SEARCH

Found 673 related files. Current in page 19

contoh kosa kata bahasa indonesia ke bahasa arab doc

Perber LKPP-BKN - FKep UNAND
by katrox 0 Comments favorite 57 Viewed Download 0 Times

… Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); ...

Perpres No. 70 Tahun 2012 - Portal Kementerian Agama RI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara; b. bahwa dalam Negara perlu rangka percepatan percepatan pelaksanaan pelaksanaan belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Nomor Perubahan 54 Tahun Kedua 2010 atas tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8, angka 9, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, serta diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu ...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

Lampiran 9. FILE LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN ... - PKPP

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI KE-2 Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Peneliti Utama: Fajar Yulianto, S.Si. Anggota Peneliti: Parwati, S.Si, M.Sc. Dra. Any Zubaidah, M.Si. Kusumaning Ayu D.S, S.T Junita Monica Pasaribu, S.Si. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Jalan LAPAN no. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710, Indonesia Tel./Fax : (021) 8722733 Latar Belakang Kondisi geografis wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam yang tidak dapat dihindari. Akibat dari bencana tersebut dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan manejemen bencana yang baik. Terdapat tiga fase penting dalam kegiatan menajemen bencana, yaitu: fase sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Mengacu pada pedoman untuk menajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasi, usaha-usaha yang dilakukan pada setiap fase dapat mengurangi dampak insiden dan usaha mempersingkat periode gangguan (Gambar 1). Gambar 1. menunjukkan bahwa setelah persingkat dilakukan menajemen bencana yang baik pada fase sebelum, saat, dan sesudah bencana dapat mengurangi dampak insiden/bencana dan juga mempersingkat periode bencana. Gambar 1. Konsep Pengurangan dampak insiden / bencana (sumber ISO/PAS 22399) Konsep emergency response yang ada pada saat ini telah dilakukan oleh LAPAN dan dapat dijelaskan dalam Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk quick response yang telah dilakukan oleh LAPAN. Kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh telah dilakukan dengan memberikan informasi lokasi bencana, kondisi ...

kepolisian negara republik indonesia daerah metro ... - Humas Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO TANGERANG KOTA LAPORAN HASIL PENANGANAN DAN PENGAMANAN BENCANA BANJIR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA I.PENDAHULUAN 1.Umum a.Untuk menunjang keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan serta kecintaan publik (masyarakat) kepada institusi Polri dalam Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilkum Polres Metro Tangerang Kota, maka perlu dilakukan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir. b. Sebagai tindak lanjut, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota. 2. Maksud dan tujuan a. Pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan Penanganan dan pengamanan bencana banjir tahun 2012 di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. b.Tujuan pembuatan laporan ini agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut khususnya dalam pelaksanaan penanganan dan pengamanan bencana banjir. TUGAS YANG DILAKSANAKAN 5.Perencanaan Dalam rangka Perencanan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut : a.Mendatakan Lokasi – lokasi yang sering dilanda Banjir di wilayah Kota Tangerang. b.Melaksanakan Apel dan Menyiapkan Pelampung ( Ban ) dalam rangka Penanganan dan pengamanan Bencana Banjir di wilayah Kota Tangerang. c.Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penanganan dan pengamanan bencana Banjir tahun 2012 di wilayah kota Tangerang ...

Menguak Risiko, Menggagas Makna Baru ... - PreventionWeb

Laporan Pengkajian Global tentang Pengurangan Risiko Bencana 2011 (2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction) disusun ketika bencana-bencana terus menyapu bersih hidup dan penghidupan jutaan penduduk di dunia. Dampak gempa bumi yang dahsyat di Haiti pada Januari 2010 dan banjir di Pakistan pada Juli 2010 menunjukkan betapa risiko bencana dan kemiskinan saling berkaitan erat. Sementara itu, pada 2011, banjir di Australia, gempa bumi di Christchurch, Selandia Baru, dan bencana gempa bumi, tsunami dan nuklir di Jepang timur laut yang meluluhlantakkan yang terjadi ketika laporan ini dikirim ke percetakan merupakan pengingat yang sangat tidak menggembirakan betapa negara-negara maju juga sangat terpapar. Ratusan bencana lain yang kurang terpantau secara internasional yang terkait dengan variablitas iklim telah menyebabkan dampak luar biasa di Benin, Brazil, Kolombia, Filipina dan negara-negara lain... UPAYA-UPAYA GLOBAL: EFEK HFA Jumlah dan kualitas tinjauan terhadap kemajuan pencapaian Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA) merupakan bukti meningkatnya kepedulian untuk mengurangi risiko bencana. Pembahasan tentang indikator-indikator dan kemajuan membantu terciptanya satu bahasa dan pemahaman yang sama. Meskipun telah tercapai perkembangan yang menggembirakan ... MENGUNGKAP RISIKO: IMBAL TUKAR YANG NYATA UNTUK PILIHAN YANG BERWAWASAN Skala kerugian yang terus berulang dan yang mungkin terjadi secara maksimum semata semestinya sudah cukup untuk membuat pemerintah terperangah dan bergerak melakukan tindakan Pemerintah-pemerintah mengemban tanggung jawab atas sebagian besar dari perkiraan kerugian secara keseluruhan dan mereka jarang mempunyai kontinjensi pembiayaan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut... MENGGAGAS MAKNA BARU PEMBANGUNAN: MENINGKATKAN PENANGGULANGAN BENCANA Pembangunan harus dimaknai ulang agar peka terhadap risiko-risiko bencana dan iklim Skala investasi publik jauh lebih besar dari investasi saat ini dalam manajemen risiko bencana. Instrumen-instrumen jaminan sosial yang ada saat ini bisa diadaptasi untuk bisa menjangkau jutaan penduduk dengan biaya tambahan yang relatif rendah. Program-program penciptaan lapangan kerja sementara dapat menyumbang pada pembentukan asetaset komunitas yang mengurangi risiko. Manajemen risiko bencana berbasis ekosistem seringkali menghasilkan rasio biaya-manfaat yang sangat menarik. Pendekatan-pendekatan konvensional terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata guna lahan telah gagal Pendekatan-pendekatan yang betul-betul partisipatif memberi peluang untuk meningkatkan prakarsaprakarsa setempat yang inovatif...

Evaluasi penanggulangan bencana di Indonesia - IPB Repository ...

EVALUASI PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA (LESSON LEARNED 2006-2007) KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga buku Evaluasi Penanggulangan Bencana di Indonesia (Lesson Learned 2006-2007) dapat diselesaikan. Substansi laporan ini meliputi pentingnya kegiatan, metode, mencakup profil wilayah bencana, gambaran kejadian bencana, penanggulangan bencana, pembelajaran menuju sistem nasional penanggulangan bencana, serta kesimpulan dan rekomendasi. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang telah memungkinkan kegiatan ini dilakukan, dan kepada: 1) Pemerintah Provinsi (terutama Bappeda) Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah, 2) Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokasi studi, yaitu Padang Pariaman, Bantul, Sleman, dan Pulang Pisau yang telah membantu menyediakan data dan informasi. Kami menyadari bahwa laporan ini masih membutuhkan pengayaan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak dalam penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam pembangunan sistem nasional penanggulangan bencana di Indonesia. Bogor, Desember 2007

Rajesh Nagpal, New Managing Director of Large Conglomerate

Rajesh Nagpal is a techno-commercial professional with several years of international experience. He has worked at operational and strategic levels. Considering that MENA region consists of 19 countries in North Africa and Middle East, there will be an extensive travel for Nagpal. Some of these countries are Libya, Algeria, Tunisia, Morocco, United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Bahrain, Jordan, etc.

Family Items That Can Harm
by ecigshopse 0 Comments favorite 104 Viewed Download 0 Times

From a hotel room in Central Jakarta, Indonesia news agency Pena's final report describes the development of the tobacco industry today.

London Security Companies Looking for Arab Markets

London security companies are trying hard to get a share of arab markets. With london becoming saturated with thousands of companies, competitors are going abroad to make a difference in turnover. Visit: www.armstrongsecurity.co.uk

 151617181920212223