SEARCH

Found 359 related files. Current in page 4

contoh proposal rapat kerja

1967 kb/s - Contoh Proposal Rapat Kerja Full Download


2157 kb/s - [Verified] Contoh Proposal Rapat Kerja


2864 kb/s - Contoh Proposal Rapat Kerja Direct Download

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA ...

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 001/RUP‐PBJ/REG.I/XII‐2013 Tanggal : 04 Desember 2013 Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Jl. Magelang Km. 7,5 Sleman, Yogyakarta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, seperti tersebut di bawah ini : SATUAN KERJA NAMA 1 017241 Kantor Regional I BKN 2 017241 Kantor Regional I BKN 3 017241 Kantor Regional I BKN 4 017241 Kantor Regional I BKN 5 017241 Kantor Regional I BKN 6 017241 Kantor Regional I BKN 7 017241 Kantor Regional I BKN 8 017241 Kantor Regional I BKN 9 017241 Kantor Regional I BKN 10 017241 Kantor Regional I BKN 11 017241 Kantor Regional I BKN KODE PROGRAM/ NAMA PAKET KEGIATAN/ PENGADAAN OUTPUT/ AKUN 4 PERKIRAAN BIAYA (Rp.) KEGIATAN 5 JENIS JENIS PENG‐ BELANJA ADAAN 6 7 01.3636.004. Belanja Jasa Pengadaan Paket Team 521219 Pengembangan Building SDM 01.3636.008. Belanja Jasa Pengadaan Jasa Layanan SMS 522191 Layanan SMS Belanja Barang Jasa 01.3636.008. Belanja Bahan Pencetakan Buletin 521211 Cetakan Kepegawaian Belanja Barang Bahan 01.3636.008. Belanja Paket 524114 Meeting Pengadaan Paket Meeting Fullday Belanja Barang Barang 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja 521113 Penambah Daya Tahan 01.3636.994. Belanja Barang 521119 Operasional Lainnya 01.3636.994. Belanja 521111 Keperluan Perkantoran 01.3636.994. Belanja Jasa Pengendalian 522191 Hama 01.3636.994. Belanja Biaya 523111 Pemeliharaan Gedung & 02.3638.996. Belanja Modal 532111 Peralatan dan Mesin Pengadaan Obat‐obatan Poliklinik Belanja Barang Barang Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Barang Barang Pengadaan Pakaian Kerja Satpam Belanja Barang Barang Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan/Satpam Belanja Barang Jasa Pengadaan Jasa Pest Control/Fumigasi/Termite Control Pengadaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan (Cleaning Service) Pengadaan Alat Pengolah Data Belanja Barang Jasa Belanja Barang LELANG / SELEKSI Jasa Belanja Barang PENUNJUKAN PEMBELIAN VOLUME LANGSUNG / SECARA PENGADAAN ELEKTRONIK LANGSUNG 8 9 Jasa 0 110.315.000 Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Apr‐2014 Apr‐2014 Mei‐2014 APBN Jan‐2014 Jan‐2014 Feb‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Mar‐2014 APBN Feb‐2014 Feb‐2014 Feb‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Des‐2013 Des‐2013 Jan‐2014 APBN Mar‐2014 Mar‐2014 Mar‐2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang Modal 0 APBN 1 paket Yogyakarta 372.600.000 50.000.000 Jan‐2014 18.477 m2 Yogyakarta 0 0 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 496.800.000 12.640.000 Des‐2013 1 paket Yogyakarta 0 135.408.000 APBN 1 paket Yogyakarta 0 60.000.000 16 Mar‐2014 6 paket Yogyakarta 0 17.500.000 15 Feb‐2014 2 paket Yogyakarta 0 74.400.000 14 Feb‐2014 1 paket Yogyakarta 0 47.000.000 13 APBN 4 paket Yogyakarta 0 12 AWAL (Tanggal) 1 paket Yogyakarta 100.000.000 11 PELAKSA PEKER 2 paket Yogyakarta 0 10 LOKASI PEKER‐ JAAN PELAKSANAAN SUMBER PEMILIHAN PENYEDIA DANA (APBN/ AWAL SELESAI APBD/ (Tanggal) (Tanggal) PHLN) 0

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa - LKPP

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA A. KETENTUAN UMUM 1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. 2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi dan analisis kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN 1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). 2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah ada/dimiliki/dikuasai, atau kelayakan riwayat barang/jasa kebutuhan yang telah barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. 4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN 1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan; b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hokum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. 4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

S.O.P PENGADAAN BARANG DAN JASA - Unit Layanan Pengadaan

Tujuan Proses Tersusunnya rencana pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan selama periode anggaran kerja dan dapat direalisasikan secara tepat waktu. Indikator Risiko Utama 1. Kebutuhan atas barang / jasa yang bersifat mendesak 2. Penyedia atas barang / jasa yang dibutuhkan jumlahnya sangat terbatas 3. Barang / jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar Risiko: 1. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak disusun secara baik dan tepat waktu 2. Rencana pengadaan barang dan jasa tidak dapat direalisasikan 3. Rencana pengadaan barang / jasa tidak memperhitungkan kenaikan harga yang signifikan 4. Rencana pengadaan barang / jasa tidak mempertimbangkan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan Pengendalian yang Dibutuhkan: 1. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus didasarkan pada kebutuhan atas barang / jasa dari seluruh unit kerja 2. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus mempertimbangkan waktu proses pengadaan dan pemenuhan atas barang / jasa terkait 3. Penyusunan rencana pengadaan barang / jasa harus memperhitungkan fluktuasi kenaikan harga dan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan Definisi dan Terminologi: 1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sudah direncanakan, dibutuhkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dengan menggunakan dana perusahaan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan / atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa 3. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN, badan hukum, atau orang perseorangan / subjek hokum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa. 4. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disediakn oleh Pantia Pengadaan atau Unit Kerja yang berwenang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh penyedia barang ...

WORLD TOURISM ORGANIZATION ORGANIZACIÓN MUNDIAL ...

A. BASIC TEXTS 1. Comparisons of the different versions of the Tourism Satellite Account (TSA) February, 2002 2. Tables of contents of the different versions of the Tourism Satellite Account (TSA) – February, 2002 3. Tourism Satellite Account (TSA): The Conceptual Framework (document presented at the “Enzo Paci World Conference on the Measurement of the Economic Impact of Tourism”, Nice, France, 15-18 June 1999): English version French version Spanish versión 4. Document presented to the ACC Subcommittee on Statistical Activities (33rd session) (Madrid, 14-16 September 1999): The design of a conceptual framework for the elaboration of the Tourism Satellite Account: WTO proposal - September 1999l 5. Document presented to the United Nations Statistical Commission (UNSC): Measuring economic impacts of tourism: Report - December 1999 English version French version Spanish version 6. Proposed amendments to the document “Tourism Satellite Account (TSA): Methodological References” UNSC Document No. e/CN.3/20000/11 (Room document submitted by Eurostat, OECD and WTO for consideration at the 31st session of the Unsc (29 Feb-3 March 2000) 7. Up-date of the Recommendations on Tourism Statistics UN-WTO – Series M No. 83 (1994) December 1999 English version French version Spanish version B. ADDITIONAL TEXTS 8 Main definitions of concepts used in SNA93 and important for the understanding of TSA (1996) 9. Problems related to the measurement of Tourism Consumption (1997) 10. Household consumption in SNA and its relationship to tourism consumption in the TSA: Recommended Methodological Framework (1998) 11. - Findings and conclusions – TSA Working Group 1 (19-20 October 1998) and - Comments to Findings and conclusions – TSA Working Group 1 by Mrs Marion Libreros (November, 1998) 12. Note on Residence and the Usual Environment (1998) 13. The characteristicity discussion: a lengthy story of some misery (but less than glory) by A. Franz (1998) 14. Toward conclusive measurement of tourism impact: Consumer durables in the Tourism Satellite Account (A paper prepared by Dr. Douglas C. Frechtling for the WTTC; February 1998) 15. Some thoughts over timeshare (1999)

kepolisian negara republik indonesia daerah metro ... - Humas Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO TANGERANG KOTA LAPORAN HASIL PENANGANAN DAN PENGAMANAN BENCANA BANJIR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA I.PENDAHULUAN 1.Umum a.Untuk menunjang keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan serta kecintaan publik (masyarakat) kepada institusi Polri dalam Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilkum Polres Metro Tangerang Kota, maka perlu dilakukan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir. b. Sebagai tindak lanjut, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota. 2. Maksud dan tujuan a. Pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan Penanganan dan pengamanan bencana banjir tahun 2012 di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. b.Tujuan pembuatan laporan ini agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut khususnya dalam pelaksanaan penanganan dan pengamanan bencana banjir. TUGAS YANG DILAKSANAKAN 5.Perencanaan Dalam rangka Perencanan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut : a.Mendatakan Lokasi – lokasi yang sering dilanda Banjir di wilayah Kota Tangerang. b.Melaksanakan Apel dan Menyiapkan Pelampung ( Ban ) dalam rangka Penanganan dan pengamanan Bencana Banjir di wilayah Kota Tangerang. c.Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penanganan dan pengamanan bencana Banjir tahun 2012 di wilayah kota Tangerang ...

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru ... - PreventionWeb

Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 (2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) disusun ketika bencana-bencana terus menyapu bersih hidup dan penghidupan jutaan penduduk di dunia. Dampak gempa bumi yang dahsyat di Haiti pada Januari 2010 dan banjir di Pakistan pada Juli 2010 menunjukkan betapa risiko bencana dan kemiskinan saling berkaitan erat. Sementara itu, pada 2011, banjir di Australia, gempa bumi di Christchurch, Selandia Baru, dan bencana gempa bumi, tsunami dan nuklir di Jepang timur laut yang meluluhlantakkan yang terjadi ketika laporan ini dikirim ke percetakan merupakan pengingat yang sangat tidak menggembirakan betapa negara-negara maju juga sangat terpapar. Ratusan bencana lain yang kurang terpantau secara internasional yang terkait dengan variablitas iklim telah menyebabkan dampak luar biasa di Benin, Brazil, Kolombia, Filipina dan negara-negara lain... UPAYA-UPAYA GLOBAL: EFEK HFA Jumlah dan kualitas tinjauan terhadap kemajuan pencapaian Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA) merupakan bukti meningkatnya kepedulian untuk mengurangi risiko bencana. Pembahasan tentang indikator-indikator dan kemajuan membantu terciptanya satu bahasa dan pemahaman yang sama. Meskipun telah tercapai perkembangan yang menggembirakan ... MENGUNGKAP RISIKO: IMBAL TUKAR YANG NYATA UNTUK PILIHAN YANG BERWAWASAN Skala kerugian yang terus berulang dan yang mungkin terjadi secara maksimum semata semestinya sudah cukup untuk membuat pemerintah terperangah dan bergerak melakukan tindakan Pemerintah-pemerintah mengemban tanggung jawab atas sebagian besar dari perkiraan kerugian secara keseluruhan dan mereka jarang mempunyai kontinjensi pembiayaan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut... MENGGAGAS MAKNA BARU PEMBANGUNAN: MENINGKATKAN PENANGGULANGAN BENCANA Pembangunan harus dimaknai ulang agar peka terhadap risiko-risiko bencana dan iklim Skala investasi publik jauh lebih besar dari investasi saat ini dalam manajemen risiko bencana. Instrumen-instrumen jaminan sosial yang ada saat ini bisa diadaptasi untuk bisa menjangkau jutaan penduduk dengan biaya tambahan yang relatif rendah. Program-program penciptaan lapangan kerja sementara dapat menyumbang pada pembentukan asetaset komunitas yang mengurangi risiko. Manajemen risiko bencana berbasis ekosistem seringkali menghasilkan rasio biaya-manfaat yang sangat menarik. Pendekatan-pendekatan konvensional terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata guna lahan telah gagal Pendekatan-pendekatan yang betul-betul partisipatif memberi peluang untuk meningkatkan prakarsaprakarsa setempat yang inovatif...

Guide on how to create software  project proposal online

Create software project proposal online easily with the help of web based Software Proposal Portal -Swproposal to win potential customers and automate sales activities.

Consume your business proposal With regards to Business owners

Your small business plan is really an crucial item for an internet marketer and not simply entirely for the magnitude in the direction of fundraising event technique, still by virtue of the actual way it can help businesspeople firm up his or her's prepare and so appraise his or her program. For example a few reasons to create business strategy plan let's not forget positive businessperson. The vast majority of literary works relating to sector prep focuses primarily on the necessity of a policy to encourage out-of-doors money on the home business, unique thru lending options or even a justness money spent. Many funders is not going to get adding in earnings in a company devoid of attending a well-written, gripping strategic business plan. Proprietor have to be sure the routine shares in terms of your funders will probably discover, and additionally befriends their requirements for that history using the organization set, resource requested for, and thus cash turn back.You will find mu

General Pointers for Making a Compelling GSA Schedule Services Proposal

Getting the contract to for GSA Schedule Services can have many benefits for any company seeking to provide services at the federal level. It provides a reliable and stable income stream for a company trying to establish itself and gain recognition in the market

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI ... - ITB

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI TASIK JAWA BARAT 2 SEPTEMBER 2009 Disiapkan Oleh: Satuan Tugas Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat Pusat Mitigasi Bencana – Institut Teknologi Bandung Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI TASIK JAWA BARAT 2 SEPTEMBER 2009 Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Jawa Barat Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pada tanggal 2 September 2009, pukul 07:55:01 (UTC) atau pukul 14:55:01 (WIB) waktu setempat, telah terjadi gempabumi besar dengan moment magnitude Mw = 7.0 dengan kedalaman 49.9 km pada posisi 7.777°S, 107.326°E (Sumber : USGS). Gempabumi ini mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana dan sarana fisik serta sekitar 74 orang korban jiwa manusia di Propinsi Jawa Barat.. Kerusakan bangunan secara umum yang teramati di daerah survey (Kabupaten Tasikmalaya dan Pangalengan) bervariasi dari kerusakan ringan, keruskan parah, sampai runtuh. Bangunanbangunan sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit/puskesmas, dan perumahan juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Prasarana jalan, jembatan, tanggul, instalasi listrik dan telepon diidentifikasi masih dalam kondisi baik dan beberapa hanya mengalami kerusakan ringan. Gambar 1.1. Epicenter Gempa Tasik 2 September 2009 Institut Teknologi Bandung memiliki ahli-ahli di bidang bencana alam seperti kegempaan dan tsunami perlu memberikan suatu kontribusi untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana Jawa Barat. Sebagai bagian dari program kerja ITB untuk memberikan suatu masukan-masukan atau rekomendasi teknis untuk tahapan rehabilitas dan rekonstruksi, kajain awal mengenai kejadian gempa Tasik dan survey awal identifikasi cepat kerusakan bangunan telah dilakukan. Pada tanggal 3 September 2009, kami melakukan survey awal ke daerah Pangelengan dan pada tanggal 5-7 September 2009 telah dilakukan survey ke Kabupaten Tasikmalaya. Team dari ITB telah melakukan suatu kajian-kajian awal, pengumpulan data-data serta survey ke daerah bencana untuk melakukan pengamatan langsung secara visual dampak-dampak dari gempa yang terjadi. Kajain-kajian awal dan survey ini dilakukan untuk dapat memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi teknis serta langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan selanjutnya Satuan Tugas Kajian dan Survey Lapangan Bencana Gempa Jawa Barat - ITB Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat dalam rangka pemulihan (recovery), fase pembangunan kembali (rekonstruksi), serta pada jangka panjangnya fase pencegahan (prevention), mitigasi (mitigation) dan kesiapan (preparedness)...

 123456789