SEARCH

Found 215 related files. Current in page 1

contoh panduan berpidato ceramah agama

1967 kb/s - Contoh Panduan Berpidato Ceramah Agama Full Download


2157 kb/s - [Verified] Contoh Panduan Berpidato Ceramah Agama


2864 kb/s - Contoh Panduan Berpidato Ceramah Agama Direct Download

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku-buku ...

MENTERII<.EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.Oll/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks - PDPT

Panduan Penulisan Buku Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu...

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian...

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 19 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 - Buku Sekolah Elektronik

Tentang Buku Panduan Guru Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas I Buku Panduan Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata pelajaran. 2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 3. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 4. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi reflektif. 5. Berbagai teknik penilaian siswa. 6. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 7. Kegiatan interaksi guru dan orang tua, yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar siswa di rumah. 8. Petunjuk penggunaan buku siswa. Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas yang bervariasi. Aktivitas tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, demonstrasi, pemecahan masalah dan sebagainya. 2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengorganisir informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan). 3. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari. 4. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep. 5. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 6. Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah dipelajari. 7. Memberi umpan balik yang akan menguatkan pemahaman siswa.

Soal dan Pembahasan Matematika IPA SNMPTN 2011

Soal-Soal dan Pembahasan SNMPTN Matematika IPA Tahun Pelajaran 2010/2011 Tanggal Ujian: 01 Juni 2011 1. Diketahui vektor u = (a, -2, -1) dan v = (a, a, -1). Jika vektor u tegak lurus pada v , maka nilai a adalah ... A. -1 B. 0 C. 1 D. 2 E. 3 Jawab: Vektor: vektor u tegak lurus pada v maka u . v = 0 u = −2 , v = −1 −2 . −1 −1 (a – 1) (a-1) = 0 maka a = 1 −1 = a2 – 2a + 1 = 0 (a - 1)2 = 0 Jawabannya adalah C 2. Pernyataan berikut yang benar adalah ... A. Jika sin x = sin y maka x = y B. Untuk setiap vektor u , v dan w berlaku u . ( v . w ) = ( u . v ). w C. Jika b  f ( x) dx = 0, maka a D. Ada fungsi f sehingga E. 1 – cos 2x = 2 cos2 x f ( x )= 0 Lim f(x) ≠ f(c) untuk suatu c xc www.belajar-matematika.com - 1 Jawab: Trigonometri, vektor, integral, limit A. Ambil nilai dimana sin x = sin y  sin α = sin (1800 – α ) ambil nilai α = 600  sin 600 = sin 1200 ; tetapi 600 ≠ 1200 Pernyataan SALAH B. Operasi u . ( v . w ) tak terdefinisi karena v . w = skalar, sedangkan u = vektor vektor . skalar = tak terdefinisi Pernyataan SALAH C. Ambil contoh cari cepat hasil dimana b  f ( x) dx = 0 ; a 1 Didapat b = 1 dan a = -1 maka f(x)= x   x dx = 0  1 terbukti : f(x) = x bukan f(x) = 0 x2 | Pernyataan SALAH D. Ambil contoh f(x) = Lim xc f(x) = Lim x 1 ( ( = ( ( ) ( )( ) = ) ( ) Lim f(x) ≠ f(c)  2 ≠ 1 xc ) ( )( ) = ) ( ) =2 Pernyataan BENAR E. 1 – cos 2x = 1 – ( 2cos2 x – 1) = 1 + 1 - 2cos2 x = 2 - 2cos2 x = 2 ( 1 – cos2 x) Pernyataan SALAH Jawabannya adalah D www.belajar-matematika.com - 2 = (1 – 1) = 0 3. Luas daerah di bawah y = -x2 +8x dan di atas y = 6x - 24 dan terletak di kuadran I adalah.... a. ∫ (− b. ∫ (− c. ∫ (− +8 ) +8 ) +8 ) d. ∫ (6 − 24) e. ∫ (6 − 24) Jawab: Integral: +∫ ( + ∫ (− + ∫ (− + ∫ (− + ∫ (− − 2 − 24) + 2 + 24) + 2 + 24) +8 ) +8 ) kuadran I titik potong kedua persamaan : y1 = y2 -x2 +8x = 6x-24 -x2 +8x - 6x+24 = 0 -x2 +2x + 24 = 0 x2 -2x - 24 = 0 (x - 6) (x+4)0 x = 6 atau x = -4  karena di kuadran I maka yang berlaku adalah x = 6  y = 6.6 – 24= 12 berada di titik (6,12) www.belajar-matematika.com - 3 L = ∫ (− = ∫ (− +8 ) +8 ) + ∫ ((− + ∫ (− Jawabannya adalah B + 8 ) − (6 − 24)) + 2 + 24) 4. sin 350 cos 400 - cos 35 sin 400 = A. cos 50 B. sin 50 C. cos 950 D. cos 750 E. sin 750 Jawab: Trigonometri: Pakai rumus: sin (A - B) = sin A cos B - cos A Sin B A= 350 ; B = 400 = sin (350 - 400) = sin -50 Cos (90 0 -  ) = sin   rumus Cos (90 0 - (-50) ) = sin -50   = -50 Cos 950 = sin -50 Jawabannya adalah C 5. Diketahui g(x) = ax2 – bx + a – b habis dibagi x – 1. Jika f(x) adalah suku banyak yang bersisa a ketika dibagi x – 1 dan bersisa 3ax + b2 + 1 ketika dibagi g(x), maka nilai a adalah...... A. -1 B. -2 C. 1 D. 2 Jawab: Suku Banyak: g(x) = ax2 – bx + a – b habis dibagi x – 1  g(1) = 0 g(1) = a . 1 – b .1 + a – b = 0 =a–b+a–b=0 2a – 2b = 0 2a = 2b  a = b karena a = b maka: g(x) = ax2 – ax + a – a = ax2 – ax www.belajar-matematika.com - 4 E. 3 f(x) dibagi dengan f(x-1) sisa a  f(1) = a f(x) dibagi dengan g(x) sisa 3ax + b2 + 1 f(x) dibagi dengan ax2 – ax sisa 3ax + b2 + 1 f(x) dibagi dengan ax(x – 1) sisa 3ax + b2 + 1 teorema suku banyak: Jika suatu banyak f(x) dibagi oleh (x- k) akan diperoleh hasil bagi H(x) dan sisa pembagian S  f(x) = (x- k) H(x) + S f(x) dibagi dengan ax(x – 1) sisa 3ax + b2 + 1 f(x) = ax (x - 1) H(x) + (3ax + b2 + 1) substitusikan nilai nol dari pembagi yaitu x = 0 dan x = 1  dari ax (x - 1) ambil x = 1  untuk x = 1 f(1) = a . 1 (1 – 1) H(0) + 3a.1 + b2 + 1 a = 0 + 3a + b2 + 1  diketahu a = b, masukkan nilai a = b a = 3a + a2 + 1 a2 + 2a + 1 = 0 (a+1)(a+1) = (a+1)2 = 0 a = -1 Jawabannya adalah A 6. Rotasi sebesar 450 terhadap titik asal diikuti dengan pencerminan terhadap y = -x memetakan titik (3,4) ke .... A. √ B. − Jawab: ,√ √ ,√ C. D. √ √ ,−√ ,−√ E. − Transformasi Geometri:  cos  Rotasi sebesar 450 terhadap titik asal =   sin    sin    cos     0  1 pencerminan terhadap y = -x    1 0     www.belajar-matematika.com - 5 √ ,√

pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana - BNPB

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pedoman perencanaan penanggulangan bencana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA. Pertama : Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana di daerah di daerah masing-masing. Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 17 Desember 2008 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA, ttd DR. SYAMSUL MA’ARIF, S.IP. M.Si. SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. KAPOLRI 3. Panglima TNI 4. Para Gubernur 5. Para Ketua DPRD Propinsi 6. Para Bupati dan Walikota 7. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota

Laporan lengkap
by Hermawan 0 Comments favorite 74 Viewed Download 0 Times

Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan Negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu: lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan cukup bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, penurunan tanah dan tsunaminya (Sadisun, 2005-2006). Berbagai potensi bencana alam yang mungkin timbul sudah sebaiknya harus kita kenal agar karakter bahaya alam tersebut dapat kita minimalkan dampaknya. Selain itu, potensi bencana alam ini telah diperparah oleh beberapa permasalahan lain yang muncul di tanah air kita yang memicu peningkatan kerentanannya. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi merupakan salah satu contoh nyata, sehingga akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah-wilayah marginal yang tidak selayaknya dihuni. Tidak tertib dan tepatnya perencanaan tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila masyarakat sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya. Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengurangi resiko bencana alam, antara lain yaitu dengan melakukan kegiatan migitasi. Bencana (disaster) merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen bahaya (hazard) yang berupa fenomena alam/buatan di satu pihak, dengan kerentanan (vulnerability) komunitas di pihak lain. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kapasitas/kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi padanya. Misalnya, letusan G. Merapi dan bahaya lainnya gempa bumi, banjir, gerakan tanah, dan lainnya tidak akan sertamerta menjadi bencana apabila komunitas memiliki kapasitas mengelola bahaya. Bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan, dan akan membuat komunitas semakin rentan. Kerentanan komunitas diawali oleh kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang tidak aman (unsave conditions) yang melekat padanya. Kondisi tidak aman tersebut terjadi oleh tekanan dinamis internal maupun eksternal (dynamic pressures), misalnya di komunitas institusi lokal tidak berkembang dan ketrampilan tepat guna tidak dimiliki. Tekanan dinamis terjadi karena terdapat akar permasalahan (root causes) yang menyertainya. Akar permasalahan internal umumnya karena komunitas tidak mempunyai akses sumberdaya, struktur dan kekuasaan, sedang secara eksternal karena sistem politik dan ekonomi yang tidak tepat. Oleh karenanya penanganan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan meningkatkan kapasitas dan menangani akar permasalahan untuk mereduksi resiko secara total. Siklus penanggulangan bencana yang perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan (prevention) terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Tsunami tidak dapat dicegah. Pencegahan dapat dilakukan pada bahaya yang manusia terlibat langsung maupun tidak langsung. Pada tsunami misalnya. Pencegahan dapat dilakukan rakyat dengan membuat bendung penahan ombak, bangunan panggung tahan ombak, penataan ruang dan sebagainya. Agar tidak terjadi jebolnya tanggul, maka perlu disusun save procedure dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Walaupun pencegahan sudah dilakukan, sementara peluang adanya kejadian masih ada, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi...

Partai Demokrat - KPU BULELENG
by junior 0 Comments favorite 21 Viewed Download 0 Times

Pengumuman Nomor : 338/KPU.Kab-016.433727/VI/2013 Tanggal : 26 Juni 2013 DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN BULELENG PEMILU TAHUN 2014 Nama Partai : Partai Demokrat Daerah Pemilihan : DAPIL 1 (Kecamatan Buleleng) No. Urut Bakal Calon Nama Bakal Calon NIK/KTP Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin (L/P) Agama Status Perkawinan (Kawin/Pernah Kawin/Belum Kawin) Nama Istri/Suami Jumlah Anak Alamat Tinggal Kecamatan Kabupaten/Ko ta Provinsi Pendidikan Terakhir Pekerjaan Terakhir I MADE ADI PURNAWIJAYA,S.Sos 5108062602800001 SINGARAJA 26-02-1980 L HINDU KAWIN KETUT BAGIANING, S Ag 4 BR DINAS PENDEM BULELENG BULELENG BALI SARJANA WIRASWASTA 2 GEDE DHARMA SANJAYA,SE 5108061803650004 SINGARAJA 18-03-1965 L HINDU KAWIN NYOMAN DATRINI 3 JL NGURAH RAI 19 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI SARJANA ANGGOTA DPRD KAB. BULELENG 3 LUH BUDI SUARTINI 5108075808750006 SINGARAJA 18-08-1975 P HINDU KAWIN - 1 BR. DINAS SEGARA, GIRI EMAS SAWAN BULELENG BALI SMA KARYAWAN SWASTA 4 NYOMAN SARJANA 5108063011680007 BAKTISERAGA 30-11-1968 L HINDU KAWIN NI MADE KOMPYANG AYU SARIANI 3 DUSUN TISTA, BHAKTISERAGA BULELENG BULELENG BALI SMA KARYAWAN SWASTA 5 PUTU ARTAWAN 5108062110800002 SINGARAJA 21-10-1960 L HINDU KAWIN DRA NI KETUT SRI UTAMI 3 JL. SETIA BUDI BANYUNING TIMUR BULELENG BULELENG BALI SARJANA KARYAWAN SWASTA 6 LUH GEDE PUSPINI 5108066612630002 KLUNGKUNG 26-12-1963 P HINDU KAWIN DRS DEWA MADE JONI ARDANA MSI 3 JL BEKISAR NO 1 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI SARJANA KARYAWAN SWASTA 7 I NYOMAN LANDRA, S. Sos 5171023011660001 BULELENG 30-11-1966 L HINDU KAWIN NI CENING ARIASIH 4 JL. SEDAP MALAM GG. MARGOT DENPASAR TIMUR I/12, KEBON KURI KAJA DENPASAR BALI SARJANA KARYAWAN SWASTA 8 LUH RATNA DEWI 5108064405900003 SINGARAJA 04-05-1990 P HINDU BELUM KAWIN - - BR. DINAS TINGKIG KEREP, JINENGDALEM BULELENG BULELENG BALI SMK - 9 NYOMAN PRITHI YADNYA 5108061501570005 SINGARAJA 15-01-1957 L HINDU KAWIN LUH PUTU SUASTI ANJANI 2 JL NGURAH RAI 53 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI STM WIRASWASTA 10 KADEK YULIANI 5108066811810004 SELAT 28-11-1981 P HINDU KAWIN KADEK EDY 2 JL LAKSAMANA NO 40 SINGARAJA BULELENG BULELENG BALI SMA KARYAWAN SWASTA Pengumuman Nomor : 338/KPU.Kab-016.433727/VI/2013 Tanggal : 26 Juni 2013 DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN BULELENG PEMILU TAHUN 2014 Nama Partai : Partai Demokrat Daerah Pemilihan : DAPIL 2 (Kecamatan Sawan) No. Urut Bakal Calon Nama Bakal Calon NIK/KTP Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin (L/P) Agama Status Perkawinan (Kawin/Pernah Kawin/Belum Kawin) Nama Istri/Suami Jumlah Anak Alamat Tinggal Kecamatan Kabupaten/Ko ta Provinsi Pendidikan Terakhir Pekerjaan Terakhir…

PMK 122-2013 ttg Buku2 Pel.Umum, Kitab Suci & Buku2 Pel.Agama ...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 1.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3262) sel:iagaimana telah beberapa kali diubah •terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembarari. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor' 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4999); ...

« previous  123456789