SEARCH

Found 334 related files. Current in page 1

contoh penulisan laporan keuangan organisasi

1967 kb/s - Contoh Penulisan Laporan Keuangan Organisasi Full Download


2157 kb/s - [Verified] Contoh Penulisan Laporan Keuangan Organisasi


2864 kb/s - Contoh Penulisan Laporan Keuangan Organisasi Direct Download

Kunci Jawaban dan Pembahasan MAT VII A

Kunci Jawaban dan Pembahasan PR Matematika Kelas VII 1 Bab I A. Bilangan Bulat 10. Jawaban: c Pembalap tercepat adalah pembalap yang mempunyai catatan waktu paling sedikit. Juara I pembalap B (50 menit 27 detik) Juara II pembalap E (50 menit 28 detik) Juara III pembalap F (50 menit 30 detik) Pilihan Ganda 1. Jawaban: d –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 Dari garis bilangan tersebut diperoleh: –6 < –1 (ii) 5 > –5 (iv) Jadi, pernyataan yang benar adalah (ii) dan (iv). B. Uraian 1. Posisi hewan-hewan tersebut dapat digambar pada garis bilangan berikut. –18 ↑ Paus 2. Jawaban: a Angka yang semakin kecil menunjukkan bahwa suhu semakin dingin. Jadi, suhu yang lebih dingin dari –2°C adalah –5°C (i). a. 3. Jawaban: b Suhu di bawah nol menunjukkan suhu negatif, sedangkan suhu di atas nol menunjukkan suhu positif. Jadi, penulisan suhu kedua kota tersebut –6°C dan 20°C. 2. a. b. b. 6. Jawaban: d Posisi benda yang berada 25 cm di bawah titik 0 ditulis –25. 7. Jawaban: a Dengan menggambar dan melengkapi garis bilangan, diperoleh: –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 8. Jawaban: b Mentransfer uang berarti mengirimkan uang ke rekening seseorang. Pak Banu mentransfer uang Rp810.000,00 sehingga tabungannya berkurang Rp810.000,00. 9. Jawaban: c –6 < x ≤ –1, x bilangan bulat adalah –5, –4, –3, –2, –1. 2 Kunci Jawaban dan Pembahasan PR Matematika Kelas VII Letak bilangan 5, 3, 7, 8, 4, 6 pada garis bilangan: 4 5 –3 0 7 8 3 6 Urutannya: –6, –3, 0, 3, 6 Letak bilangan –5, 5, –10, 0, –15 pada garis bilangan: –15 –10 –5 d. 6 Urutannya: 3, 4, 5, 6, 7, 8 Letak bilangan –3, 6, 3, –6, 0 pada garis bilangan: –6 c. 12 ↑ Elang Hewan yang berada di lokasi paling dalam adalah paus. Hewan yang berada di lokasi paling tinggi adalah elang. 3 4. Jawaban: d Notasi –8 ≤ x < 1 menyatakan bahwa nilai x yang memenuhi –8, –7, –6, –5, –4, –3, –2, –1, 0. 5. Jawaban: d Diketahui –3 < x < 5, x bilangan bulat. Jadi, anggotanya meliputi –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4. –6 0 ↑ ↑ Hiu Lumba-lumba 0 5 Urutannya: –15, –10, –5, 0, 5 Letak bilangan –36, –18, –24, –30, –12 pada garis bilangan: –36 –30 –24 –18 –12 Urutannya: –36, –30, –24, –18, –12 3. x anggota dari –5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 a. 0 < x ≤ 3, nilai x adalah 1, 2, 3 b. –4 ≤ x ≤ 3, nilai x adalah –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3 c. x ≤ –3 atau x > 3, nilai x adalah –5, –4, –3, 4, 5 d. x < –2 dan x > –4, nilai x adalah –3 atau x = –3

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku-buku ...

MENTERII<.EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.Oll/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

Buku TIK SMA Kelas X Semester 1 PDF - Index of

© Diterbitkan pertama kali oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Buku ini dilisensikan sebagai buku terbuka (Open Publication License). Siapapun dapat menggunakan, mempelajari, dan memperbanyak atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam berbagai bentuk tanpa harus meminta izin kepada penerbit dan penyusunnya. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Penulis: Julianto Arief Setiadi Editor: Eko Sujatmiko Tata letak dan sampul: Antonius Fran Setiawan Cetakan I. Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2008 186 hlm., 21 x 29,7 cm ISBN 979-630-062-4. Cetakan Pertama, Oktober 2008 Hak Cipta dan Merek Dagang Seluruh hak cipta dan merek dagang yang digunakan dalam buku ini merupakan hak cipta atau milik dari pemegang hak cipta atau merek dagang masing-masing pihak. Hak cipta penulisan ada pada penulis, hak cipta tata letak ada pada penata letak, hak distribusi ada pada Ristek, Diknas, dan Depkominfo. Linux adalah merek dagang Linus Torvalds. Peringatan dan Pernyataan Segala daya upaya telah dikerahkan agar buku ini dapat selengkap dan seakurat mungkin, walau begitu tidak ada pernyataan apapun mengenai kebenaran maupun kecocokannya. Segala informasi di buku ini disediakan berdasarkan apa adanya. Pengarang dan penerbit dengan segala hormat tidak bertanggung jawab pun tidak memiliki pertanggungjawaban kepada apapun atau siapa pun akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang mungkin timbul yang berasal dari informasi yang dikandung dalam buku ini.

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian...

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 19 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

pengadaan barang/jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja ...

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada kata-kata indah yang pantas diucapkan selain puji syukur Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahuwata’ala, sebab dengan rahmat, nikamat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dengan isi sederhana yang terangkum dalam tesis berjudul “Pengadaan Barang/Jasa Publik dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Daerah”, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Sebagai insane yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik saran dan perbaikan dari berbagai pihak agar penulisan tesis ini lebih baik. Tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis baik dari segi moril dan segi materiil. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang selama ini penulis terima sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang ini, ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada : 1. Bapak H. Mulyadi,S.H.,M.S. selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. 2. Bapak Dr.R.Benny,S.H.,C.N.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan ini. 3. Bapak Yunanto,S.H.M.Hum., sebagai Sekretaris I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 4. Bapak Sonhaji,S.H.,M.S., dan Bapak Hendro Saptono,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Penguji di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro. 5. Semua Narasumber selama kami melaksanakan penelitian, seperti Bapak Joko Pranowo,S.H.,M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bapak Achmad Mas’udi,S.H.,.M.M., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Harry Suminto,S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan, Bapak Drs.H. Abidin Noor Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Pekalongan dan Bapak Ir.Agus Prijambodo, Kepala Bagian Program Setda Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini. 6. Teristimewa untuk suamiku Abdul Aziz Sutanto,S.Sos. dan anak-anakku tersayang Iftita Rakhma Ikrima dan Shoffarisna Ithma’anna atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 7. Sahabat-sahabatku dan rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2006. 8. Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan dan telah banyak membantu penyelesaian tesis ini. Akhirnya, semoga amal baik mereka mendapat imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amien. Semarang, penulis April 2008

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

EVALUASI PENAWARAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA ...

Balai Diklat Keuangan Palembang Hal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah evaluasi penawaran. Proses evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau Panitia Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang. Evaluasi bertujuan untuk menentukan penyedia yang akan menjadi pemenang, pemenang cadangan I, dan pemenang cadangan II. Evaluasi dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pentingnya evaluasi penawaran dalam rangkaian proses lelang karena hasil evaluasi penawaran tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan pemenang lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang. Kekeliruan tersebut selain dapat menyebabkan buruknya kinerja/kualitas barang yang diperoleh dan/atau tingginya harga yang harus dibayarkan, juga dapat menimbulkan kerugian negara. Objek penilaian meliputi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan penawaran biaya, serta persyaratan kualifikasi penyedia. Untuk mengetahui bagaimana cara menilai setiap objek penilaian tersebut serta dokumen apa saja yang dipersyaratkan akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL
by nflplayer 0 Comments favorite 80 Viewed Download 0 Times

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK (Certified Public Accountant – Exam) AAS APK AMSI (Audit & Assurance) (Akuntansi & Pelaporan Keuangan) (Akuntansi Manajemen & Sistem Informasi) No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 1 A 2 C 3 C 4 C 5 D 6 B 7 B 8 B 9 D 10 B 11 D 12 B 13 A 14 D 15 A 16 D 17 D 18 D 19 B 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 C 26 C 27 D 28 A 29 D 30 A D D B A No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI A 31 D C 32 A C 33 D D 34 A B 35 C C 36 C B 37 A C 38 C A 39 C D 40 A C 41 D B D D B D D C D A C A A C C C A C A C C C B 42 D A B C 43 B A C B 44 D D C B 45 A C D B D 46 D B B C B 47 D D A D C 48 C C D D B 49 B B B D D 50 A C A C A 51 C A B C D 52 C C C B D 53 D B B C B 54 A D C B B 55 D A B C B 56 C C A A C 57 C C B B B 58 B B C C D 59 D D A D D 60 A A C C D A B C C C D A A C No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI No. JAWABAN SOAL AAS APK AMSI 61 C A C 91 C B 62 A B C 92 A 63 B C B 93 B C B 64 A A C 94 D D 65 A B C 95 D D 66 A B A 96 B 67 D C C 97 C B B 68 A A A 98 D B 69 A C B 99 D D 70 D D B 100 A D 71 D D B 72 A B B 73 C D C 74 A A C 75 B D C 76 A B 77 D D 78 B C 79 B C 80 A B 81 B C 82 D B 83 A A 84 D D 85 D B 86 C C 87 B C 88 A B 89 D A 90 B A

« previous  123456789