SEARCH

Found 294 related files. Current in page 3

contoh laporan tahunan tkrs

LAPORAN KAJIAN - Kumoro.staff.ugm.ac.id

LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDASI BAGI PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (UU PB) Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan masukan-masukan bagi perumusan Peraturan Pelaksanaan: Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kegiatan menjaring masukan bagi penyusunan RPPPerpres ini dilaksanakan oleh Tim MAP-UGM bekerjasama dengan UNDP (Knowledge Management Section-CPRU, Proyek ERA dan SC-DRR) dan BAPPENAS serta didukung penuh oleh DSF (Decentralization Support Facility) yang dimulai sejak bulan Juli hingga September 2007. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat membantu menyempurnakan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden turunan UU PB dan lebih mengakomodasikan kepentingan-kepentingan berbagai pihak di daerah. Untuk dapat memberikan masukan optimal bagi tim penyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, tim konsultan berusaha mendapatkan informasi dari kalangan akademisi dan para ahli, pemerintah daerah, LSM, maupun dari masyarakat yang langsung mengalami kejadian bencana di daerah. Tim terutama melaksanakan kegiatan berikut: 1. Pertemuan pakar (expert meeting) 2. Diskusi kelompok terarah (Focus-Group Discussion) 3. Lokakarya pemangku kepentingan (Multi-stakeholder Workshop) 4. Penjaringan aspirasi masyarakat dari beberapa daerah yang pernah mengalami bencana. Bahan-bahan yang dihimpun dalam laporan ini masih dapat disempurnakan agar menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dijadikan acuan oleh para pihak terkait. Kami mengundang saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan laporan secara keseluruhan. Yogyakarta, September 2007

bencana hidrometeorologi dan upaya adaptasi perubahan ... - DPR-RI

16 Mei 2013 ... pertengahan Mei 2013. Menurut Laporan Global Humanitarian. Forum (The Anatomy of Silent Crisis, 2009), bencana hidrometeorologi akan ...

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI ... - ITB

LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI TASIK JAWA BARAT 2 SEPTEMBER 2009 Disiapkan Oleh: Satuan Tugas Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat Pusat Mitigasi Bencana – Institut Teknologi Bandung Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat LAPORAN KAJIAN DAN SURVEY AWAL PASCA GEMPABUMI TASIK JAWA BARAT 2 SEPTEMBER 2009 Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Jawa Barat Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pada tanggal 2 September 2009, pukul 07:55:01 (UTC) atau pukul 14:55:01 (WIB) waktu setempat, telah terjadi gempabumi besar dengan moment magnitude Mw = 7.0 dengan kedalaman 49.9 km pada posisi 7.777°S, 107.326°E (Sumber : USGS). Gempabumi ini mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana dan sarana fisik serta sekitar 74 orang korban jiwa manusia di Propinsi Jawa Barat.. Kerusakan bangunan secara umum yang teramati di daerah survey (Kabupaten Tasikmalaya dan Pangalengan) bervariasi dari kerusakan ringan, keruskan parah, sampai runtuh. Bangunanbangunan sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit/puskesmas, dan perumahan juga banyak yang mengalami kerusakan parah. Prasarana jalan, jembatan, tanggul, instalasi listrik dan telepon diidentifikasi masih dalam kondisi baik dan beberapa hanya mengalami kerusakan ringan. Gambar 1.1. Epicenter Gempa Tasik 2 September 2009 Institut Teknologi Bandung memiliki ahli-ahli di bidang bencana alam seperti kegempaan dan tsunami perlu memberikan suatu kontribusi untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana Jawa Barat. Sebagai bagian dari program kerja ITB untuk memberikan suatu masukan-masukan atau rekomendasi teknis untuk tahapan rehabilitas dan rekonstruksi, kajain awal mengenai kejadian gempa Tasik dan survey awal identifikasi cepat kerusakan bangunan telah dilakukan. Pada tanggal 3 September 2009, kami melakukan survey awal ke daerah Pangelengan dan pada tanggal 5-7 September 2009 telah dilakukan survey ke Kabupaten Tasikmalaya. Team dari ITB telah melakukan suatu kajian-kajian awal, pengumpulan data-data serta survey ke daerah bencana untuk melakukan pengamatan langsung secara visual dampak-dampak dari gempa yang terjadi. Kajain-kajian awal dan survey ini dilakukan untuk dapat memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi teknis serta langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan selanjutnya Satuan Tugas Kajian dan Survey Lapangan Bencana Gempa Jawa Barat - ITB Laporan Kajian dan Survey Awal Bencana Gempa Jawa Barat dalam rangka pemulihan (recovery), fase pembangunan kembali (rekonstruksi), serta pada jangka panjangnya fase pencegahan (prevention), mitigasi (mitigation) dan kesiapan (preparedness)...

LAPORAN TAHUNAN 2012.pdf - data online skpd pemerintah ...

Laporan Tahunan BPBD Tahun 2012 PEMERINTAH KOTA JAYAPURA LAPORAN TAHUNAN 2012 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAYAPURA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura Laporan Tahunan BPBD Tahun 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Urusan Penanggulangan Bencana merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai badan baru dilingkungan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Jayapura, Badan Kota Jayapura akan terus melakukan pembenahan-pembenahan kedalam agar dapat melaksakan tugas-tugasnya dengan baik. Keadaan Alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya mengisyaratkan kepada pemerintah untuk bersikap tanggap dan antipatif dalam menyingkapi berbagai kemungkinan buruk apabila fenomena alam tersebut terjadi di Kota Jayapura . Langka selanjutnya kedepan Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tindak lanjut dari adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) ini dapat efektif. Adapun tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan per UndangUndangan serta menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana alam dan lain-lain sebagainya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara luas, nyata dan bertanggungjawab maupun pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya secara kontinyu dan terus menerus dalam usaha Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura...

laporan eksekutif menteri kesehatan ri tentang ... - UNAids

LAPORAN EKSEKUTIF MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENANGGULANGAN HIV/ AIDS RESPON MENANGKAL BENCANA NASIONAL PADA SIDANG KABINET MARET 2002 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pandemi HIV/AIDS yang mengancam penduduk dunia saat ini telah nyata menunjukkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bahkan keamanan negara disamping dampak kesehatan. AIDS ditemukan di Amerika 20 tahun yang lalu (1981) merupakan penyakit yang relatif baru tapi telah menyita perhatian masyarakat global. AIDS adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat menurun atau hilangnya daya tahan tubuh seseorang.Karena itu disebut Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Penyebabnya sejenis virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus yang dapat berada dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan gejala sakit yang berarti, selama bertahun tahun bahkan 10 – 11 tahun. Sulit bagi kita secara kasat mata mengetahui seseorang mengidap virus HIV atau tidak. Saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan dan vaksin yang dapat mencegah/menangkalnya. Epidemi HIV/AIDS di Indonesia telah bergerak dari suatu tingkat epidemi yang rendah yaitu prevalensi < 1 % ke arah tingkat epidemi terkonsentrasi dimana pada kelompok risiko tinggi tertentu telah melebihi angka 5% seperti di Sorong, Merauke, Riau untuk kelompok Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Jakarta, Jabar, Bali untuk kelompok Injecting Drug User (IDU). Laporan HIV/AIDS di Indonesia secara Kumulatif tahun 2001 tercatat AIDS 671, HIV 1904 namun berdasarkan perkiraan para ahli saat ini kemungkinan di Indonesia terdapat 80.000 – 120.000 Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS (ODHA) artinya bahwa dalam 10 tahun mendatang kemungkinan akan ditemukan 100.000 orang yang sakit dan meninggal karena AIDS. Sidang kabinet khusus HIV/ AIDS ini memberi peluang terwujudnya komitmen politik yang tinggi dan berbagai kebijakan, strategi baru. ANALISA SITUASI HIV/ AIDS DAPAT SAYA LAPORKAN SEBAGAI BERIKUT: Di dunia diperkirakan jumlah ODHA dewasa dan anak – anak pada akhir, tahun 2001 : 40 juta, 70% diantaranya (28 juta) ada di Sub Sahara Afrika, di Asia Selatan dan Tenggara termasuk Indonesia sekitar 6,1 juta ODHA. Di kawasan Asia – Pasifik mendekati 7 juta ODHA merupakan jumlah ke 2 terbesar setelah Sub Sahara Afrika. Akhir – akhir ini prevelansi yang meningkat pada IDU terdapat disebagian China, Nepal, Indonesia,Malaysia dan Vietnam Di Indonesia hampir semua propinsi melaporkan adanya HIV pada kelompok WPS. Prevalensi yang tinggi terdapat di propinsi Papua, Riau, Jawa Barat. Sedangkan untuk IDU yang tinggi terdapat di DKI, Jawa Barat, Bali. Pada pendonor darah 2–3 tahun terakhir infeksi HIV meningkat dengan tajam terutama di DKI Jakarta. Indikasi ini meminta kita untuk lebih meningkatkan berbagai upaya agar jangan sampai ada darah donor yang terinfeksi tidak tersaring dan menginfeksi penerima darah atau resipien Dari analisis 671 kasus AIDS yang dilaporkan dapat ditarik beberapa hal ; jumlah kasus AIDS di Indonesia sejak 1987 sampai dengan 2001 terus meningkat secara menyakinkan, menyerang usia pemuda/remaja atau usia produktif. Jenis kelamin 79 % AIDS adalah laki – laki, sedangkan di Afrika dengan epidemi lanjut lebih dari 50% terdapat pada wanita...

Laporan Naratif Filantropi bencana Gempa Yogyakarta-Jateng oleh ...

Laporan Naratif Filantropi bencana Gempa Yogyakarta-Jateng oleh Perusahaan Filantropi masih merupakan terminologi yang belum cukup diketahui dan dipahami oleh masyarakat dunia usaha. Pendataan yang dilakukan oleh PPF dengan mengambil momentum penyaluran bantuan kepada korban bencana gempa Yogyakarta-Jateng oleh perusahaan, menghadapi hambatan pertama berupa keawaman subyek riset terhadap difinisi filantropi. Termasuk didalamnya, ketidak pahaman terhadap maksud dan tujuan sebuah upaya penguatan filantropi. Subyek riset juga sulit untuk memahami bahwa aksi kedermawanan bukan sebuah niat baik berlandaskan keikhlasan semata, namun juga perlu dikembangkan, dikelola secara profesional, transparan sehingga dapat berjangka panjang serta memberi manfaat yang maksimal guna mengatasi permasalahan sosial di sekitar. Hasil pendataan masih jauh dari yang diharapkan, namun berhasil memotret pemahaman mendasar dan cara pandang yang sangat berbeda antara PPF, sebagai sebuah lembaga yang bercita-cita meningkatkan mutu kedermawanan, dengan pelaku kedermawanan (perusahaan) yang beranggapan bahwa aksi filantropinya, bahkan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Subyek riset memiliki kekawatiran dan rasa tidak percaya yang cukup tinggi, menanggapi keinginan PPF untuk mengetahui pengalaman dan pola-pola filantropi yang mereka lakukan. Beberapa perusahaan mengungkapkan secara terbuka hal tersebut, sebagian besar lainnya langsung melakukan penolakan dan menutup diri terhadap berbagai upaya penjelasan dan pendekatan. Bencana gempa melanda wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada 26 Mei 2006, pukul 05.53 WIB, selama 57 detik dengan kekuatan 5,9 Skala Ritcher. Pusat gempa berada di lepas pantai Samudera Hindia, sekitar 38 km selatan Yogyakartakarta dengan kedalaman 33 kilometer1. Peristiwa ini menimbulkan kerusakan di 5 wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni, Bantul, Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo dan Gunung Kidul, serta 6 kabupaten di Jawa Tengah meliputi Klaten, Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri dan Purworejo. Bantul dan Kabupaten Klaten mengalami kerusakan paling parah. Total korban meninggal mencapai 5.857 jiwa, korban luka-luka 37.229 jiwa, rumah penduduk yang rata dengan tanah tidak kurang dari 84.643 rumah, sedangan rumah rusak parah dan ringan lebih dari 300.000 rumah2. Gempa juga meninggalkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik. Sekitar 2.354 bangunan sekolah roboh3. Situs peninggalan sejarah seperti Keraton Yogyakarta, makam raja-raja di Imogiri, Candi Prambanan dan candi Ratu Boko juga mengalami kerusakan. Dalam hitungan jam, kabar kehancuran dan kondisi masyarakat korban gempa sudah disampaikan oleh media massa –terutama online, televisi dan radio—keseluruh penjuru tanah air. Liputan ini berlangsung terus, seiring munculnya aksi tanggap darurat dan kedermawanan...

LAPORAN KHUSUS PENANGANAN BENCANA
by Hermawan 0 Comments favorite 248 Viewed Download 0 Times

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (B N P B) LAPORAN KHUSUS PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI TEKTONIK DI PROVINSI PAPUA LAPORAN KHUSUS Gempa Bumi Tektonik di Provinsi Papua A. Kejadian Jenis Kejadian Waktu Kejadian Lokasi Kejadian Pusat Gempa : Gempa Bumi Tektonik : Rabu, 16 Juni 2010 pukul 10:06:01 WIB : Biak - Papua : Gempa berkekuatan 6,2 SR dengan kedalaman 10 Km pada koordinat 2.03 LS - 136.67 BT (114 km Tenggara Biak - Papua). Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. 5. Gempa dirasakan : Serui VI - VII MMI, Yapen Waropen VI – VII MMI, Nabire IV MMI, Biak IV MMI, Paniai IV MMI, Puncak Jaya IV MMI, . 6. Telah terjadi 4 (empat)kali gempa susulan : Upaya yang dilakukan. Pusdalops BNPB dengan dibantu ORARI dan RAPI sejak awal terjadi gempa sampai saat ini terus melakukan kontak dengan BPBD Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten dan kota yang terdekat pusat gempa untuk memantau keadaan, korban dan kerusakan yang terjadi guna mengambil langkah yang diperlukan. 2. BNPB bersama Kementrian Sosial dan Kementrian Kesehatan memberangkatkan Tim Kaji Cepat ke Papua untuk memberikan pendampingan kepada daerah dan memberikan bantuan dana operasional tanggap darurat kepada daerah. Pagi ini Kamis 17 Juni 2010 Tim telah berada di Serui Kabupaten Yapen Waropen. 3. BPBD Prov. Papua bersama TNI dan Polri serta Dinas terkait telah melakukan Peninnjauan melalui Udara dengan dua Helikopter untuk memantau dan memberi bantuan yang diperlukan. 4. Pemda Kabupeten Yapen Waropen Bersama TNI dan Polri telah memberikan bantuan perawatan serta pemakaman kepada korban meninggal. 5. Segera melakukan kontak ke BPBD Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, BPBD Kab./ Kota di wilayah Provinsi Papua/Papua Barat untuk mendapatkan informasi awal/kaji cepat awal tentang dampak gempa. BNPB menyiagakan SRC-PB untuk standby sewaktu-waktu ke lokasi bencana di Provinsi Papua apabila diperlukan. BNPB memberikan arahan ke BPBD Provinsi Papua dan BPBD Prov...

pemetaan zonasi banjir kota gorontalo untuk mitigasi bencana

LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2012 PEMETAAN ZONASI BANJIR KOTA GORONTALO UNTUK MITIGASI BENCANA Terima kasih atas segala bantuannya sehingga penelitian kami yang berjudul Pemetaan Zonasi Banjir Kota Gorontalo untuk Mitigasi Bencana dapat kami selesaikan. Segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kota Gorontalo untuk mitigasi bencana banjir. Sejak kota Gorontalo tumbuh menjadi ibukota propinsi dan terpusatnya pembangunan di wilayah perkotaan menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini membutuhkan peningkatan lahan yang berdampak kepada menurunnya kualitas lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah banjir. Mengingat begitu besarnya dampak banjir di Kota ini maka diperlukan penelitian untuk menghasilkan informasi tentang tingkat kerawanan banjir di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah mengkompilasi antara metode kualitatif dan kuantitatif yang dipadukan dengan survey lapangan. Data yang diperlukan dapat bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil survei lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan, Hasil yang diperoleh adalah daerah penelitian dapat dibagi kedalam 3 satuan geomorfologi yaitu satuang geomorfologi pedaran, bergelombang dan perbukitan bergelombang. Curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 61 – 169.58 mm/bulanan sedangkan curah hujan tahunan adalah 1.461 mm/tahun dengan tipe iklimnya adalah C – D. Geologi daerah penelitian dapat di bagi kedalam 3 satuan batuan yaitu dari tua ke muda adalah satuan batuan granit, breksi vulkanik dan alluvial, struktur geologi yang bekerja berarah barat laut-tenggara. Jenis tanah di daerah ini adalah lempung. Kedalaman muka air tanah berkisar antara 100 – 225 cm termasuk air tanah dangkal. Penggunaan lahan dapat di bagi 5 yaitu persawahan, pemukiman dan perkantoran, tegalan, pertambangan dan hutan jarang. Zonasi tingkat kerawanan banjir dapat di bagi 3 yaitu zona rawan tinggi, aona rawan rendah dan zona tidak rawan. Upaya mitigasi yang harus dilakukan adalah mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya. Kata Kunci : Kota Gorontalo, banjir, mitigasi bencana, peta zonasi banjir...

Draft Standar Pelayanan BPBD - Kabupaten Semarang

Droping Air Bersih dan Logistik Bencana Dasar Hukum Komponen Uraian 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang 3 Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda, Inspektorat, LTD dan KPMPT Kabupaten Semarang 2 Persyaratan Pelayan 3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Surat / Laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai permintaan bantuan Masyarakat melaporkan ke BPBD Menerima laporan secara tertulis dari Desa/Kelurahan diketahui Kecamatan setempat mengenai musibah bencana dan permintaan bantuan Melakukan cek silang dan peninjauan lapangan perihal adanya rumah penduduk/Daerah yang mengalami musibah bencana Mengusulkan Jenis bantuan yang akan diberikan Kepada Korban Bencana kepada Kepala BPBD melalui Kalakhar BPBD 4 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari kerja 5 Biaya / Tarif Gratis 6 Produk Pelayanan Jasa pemberian bantuan Air Bersih dan Logistik Bencana 7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas Alat Tulis Kantor Komputer, Printer, Meja, Kursi Rapat Kendaraan Operasional Lapangan (Open Kap dan Truk Tangki Air) Truk Tangki Supply Air Bersih Alat Komunikasi lapangan ( Handy Talky , HP, dll) 8 Kompetensi Pelaksana 1 Pendidikan minimal SLTA 2 Memiliki pengalaman/pernah mengikuti pelatihan Manajemen penyaluran Bantuan Bencana 3 Memiliki kualifikasi / lisensi / kecakapan dalam mengoperasionalkan Kendaraan Tangki Air ke Daerah-daerah kekeringan 9 Pengawasan Internal 1 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 2 Kepala Pelaksana Harian BPBD 3 Kepala BPBD 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Jumlah Pelaksana 1 2 3 4 Surat/datang langsung ke kantor BPBD Kabupaten Semarang, Jl...

Buku Laporan 2012 - Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY

LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik. Lingkungan hidup yang baik Aan setrat merupakan hak asasi setiap warga Negara lndsnesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanJutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehiduBan manusia dan makhluk hiduB lainnya sehingga p€rlu dilakqkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh'sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2AL2 memberikan informasimengenai kondisilingkungan hidup, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan di Kota yogyakarta. Akhir kata semoga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat bermanfaat dan menjadisarana untuk membantu mewujudkan upaya pelestarian lingkungan hidup. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besamya atas kerjasama dan bantuan dari semua pihaft, sehingga Laporan Status Lingkungan t{idup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 dapat selesaidengan baik. BAB III. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ................................................................. 92 Rehabilitasi Lingkungan .............................................................................................. 92 A.1. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penghijauan ................................................................92 A.2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi ....................................................................93 A.3. Kegiatan Fisik Lainnya......................................................................................................94 Pengawasan Amdal ...................................................................................................... 96 B.1. Rekomendasi Amdal/UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi Amdal Daerah .................96 B.2. Pengawasan UKL/UPL .....................................................................................................97 Penegakan Hukum ........................................................................................................ 98 C.1. Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan menurut Jenis Masalah .................................98 C.2. Status Pengaduan ............................................................................................................99 Peran Serta Masyarakat ............................................................................................. 101 D.1. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan..........................................101 D.2. Penerima Penghargaan Lingkungan ..............................................................................102 D.3. Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan, Workshop, Seminar Lingkungan ..............................103 D.4. Kegiatan Fisik Perbaikan Kualitas Lingkungan Oleh Masyarakat .................................105 Kelembagaan .............................................................................................................. 106 E.1. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan ...........................................................106 E.2. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ...............................................................................107 E.3. Jumlah Personil Institusi Lingkungan Menurut Tingkat Pendidikan ...............................108 E.4. Jumlah Jabatan Fungsional Lingkungan, PPNS dan PPLHD........................................108...

 123456789