SEARCH

Found 635 related files. Current in page 19

contoh kosa kata bahasa indonesia ke bahasa arab doc

Cover Buku Pelajaran IPS VIII ok - Mirror UNPAD

lmu Pengetahuan Sosial Untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/ penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial ini diperuntukkan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) kelas VIII. Disusun berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2006. Dengan membaca buku ini, kamu akan mendapatkan wawasan menyeluruh tentang ilmu pengetahuan sosial yang merupakan paduan dari ilmu geografi, sosiologi, ekonomi dan sejarah. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang cukup mudah untuk dimengerti dan dilengkapi dengan gambar-gambar. Dalam rangka menguji kompetensi dan memperdalam pemahamanmu, buku ini disertai dengan soal-soal latihan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian, serta tugas untuk kamu kerjakan diluar jam pelajaran, baik secara kelompok maupun individu. Setelah membaca buku ini, diharapkan kamu dapat memahami secara mendalam ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial, serta dapat merespon fenomena-fenomena kontekstual dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Sebagai pengayaan, alangkah lebih baik jika kamu membaca referensi lainnya yang relevan, seperti dari buku umum, buku pelajaran lain, majalah, koran, serta dari internet sehingga pengetahuanmu semakin berkembang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan buku ini dengan baik, tidak lupa pula kepada para pembaca semua yang sudah menggunakan buku ini sebagai pilihan terbaik. Penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi perbaikan buku ini di kemudian hari...

download Pelajaran Bahasa Jepang SMA 2.pdf

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN Kementerian Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-Undang Pelajaran Bahasa Jepang SMA Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 November 2010. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (download), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan. gala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena hanya atas izinNya penyusunan buku pelajaran bahasa Jepang untuk SMA yang diberi judul 2 ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Buku yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini ditujukan bagi para pembelajar bahasa Jepang di tingkat SMA, agar dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang, baik lisan maupun secara tulis. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk mempermudah para guru bahasa Jepang, dalam menciptakan kegiatan pembelajaran bahasa Jepang yang menarik dan bermakna. Oleh karena itu dalam proses penyususnannya (pemilihan materi, bentuk latihan dan gambar pendukung), tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang mengacu pada Teori Pendidikan (Paedagogi) dan Teori Perkembangan Kepribadian. Penyusun berharap kepada Allah SWT, semoga buku pelajaran bahasa Jepang ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran bahasa Jepang di SMA, dalam rangka turut berpartisipasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.. Amin yaa Robbal Alamin...

Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Tim Penelaah Buku telah melakukan penilaian kelayakan isi, kebahasaan, pelajaran dan buku panduan guru untuk digunakan dalam pembelajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi...

TIK-SMA-Kelas11smt2 - Index of
by cicak 0 Comments favorite 126 Viewed Download 0 Times

Buku Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI Semester II untuk Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Hak Cipta dan Merek Dagang Seluruh hak cipta dan merek dagang yang digunakan dalam buku ini merupakan hak cipta atau milik dari pemegang hak cipta atau merek dagang masing-masing pihak. Hak cipta penulisan ada pada penulis, hak cipta tata letak ada pada penata letak, hak distribusi ada pada Ristek, Diknas, dan Depkominfo. Linux adalah merek dagang Linus Torvalds. Peringatan dan Pernyataan Segala daya upaya telah dikerahkan agar buku ini dapat selengkap dan seakurat mungkin, walau begitu tidak ada pernyataan apapun mengenai kebenaran maupun kecocokannya. Segala informasi di buku ini disediakan berdasarkan apa adanya. Pengarang dan penerbit dengan segala hormat tidak bertanggung jawab pun tidak memiliki pertanggungjawaban kepada apapun atau siapa pun akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang mungkin timbul yang berasal dari informasi yang dikandung dalam buku ini. Menuju masyarakat informasi berbasis pengetahuan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, khususnya dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian bangsa. Untuk itu berbagai kegiatan dan aktivitas dalam mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Terkait dengan upaya tersebut, Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dalam hal ini Asisten Deputi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi, mendukung dan mendorong program tersebut guna terciptanya kemandirian bangsa, sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Melalui semangat Indonesia, Go Open Source! (IGOS) dengan berbagai manfaatnya berkeinginan turut serta untuk membesarkan program Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang telah dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Salah satu wujud nyata untuk mensukseskan program BSE adalah melakukan kerjasama dengan para narasumber dan penulis buku Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya berbasis Open source untuk menerbitkan buku pelajaran TIK bagi siswa/ siswi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan pendidikan lain yang sederajat. Kontribusi yang kami berikan sangat kecil dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, kami berharap dengan awal yang kecil ini selanjutnya akan memberikan dampak luas di masa yang akan datang bagi bangsa dan negara Indonesia. Diharapkan terbitan ini dapat dimanfaatkan bagi para siswa/siswi (SMA/MA). Dengan demikian, pengenalan, penggunaan dan pemanfaatan open source dapat berlangsung sejak dini, dan sekaligus dapat menumbuhkembangkan kreativitas dalam menciptakan piranti lunak berbasis Open Source. Buku merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu permasalahan perbukuan dalam era otonomi daerah dewasa ini adalah ketersediaan buku yang memenuhi standar nasional pendidikan dengan harga murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas...

15-Panduan penulisan Penerbitan Buku Teks

PANDUAN PENULISAN & PENERBITAN BUKU TEKS Panduan ini merupakan petunjuk penulisan buku pelajaran (ilmiah populer) yang digunakan untuk menentukan kelayakan naskah bagi penerbit. Panduan ini membahas pengertian buku pelajaran & diktat, tujuan penulisan buku pelajaran, isi buku pelajaran, sampul buku, bagian pembuka, bagian utama dan bagian penutup serta ketentuan jumlah halaman. Buku Pelajaran (Text book) & Diktat Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku dan digunakan sebagai bahan pelajaran (sumber informasi) sebuah mata kuliah bagi mahasiswa dan pengajar susuai dengan kebutuhan lapangan/industry dan tuntutan perkembangan teknologi dan atau kurikulum. Diktat adalah catatan tertulis suatu bidang studi yang disiapkan oleh guru/dosen untuk mempermudah pengayaan materi pelajaran atau bidang studi yang dibahas dalam proses pembelajaran (Ilvandri, 2011). Diktat yang baik merupakan draft buku ajar yang belum diterbitkan. Tujuan penulisan buku pelajaran a. Menyediakan buku susuai dengan kebutuhan mahasiswa, institusi dan lapangan/ industry serta serta tuntutan perkembangan teknologi atau kurikulum. b. Mendorong penulis/dosen untuk berkreasi dan kreatif membagikan ilmunya kepada masyarakat. c. Mendorong penulis untuk meng-update ilmunya sesuai dengan kriteria tuntutan buku layak terbit mencakup subdstansi, bahasa dan potensi pasar. d. Mendukung penulis untuk menerbitkan buku bila belum terbit. Isi Buku Pelajaran Isi buku pelajaran berupa teori, konsep, formula atau aturan terkini dilengkapi dengan contoh-contoh masalah atau studi kasus serta solusinya. Isi buku harus orsinil dengan merujuk dari berbagai sumber. Informasi tepat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kepada pembaca dan semua pihak terkait. Isi tersusun dengan baik atau dengan alur informasi yang mudah dipahami. Buku pelajaran dan diktat yang baik memenuhi tiga aspek pendidikan yaitu ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap atau perilaku (attitude). Aspek tersebut seperti yang dinyatakan oleh UNESCO (1994) yaitu: Learn to know, Learn to do, Learn to be dan Learn to live together. Ketiga aspek tersebut dipertimbangkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan. Sampul Buku Sampul buku bagian depan memuat: a. Judul buku : Judul harus spesifik dan relevan sesuai dengan isi buku dan menggunakan kata-kata kunci dan powerful. b. Nama penulis : Nama penulis ditulis lengkap, tidak menggunakan nama samaran sesuai dengan ketentuan penulis buku ilmiah. c. Logo atau nama penerbit bila sudah diterbitkan...

DAFTAR BUKU PELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2012/2013

DAFTAR BUKU PELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2012/2013 SEMESTERMATA1 PELAJARAN NO 1 Pendidikan Agama Islam 1 2 Bahasa Indonesia 1 BUKU PEGANGAN UTAMA BUKU PENUNJANG Pend. Agama Islam (H. Syamsuri; Erlangga) Buku Sekolah Elektronik (Dinas Panduan belajar Bahasa & BASIS Bahasa Indonesia (Tika Pendidikan DKI) Sastra Indonesia 1 (Ales Hatikah: Erlangga) Suyanto; Essis) 3 Bahasa Inggris 1 Buku Sekolah Elektronik (Dinas Hemisphere 2 (Diana Renn, Pendidikan DKI) Scott Cameron: Mc. Graw Hill) 4 Matematika 1 5 Fisika 1 6 Kimia 1 7 Biologi 1 8 Ekonomi 1 9 Sosiologi 1 10 Geografi 1 Buku Sekolah Elektronik (Dinas LKS Matematika 1 (guru Pendidikan DKI) matematika SMA 78) Buku Sekolah Elektronik (Dinas Physics 1 (Marthen K: Pendidikan DKI) Erlangga), atau Fisika SMA 1 (Supiyanto: Erlangga) Buku Sekolah Elektronik Pendidikan DKI) Buku Sekolah Elektronik Pendidikan DKI) Buku Sekolah Elektronik Pendidikan DKI) Buku Sekolah Elektronik Pendidikan DKI) Buku Sekolah Elektronik Pendidikan DKI) ...

by cicak 0 Comments favorite 81 Viewed Download 0 Times

Universitas Muhammadiyah Malang Arsip Berita bipa.umm.ac.id "Kemendikbud harus awasi ketat buku pelajaran sekolah" Tanggal: 2012-09-21 Ilustrasi (ist) Jakarta (ANTARA News) - Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus melakukan pengawasan ketat terhadap buku-buku pelajaran sebelum masuk ke sekolah, sehingga materi-materi yang tidak sesuai dengan norma tidak mempengaruhi anak didik. "Kemendikbud harus segera berbenah dan melakukan pengawasan ketat," kata Ketua Satgas PA M Ihsan, di Jakarta, Jumat. Hal itu disampaikan terkait munculnya gambar artis film dewasa, Miyabi di buku LKS SMP di Mojokerto, Jawa Timur. Foto artis Jepang itu muncul pada LKS Bahasa Inggris kelas tiga SMP Islam Brawijaya. Menurut Ihsan, Kemendikbud lagi-lagi kecolongan, sebab sebelumnya juga muncul cerita tentang poligami di buku pelajaran siswa SD di Jakarta. Cerita poligami "Bang Maman Dari Kali Pasir" tersebut, sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Menurut Ihsan, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi Kemendikbud untuk membuat kebijakan dan lembaga pengawas materi pelajaran sekolah, sehingga semua materi harus melalui rekomendasi lembaga pengawas sebelum masuk ke sekolah. "Kita menyadari bahwa banyak kebijakan yang dijadikan rujukan dalam penyediaan buku dan bahan bacaan siswa. Untuk menyelamatkan siswa dari pengaruh negatif dan misi tersembunyi yang sengaja masuk ke sekolah-sekolah, maka Mendikbud harus segera berbenah dan melakukan pengawasan ketat," tambah dia. Jika tidak ada respon dan langkah kongkrit menyikapi lemahnya sistem pengawasan materi pelajaran di sekolah, Presiden harus menegur dan meminta pertanggungjawaban dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap kepentingan terbaik bagi anak Indonesia, dan melindungi anak Indonesia dari pengaruh negatif yang sengaja merusak generasi penerus bangsa...

peraturan bersama kepala lembaga kebijakan pengadaan barang ...

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2013 NOMOR : 14 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA ...

PRE-AWARD AUDIT UNTUK PENGADAAN BARANG JASA SEBAGAI ALTERNATIF PENINGKATAN PERAN APIP Pengadaan barang/jasa masih menjadi primadona bagi pelaku korupsi di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan APIP yang masih mengandalkan post audit yaitu melakukan audit setelah proses pengadaan barang jasa selesai. Dengan post audit peran APIP sebagai quality assurance proses pengadanaan barang/jasa kurang optimal dimana penghematan dan best value of money tidak tercapai optimal. Alternatif terbaik bagi APIP adalah lebih banyak melakukan current audit untuk menghasilkan penghematan. Korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan lewat modus pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek Fasilitas Olah Raga di Hambalang, Bogor dengan nilai Rp 2,5 Trilyun menurut BPK terdapat indikasi kerugian negara Rp 243,66 milliar (Kompas.com, 31 Oktober 2012), Proyek simulator SIM senilai Rp 196 milliar diduga dikorupsi sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 144 milliar (Tempo.com, 24 April 2012), dan Proyek pengadaan Al-quran dan Laboratorium yang membagi-bagi fee Rp. 103,2 milliar (Kompas.com, 6 Mei 2013). Data di atas menunjukkan bahwa seandainya uang tersebut dapat dicegah sebelum terjadi transaksi pengadaan barang/jasa dapat dibayangkan penghematan yang dapat dilakukan. Pengalaman Negara Amerika Serikat dalam menerapkan pre-award audit berhasil menghemat anggaran Negara dengan cukup signifikan. Laporan US Government Accountability Office atas manajemen pengadaan barang/jasa di lingkungan Veterans Affairs Federal Supply Schedule dari tahun 1999 sampai dengan 2004 menunjukkan penghematan besar dari penerapan pre-award audit dibandingkan dengan post-award audit. Tabel 1 menunjukkan hasil penghematan yang bisa dilakukan melalui audit pre award dan audit post award dalam proses pengadaan barang/jasa bidang kesehatan dimana pre award menghasilkan penghematan yang lebih besar dibandingkan dengan post award. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir penghematan melalui pre award mencapai 62,68 % dari total penghematan yang mencapai $ 240,6 millon. Pengalaman Amerika Serikat menghemat anggaran Negara dari pengadaan barang/jasa melalui penerapan pre award bisa memberikan inspirasi bagi APIP melakukan audit pengadaan barang/jasa dengan pre award. Ketika para auditor hanya terlibat pada akhir proses pengadaan barang/jasa (post award) maka penghematan biaya/anggaran publik sering tidak tercapai. 2. Pembahasan 2.1 Apakah pre-award audit Sesuai dengan pembahasan dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian tahun 2010, preaward audit didefinisikan sebagai audit yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa calon penyedia barang/jasa yang diusulkan oleh panitia pengadaan memiliki kelayakan/kemampuan kerja dan keuangan untuk melaksanakan kontrak serta harga yang ditawarkan adalah wajar dan secara ekonomis menguntungkan negara. Federal Acquisition Regulation (FAR) mendefinisikan pre-award audit sebagai “an evaluation of a prospective contractor’s capability to perform a proposed contract” (FAR, 2005). USAID dalam Contract Information Bulletin 92-16 menyatakan bahwa “A pre-award audit is a tool that the contracting officer can use to acquire information in order to determine the reasonableness of the offeror's proposed cost or price. The pre-award audit is a detailed analysis of the proposal, and contains information on the basis and method used by the offeror in proposal preparation, and any discrepancies in the way in which the cost or pricing data were used in preparing the proposal. (USAID, 1992). Dari penjelasan di atas maka pre-award audit merupakan audit atas kemampuan calon kontraktor /penawar (offeror) menyelesaikan pekerjaan dan memastikan biaya atau harga yang diajukan dalam penawaran merupakan biaya dan harga yang rasional. Tujuan utama dari pre-award audit antara lain sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping tujuan tersebut, pre-award audit juga bertujuan memberikan pendapat (quality assurance) bahwa proses pengadaan barang/jasa telah taat pada peraturan, kemampuan penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan , dan kewajaran harga penawaran...

Links Group of Companies Specializes in Business Setup Services for Corporates or Individuals Looking to Establish their Business in the UAE and QATAR

Links Group of Companies has been offering their expertise to new entrants into the Dubai, Abu Dhabi and Qatar markets for over 10 years. Businesses looking to establish or expand their footprint by setting up a new company in the United Arab Emirates or Qatar can rely on the professional consulting services provided by Links Group. Our team of specialists assist in obtaining onshore licenses and business permits, along with consulting on legal requirements for setting up a business in the desired location.Visit http://www.linksgroup.com/

 151617181920212223