SEARCH

Found 363 related files. Current in page 1

contoh laporan keuangan usaha kecil

SBMPTN 2013 Biologi - Bisa Kimia

Doc. Name: SBMPTN2013BIO999 Doc. Version : 2013-10 | 01. Contoh keberadaan satwa pada suatu habitat yang dijaga dengan baik sebagai upaya pelestarian ex situ adalah… (A) Orang utan di hutan Kalimantan. (B) Cendrawasih di hutan Papua. (C) Rusa di Kebun Raya Bogor. (D) Pesut diSungai Mahakam. (E) Anoa di Pulau Sulawesi 02. Komunitas mikroba yang melekat pada suatu substrat/benda sehingga dapat merusak substrat/benda tersebut disebut… (A) Biodegradator. (B) Bioaktivator. (C) Biokatalis. (D) Biodeposit. (E) Biofilm. 03. Bagian sistem pencernaan yang berperan dalam memecah polipeptida menjadi oligopeptida adalah… (A) Duodenum. (B) Usus besar. (C) Lambung. (D) Jejunum. (E) Ileum. 04. Asam absisat melindungi tanaman yang mengalami kekurangan air melalui mekanisme… (A) Peningkatan pembentukan kutikula. (B) Penurunan tekanan turgor sel penjaga. (C) Peningkatan kecepatan pembelahan sel. (D) Penurunan kecepatan pembentangan sel. (E) Penghambatan pemanjangan sel epidermis. halaman 1 05. Pernyataan yang salah mengenai fotofosforilisasi siklik dan non siklik adalah… (A) Pada fotofosforilisasi non siklik sumber elektron yang memasuki Fotosistem II adalah molekul air, pada fotofosforilisasi siklik, sumber dari elektron adalah Fotosistem I. (B) Pada fotofosforilisasi non siklik penerima elktron terakhir adalah NADP, pada fotofosforilisasi siklik, penerima elektron terakhir adalah Fotosistem I. (C) Hasil dari fotofosforilisasi non siklik adalah ATP, NADPH, dan O2, sedangkan hasil dari fotofosforilisasi siklikhanya ATP. (D) Fotofosforilisasi non siklik melibatkan Fotosistem I dan II, fotofosforilisasi siklik hanya melibatkan Fotosistem II. 06. Perhatikan diagram saluran kreb berikut! Tahap dimana berlangsung hidrasi adalah (A) 1 dan 4 (B) 1 dan 5 (C) 2 dan 6 (D) 3 dan 7 (E) 3 dan 8 Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.zenius.net dengan memasukkan kode 3117 ke menu search. Copyright © 2013 Zenius Education SBMPTN 2013 Biologi, Kode Soal doc. name: SBMPTN2013BIO999 halaman 2 doc. version : 2013-10 | 07. Perhatikan gambar tahapan mitosis berikut! 10. Grafik berikut menunjukan kinerja insulin sintetis. Tahap telofase, metaphase, anaphase dan profasen ditunjukan oleh urutan angka…

KUNCI JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER

KUNCI JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER Kode/Nama Mata Kuliah Waktu/Sifat Ujian : TKC106/Algoritma Pemrograman [Kelas B] : 90 Menit/Open Note [Score = 30] 1. Dua buah bilangan bulat dimasukkan melalui piranti masukan. Buatlah sebuah algoritma (pseudocode) untuk melakukan operasi-operasi berdasarkan kemungkinan-kemungkinan berikut: a. Apabila kedua bilangan adalah bilangan yang berbeda: Bilangan yang lebih kecil dijumlahkan dengan angka 10 dan hasilnya dicetak ke piranti keluaran Bilangan yang lebih besar dijumlahkan dengan angka 5 dan hasilnya dicetak ke piranti keluaran b. Apabila kedua bilangan adalah bilangan yang sama: Kedua bilangan dijumlahkan dan dibagi dengan angka 2, kemudian hasilnya dicetak ke piranti keluaran KETENTUAN: Tidak diperbolehkan menggunakan Operator LOGIKA! Jawaban: Algoritma operasi_PENYELEKSIAN Deklarasi: bil1,bil2: integer Deskripsi: read(bil1,bil2) if bil1 = bil2 then write((bil1 + bil2)/2); else if bil1 < bil2 then write(bil1 + 10) write(bil2 + 5) else write(bil1 + 5) write(bil2 + 10) endif endif [Score = 10] 2. Translasikan algoritma pada soal no (1) ke dalam Bahasa Pascal! Jawaban: program operasi_PENYELEKSIAN; var bil1,bil2: integer; begin bilangan write('Masukkan bilangan pertama! ');readln(bil1); ');readln ln(bil2); write('Masukkan bilangan kedua! ');readln(bil2); if bil1 = bil2 then writeln('Oleh karena kedua bilangan adalah sama, maka hasil penjumlahan kedua bilangan yang kemudian dibagi 2 = ',((bil1 + bil2)/2):3:0) else

LAPORAN PENELITIAN Pola Kecenderungan Penempatan Kunci ...

Populasi yang diambil untuk penelitian ini adalah soal-soal ujian matakuliahmatakuliah pada program studi Statistika Terapan dan Matematika FMIPA yang mempunyai tipe D - melengkapi berganda. Dugaan semula bahwa ada kecenderungan penulis soal meletakkan kunci jawaban soal di tengah-tcngah (menurut Dorothy C. Adkins), setelah melalui penelitian ini kecenderungan tersebut ternyata bahxva penulis lebih tertarik menempatkan kunci jawaban pada option 1, 2 dan 3 benar atau kunci jawaban D. Soal tes/ujian sebagai salah satu alat pengukuran pendidikan disusun untuk tujuan mengukur sampai seberapa jauh kedua fungsi pendidikan terscbut berhasil dicapai. Bcntuk soal ujian yang dipakai oleh Universitas Terbuka pada umumnya pilihan berganda, hanya sebagian saja dalam bentuk essay (uraian). Dalam hal ini FMIPA Universitas Terbuka sampai dengan masa ujian 90.1 telah mengembangkan sebanyak 61 matakuliah, sebagian besar soal ujian dalam bentuk pilihan berganda kecuali 12 matakuliah yang bentuk soal ujiannya adalah essay (uraian). Universitas Terbuka, dalam penyelenggaraan ujiannya, mcnctapkan 5 (lima) macarn tipe soal ujian yaitu:...

pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ...

PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian I 3 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian II 4 Pelaksanaan Pengadaan Barang 5 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tingkat Dasar/ Pertama 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya 7 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi 8 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola 9 Pengadaan Barang/Jasa dengan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri & Usaha Kecil dan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 10 Penggunaan E-Procurement LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 MODUL PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama Kembali ke Halaman Utama MODUL 2010 1 PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA LKPP LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pedoman umum perencanaan pengadaan barang/jasa

DAFTAR ISI BAB I KETENTUAN UMUM 1 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pengertian Istilah 1 1.3 Dasar Hukum 3 1.4 Maksud dan Tujuan 4 1.4.1 Maksud 4 1.4.2 Tujuan 4 1.5 Ruang Lingkup 1.5.1 4 Prosedur Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 1.5.2 BAB II 4 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5 PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA 6 2.1 Penyusunan RKA-K/L/D/I 6 2.2 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I 2.2.1 Penyusunan Rencana hubungannya dengan Umum PP Pengadaan No.90/2010 dan 7 dan PP No.21/2004 2.2.2 Penyusunan 7 Rencana Umum Pengadaan dan hubungannya dengan PP No.58/2005 2.3 7 Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 11 2.3.1 Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 11 2.3.2 Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran 17 2.3.3 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan 18 2.3.4 Penetapan Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan Barang/Jasa 2.3.5 Penetapan 19 Kebijakan Umum Tentang 22 Pengorganisasian Pengadaan 2.3.6 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 22 2.3.7 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pengadaan 23 2.3.8 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 24 Barang/Jasa BAB III PROSEDUR PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 25 3.1 25 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelola 3.1.1 Pelaksanaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran 3.1.2 25 Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola 3.1.3 29 Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola 3.2 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan 34 Melalui Penyedia 38 Barang/Jasa 3.2.1 Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 38 3.2.2 Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 38 3.2.3 Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 3.2.4 42 Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 44 3.2.5 Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 44 3.2.6 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 47 BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 4.1 Maksud Dan Tujuan 53 4.2 Ruang Lingkup 53 4.3 Prosedur Pemantauan dan Evaluasi 54 4.3.1 Pemantauan 54 4.3.2 Evaluasi dan Pelaporan 54 4.3.3 BAB V 53 Pembinaan 54 PENUTUP 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran (2 – 1) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.90/2010) 2. Lampiran (2 – 2) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PP No.21/2004) 3. Lampiran (2 – 3) Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (PP No.58/2005) 4. Lampiran (2 – 4) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Barang K/L/D/I 5. Lampiran (2 – 5) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi K/L/D/I 6. Lampiran (2 – 6) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi K/L/D/I 7. Lampiran (2 – 7) Contoh Format Daftar Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya K/L/D/I 8. Lampiran (2 – 8) Contoh Format Pengorganisasian Pengadaan 9. Lampiran (2 – 9) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang 10. Lampiran (2 – 10) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 11. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 12. Lampiran (2 – 12) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Jasa Lainnya 13. Lampiran (2 – 13) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan Pekerjaan Swakelola 14. Lampiran (2 – 14) Contoh Format Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 15. Lampiran (2 – 15) Contoh Format Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 16. Lampiran (2 – 16) Contoh Format Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 17. Lampiran (3 – 1) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang 18. Lampiran (3 – 2) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 19. Lampiran (3 – 3) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 20. Lampiran (3 – 4) Contoh Format Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Jasa Lainnya 21. Lampiran (3 – 5) Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Swakelola 22. Lampiran (3 – 6) Contoh Format Naskah Kesepakatan Kerja Sama Pengadaan Swakelola 23. Lampiran (4 – 1) Contoh Format Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan DAFTAR PUSTAKA

peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang buku ... - Tarif

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; b. Mengingat a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

MINAT MEMBACA BUKU PELAJARAN BAHASA INDONESIA ...

Halima Tusadiah; 107013000234 “Minat Membaca Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII MTs. Islamiyah Ciputat”. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Islamiyah Ciputat pada bulan Juli 2011, yang bertujuan untuk meningkatkan minat membaca siswa terhadap buku pelajaran Bahasa Indonesia. Secara umum minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif terhadap aspek-aspek lingkungan minat membaca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak kecil sebab minat membaca tidak akan terbentuk dengan sendirinya, tetapi sangat dipengaruhi oleh stimulus yang diperoleh dari lingkungan tempatnya berinteraksi. Keluarga merupakan lingkungan paling awal dan dominan dalam menanamkan, menumbuhkan dan membina minat membaca. Orang tua perlu menanamkan kesadaran akan pentingnya membaca dalam kehidupan manusia untuk itu orang tua dapat menjadikan dirinya teladan bagi anaknya hal ini agar ada keterkaitan antara penanaman membaca untuk menatap masa depan yang lebih baik. Pelajaran yang diterapkan adalah pelajaran Bahasa Indonesia dengan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang terdiri dari 36 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan berupa angket, yang kemudian diberikan kepada objek penelitian, yaitu siswa-siswi yang peneliti pilih dan menjadi sampel dalam penelitian.

Partai Demokrat - KPU Kab Kotawaringin Barat

PARTAI DEMOKRAT DEWAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE I BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE NO (Rp.) 1. Partai Politik 2. BARANG UANG (Rp.) (Unit) JUMLAH (Rp.) JASA (Rp.) KETERANGAN (Bentuk) Calon Anggota Legislatif a. 1,000,000 1,000,000 DPC Partai Demokrat Daerah Pemilihan KOBAR I 1) Nomor Urut : 1 Nama Calon : RUSMADI ABDULLAH, SE 13,500,000 13,500,000 - 2) Nomor Urut : 2 Nama Calon : NORYONO, S.Ikom 3,000,000 3,000,000 - 3) Nomor Urut : 3 Nama Calon : TITIEK SRIYANTI 11,000,000 11,000,000 - 4) Nomor Urut : 4 Nama Calon : M. DARHAMSYAH 11,200,000 11,200,000 - 5) Nomor Urut : 5 Nama Calon : SUHARTONO 8,500,000 8,500,000 - 6) Nomor Urut : 6 Nama Calon : SANJUM FITRI 5,000,000 5,000,000 - 7) Nomor Urut : 7 - Nama Calon : SULISTINA 3,500,000 3,500,000 - 8) Nomor Urut : 8 Nama Calon : SUYONO 3,250,000 3,250,000 - b. Daerah Pemilihan KOBAR II - 1) - Nomor Urut : 1 Nama Calon : Drs. MUSPIRAN HMS 5,000,000 5,000,000 - 2) Nomor Urut : 2 Nama Calon : KARTIKA SARI, SH 8,300,000 8,300,000 - 3) Nomor Urut :  ...

PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN SRAGEN ... - KPU Sragen

PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN SRAGEN DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE Periode tanggal26 Desember 2013 sampai 2T{aret20l4 Bentuk Sumbangan No Asal Sumbangan Barang Uang Rp Rp Jasa Unit Jumlah Keterangan nihil Unit Rp I Partai Politik 2 Caleg Anggota Legislatif a. Ilaerah Pemilihan I Nomor Urut : 1 1 SurJa Harrl' Wijaya, S.E , nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil Nomor Urut : 2 Hannono. $.H 3 nihil Nomor Urut : 3 Yulia Danravanti nihil Bentuk Sumbangan No Asal Sumbansan Rp 4 Barang Uang Unit Rp Jumlah Jasa Keterangan Unit Rp Nomor Urut : 4 Sisit Waskito. S.T 5 Nomor nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil Urut : 5 Marwanto 6 Nomor Urut : 6 Nur Indiah.P. S.Pd 7 Nomor Urut : 7 Eko Heru Santoso 8 Nomor Urut : 8 Sariatin Tri Nastiti 9 Nomor Urut : 9 Amelia Kiki Ardianti l0 Nomor Urut : 10 Sofran Karsono Bentuk Sumbansan No Asal Sumbanqan Barang Uang Rp Unit Rp Jumlah Jasa Keterangan Unit Rp b. Daerah Pemilihan 2 11 Nomor Urut : 1 nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil Sulasto, S.E nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil

« previous  123456789