu substrat/benda sehingga dapat merusak substrat/benda tersebut disebut… (A) Biodegradator. (B) Bioaktivator. (C) Biokatalis. (D) Biodeposit. (E) Biofilm. 03. Bagian sistem pencernaan yang berperan dalam memecah polipeptida menjadi oligopeptida adalah… (A) Duodenum. (B) Usus besar. (C) Lambung. (D) Jejunum. (E) Ileum. 04. Asam absisat melindungi tanaman yang mengalami kekurangan air melalui mekanisme… (A) Peningkatan pembentukan kutikula. (B) Penurunan tekanan turgor sel penjaga. (C) Peningkatan kecepatan pembelahan sel. (D) Penurunan kecepatan pembentangan sel. (E) Penghambatan pemanjangan sel epidermis. halaman 1 05. Pernyataan yang salah mengenai fotofosforilisasi siklik dan non siklik adalah… (A) Pada fotofosforilisasi non siklik sumber elektron yang memasuki Fotosistem II adalah molekul air, pada fotofosforilisasi siklik, sumber dari elektron adalah Fotosistem I. (B) Pada fotofosforilisasi non siklik penerima elktron terakhir adalah NADP, pada fotofosforilisasi siklik, penerima elektron terakhir adalah Fotosistem I. (C) Hasil dari fotofosforilisasi non siklik adalah ATP, NADPH, dan O2, sedangkan hasil dari fotofosforilisasi siklikhanya ATP. (D) Fotofosforilisasi non siklik melibatkan Fotosistem I dan II, fotofosforilisasi siklik hanya melibatkan Fotosistem II. 06. Perhatikan diagram saluran kreb berikut! Tahap dimana berlangsung hidrasi adalah (A) 1 dan 4 (B) 1 dan 5 (C) 2 dan 6 (D) 3 dan 7 (E) 3 dan 8 Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.zenius.net dengan memasukkan kode 3117 ke menu search. Copyright © 2013 Zenius Education SBMPTN 2013 Biologi, Kode Soal doc. name: SBMPTN2013BIO999 halaman 2 doc. version : 2013-10 | 07. Perhatikan gambar tahapan mitosis berikut! 10. Grafik berikut menunjukan kinerja insulin sintetis. Tahap telofase, metaphase, anaphase dan profasen ditunjukan oleh urutan angka…

LAPORAN PENELITIAN Pola Kecenderungan Penempatan Kunci ...

Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah soal-soal ujian matakuliahmatakuliah pada program studi Statistika Terapan dan Matematika FMIPA yang mempunyai tipe D - melengkapi berganda. Dugaan semula bahwa ada kecenderungan penulis soal meletakkan kunci jawaban soal di tengah-tcngah (menurut Dorothy C. Adkins), setelah melalui penelitian ini kecenderungan tersebut ternyata bahxva penulis lebih tertarik menempatkan kunci jawaban pada option 1, 2 dan 3 benar atau kunci jawaban D. Soal tes/ujian sebagai salah satu alat pengukuran pendidikan disusun untuk tujuan mengukur sampai seberapa jauh kedua fungsi pendidikan terscbut berhasil dicapai. Bcntuk soal ujian yang dipakai oleh Universitas Terbuka pada umumnya pilihan berganda, hanya sebagian saja dalam bentuk essay (uraian). Dalam hal ini FMIPA Universitas Terbuka sampai dengan masa ujian 90.1 telah mengembangkan sebanyak 61 matakuliah, sebagian besar soal ujian dalam bentuk pilihan berganda kecuali 12 matakuliah yang bentuk soal ujiannya adalah essay (uraian). Universitas Terbuka, dalam penyelenggaraan ujiannya, mcnctapkan 5 (lima) macarn tipe soal ujian yaitu:...

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa

DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 17. Lampiran (3 – 1) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang 18. Lampiran (3 – 2) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 19. Lampiran (3 – 3) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 20. Lampiran (3 – 4) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Lainnya 21. Lampiran (3 – 5) Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Swakelola 22. Lampiran (3 – 6) Contoh Format Naskah Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Swakelola 23. Lampiran (4 – 1) Contoh Format Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan DAFTAR PUSTAKA

MINAT MEMBACA BUKU PELAJARAN BAHASA INDONESIA ...

Halima Tusadiah; 107013000234 “Minat Membaca Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII MTs. Islamiyah Ciputat”. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Islamiyah Ciputat pada bulan Juli 2011, yang bertujuan untuk meningkatkan minat membaca siswa terhadap buku pelajaran Bahasa Indonesia. Secara umum minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif terhadap aspek-aspek lingkungan minat membaca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak kecil sebab minat membaca tidak akan terbentuk dengan sendirinya, tetapi sangat dipengaruhi oleh stimulus yang diperoleh dari lingkungan tempatnya berinteraksi. Keluarga merupakan lingkungan paling awal dan dominan dalam menanamkan, menumbuhkan dan membina minat membaca. Orang tua perlu menanamkan kesadaran akan pentingnya membaca dalam kehidupan manusia untuk itu orang tua dapat menjadikan dirinya teladan bagi anaknya hal ini agar ada keterkaitan antara penanaman membaca untuk menatap masa depan yang lebih baik. Pelajaran yang diterapkan adalah pelajaran Bahasa Indonesia dengan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang terdiri dari 36 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan berupa angket, yang kemudian diberikan kepada objek penelitian, yaitu siswa-siswi yang peneliti pilih dan menjadi sampel dalam penelitian.

BAB II PROFIL DEWAN PIMPINAN CABANG ( DPC ) PARTAI ...

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY) pada pemilihan calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan calon wakil Presiden (cawapres) dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri SBY, beberapa orang terpanggil untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawamenjadi Pemimpin bangasa dan bukan direncanakan menjadi wakil Presiden RI, tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya, seperti Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut dapat terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

LAPORAN PROYEK AKHIR - Digilib ITS
by Hermawan 0 Comments favorite 54 Viewed Download 0 Times

Berbagai macam bencana yang telah terjadi di negeri ini selalu menyisakan duka bagi rakyat. Meski banyak retorika dibangun untuk mengatasi hal ini, baik pada masa Orde Baru maupun pada masa Orde Reformasi. Namun, seringkali tidak dibarengi dengan tindakan dan kebijakan nyata. Peningkatan bencana terus terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan, sejak tahun 1988 sampai pertengahan 2003 jumlah bencana di Indonesia mencapai 647 bencana alam meliputi banjir, longsor, gempa bumi, dan angin topan, dengan jumlah korban jiwa sebanyak 2022 dan jumlah kerugian mencapai ratusan milyar. Jumlah tersebut belum termasuk bencana yang terjadi pertengahan tahun 2003 sampai pertengahan 2004 yang mencapai ratusan bencana dan mengakibatkan hampir 1000 korban jiwa. Dalam Environmental Outlook WALHI 2003 diungkapkan bahwa kita bangsa Indonesia tidak bisa lagi bangga dengan julukan Jamrud Khatulistiwa, karena pada kenyataannya, negeri kita adalah negeri sejuta bencana.

Sistem Aplikasi Laporan Bencana
by Hermawan 0 Comments favorite 37 Viewed Download 0 Times

1. Klik pada Login Staff 2. Masukkan ID dan kata Laluan 3. Jika Berjaya, Klik pada button OK 4. Klik pada Button Laporan Bencana 5. Klik Pada Sistem Aplikasi di sebelah kiri 6. Klik Pada Laporan Bencana di sebelah kiri 7. Klik Laporan Bencana di sebelah kanan 8. Isikan maklumat utama seperti dibawah. 9. Klik OK 10. Isikan tarikh kejadian dan masa berlaku bencana. Untuk pengisian lokasi berlakunya bencana, Koordinat GPS diperlukan, klik butang RUJUK. 11. Paparan berikut akan dipaparkan, Klik pada Icon dan heret ke lokasi kejadian, contohnya di Pulau Pinang. 12. Setelah anda mengenalpasti lokasi koordinat bencana, Tekan butang Salin. ** TIPS : Klik Zoom ataupun pilih imej Satellite untuk paparan yang lebih jelas. 13. Jika ada laluan alternatif, tekan butang RUJUK.

SMART SOLUTION Tes Potensi Akademik SBMPTN 2013

Rangkuman Materi SBMPTN 2013 SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI Disertai Teori Ringkas dan Pembahasan Soal Tes Potensi Akademik (TPA) Disusun Oleh : Pak Anang Kumpulan SMART SOLUTION dan TRIK SUPERKILAT Ringkasan Materi SBMPTN Tes Potensi Akademik (TPA) Penalaran Verbal (Sinonim, Antonim, dan Analogi) By Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com) A. PENALARAN VERBAL 1. SINONIM (Padanan Kata) Soal-soal sinonim, kemampuan yang dituntut adalah adik-adik mampu mencari arti dari sebuah kata pada pilihan jawaban yang tersedia. Tips agar adik-adik mudah menyelesaikan soal tentang sinonim adalah sering membaca. Nah, saat menemukan kata-kata asing, jangan ditinggalkan begitu saja, catat dan coba mencari padanan katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. TRIK SUPERKILAT: Seringkali ada pilihan jawaban yang hampir mirip dengan soal. Biasanya jawaban ini adalah diberikan sebagai jawaban jebakan. Contoh soal sinonim: PARTIKELIR = .... A. Tukang parkir B. Partisan C. Partisi D. Swasta E. Enterprener Pembahasan: Jawaban B dan C mirip dengan kata yang digunakan pada soal. Biasanya ini mudah kita eliminasi sebagai jebakan jawaban..... Sehingga mempemudah kita dalam menjawab soal sinonim ini. Jawaban yang tepat adalah ”swasta”. 2. ANTONIM (Lawan Kata) Soal tentang antonim ini kebalikan dari sinonim. Dalam soal antonim adik-adik dituntut untuk mencari lawan kata dari soal yang diberikan. Contoh soal antonim: TERKATUNG A.Melayang B.Pasti C.Ombak D.Terperosok E.Terbenam

« previous  123456789