SEARCH

Found 628 related files. Current in page 14

contoh kosa kata bahasa indonesia ke bahasa arab doc

PMK 122-2013 ttg Buku2 Pel.Umum, Kitab Suci & Buku2 Pel.Agama ...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 1.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3262) sel:iagaimana telah beberapa kali diubah •terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembarari. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor' 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4999); ...

Hal.113-126 Memilih Buku Pelajaran.pdf

S ejak pembangunan jangka panjang pertama (1970–1995) dan sampai sekarang ini, Pemerintah menyediakan buku pelajaran untuk semua sekolah. Berbagai kebijakan dan sistem penyediaan buku pelajaran telah ditempuh serta banyak dana sudah dihabiskan baik bersumber dari dalam negeri maupun dari berbagai bentuk pinjaman dari luar negeri. Akan tetapi buku pelajaran sampai sekarang ini tidak sepi dari masalah dan kritikan apalagi menjelang dan mengawali tahun pelajaran baru. Dalam kenyataannya masyarakat masih dibebani penyediaan buku pelajaran baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Sekolah juga sering memilih dan membeli buku pelajaran dari penerbit yang menawarkan buku pelajaran ke sekolah. Tulisan ini membahas kebijakan penyediaan buku pelajaran itu dan menawarkan kepada sekolah cara mencermati dan memilih buku pelajaran sehingga sedapat mungkin memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sekolah dianggap perlu mengetahui cara memilih buku pelajaran yang bermutu karena selaras dengan perkembangan penerbitan buku di Indonesia dewasa ini alternatif pilihan buku pelajaran semakin banyak. Kata kunci : buku pelajaran, bahan ajar, metode pembelajaran, bahasa, ilustrasi, grafika Abstract In the first long term development (1970 – 1995), the Indonesian Government tried to provide all schools with free textbooks. A number of regulations in textbook provision have been implemented and the Government has spent a big amount of budget from local and foreign sources. However, the facts show that there are still many problems and critiques in the textbook provision. The issues become more serious particularly at the beginning of new academic *) Dosen Universitas Negeri Jakarta Jurnal Pendidikan Penabur - No.04/ Th.IV/ Juli 2005 ...

Brosur Buku Pelajaran & Pengayaan FA - Surya EduGASING

kan antara lain buku-buku teks pelajaran berbahasa Indonesia dan bilingual ... Kandel juga menerbitkan buku-buku pengayaan Matematika bagi siswa.

menggunakan buku pelajaran dengan efektif.pdf - Staff UNY

Buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang memberikan andil cukup besar dalam upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran (B.P. Sitepu, 2005: 114). Kebutuhan akan buku pelajaran semakin terasa ketika jumlah dan mutu guru yang tersedia belum memadai. Di tempat-tempat tertentu, masih banyak guru yang mengandalkan buku pelajaran sebagai satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran. Guru mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan mengacu sepenuhnya pada isi buku pelajaran. Siswa juga menggunakan buku pelajaran di sekolah dan di rumah sebagai sumber belajar utama. Kebijakan tiap sekolah dalam memberikan buku pelajaran secara gratis untuk setiap siswa didasarkan pada prinsip perlakuan yang sama dan kesetaraan kesempatan. Karena alasan inilah, buku pelajaran secara luas digunakan dan bisa dipastikan akan terus digunakan sampai tahun-tahun mendatang. Hal ini terlihat dari keberterimaan yang relatif luas terhadap buku pelajaran sebagai sumber belajar yang berharga, khususnya bagi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mulai belajar bagaimana menggunakan buku-buku ini dengan efektif. Tulisan ini mencoba menawarkan cara menggunakan buku pelajaran IPS dengan efektif kepada para guru di sekolah dasar sehingga sedapat mungkin mampu memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kompleksitas Materi dalam Buku Pelajaran IPS Buku pelajaran IPS SD merupakan buku pegangan guru dalam menyajikan materi kurikulum. Apabila dicermati, meskipun penulisan buku tersebut sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembacanya, masih ada saja permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan membaca yang dihadapi siswa. Hal ini bisa terjadi karena buku-buku ini dirancang untuk menangani konten substantif. Artinya, istilah dan konsep yang berkaitan dengan subjek harus digunakan ketika menjelaskan ide-ide yang disajikan. Sebagai contoh, dalam buku dituliskan  ...

KAJIAN TEORI - Deskripsi Teoretik Buku Pelajaran

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang berupa tulisan yang dituangkan ke dalam kertas atau buku dapat digolongkan ke media pembelajaran berupa media cetak. Dalam salah satu hierarki media yang paling kompleks yaitu menurut Gagne (dalam Arief Sadiman, 2011: 23), Gagne mennggolongkan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, memberi kondisi eksternal, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alihilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan balik. Dari beberapa fungsi tersebut, Media cetak memiliki keterbatasan pada aspek stimulus dan alih kemampuan. Sedangkan pada fungsi pengarah perhatian/kegiatan, contoh kemampuan terbatas yang diharapkan, isyarat eksternal, tuntutan cara berpikir penilaian hasil dan umpan balik sudah terdapat didalamnya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses mentransfer ilmu maupun nilai agar peserta didik bertambah nilai dirinya. Menurut Arief Sadiman (2011: 11-12), proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Dalam hal ini saluran media merupakan media pembelajaran. Menurut Umar Suwito (dalam Suharsimi Arikunto, 1987: 15) media pembelajaran adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran. Sedangkan pengretian lebih luasnya, media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versibilatas, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (3) penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, dan (4) dengan sifat yang unik pada setiap anaka ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri (Arief Sadiman, 2011: 17). Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Menurut Leshin, Pollock & Reigulth (dalam Azhar Arsyad, 2011: 36) mengklasifikasikan media menjadi 5 macam, yaitu: 1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, field-trip, kegiatan kelompok), 2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (worksheet), alat kerja bantu, lembar lepas), 3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar transparansi, slide), 4. Media berbasis audio visual (video, film, ...

Perber LKPP-BKN - FKep UNAND
by katrox 0 Comments favorite 50 Viewed Download 0 Times

… Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); ...

Perpres No. 70 Tahun 2012 - Portal Kementerian Agama RI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan pelaksanaan belanja Negara; b. bahwa dalam Negara perlu rangka percepatan percepatan pelaksanaan pelaksanaan belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu penyempurnaan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Nomor Perubahan 54 Tahun Kedua 2010 atas tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8, angka 9, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, serta diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu ...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang ... - Bappenas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan ... - 2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk ...

Lampiran 9. FILE LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN ... - PKPP

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI KE-2 Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa (PKPP) RISTEK 2012 PENGUATAN KAPASITAS DAERAH DALAM PEMANFAATAN DATA PALSAR UNTUK PENGURANGAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA Peneliti Utama: Fajar Yulianto, S.Si. Anggota Peneliti: Parwati, S.Si, M.Sc. Dra. Any Zubaidah, M.Si. Kusumaning Ayu D.S, S.T Junita Monica Pasaribu, S.Si. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Kedeputian Penginderaan Jauh LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Jalan LAPAN no. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710, Indonesia Tel./Fax : (021) 8722733 Latar Belakang Kondisi geografis wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam yang tidak dapat dihindari. Akibat dari bencana tersebut dapat dikurangi dengan melakukan kegiatan manejemen bencana yang baik. Terdapat tiga fase penting dalam kegiatan menajemen bencana, yaitu: fase sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Mengacu pada pedoman untuk menajemen kesiapsiagaan insiden dan kontinuitas operasi, usaha-usaha yang dilakukan pada setiap fase dapat mengurangi dampak insiden dan usaha mempersingkat periode gangguan (Gambar 1). Gambar 1. menunjukkan bahwa setelah persingkat dilakukan menajemen bencana yang baik pada fase sebelum, saat, dan sesudah bencana dapat mengurangi dampak insiden/bencana dan juga mempersingkat periode bencana. Gambar 1. Konsep Pengurangan dampak insiden / bencana (sumber ISO/PAS 22399) Konsep emergency response yang ada pada saat ini telah dilakukan oleh LAPAN dan dapat dijelaskan dalam Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk quick response yang telah dilakukan oleh LAPAN. Kegiatan pemanfaatan data penginderaan jauh telah dilakukan dengan memberikan informasi lokasi bencana, kondisi ...

kepolisian negara republik indonesia daerah metro ... - Humas Polri

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO TANGERANG KOTA LAPORAN HASIL PENANGANAN DAN PENGAMANAN BENCANA BANJIR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO TANGERANG KOTA I.PENDAHULUAN 1.Umum a.Untuk menunjang keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan serta kecintaan publik (masyarakat) kepada institusi Polri dalam Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilkum Polres Metro Tangerang Kota, maka perlu dilakukan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir. b. Sebagai tindak lanjut, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota. 2. Maksud dan tujuan a. Pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang pelaksanaan Penanganan dan pengamanan bencana banjir tahun 2012 di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. b.Tujuan pembuatan laporan ini agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut khususnya dalam pelaksanaan penanganan dan pengamanan bencana banjir. TUGAS YANG DILAKSANAKAN 5.Perencanaan Dalam rangka Perencanan Penanganan dan Pengamanan Bencana Banjir di Wilayah Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota telah melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut : a.Mendatakan Lokasi – lokasi yang sering dilanda Banjir di wilayah Kota Tangerang. b.Melaksanakan Apel dan Menyiapkan Pelampung ( Ban ) dalam rangka Penanganan dan pengamanan Bencana Banjir di wilayah Kota Tangerang. c.Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penanganan dan pengamanan bencana Banjir tahun 2012 di wilayah kota Tangerang ...

 101112131415161718