SEARCH

Found 365 related files. Current in page 3

contoh pendahuluan assignment agama islam

The Origins of al Qaeda's Ideology - Strategic Studies Institute

“The fight against the enemy nearest to you has precedence over the fight against the enemy farther away. . . . In all Muslim countries the enemy has the reins of power. The enemy is the present rulers.” — Muhammad Abd al-Salam Faraj, tried and hanged in connection with the 1 1981 assassination of Anwar al-Sadat “Victory for the Islamic movements . . . cannot be attained unless these movements possess an Islamic base in the heart of the Arab region.” — Ayman al-Zawahiri, 2 Bin Laden deputy, 2001 “We do not want stability in Iran, Iraq, Syria, Lebanon, and even Saudi Arabia. . . . The real issue is not whether, but how to destabilize. We have to ensure the fulfillment of the democratic revolution.” — Michael Ledeen, 3 American Enterprise Institute, 2002 T he leader of Sadat’s assassins, Bin Laden’s chief ideologue, and a leading American neoconservative supporter of Israel all call for a revolutionary transformation of the Middle East. However, the United States, the existing Arab regimes, and the traditional Sunni clerical establishments all share an interest in avoiding instability and revolution. This shared interest makes the establishments in the Sunni world America’s natural partners in the struggle against al Qaeda and similar movements. If American strategists fail to understand and exploit the divide between the establishments and the revolutionaries within Sunni Islam, the United States will play into the radicals’ hands, and turn fence-sitting Sunnis into enemies. Spring 2005 69 Outsiders of the Sunni World Sunni Islam is a very big tent, and there always have been insiders and outsiders within Sunnism playing out their rivalries with clashing philosophies.4 Throughout the past century, the most important of these clashes have occurred between Sunni reformers and the traditional Sunni clerical establishment. The ideology espoused today by al Qaeda and similar groups can be traced directly from the 19th-century founders of modernist reform in Sunnism. Al Qaeda’s leading thinkers are steeped in these reformers’ long struggle against the establishment. The teaching of the reformers has been heterodox and revolutionary from the beginning; that is, the reformers and their intellectual descendants in al Qaeda are the outsiders of today’s Sunni world. For the most part this struggle has been waged in Egypt, Sunni Islam’s center of gravity. On one side of the debate, there is Cairo’s Al-Azhar, a seminary and university that has been the center of Sunni orthodoxy for a thousand years. On the other side, al Qaeda’s ideology has its origins in late-19thcentury efforts in Egypt to reform and modernize faith and society. As the 20th century progressed, the Sunni establishment centered on Al-Azhar came to view the modernist reform movement as more and more heterodox. It became known as Salafism, for the supposedly uncorrupted early Muslim predecessors (salaf, plural aslaf ) of today’s Islam. The more revolutionary tendencies in this Salafist reform movement constitute the core of today’s challenge to the Sunni establishment, and are the chief font of al Qaeda’s ideology. A Century of Reformation In contemporary Western discussions of the Muslim world, it is common to hear calls for a “reformation in Islam” as an antidote to al Qaeda.5 These calls often betray a misunderstanding of both Sunni Islam and of the early modern debate between Catholics and Protestants. In fact, a Sunni “reformation” has been under way for more than a century, and it works against Western security interests. The Catholic-Protestant struggle in Europe weakened traditional religious authorities’ control over the definition of doctrine, emphasized scripture over tradition, idealized an allegedly uncorrupted primitive religious community, and simplified theology and rites. The Salafist movement in the Sunni Muslim world has been pursuing these same ...

Consumer Products Packaging Design - Wright Design

It is important to use a step by step organized approach to develop packaging design. Among other things, it helps to define which steps are client responsibilities and which are responsibilities of the design firm. 1. The first step in the process is for the client to describe the assignment to the design firm, assemble all relevant information and materials, list product benefits and key points in their priority of importance and clarify any mandatories. A “mandatory” is something that is required for the category or company. A “category” example would be the legal way a product should be described. A “company” example could be that the company president doesn’t like the color red. That means that the designer won’t use red! 2. The second step is for the design firm to prepare a proposal for the client. The proposal should include the designer’s understanding of the assignment and responsibilities, and how the designer plans to execute the assignment, spelling out deliverables, timetables and costs for each module or phase in the process. 3. The third is the most important step in the design process and it has nothing to do with graphics. The client and/or the design firm must develop a Communications Strategy that includes a strong USP - Unique Selling Proposition - (sometimes referred to as a Brand Positioning or the Brand Essence) as well as specific design direction for the specific project. The USP gives the trade and consumer a clear understanding of what makes your product different and better than your competition. There is nothing more important to the designer than to have a clear, powerful Brand Positioning to execute.

Assignment Masters   Get Your Assignment Done Easily

Being able to finish school is the most important achievement you could ever reach. This is how you mold yourself into the professional you want to become.

Laporan lengkap
by Hermawan 0 Comments favorite 76 Viewed Download 0 Times

Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan Negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu: lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan cukup bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah dan tsunaminya (Sadisun, 2005-2006). Berbagai potensi bencana alam yang mungkin timbul sudah sebaiknya harus kita kenal agar karakter bahaya alam tersebut dapat kita minimalkan dampaknya. Selain itu, potensi bencana alam ini telah diperparah oleh beberapa permasalahan lain yang muncul di tanah air kita yang memicu peningkatan kerentanannya. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi merupakan salah satu contoh nyata, sehingga akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah-wilayah marginal yang tidak selayaknya dihuni. Tidak tertib dan tepatnya perencanaan tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila masyarakat sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya. Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengurangi resiko bencana alam, antara lain yaitu dengan melakukan kegiatan migitasi. Bencana (disaster) merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen bahaya (hazard) yang berupa fenomena alam/buatan di satu pihak, dengan kerentanan (vulnerability) komunitas di pihak lain. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kapasitas/kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi padanya. Misalnya, letusan G. Merapi dan bahaya lainnya gempa bumi, banjir, gerakan tanah, dan lainnya tidak akan sertamerta menjadi bencana apabila komunitas memiliki kapasitas mengelola bahaya. Bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas semakin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak aman (unsave conditions) yang melekat padanya. Kondisi tidak aman tersebut terjadi oleh tekanan dinamis internal maupun eksternal (dynamic pressures), misalnya di komunitas institusi lokal tidak berkembang dan ketrampilan tepat guna tidak dimiliki. Tekanan dinamis terjadi karena terdapat akar permasalahan (root causes) yang menyertainya. Akar permasalahan internal umumnya karena komunitas tidak mempunyai akses sumberdaya, struktur dan kekuasaan, sedang secara eksternal karena sistem politik dan ekonomi yang tidak tepat. Oleh karenanya penanganan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan kapasitas dan menangani akar permasalahan untuk mereduksi resiko secara total. Siklus penanggulangan bencana yang perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan (prevention) terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Tsunami tidak dapat dicegah. Pencegahan dapat dilakukan pada bahaya yang manusia terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada tsunami misalnya. Pencegahan dapat dilakukan rakyat dengan membuat bendung penahan ombak, bangunan panggung tahan ombak, penataan ruang dan sebagainya. Agar tidak terjadi jebolnya tanggul, maka perlu disusun save procedure dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Walaupun pencegahan sudah dilakukan, sementara peluang adanya kejadian masih ada, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi...

Quartus II Introduction Using Schematic Design - FTP - Altera

This tutorial presents an introduction to the Quartus R II CAD system. It gives a general overview of a typical CAD flow for designing circuits that are implemented by using FPGA devices, and shows how this flow is realized in the Quartus II software. The design process is illustrated by giving step-by-step instructions for using the Quartus II software to implement a very simple circuit in an Altera FPGA device. The Quartus II system includes full support for all of the popular methods of entering a description of the desired circuit into a CAD system. This tutorial makes use of the schematic design entry method, in which the user draws a graphical diagram of the circuit. Two other versions of this tutorial are also available, which use the Verilog and VHDL hardware description languages, respectively. The last step in the design process involves configuring the designed circuit in an actual FPGA device. To show how this is done, it is assumed that the user has access to the Altera DE2 Development and Education board connected to a computer that has Quartus II software installed. A reader who does not have access to the DE2 board will still find the tutorial useful to learn how the FPGA programming and configuration task is performed. The screen captures in the tutorial were obtained using the Quartus II version 8.0; if other versions of the software are used, some of the images may be slightly different. Contents: Typical CAD Flow Getting Started Starting a New Project Schematic Design Entry Compiling the Design Pin Assignment Simulating the Designed Circuit Programming and Configuring the FPGA Device Testing the Designed Circuit 1 Computer Aided Design (CAD) software makes it easy to implement a desired logic circuit by using a programmable logic device, such as a field-programmable gate array (FPGA) chip. A typical FPGA CAD flow is illustrated in Figure 1.

Illinois Guide To Payday Loans - Illinois Department of Professional ...

Consumer Rights & Protec tions • Know your loan. A Payday Loan is a loan with a finance charge exceeding 36% and with a term that does not exceed 120 days. An Installment Payday Loan is similar to a Payday Loan but has a term of not less than 112 days and not more than 180 days. • You cannot be charged fees of more than $15.50 per $100 borrowed and you have the right to full disclosure in your contract of all fees and the annual percentage rate (APR). • The maximum amount you can borrow varies depending on your income, but in no event can your monthly payment on a Payday Loan or Installment Payday Loan exceed $1,000. • For Payday Loans you can request a repayment plan after 35 days of outstanding debt. Once in the repayment plan you cannot be charged interest, finances charges or fees of any kind. Installment Payday Loans are not eligible for a repayment plan. • A lender cannot charge you for attorney’s fees or court costs to collect the outstanding debt. • Members of the military have additional protections including: a ban on wage garnishment, deferral of collection activity for personnel deployed to a combat area, and a prohibition on contacting your commanding officer. • You can cancel a wage assignment at any time by contacting the lender. • For a complete copy of the law establishing Payday Loans or to file a complaint against a loan company, got to www.idfpr.com and click on “Other Financial Institutions.”

Partai Demokrat - KPU BULELENG
by junior 0 Comments favorite 23 Viewed Download 0 Times

Pengumuman Nomor : 338/KPU.Kab-016.433727/VI/2013 Tanggal : 26 Juni 2013 DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN BULELENG PEMILU TAHUN 2014 Nama Partai : Partai Demokrat Daerah Pemilihan : DAPIL 1 (Kecamatan Buleleng) No. Urut Bakal Calon Nama Bakal Calon NIK/KTP Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin (L/P) Agama Status Perkawinan (Kawin/Pernah Kawin/Belum Kawin) Nama Istri/Suami Jumlah Anak Alamat Tinggal Kecamatan Kabupaten/Ko ta Provinsi Pendidikan Terakhir Pekerjaan Terakhir I MADE ADI PURNAWIJAYA,S.Sos 5108062602800001 SINGARAJA 26-02-1980 L HINDU KAWIN KETUT BAGIANING, S Ag 4 BR DINAS PENDEM BULELENG BULELENG BALI SARJANA WIRASWASTA 2 GEDE DHARMA SANJAYA,SE 5108061803650004 SINGARAJA 18-03-1965 L HINDU KAWIN NYOMAN DATRINI 3 JL NGURAH RAI 19 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI SARJANA ANGGOTA DPRD KAB. BULELENG 3 LUH BUDI SUARTINI 5108075808750006 SINGARAJA 18-08-1975 P HINDU KAWIN - 1 BR. DINAS SEGARA, GIRI EMAS SAWAN BULELENG BALI SMA KARYAWAN SWASTA 4 NYOMAN SARJANA 5108063011680007 BAKTISERAGA 30-11-1968 L HINDU KAWIN NI MADE KOMPYANG AYU SARIANI 3 DUSUN TISTA, BHAKTISERAGA BULELENG BULELENG BALI SMA KARYAWAN SWASTA 5 PUTU ARTAWAN 5108062110800002 SINGARAJA 21-10-1960 L HINDU KAWIN DRA NI KETUT SRI UTAMI 3 JL. SETIA BUDI BANYUNING TIMUR BULELENG BULELENG BALI SARJANA KARYAWAN SWASTA 6 LUH GEDE PUSPINI 5108066612630002 KLUNGKUNG 26-12-1963 P HINDU KAWIN DRS DEWA MADE JONI ARDANA MSI 3 JL BEKISAR NO 1 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI SARJANA KARYAWAN SWASTA 7 I NYOMAN LANDRA, S. Sos 5171023011660001 BULELENG 30-11-1966 L HINDU KAWIN NI CENING ARIASIH 4 JL. SEDAP MALAM GG. MARGOT DENPASAR TIMUR I/12, KEBON KURI KAJA DENPASAR BALI SARJANA KARYAWAN SWASTA 8 LUH RATNA DEWI 5108064405900003 SINGARAJA 04-05-1990 P HINDU BELUM KAWIN - - BR. DINAS TINGKIG KEREP, JINENGDALEM BULELENG BULELENG BALI SMK - 9 NYOMAN PRITHI YADNYA 5108061501570005 SINGARAJA 15-01-1957 L HINDU KAWIN LUH PUTU SUASTI ANJANI 2 JL NGURAH RAI 53 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI STM WIRASWASTA 10 KADEK YULIANI 5108066811810004 SELAT 28-11-1981 P HINDU KAWIN KADEK EDY 2 JL LAKSAMANA NO 40 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI SMA KARYAWAN SWASTA Pengumuman Nomor : 338/KPU.Kab-016.433727/VI/2013 Tanggal : 26 Juni 2013 DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN BULELENG PEMILU TAHUN 2014 Nama Partai : Partai Demokrat Daerah Pemilihan : DAPIL 2 (Kecamatan Sawan) No. Urut Bakal Calon Nama Bakal Calon NIK/KTP Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin (L/P) Agama Status Perkawinan (Kawin/Pernah Kawin/Belum Kawin) Nama Istri/Suami Jumlah Anak Alamat Tinggal Kecamatan Kabupaten/Ko ta Provinsi Pendidikan Terakhir Pekerjaan Terakhir…

Vehicle Dealer Complaint (D-13) - Kansas Department of Revenue

Please see reverse side for additional information! Please attach to this complaint copies of all the documents which support your complaint. For those items marked with an asterisk (*), copies of supporting documents are very important. Such documents may include, for example, newspaper or other advertising, contracts, certificates of title, manufacturer’s statement of origin, odometer disclosure statements, repair or work order(s), bill of sale, litigation documents (Petition, Answer, Journal Entry of Judgment), vehicle transfer ownership agreement, foreign title assignment affidavit, power of attorney, secured power of attorney, affidavits to a fact, temporary registration permits and any (and all) documents related to this complaint. Please note: This is a formal complaint to the Kansas Department of Revenue, Division of Vehicles, Vehicle Dealer Licensing Bureau. As such, the information provided below will be used to conduct investigative efforts deemed necessary and sufficient by the Department for enforcement of the Kansas Vehicle Dealer & Manufacturer Licensing Act, K.S.A. 8-2401, et seq. The complaining party is providing this information for the express purpose of enabling the department to fulfill its statutory enforcement duties and if the result of any investigation conducted following this complaint determines such violations the licensee (dealer) found in violation, following an opportunity for administrative hearing in accordance with K.S.A. 8-2411, may be subject to fines from $50.00 to $1,000.00 or suspension, revocation or non-renewal of license or both. The Kansas Department of Revenue, Division of Vehicles, though, does not have the following authority: ...the authority to order a dealer to deliver title to a purchaser; ...the authority to order a dealer to return to a vehicle purchaser any of the purchase price of a vehicle; ...the authority to order a dealer to perform any specific act in conjunction with a sale or service transaction with any customer. Use the below lines to continue your narrative.

Contract for Secondary Employment of Raleigh Police - City of Raleigh

Greetings, Thank you for contacting the Raleigh Police Department regarding the hiring of officers for off-duty employment. A Contract for Secondary Employment of Raleigh Police Officer must be completed and a Certificate of Insurance must be produced to accomplish this. Please carefully read over the instructions provided here. When completing the contract, the red-outlined boxes must be filled-in. If the Secondary Employer is a corporation then a president or vice president must sign the contract-which must be attested to by another corporate officer. (Note: the Notary should not simultaneously sign as Attest on the contract). If the organization is an LLC, then a Managing Member must be the signatory (an Attest is not required in the case of an LLC or in the case of a General Partnership). The notarization date must match the date signed by the Secondary Employer (page 8 of contract). A Certificate of Insurance (C.O.I.) that shows liability and workers compensation coverage amounts as described in the contract must be provided. Employers must meet or exceed the city’s liability requirements as well as the statutory limit of workers comp coverage. The name of the Secondary Employer must precisely match the name of the Insured party listed on the C.O.I. Also, the C.O.I. must list the City of Raleigh as a Certificate Holder with the Raleigh Police Dept. Front Street address. Additional Important Information: • Please be aware that the minimum pay rate for an off-duty officer is $35.00 per hour and the minimum length of a shift is 3 hours. A supervisor may be required due to the nature of the assignment or the number of officers working at the job site. In such cases, a supervisory rate of $40.00 per hour will apply for locations where the Department mandates the presence of a supervisor. • Individual contracts must be prepared for each officer hired (e.g. – if 2 officers are to be hired then two contracts are needed, 3 officers hired=3 contracts, etc.) RALEIGH POLICE DEPARTMENT 1221 Front Street • RALEIGH, NORTH CAROLINA 27609 • 919-996-1444

Middle Byzantine Architecture - Saylor.org

It is difficult to succinctly characterize Middle Byzantine architecture because the Byzantine Empire was so expansive during this period that regional building traditions exerted just as strong an influence over building styles as did contemporary trends.1 Therefore, rather than studying “Middle Byzantine architecture,” it is more useful to study “Middle Byzantine architecture in the West,” “Middle Byzantine architecture in Greece,” etc. By way of introduction to architecture in this period, this reading assignment will provide you with examples of major architectural monuments from three different regions in the Byzantine Empire: Greece, Constantinople (modern-day Istanbul), and the West. Although it is difficult to ascribe particular styles to Middle Byzantine architecture, there are a few general features that are associated with architecture of this period. To begin with, societal changes that had taken hold by the early days of the Middle Byzantine Period changed the purpose, function, and patronage of Byzantine churches. The population had declined and there was greater instability in the culture, owing in part to the chaos and unrest of the earlier iconoclastic period. Christian services became smaller and more intimate, and with the growth of monasticism, patronage shifted away from church authorities towards monasteries. Ultimately, this shift resulted in the emergence of smaller, more intimate churches and the development of a condensed, centralized church plan. Worship also became a quieter, more individual experience involving private prayer, in contrast to the large-scale, public services of the Early Byzantine period. This new type of worship necessitated a new church style with more than just a large hall for Christian ceremony. The newer churches, which tended to be smaller than the earlier counterparts, included a number of secondary spaces for private worship and contemplation.2 Other features common to Middle Byzantine churches include brick construction, a cross-in-square plan, and extensive interior mosaic decoration. Myrelaion Church, Istanbul, 10th Century relevant images of this building: Exterior.) ...

 123456789