SEARCH

Found 434 related files. Current in page 7

contoh proposal usaha laundry

FIFA WORLD CUP™ ORIGIN - FIFA.com

At the 1924 Congress, FIFA agreed to assume responsibility for the organisation of the Olympic Football Tournament by ratifying the proposal that “on condition that the Olympic Football Tournament takes place in accordance with the Regulations of FIFA, the latter shall recognise this as a world football championship”. The 1924 tournament was a great success with 60,000 spectators following the final between Uruguay and Switzerland. The South Americans won 3-0 and were celebrated as World Champions in Montevideo. South America’s predominance was even more impressive at the Olympic Football Tournament in Amsterdam in 1928. Against next-door neighbour Argentina, Uruguay did not want to relinquish their victory on that occasion. This resonance at the Olympic Games intensified FIFA’s wish for its own World Championship. FIFA President Jules Rimet was the driving force in the search for the means to materialise this dream. Following a proposal of the Executive Committee, the FIFA Congress in Amsterdam on 26 May 1928 decided to stage an official FIFA World Championship: the World Cup was born! One year later Uruguay, twice Olympic Champions, planning the celebration of its 100th anniversary of independence in 1930, were assigned the organisation of the first FIFA World Cup™. The first FIFA World Cup™ FIFA’s decision to hold the first World Cup in Uruguay did not only meet acclaim, as Europe was plunged in the midst of an economic crisis. Participation in a World Cup taking place overseas, involved a long sea journey. Moreover, for the clubs it meant they had to renounce their best players for two months. Thus, more and more European associations broke their promise to participate. Thanks to Rimet’s personal efforts, at least four Belgium, France, Yugoslavia and Romania - set off on the long journey. The World Cup, opened at the Estadio Centenario on 18 July 1930, became a remarkable success, both in a sporting and financial sense. On 30th July, the first World Cup final saw the same fixture as two years before at the Olympic Football Tournament. Being 2-1 down at half-time, Uruguay raised the rhythm of their play, regained the lead and - cheered on by the majority of the 93,000 crowd - finally won 4-2. The organisers on the other hand were disappointed at the fact that only four European teams participated. The anger in Montevideo was so intense that four years later, the World Champions - for the first and only time - renounced defending their title

Auto Insurance Plan Would Reduce Rates, Dyman & Associates Insurance Group of Companies

The long fight to reform Michigan's no-fault auto insurance system might be coming to a head. Republican leaders laid out a new proposal Thursday that would place a cap on the now-unlimited medical claims and force insurers to their rates for now. House Speaker Jase Bolger, R-Marshall, announced the plan, citing the fact Michigan drivers pay some of the highest premiums on car insurance in the country.

Consumer Products Packaging Design - Wright Design

It is important to use a step by step organized approach to develop packaging design. Among other things, it helps to define which steps are client responsibilities and which are responsibilities of the design firm. 1. The first step in the process is for the client to describe the assignment to the design firm, assemble all relevant information and materials, list product benefits and key points in their priority of importance and clarify any mandatories. A “mandatory” is something that is required for the category or company. A “category” example would be the legal way a product should be described. A “company” example could be that the company president doesn’t like the color red. That means that the designer won’t use red! 2. The second step is for the design firm to prepare a proposal for the client. The proposal should include the designer’s understanding of the assignment and responsibilities, and how the designer plans to execute the assignment, spelling out deliverables, timetables and costs for each module or phase in the process. 3. The third is the most important step in the design process and it has nothing to do with graphics. The client and/or the design firm must develop a Communications Strategy that includes a strong USP - Unique Selling Proposition - (sometimes referred to as a Brand Positioning or the Brand Essence) as well as specific design direction for the specific project. The USP gives the trade and consumer a clear understanding of what makes your product different and better than your competition. There is nothing more important to the designer than to have a clear, powerful Brand Positioning to execute.

Great More info about her On line Technological advances

The thought of cyberspace is usually a methodical gaze designed with an image develop individuals from all around the world 1 lone proposal.

Laporan Naratif Filantropi bencana Gempa Yogyakarta-Jateng oleh ...

Filantropi masih merupakan terminologi yang belum cukup diketahui dan dipahami oleh masyarakat dunia usaha. Pendataan yang dilakukan oleh PPF dengan mengambil momentum penyaluran bantuan kepada korban bencana gempa Yogyakarta-Jateng oleh perusahaan, menghadapi hambatan pertama berupa keawaman subyek riset terhadap difinisi filantropi. Termasuk didalamnya, ketidak pahaman terhadap maksud dan tujuan sebuah upaya penguatan filantropi. Subyek riset juga sulit untuk memahami bahwa aksi kedermawanan bukan sebuah niat baik berlandaskan keikhlasan semata, namun juga perlu dikembangkan, dikelola secara profesional, transparan sehingga dapat berjangka panjang serta memberi manfaat yang maksimal guna mengatasi permasalahan sosial di sekitar. Hasil pendataan masih jauh dari yang diharapkan, namun berhasil memotret pemahaman mendasar dan cara pandang yang sangat berbeda antara PPF, sebagai sebuah lembaga yang bercita-cita meningkatkan mutu kedermawanan, dengan pelaku kedermawanan (perusahaan) yang beranggapan bahwa aksi filantropinya, bahkan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Subyek riset memiliki kekawatiran dan rasa tidak percaya yang cukup tinggi, menanggapi keinginan PPF untuk mengetahui pengalaman dan pola-pola filantropi yang mereka lakukan. Beberapa perusahaan mengungkapkan secara terbuka hal tersebut, sebagian besar lainnya langsung melakukan penolakan dan menutup diri terhadap berbagai upaya penjelasan dan pendekatan. Bencana gempa melanda wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada 26 Mei 2006, pukul 05.53 WIB, selama 57 detik dengan kekuatan 5,9 Skala Ritcher. Pusat gempa berada di lepas pantai Samudera Hindia, sekitar 38 km selatan Yogyakartakarta dengan kedalaman 33 kilometer1. Peristiwa ini menimbulkan kerusakan di 5 wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni, Bantul, Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo dan Gunung Kidul, serta 6 kabupaten di Jawa Tengah meliputi Klaten, Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dan Purworejo. Bantul dan Kabupaten Klaten mengalami kerusakan paling parah. Total korban meninggal mencapai 5.857 jiwa, korban luka-luka 37.229 jiwa, rumah penduduk yang rata dengan tanah tidak kurang dari ...

Laporan lengkap
by Hermawan 0 Comments favorite 104 Viewed Download 0 Times

Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan Negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu: lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan cukup bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah dan tsunaminya (Sadisun, 2005-2006). Berbagai potensi bencana alam yang mungkin timbul sudah sebaiknya harus kita kenal agar karakter bahaya alam tersebut dapat kita minimalkan dampaknya. Selain itu, potensi bencana alam ini telah diperparah oleh beberapa permasalahan lain yang muncul di tanah air kita yang memicu peningkatan kerentanannya. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi merupakan salah satu contoh nyata, sehingga akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah-wilayah marginal yang tidak selayaknya dihuni. Tidak tertib dan tepatnya perencanaan tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila masyarakat sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya. Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengurangi resiko bencana alam, antara lain yaitu dengan melakukan kegiatan migitasi. Bencana (disaster) merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen bahaya (hazard) yang berupa fenomena alam/buatan di satu pihak, dengan kerentanan (vulnerability) komunitas di pihak lain. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kapasitas/kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi padanya. Misalnya, letusan G. Merapi dan bahaya lainnya gempa bumi, banjir, gerakan tanah, dan lainnya tidak akan sertamerta menjadi bencana apabila komunitas memiliki kapasitas mengelola bahaya. Bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas semakin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak aman (unsave conditions) yang melekat padanya. Kondisi tidak aman tersebut terjadi oleh tekanan dinamis internal maupun eksternal (dynamic pressures), misalnya di komunitas institusi lokal tidak berkembang dan ketrampilan tepat guna tidak dimiliki. Tekanan dinamis terjadi karena terdapat akar permasalahan (root causes) yang menyertainya. Akar permasalahan internal umumnya karena komunitas tidak mempunyai akses sumberdaya, struktur dan kekuasaan, sedang secara eksternal karena sistem politik dan ekonomi yang tidak tepat. Oleh karenanya penanganan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan kapasitas dan menangani akar permasalahan untuk mereduksi resiko secara total. Siklus penanggulangan bencana yang perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan (prevention) terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Tsunami tidak dapat dicegah. Pencegahan dapat dilakukan pada bahaya yang manusia terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada tsunami misalnya. Pencegahan dapat dilakukan rakyat dengan membuat bendung penahan ombak, bangunan panggung tahan ombak, penataan ruang dan sebagainya. Agar tidak terjadi jebolnya tanggul, maka perlu disusun save procedure dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Walaupun pencegahan sudah dilakukan, sementara peluang adanya kejadian masih ada, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi...

LAPORAN TAHUNAN 2012.pdf - data online skpd pemerintah ...

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Jayapura yang berkewajiban menyusun Laporan Tahunan 2012 untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Kegiatan yang telah dicapai dan sebagai bahan informasi bagi pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, maka diharapkan bisa menjadi acuan untuk Pembangunan Kota Jayapura. Demikian Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibuat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Urusan Penanggulangan Bencana merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai badan baru dilingkungan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Jayapura, Badan Kota Jayapura akan terus melakukan pembenahan-pembenahan kedalam agar dapat melaksakan tugas-tugasnya dengan baik. Keadaan Alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya mengisyaratkan kepada pemerintah untuk bersikap tanggap dan antipatif dalam menyingkapi berbagai kemungkinan buruk apabila fenomena alam tersebut terjadi di Kota Jayapura . Langka selanjutnya kedepan Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tindak lanjut dari adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) ini dapat efektif. Adapun tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan per UndangUndangan serta menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana alam dan lain-lain sebagainya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara luas, nyata dan bertanggungjawab maupun pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya secara kontinyu dan terus menerus dalam usaha Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura

Westhills Consulting British Colombia Townhouse Living

The new Grob Court Townhomes are now available at Westhills. They provide a great opportunity to purchase a new home starting in the mid $300 's (incl. net GST). A few of the outstanding features that come standard in these beautiful homes are luxury geo-exchange in-floor radiant heating throughout; quartz or granite kitchen counter-tops; imported ceramic tile bathroom and laundry room floors; 6 piece stainless steel, Energy Star appliances; high grade, 12mm laminate flooring on the main level; and window coverings throughout.

Many Laundry Problems, One Solution: Coin-Operated Laundering

http://www.automated-laundry.com/ | Whether operating a stand-alone laundromat or offering commercial laundry services as part of a more comprehensive range of services, businesses can benefit greatly from coin-operated laundry machines. Automated Laundry Services offers a wide selection of the most trusted brands.

Kode Etik Partai Demokrat - Situs Resmi Partai Demokrat

Partai Demokrat sebagai Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun kepentingan bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai Demokrat memiliki tujuan untuk menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan serta untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Demokrat bertekad untuk melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme; dan meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman dan tertib. Untuk mencapai tujuan dan tekad tersebut di atas, maka diperlukan Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik sebagai landasan etik dan filosofis dari perilaku dan ucapan para anggotanya mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota dan Kader Partai Demokrat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang berhubungan dengan Pasal 5 tentang Etika Politik Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun serta Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tentang pemberhentian anggota.

 34567891011