SEARCH

Found 511 related files. Current in page 2

contoh makalah kasus korupsi di indonesia

PDF Version - PB Taxand
by cicak 0 Comments favorite 19 Viewed Download 0 Times

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh Indonesia. SURAT EDARAN Nomor : SE- 5 8 /PJ/2013 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. 2. Tujuan... Kp. - PJ 022/P10201 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas bukubuku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama atas impor dan/atau penyerahannya. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009.

Annual Report 2013
by james 0 Comments favorite 7 Viewed Download 0 Times

Reflecting its philosophy of “Aiming to Provide a Comfortable Lifestyle Supported by Health and Beauty,” Mandom engages in the manufacture and sale of cosmetics. Since its foundation in 1927, we have expanded our businesses centered on men’s cosmetics. Mandom presently offers various brand products to as many consumers worldwide as possible, “creating lifestyle value with consumers, for consumers”. In particular, we are focusing on Gatsby, which has grown into the top men’s cosmetics brand in Asia, along with Lúcido, Lúcido-L, Bifesta and Pixy, shipping over 1 billion products annually in the hair styling, face & body care, skincare and make-up categories. Mandom’s overseas expansion began in 1958, making an early mark in the cosmetics industry in 10 countries and regions across Asia, particularly Indonesia, via 11 overseas Group companies. Beyond Asia, our products have become consumer favorites in numerous countries worldwide, including Africa, Europe and North America. The entire Mandom Group is currently working together as one to be an “Only One” company whose strength lies in its global management with a focus on Asia.

70 PERSEN KORUPSI INDONESIA DARI PENGADAAN BARANG ...

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan dari 385 kasus korupsi i yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. "Tingginya angka kasus yang ditangani KPK menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia," kata Direktur Program IPW Hayie Muhammad saat menjadi pembicara pelatihan peliputan pengadaan barang dan jasa di Surabaya, Sabtu (6/7). Menurut Hayie Muhammad, selama ini dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah, tidak ada pengawasan maksimal sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan keuntungan pribadi. "Umpamanya ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memasukkan nilai pekerjaan atau proyek itu di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," kata Hayie Muhammad. Itu sebabnya, lanjut Hayie Muhammad, banyak ditemukan bahwa HPS itu lebih mahal dari pada harga pasar yang sebenarnya. "Itulah yang dibagi-bagi mereka untuk sebagai lahan korupsi mereka," katanya. Selama ini, kata dia, proyek pengadaan barang dan jasa menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ii sebesar 30 persen setiap tahunnya, dengan peningkatan sekitar 10 persen per tahun. Selain KPK, kata dia, kejaksaan juga telah mengungkap sekitar 2.000 kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi korupsi, dengan pemborosan anggaran mencapai 30 hingga 40 persen. Hayie Muhammad menambahkan, proses pengawasan mulai awal perencanaan...

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Lembaga/Satuan lainnya yang kebutuhan barang/jasa Kerja Perangkat prosesnya dimulai sampai oleh Kementerian/ Daerah/Institusi dari perencanaan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Percepatan .... - 3 2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang adalah instansi/institusi Pendapatan dan selanjutnya yang Belanja disebut K/L/D/I menggunakan Anggaran Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 6. Pejabat Pengadaan Sertifikat Keahlian adalah personil Pengadaan yang memiliki Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui ...

Manual Prosedure Pengadaan Jasa Konstruksi UB - ULP ...

Tujuan pelaksanaan pengadaan menurut Peraturan Presiden no. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa: a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah c. memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat e. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa f. menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa g. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. B. RUANG LINGKUP • Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, termasuk dari pinjaman/hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah. • Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); jika ada perbedaan dengan cara kesepakatan tentang tata cara pengadaan. ...

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG ...

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Selain itu khusus untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tentang pemutusan kontrak dijumpai pula dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengka, dan dapat pulah dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurang dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

Jobs for English teachers in Indonesia Westhill Consulting & Employment

With a population of approximately 238 million people spread over 17,508 islands along the equator, Indonesia is the world’s fourth most populous country and represents a fast-growing market for English teachers. Those looking to teach English in Indonesia will encounter an entrancing combination of lush, volcanic landscapes; beautiful beaches and thousands of years of history and culture. The country is also known for the warm hospitality of its people, most of whom are Muslim.

Jobs for English teachers in Indonesia

With a population of approximately 238 million people spread over 17,508 islands along the equator, Indonesia is the world's fourth most populous country and represents a fast-growing market for English teachers. Those looking to teach English in Indonesia will encounter an entrancing combination of lush, volcanic landscapes; beautiful beaches and thousands of years of history and culture. The country is also known for the warm hospitality of its people, most of whom are Muslim.

Westhill Consulting Travel and Tours Tip: Top Restaurants in Bali and Jakarta, Indonesia

Heading To Bali Or Jakarta Anytime Soon? Westhill Consulting Travel & Tours Singapore Pulled Together Several Restaurants Within The Bali And Jakarta Indonesia Area. Pondok Laguna – Jakarta, Indonesia Offering traditional Indonesian cuisines in this open-aired seafood restaurant, with its deep fried gourami, and with 84% of reviews rating the restaurant very good to excellent, it’s one restaurant you’ll need to put on your itinerary when you head to Jakarta. Lara Djonggrang – Jakarta, Indonesia Ranked number 10 in the top restaurants in Indonesia, the interior is decorated in the traditional Indonesian style and is located in the Tugu Hotels. Great for any occasion, their signature dishes are: Nasi Campur, satay and banana pancake. Bandar Djakarta – Jakarta, Indonesia With over 180 reviews and quotes like “menu there... very tasty... already try all the menu and want to go there again and again” and “The food was really delicious, fresh and well presented” on TripAdvisor

Is Jakarta Dangerous
by abbesdennis2 0 Comments favorite 12 Viewed Download 0 Times

Westhill Consulting Travel & Tours Singapore presents to you safety tips while travelling in Jakarta, Indonesia. Applicable to any Asian city.

 123456789