SEARCH

Found 437 related files. Current in page 1

contoh proposal tentang kedisiplinan

1967 kb/s - Contoh Proposal Tentang Kedisiplinan Full Download


2157 kb/s - [Verified] Contoh Proposal Tentang Kedisiplinan


2864 kb/s - Contoh Proposal Tentang Kedisiplinan Direct Download

Elite Home Insurance policy document
by ondo 0 Comments favorite 10 Viewed Download 0 Times

RBS Elite Home Insurance Policy Welcome to RBS Elite Home Insurance Thank You for choosing RBS Elite Home Insurance which is underwritten by U K Insurance Limited. This Policy booklet gives full details of Your cover and should be read along with Your schedule and confirmation. Please keep all Your documents in a safe place. If You have any questions about Your Policy, please call Us on the number shown in the schedule. Policy Wording Document These policy conditions are part of your insurance contract, along with your schedule. Please read your schedule and these policy conditions to make sure you know exactly what your insurance covers. Check all the policy details and your proposal confirmation, which sets out the information you have given us, carefully. If you think there is a mistake or you need to make changes, you should notify us immediately. Failure to provide correct information or inform us of any changes could adversely affect your policy, including invalidating your policy or claims being rejected or not fully paid. Under European law, you and we may choose which law will apply to this contract. English law will apply unless both parties agree otherwise. Important information 1 How to make an insurance claim To make a claim phone 0845 303 5783

The Impact of Energy Efficiency Standards on Standby Power

THE IMPACT OF ENERGY EFFICIENCY STANDARDS ON STANDBY POWER IN CONSUMER ELECTRONICS DESIGN A Lattice Semiconductor White Paper May 2010 Lattice Semiconductor 5555 Northeast Moore Ct. Hillsboro, Oregon 97124 USA Telephone: (503) 268-8000 www.latticesemi.com 1 The Impact of Energy Efficiency Standards on Standby Power in Consumer Electronics Design A Lattice Semiconductor White Paper Regulatory Measures to Reduce Standby Power Squeezing every last microwatt from a system is a common objective for engineers who are designing battery operated equipment. And as more strict government regulations regarding power consumption appear, even traditional home and office appliances like LCD TVs, set top boxes (STBs) and multifunction printers (MFPs) are being scrutinized for ways to save power. To help ensure products are in compliance with the latest EnergyStar and European Commission Code of Conduct regulations, designers are seeking innovative ways to provide low-power modes of operation in a variety of product lines. This white paper examines design methods and practical advice for saving power using programmable logic devices (PLDs). The 1-Watt Plan is an energy saving proposal by the International Energy Agency (www.iea.org) to reduce standby power use in all appliances to just one watt. Standby power, also called vampire or phantom power, refers to the electricity consumed by many appliances when they are switched off or in standby mode. The typical power loss per appliance is low (from 1 to 25 W), but when multiplied by the billions of appliances in residential and commercial use, standby losses represent a significant fraction of total world electricity use. Research indicates that standby power accounts for as much as 7-13% of household power consumption. While the definition of standby power use depends on the product being analyzed, standby power includes at a minimum the power used while the product is performing no function. PLDs are increasingly being applied to maximize the amount of circuitry that can be unpowered or placed in a standby/sleep mode when the system is idle. Since modern programmable logic devices (PLDs) have very low static current requirements, often in the microampere range, they are ideal as system event...

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku-buku ...

MENTERII<.EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.Oll/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

PEMANFAATAN KOLEKSI BUKU TEKS PELAJARAN PADA ... - digilib

Ika Sukmawati (04141832). Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2008/2009. Penelitian tentang Pemanfaatan Koleksi Buku Teks Pelajaran Pada Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2008/2009 bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tingkat pemanfaatan buku teks pada perpustakaan MAN Yogyakarta III, alasan siswa menggunakan koleksi Buku Teks dan Buku Teks mata pelajaran apa yang sering digunakan siswa berdasarkan jurusanya, penelitian ini menitik beratkan pada kebutuhan, motif, minat siswa menggunakan buku teks pelajaran, selain itu kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan serta ketersediaan fasilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian populasi sehingga tidak memerlukan sampel dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, wawancara, angket dan observasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan mayoritas siswa memanfaatkan buku teks pelajaran dengan baik sebanyak 54,4%. Sedangkan alasan siswa menggunakan buku teks pelajaran dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal, dalam fakor internal terdiri dari kebutuhan, minat, dan motif. Sedangkan faktor eksternalnya kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan dan ketersediaan fasilitas. Dilihat dari faktor kebutuhan mayoritas siswa menyatakan kebutuhannya sedang (48,7%), dilihat dari motifnya mayoritas siswa menyatakan motifnya sedang (38,0%), sedangkan dari minat mayoritas siswa menyatakan minatnya tinggi (42,4%). Faktor eksternal dilihat dari kelengkapan koleksinya mayoritas siswa menyatakan koleksinya lengkap (51,3%), dari keterampilan pustakawan mayoritas siswa menyatakan terampil (49,4%), sedangkan ketersediaan fasilitas penelusuran mayoritas siswa menyatakan tersedia (40,5%). Koleksi yang sering dibaca siswa IPA adalah mata pelajaran Biologi (52,0%) sedangkan yang sering dibaca juga mata pelajaran Biologi (48,0%). Pada siswa IPS buku yang sering dibaca adalah Akuntansi (35,2%), sedangkan yang sering dipinjam juga Akuntansi (43,5%). Kesimpulan akhir penelitian ini adalah bahwa pada umumnya pemanfaatan koleksi buku teks pelajaran pada perpustakaan MAN Yogyakarta III telah dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber belajar siswa, baik itu untuk mengerjakan tugas dari guru maupun untuk mengerjakan tugas rumah. Namun agar siswa lebih memanfaatkan buku teks maka koleksi perpustakaan perlu ditambah lagi dengan koleksi-koleksi yang baru agar siswa tidak ketinggalan informasi. (Kata kunci: Koleksi Buku Pelajaran, Perpustakaan )

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian...

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 19 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 - Buku Sekolah Elektronik

Tentang Buku Panduan Guru Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas I Buku Panduan Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata pelajaran. 2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 3. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 4. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi reflektif. 5. Berbagai teknik penilaian siswa. 6. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 7. Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah. 8. Petunjuk penggunaan buku siswa. Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas yang bervariasi. Aktivitas tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, demonstrasi, pemecahan masalah dan sebagainya. 2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisir informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan). 3. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari. 4. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep. 5. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 6. Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah dipelajari. 7. Memberi umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa.

Pengadaan Langsung adalah salah satu mentode dalam memilih ...

Suatu saat teman penulis (sebut saja namanya Ahmad) seorang pejabat pengadaan pada instansi tempat ia bekerja bertanya kepada penulis tentang tata cara yang benar dalam malaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung. Kemudian terjadilah diskusi antara penulis dan Ahmad. Dalam diskusi informal tersebut terungkap bahwa Ahmad telah berkali-kali melakukan pengadaan barang/jasa di instansinya dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ahmad telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan pada instansi tempatnya bekerja. Namun dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pejabat pengadaan ia sendiri kadang-kadang masih ragu-ragu terutama dalam menafsirkan dan melaksanakan praturan yang ada. Ia mengetahui bahwa pengadaan langsung adalah cara pengadaan yang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa harus melalui proses lelang, cukup dengan melakukan survey harga di antara paling kurang dua penyedia barang/jasa yang berbeda. Menurut pendapat Ahmad survey harga tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan total penawaran harga dari dua penyedia. Adalah benar bahwa survey tersebut membandingkan harga paling kurang dua...

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

« previous  123456789