SEARCH

Found 308 related files. Current in page 2

contoh laporan pelatihan

QUICK GUIDE Data dan Informasi Bencana ... - WordPress.com

Bencana merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan masyarakata dalam menghadapi dan akhirnya menimbulkan korban dan kerusakan. Fenomena bencana sebagian besar merupakan kejadian berulang pada tempat yang sama, sehingga dapat dilakukan analisa untuk ke depan dengan menggunakan data historis bencana-bencana sebelumnya. Melalui Data dan Informasi Bencana Indonesi (DIBI) dapat dilihat historis kejadian bencana yang terjadi di Indonesia mulai tahun 18152012. Dalam DIBI dapat disajikan data bencana mulai tanggal kejadian, lokasi, korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Analisa yang dapat disajikan melalui DIBI ini adalah grafik, statistik, peta tematik dan crosstab. . PERMINTAAN Berfungsi untuk membuat permintaan data kejadian bencana yang akan ditampilkan. Isikan rentang tanggal (YYYY MM DD), dari kapan sampai kapan. Rentang tanggal juga bisa diisikan hanya pada tahun saja. Apabila ingin melihat semua data maka rentang tanggal tidak usah diisi, langsung klik pada “OK”. . LIHAT DATA Berfungsi untuk melihat data kejadian bencana yang diminta. Fungsi ini sama dengan “LIHAT DATA” pada permintaan. Semua data bencana yang diminta akan ditampilakn secara rinci dan berdasarkan database yang tersimpan. GRAFIK Berfungsi untuk menampilkan grafik data kejadian bencana. Grafik dapat berupa grafik batang dan diagram pie (kue). Klik pada “BUAT GRAFIK” maka akan ditanpilkan grafik variabel bencana berdasarkan tahun kejadian. STATISTIK Berfungsi untuk menampilkan data statistikkejadian bencana seperti jumlah, rata-rata, maksimum, varian,dan deviasi standar. Mulai dari lokasi, dampak bencana, korban dan kerusakan. Klik “LANJUT” maka akan ditampilkan data kejadian bencana sesuai dengan permintaan. Data hasil tampilan dapat disimpan dalam bentuk EXCEL maupun CSV. Cara menyimpanya klik pada pojok kanan tulisan “BUAT EXCEL CSV”. Data secara otomatis akan tersimpan dan dapat digunakan sewaktu-waktu. LAPORAN Berfungsi untuk menyajikan laporan bencana sesuai dengan pernintaan. Data yang tersedia hampir sama dengan di menu statistic. Klik “LANJUT” untuk mendapatkan laporan yang diminta. Hasil dari laporan ini dapat disimpan dalam bentuk EXCEl, CSV dan XML. PETA TEMATIK Berfungsi untuk menampilkan peta tematik berdasarkan variable yang diinginkan. Klik pada “BUAT PETA” maka akan menampilkan sebaran kejadian bencana di Indonesia secara langsung. Peta ini dapat didownlaod dengan cara klik kanan pada peta dan simpan sebagai gambar. CROSSTAB Berfungsi untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel. Pilih variable pada kolom tersedia kemudian klik “TAMBAH’. Selanjutnya klik “LANJUT” untuk mendapatkan hasil crosstab sesuai yang diinginkan. Tabel ini dapat dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan analisa statistikkhusus untuk tabulasi silang (crosstab). Hasil ini dapat disimpan dalam EXCEl dengan menekan tombol “BUAT EXCEL” di pojok kanan atas.

SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA - WordPress.com

TELAH DIUJICOBAKAN DALAM GLADI LAPANG CALON ANGGOTA KS R PMI KOTA YOGYAKA RTA 2005 2. Deskripsi Tugas a. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana 1) Umum Membantu PMI Cabang Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana; 2) Khusus a) Merencanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana; b) Menyiapkan Poskodal di PMI Cabang Kota Yogyakarta, di lokasi bencana, dan di tempat lain yang di anggap perlu; c) Memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban; d) Membuat dokumentasi Penanggulangan Bencana; e) Membuat laporan harian kepada PMI Kota Yogyakarta; f) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain yang terkait (Satlak Penanggulangan Bencana). b. Komandan Satuan Tugas 1) Memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan PB; 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan memberikan penugasan kepada Base Camp Officer, On Field Officer, Triage Officer, dan Regu; 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh komponen Satuan Tugas; 4) Melakukan koordinasi dengan Satlak PB dan instansi lain yang terkait; 5) Membuat laporan kepada PC PMI Kota Yogyakarta. c. Base Camp Officer Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas 1) Merencanakan dan melakukan setting Base Camp secara menyeluruh termasuk sanitasi, penerangan/ sumber listrik, saluran air bersih,dan keamanan/ketertiban base camp, dengan dibantu oleh reguregu yang menjadi wewenangnya; 2) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu : Base Camp, Komunikasi, Hubungan Masyarakat, TMS, Rumah Sakit Lapangan, Dapur Umum, Ambulans; 4) Menunjuk Koordinator Regu; 5) Membuat laporan. d. On Field Officer 1) Bertanggung jawab kepada Komandan Satgas; 3) Merencanakan, melakukan pencarian dan penyelamatan korban di Crash Area dan Collecting Area, dengan dibantu oleh regu-regu yang menjadi wewenangnya; 4) Mengkoordinasikan dan memberikan penugasan kepada Regu Pertolongan Pertama dan Regu Pencari; 5) Menunjuk Koordinator Regu; 6) Membuat laporan.

LAPORAN TAHUNAN 2012.pdf - data online skpd pemerintah ...

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Jayapura yang berkewajiban menyusun Laporan Tahunan 2012 untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan Kegiatan yang telah dicapai dan sebagai bahan informasi bagi pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, maka diharapkan bisa menjadi acuan untuk Pembangunan Kota Jayapura. Demikian Laporan Tahunan 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibuat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Urusan Penanggulangan Bencana merupakan Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai badan baru dilingkungan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kota Jayapura, Badan Kota Jayapura akan terus melakukan pembenahan-pembenahan kedalam agar dapat melaksakan tugas-tugasnya dengan baik. Keadaan Alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya mengisyaratkan kepada pemerintah untuk bersikap tanggap dan antipatif dalam menyingkapi berbagai kemungkinan buruk apabila fenomena alam tersebut terjadi di Kota Jayapura . Langka selanjutnya kedepan Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga tindak lanjut dari adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) ini dapat efektif. Adapun tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan per UndangUndangan serta menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana alam dan lain-lain sebagainya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara luas, nyata dan bertanggungjawab maupun pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya secara kontinyu dan terus menerus dalam usaha Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura

Partai DEMOKRAT - KPU Kabupaten Kepulauan Anambas

PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRAT DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE I BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE' ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE No. BARANG UANG (Rp) (Rp) 1 Partai Politik Calon Legislatif - Unit (Rp) Keterangan Unit - 2 JUMLAH (Rp) JASA 379,136,800 409,136,800 4,450,000 4,450,000 5,400,000 5,400,000 1,150,000 1,150,000 5,650,000 5,650,000 4,950,000 4,950,000 a. Daerah Pemilihan : Kepulauan Anambas 1 1) Nomor Urut : 1 Nama Calon : Wann Sarros, SE 2) Nomor Urut : 2 Nama Calon : Mardiah 3) Nomor Urut : 3 Nama Calon : Tarmizi AJ 4) Nomor Urut : 4 Nama Calon : Arly Yanton Eigh Nova Damanik, SP 5) Nomor Urut : 5 Nama Calon : Zainah 6) Nomor Urut : 6 Nama Calon : Zaleha 7) 30,000,000 Nomor Urut : 7 BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE' ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE No. (Rp) Nama Calon : Rohmad Maulana, S.Kom 8) (Rp) JUMLAH (Rp) JASA Unit (Rp) Unit 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 3,210,000 3,210,000 78,894,000 79,894,000 450,000 450,000 8,000,000 8,000,000 550,000 550,000 7,850,000 7,850,000 8,130,000 8,130,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 31,000,000 51,000,000 Nomor Urut : 8 Nama Calon : Sri Yani 9) BARANG UANG Nomor Urut : 9 Nama Calon : Azwar, ST b. Daerah Pemilihan : Kepulauan Anambaas 2 1) b...

menggunakan buku pelajaran dengan efektif.pdf - Staff UNY

Buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang memberikan andil cukup besar dalam upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran (B.P. Sitepu, 2005: 114). Kebutuhan akan buku pelajaran semakin terasa ketika jumlah dan mutu guru yang tersedia belum memadai. Di tempat-tempat tertentu, masih banyak guru yang mengandalkan buku pelajaran sebagai satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran. Guru mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan mengacu sepenuhnya pada isi buku pelajaran. Siswa juga menggunakan buku pelajaran di sekolah dan di rumah sebagai sumber belajar utama. Kebijakan tiap sekolah dalam memberikan buku pelajaran secara gratis untuk setiap siswa didasarkan pada prinsip perlakuan yang sama dan kesetaraan kesempatan. Karena alasan inilah, buku pelajaran secara luas digunakan dan bisa dipastikan akan terus digunakan sampai tahun-tahun mendatang. Hal ini terlihat dari keberterimaan yang relatif luas terhadap buku pelajaran sebagai sumber belajar yang berharga, khususnya bagi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mulai belajar bagaimana menggunakan buku-buku ini dengan efektif. Tulisan ini mencoba menawarkan cara menggunakan buku pelajaran IPS dengan efektif kepada para guru di sekolah dasar sehingga sedapat mungkin mampu memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kompleksitas Materi dalam Buku Pelajaran IPS Buku pelajaran IPS SD merupakan buku pegangan guru dalam menyajikan materi kurikulum. Apabila dicermati, meskipun penulisan buku tersebut sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembacanya, masih ada saja permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan membaca yang dihadapi siswa. Hal ini bisa terjadi karena buku-buku ini dirancang untuk menangani konten substantif. Artinya, istilah dan konsep yang berkaitan dengan subjek harus digunakan ketika menjelaskan ide-ide yang disajikan. Sebagai contoh, dalam buku dituliskan  ...

KAJIAN TEORI - Deskripsi Teoretik Buku Pelajaran

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang berupa tulisan yang dituangkan ke dalam kertas atau buku dapat digolongkan ke media pembelajaran berupa media cetak. Dalam salah satu hierarki media yang paling kompleks yaitu menurut Gagne (dalam Arief Sadiman, 2011: 23), Gagne mennggolongkan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, memberi kondisi eksternal, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alihilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan balik. Dari beberapa fungsi tersebut, Media cetak memiliki keterbatasan pada aspek stimulus dan alih kemampuan. Sedangkan pada fungsi pengarah perhatian/kegiatan, contoh kemampuan terbatas yang diharapkan, isyarat eksternal, tuntutan cara berpikir penilaian hasil dan umpan balik sudah terdapat didalamnya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses mentransfer ilmu maupun nilai agar peserta didik bertambah nilai dirinya. Menurut Arief Sadiman (2011: 11-12), proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Dalam hal ini saluran media merupakan media pembelajaran. Menurut Umar Suwito (dalam Suharsimi Arikunto, 1987: 15) media pembelajaran adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran. Sedangkan pengretian lebih luasnya, media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versibilatas, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (3) penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, dan (4) dengan sifat yang unik pada setiap anaka ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri (Arief Sadiman, 2011: 17). Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Menurut Leshin, Pollock & Reigulth (dalam Azhar Arsyad, 2011: 36) mengklasifikasikan media menjadi 5 macam, yaitu: 1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, field-trip, kegiatan kelompok), 2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (worksheet), alat kerja bantu, lembar lepas), 3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar transparansi, slide), 4. Media berbasis audio visual (video, film, ...

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa - LKPP

PERENCANAAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA A. KETENTUAN UMUM 1. Pengguna Anggaran (PA) menyusun dokumen rencana pengadaan barang/jasa, yang mencakup: a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. 2. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari K/L/D/I. 3. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi: a. identifikasi dan analisis kebutuhan; b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran; c. penetapan kebijakan umum; dan d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). B. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN 1. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). 2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah ada/dimiliki/dikuasai, atau kelayakan riwayat barang/jasa kebutuhan yang telah barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. 4. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. C. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGANGGARAN 1. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain. 3. Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. biaya pengumuman pengadaan; b. honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. biaya survei lapangan/pasar; d. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hokum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan. 4. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.

1.1 latar belakang
by Hermawan 0 Comments favorite 74 Viewed Download 0 Times

BAPPEDA Kabupaten Probolinggo 1.1 LATAR BELAKANG Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah dengan karateristik geologi dan geografis yang cukup beragam pegunungan/dataran tinggi. Adanya mulai dari perbedaan kawasan karateristik pantai ini hingga menyebabkan perbedaan perlakuan pada masing-masing kawasan, terutama pada kawasan kawasan yang dimungkinkan sebagai kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalamai bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan kebakaran. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam yang berakibat kerugian material dan sumberdaya. Penataan ruang yang tepat merupakan salah satu upaya mitigasi bencana (mencegah bencana atau mengurangi efek dari bencana). Selain itu peta rawan bencana yang ada juga bisa dijadikan alat dalam menyusun rencana tata ruang dalam mengambil kebijakan Selain itu, ketegasan pemerintah daerah dalam penerapan zoning regulation (peraturan zona) yang menjadi acuan dalam pemberian ijin mana kawasan yang boleh atau tidak boleh dibangun juga diperlukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Ditambah dengan adanya kejelasan dalam mekanisme pemberian insetif atau disinsentif praktek pembangunan di kawasan rawan bencana. Laporan Akhir Studi Identifikasi Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Probolinggo

Lampiran 9. FILE LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN ... - PKPP

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI KE-2 Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Peneliti Utama: Fajar Yulianto, S.Si. Anggota Peneliti: Parwati, S.Si, M.Sc. Dra. Any Zubaidah, M.Si. Kusumaning Ayu D.S, S.T Junita Monica Pasaribu, S.Si. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Jalan LAPAN no. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710, Indonesia Tel./Fax : (021) 8722733 Latar Belakang Kondisi geografis wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam yang tidak dapat dihindari. Akibat dari bencana tersebut dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan manejemen bencana yang baik. Terdapat tiga fase penting dalam kegiatan menajemen bencana, yaitu: fase sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Mengacu pada pedoman untuk menajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasi, usaha-usaha yang dilakukan pada setiap fase dapat mengurangi dampak insiden dan usaha mempersingkat periode gangguan (Gambar 1). Gambar 1. menunjukkan bahwa setelah persingkat dilakukan menajemen bencana yang baik pada fase sebelum, saat, dan sesudah bencana dapat mengurangi dampak insiden/bencana dan juga mempersingkat periode bencana. Gambar 1. Konsep Pengurangan dampak insiden / bencana (sumber ISO/PAS 22399) Konsep emergency response yang ada pada saat ini telah dilakukan oleh LAPAN dan dapat dijelaskan dalam Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk quick response yang telah dilakukan oleh LAPAN. Kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh telah dilakukan dengan memberikan informasi lokasi bencana, kondisi ...

kepolisian negara republik indonesia daerah metro ... - Humas Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO TANGERANG KOTA LAPORAN HASIL PENANGANAN DAN PENGAMANAN BENCANA BANJIR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA I.PENDAHULUAN 1.Umum a.Untuk menunjang keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan serta kecintaan publik (masyarakat) kepada institusi Polri dalam Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilkum Polres Metro Tangerang Kota, maka perlu dilakukan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir. b. Sebagai tindak lanjut, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota. 2. Maksud dan tujuan a. Pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan Penanganan dan pengamanan bencana banjir tahun 2012 di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. b.Tujuan pembuatan laporan ini agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut khususnya dalam pelaksanaan penanganan dan pengamanan bencana banjir. TUGAS YANG DILAKSANAKAN 5.Perencanaan Dalam rangka Perencanan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut : a.Mendatakan Lokasi – lokasi yang sering dilanda Banjir di wilayah Kota Tangerang. b.Melaksanakan Apel dan Menyiapkan Pelampung ( Ban ) dalam rangka Penanganan dan pengamanan Bencana Banjir di wilayah Kota Tangerang. c.Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penanganan dan pengamanan bencana Banjir tahun 2012 di wilayah kota Tangerang ...

 123456789