SEARCH

Found 259 related files. Current in page 1

contoh pidato calon presiden

SBMPTN 2013 Biologi - Bisa Kimia

Doc. Name: SBMPTN2013BIO999 Doc. Version : 2013-10 | 01. Contoh keberadaan satwa pada suatu habitat yang dijaga dengan baik sebagai upaya pelestarian ex situ adalah… (A) Orang utan di hutan Kalimantan. (B) Cendrawasih di hutan Papua. (C) Rusa di Kebun Raya Bogor. (D) Pesut diSungai Mahakam. (E) Anoa di Pulau Sulawesi 02. Komunitas mikroba yang melekat pada suatu substrat/benda sehingga dapat merusak substrat/benda tersebut disebut… (A) Biodegradator. (B) Bioaktivator. (C) Biokatalis. (D) Biodeposit. (E) Biofilm. 03. Bagian sistem pencernaan yang berperan dalam memecah polipeptida menjadi oligopeptida adalah… (A) Duodenum. (B) Usus besar. (C) Lambung. (D) Jejunum. (E) Ileum. 04. Asam absisat melindungi tanaman yang mengalami kekurangan air melalui mekanisme… (A) Peningkatan pembentukan kutikula. (B) Penurunan tekanan turgor sel penjaga. (C) Peningkatan kecepatan pembelahan sel. (D) Penurunan kecepatan pembentangan sel. (E) Penghambatan pemanjangan sel epidermis. halaman 1 05. Pernyataan yang salah mengenai fotofosforilisasi siklik dan non siklik adalah… (A) Pada fotofosforilisasi non siklik sumber elektron yang memasuki Fotosistem II adalah molekul air, pada fotofosforilisasi siklik, sumber dari elektron adalah Fotosistem I. (B) Pada fotofosforilisasi non siklik penerima elktron terakhir adalah NADP, pada fotofosforilisasi siklik, penerima elektron terakhir adalah Fotosistem I. (C) Hasil dari fotofosforilisasi non siklik adalah ATP, NADPH, dan O2, sedangkan hasil dari fotofosforilisasi siklikhanya ATP. (D) Fotofosforilisasi non siklik melibatkan Fotosistem I dan II, fotofosforilisasi siklik hanya melibatkan Fotosistem II. 06. Perhatikan diagram saluran kreb berikut! Tahap dimana berlangsung hidrasi adalah (A) 1 dan 4 (B) 1 dan 5 (C) 2 dan 6 (D) 3 dan 7 (E) 3 dan 8 Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.zenius.net dengan memasukkan kode 3117 ke menu search. Copyright © 2013 Zenius Education SBMPTN 2013 Biologi, Kode Soal doc. name: SBMPTN2013BIO999 halaman 2 doc. version : 2013-10 | 07. Perhatikan gambar tahapan mitosis berikut! 10. Grafik berikut menunjukan kinerja insulin sintetis. Tahap telofase, metaphase, anaphase dan profasen ditunjukan oleh urutan angka…

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Perpres No 70 Th 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottleceking), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih lebih efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa

DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 17. Lampiran (3 – 1) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang 18. Lampiran (3 – 2) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 19. Lampiran (3 – 3) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 20. Lampiran (3 – 4) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Lainnya 21. Lampiran (3 – 5) Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Swakelola 22. Lampiran (3 – 6) Contoh Format Naskah Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Swakelola 23. Lampiran (4 – 1) Contoh Format Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan DAFTAR PUSTAKA

BAB II PROFIL DEWAN PIMPINAN CABANG ( DPC ) PARTAI ...

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY) pada pemilihan calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan calon wakil Presiden (cawapres) dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri SBY, beberapa orang terpanggil untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawamenjadi Pemimpin bangasa dan bukan direncanakan menjadi wakil Presiden RI, tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya, seperti Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut dapat terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Partai Demokrat - KPU Kab Kotawaringin Barat

PARTAI DEMOKRAT DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE I BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE NO (Rp.) 1. Partai Politik 2. BARANG UANG (Rp.) (Unit) JUMLAH (Rp.) JASA (Rp.) KETERANGAN (Bentuk) Calon Anggota Legislatif a. 1,000,000 1,000,000 DPC Partai Demokrat Daerah Pemilihan KOBAR I 1) Nomor Urut : 1 Nama Calon : RUSMADI ABDULLAH, SE 13,500,000 13,500,000 - 2) Nomor Urut : 2 Nama Calon : NORYONO, S.Ikom 3,000,000 3,000,000 - 3) Nomor Urut : 3 Nama Calon : TITIEK SRIYANTI 11,000,000 11,000,000 - 4) Nomor Urut : 4 Nama Calon : M. DARHAMSYAH 11,200,000 11,200,000 - 5) Nomor Urut : 5 Nama Calon : SUHARTONO 8,500,000 8,500,000 - 6) Nomor Urut : 6 Nama Calon : SANJUM FITRI 5,000,000 5,000,000 - 7) Nomor Urut : 7 - Nama Calon : SULISTINA 3,500,000 3,500,000 - 8) Nomor Urut : 8 Nama Calon : SUYONO 3,250,000 3,250,000 - b. Daerah Pemilihan KOBAR II - 1) - Nomor Urut : 1 Nama Calon : Drs. MUSPIRAN HMS 5,000,000 5,000,000 - 2) Nomor Urut : 2 Nama Calon : KARTIKA SARI, SH 8,300,000 8,300,000 - 3) Nomor Urut :  ...

BAB II DESKRIPSI PARTAI DEMOKRAT 2.1.Sejarah Pembentukan ...

DESKRIPSI PARTAI DEMOKRAT 2.1.Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik didirikan pada tanggal 9 September 2001. Berdirinya Partai Demokrat ini tidak terlepas dari inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merasa tergerag untuk membentuk sebuah partai baru ketika ia mengalami kekalahan terhotmatnya pada pemilihan calon wakil presiden dalam sidang MPR tahun 2001. Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono pun mulai terlihat dari hasil perolehan suara calon wakil presiden tersebut. Hal tersebut pula lah yang kemudian menggundang kertetarikan beberapa orang untuk menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya sebagai calon wakil presiden melainkan sebagai sosok pemimpin bangsa yang direncanakan mampu menjadi Presiden RI dimasa yang akan datang. Salah satu orang yang mempunyai pemikiran seperti itu adalah saudara Vance Rumangkang. Vance Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi Presiden RI, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, perumusan konsep dasar dan platform partai pun kemudian dilakukan. Perumusan konsep dasar dan platform partai dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutna mengenai teknis administrasi diselesaikan oleh tim yang dipimpin oleh saudara Vance Rumangkang. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang langsung dipimpin...

PARTAI DEMOKRAT - KPU Kota Cirebon
by junior 0 Comments favorite 7 Viewed Download 0 Times

PARTAI DEMOKRAT DEWAN PIMPINAN CABANG KOTA CIREBON DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE I / PERIODE II*)3 BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE NO UANG 4 BARANG (Rp.) PARTAI POLITIK 2 (Rp.) 5a ( UNIT ) 5B (Rp.) 6A - 1 JUMLAH (Rp) 7 JASA 6 5 - - - (BENTUK) - KETERANGAN 8 - Nihil 6B Calon Anggota Legislatif 10 a. Daerah Pemilihan : Kota CirebonDapil 1 1) Nomor Urut Nama Calon : 1 : MOH. HANDARUJATI K,S.Sos 2) Nomor Urut Nama Calon : 2 : WIWID WULANDARI 3) Nomor Urut Nama Calon : 3 : R. PANJI AMIARSA, SH,MH 4) Nomor Urut Nama Calon : 4 : Ir. SRI SUPANTI, MM 2.000.000 5) Nomor Urut Nama Calon : 5 : IIS SOFHIA, S.Pd.Aud 1.000.000 100.000.000 150.000.000 50.000.000 100.000.000. 000 20.000.000 Mobil 100.000.000 Mobil Avanza 7.000.000 5.000.000 150.000.000 20.000.000 Motor 2.000.000 1.000.000 6) Nomor Urut Nama Calon : 6 : TUTI ALAWIYAH, MPd.I 1.000.000 7) Nomor Urut Nama Calon : 7 : DADANG SUHERMAN, S,Sy 6.906.500 2.000.000 8) Nomor Urut Nama Calon : 8 : ADI JAYA MULYADI 2.500.000 6.500.000 9) Nomor Urut Nama Calon : 9 : NOVIE WACHYU AJIE, SH 10) Nomor Urut Nama Calon ; 10 : DEDDY MASHUDI 50.000.000 11) Nomor Urut Nama Calon : 11 : MOCHAMAD RUSDI 25.000.000 25.000.000 12) Nomor Urut Nama Calon : : 25.000.000 25.000.000 12 YANTO 1.000.000 8.906.500 Motor Mio - 9.000.000 - 100.000.000 Mobil 150.000.000 b. Daerah Pemilihan : Kota Cirebon Dapil 2 1) Nomor Urut : 1 Nama Calon : H. YULIARSO, BAE 100.000.000 150.000.000 Mobil 250.000.000 2) Nomor Urut : 2 Nama Calon : H. DADANG SUPRIYADI 50.000.000 50.000.000 3) Nomor Urut : 3 Nama Calon : SUCI HATI HANDAYANI 20.000.000 20.000.000 4) Nomor Urut : 4 Nama Calon : ANDRIAN RAHARDJO, SAP 5) Nomor Urut : 5 Nama Calon : Drs. SALMON 7.000.000 725.000 2.400.000 9.400.000 725.000 Nihil 6) Nomor Urut : Nama Calon : 6 SUARNI 50.000.000 5.000.000 11.000.000 15.000.000 2 buah Motor 26.000.000 8) Nomor Urut : 8 Nama Calon : TITIN SETIAWATI UMROH , SE 5.000.000 53.000.000 Mobil & Motor 58.000.000 9) Nomor Urut : 9 Nama Calon : JETTY RAHMAWATI, SH, MH 1.200.000 1.200.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 7) Nomor urut : 7 Nama Calon : EDHI PRAYITNO 10) Nomor Urut : 10 Nama Calon : N. DJOKO POERWANTO 55.000.000 c. Daerah Pemilihan : Kota Cirebon Dapil 3 1) Nomor Urut Nama Calon : 1 : H. M. AYATULLAH RONI, SE 2) Nomor Urut Nama Calon : 2 : MOHAMAD JUNAEDI, SH 3) Nomor Urut Nama Calon : 3 : TITIN PRIALIANTI 4) Nomor Urut Nama Calon : 4 : HARSONO 50.000.000 7.000.000 5) Nomor Urut Nama Calon

Partai Demokrat - KPU
by junior 0 Comments favorite 6 Viewed Download 0 Times

NAMA JURU KAMPANYE PEMILU TAHUN 2014 PARTAI POLITIK : DEMOKRAT Lampiran SK DPP Partai Demokrat Nomor : 10/EXT/DPP.PD/III/2014 TANGGAL 11 MARET 2013 JURKAMNAS UTAMA PARTAI DEMOKRAT 2014 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono Kristiani Herawati Yudhoyono DR. Syariefuddin Hasan Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc Jhonni Allen Marbun Max Sopacua DR. Nurhayati Ali Assegaf DR. Soekarwo Ir. Agus Hermanto, MM Toto Riyanto JURKAMNAS UNSUR MENTERI KIB II – PARTAI DEMOKRAT : 1. Ir. Jero Wacik, SE 2. DR. Amir Syamsuddin SH, MH 3. E.E Mangindaan, S.IP 4. KMRT Roy Suryo JURKAMNAS UNSUR KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT : 1. Dahlan Iskan 2. Marzuki Alie 3. Endriartono Sutarto 4. Pramono Edhie Wibowo JURKAMNAS UNSUR DEWAN PEMBINA PARTAI DEMOKRAT : 1. EE Mangindaan 2. DR. Adjeng Ratna Suminar, SH 3. Ir. Jero Wacik, SE 4. DR. Darwin Zahedy Saleh 5. Hadi Utomo 6. Prof. Irzan Tandjung, Ph.d 7. Prof. DR. Achmad Mubarok, MA 8. H. Hayono Isman, S.IP 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ventje Rumangkang Prof. DR. H. Mahyudin, NS, Sp.OG (K) DR. ING. H. Fauzi Bowo DR. Sinyo Hari Sarundajang H. Ferrial Sofyan H. Harris Thahir DR. Hamidah Hamid, M.Si DR. Ahmad Nizar Shihab, SP.AN Drs. Nurfaizi, MM DR (HC), Drs. Agus Abubakar, B.Sc Farid Prawiranegara, CPA Drs. Parlindungan Hutabarat DR. I Gde Nyoman Arsana, SE, MM, PSC

« previous  123456789