SEARCH

Found 527 related files. Current in page 9

contoh kegunaan sejarah dalam kehidupan sehari hari

Partai Demokrat - KPUD Sulawesi Tenggara

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA SULTRA 1 (KOTA KENDARI) NOMOR 7 PARTAI DEMOKRAT NOMOR URUT PAS FOTO NAMA LENGKAP NOMOR 7 PARTAI DEMOKRAT JENIS KABUPATEN/KOTA NOMOR KELAMIN URUT (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON) (L/P) PAS FOTO NAMA LENGKAP JENIS KABUPATEN/KOTA KELAMIN (L/P) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON) 1. SAFARULLAH, SH., MH. L KOTA KENDARI 2. H. FACHRUDDIN A. MASSARAMPA, SH. L KOTA KENDARI 3. RIDAWATI, SH. P KOTA KENDARI 4. Drs. LA ODE ALI MURNI MISA, M.Si. L KOTA KENDARI MODEL BD1 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PROVINSI DAERAH PEMILIHAN : : SULAWESI TENGGARA SULTRA 1 (KOTA KENDARI) NOMOR 7 PARTAI DEMOKRAT NOMOR URUT 5. PAS FOTO NAMA LENGKAP LETKOL LAUT (PURN) MURA HUSIN NOMOR 7 PARTAI DEMOKRAT JENIS KABUPATEN/KOTA NOMOR KELAMIN URUT (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON) (L/P) L KOTA KENDARI PAS FOTO 6. Ditetapkan di Kendari Pada Tanggal 22 Agustus 2013 NAMA LENGKAP UMMI WEKOILA JENIS KABUPATEN/KOTA KELAMIN (L/P) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON) P KOTA KENDARI MODEL BD1 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA SULTRA 2 (KAB. KONAWE SELATAN DAN KAB. BOMBANA) NOMOR 7 PARTAI DEMOKRAT NOMOR URUT ….

KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT - DPR-RI

Konvensi merupakan salah satu cara menjaring calon presiden diyakini sebagai metode yang lebih demokratis. Salah satunya adalah Konvensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Konvensi ini selain memiliki kelebihan, antara lain untuk menghapuskan sistem oligarki partai, juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain ketidak-laziman dalam mengundang kader atau kandidat dari luar Partai Demokrat. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat tidak optimal dalam melakukan kaderisasi dalam tubuh partainya sendiri, sehingga perlu orang-orang dari luar partai untuk menjadi Calon Presiden 2014. ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah menjabat Sebagai Ketua umum SBY memang terlihat terus berekspresi untuk “mendongkrak” suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 mendatang, yang salah satunya adalah mengadakan Konvensi Capres. SBY sengaja membuka konvensi capres, untuk memancing tokoh-tokoh kuat di luar parpol agar bergabung bersama Partai Demokrat. Walaupun hasil konvensi bisa saja setengah hati, hanya untuk memasukkan tokoh di luar parpol ke Partai Demokrat, ide ini betulbetul dapat mengubah sistem pengambilan keputusan di tubuh Demokrat yang selama ini dinilai sentralistis menjadi betul-betul demokratis. Konvensi belakangan ini ramai digunakan partai politik (parpol) untuk mencari pemimpin hingga calon presiden (capres) tahun 2014. Salah satunya adalah yang dilakukan Partai Demokrat. Partai Demokrat berencana mengundang sejumlah tokoh di luar partainya untuk ikut dalam konvensi. Salah satunya, kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) Endriartono Sutarto. Alhasil, mantan Panglima TNI ini harus kehilangan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan NasDem. Sebagai hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Bali 31 Maret 2013 yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ...

62 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A ... - Digilib UNIMED

Pengurus Partai Demokrat sudah berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik dan sosialisasi politik. Peran pengurus Partai Demokrat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ialah sebagai partai yang nasionalis-religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan memperhatikan aspek humanisme, nasionalisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan setelah memperoleh data berdasarkan jawaban responden, bahwa ternyata memang pendidikan politik, sosialisasi politik dan aksi paling menyentuh hati masyarakat itu harus dilakukan seperti kepedulian partai untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dilakukan pada saat kegiatan partai seperti penyuluhan, seminar, dialog dan lain-lain agar rakyat mengerti tentang keadaan berpolitik pada saat sekarang ini dan ikut berpartisipasi. Adapun keterlibatan masyarakat dalam kaderisasi adalah Partai Demokrat membuka dan memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat agar bersedia mencalonkan tokoh-tokoh untuk masuk dalam salah satu gabungan kandidat peserta pemilihan umum. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa mereka pernah melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat walaupun melalui perlombaan Koor Gerejawi bagi umat Kristen, lomba baca al-quran dan sejenisnya bagi umat muslim, mengadakan pasar murah, kampanye, dan membantu masyarakat dalam pengurusan KTP dan lain-lain. Hal ini terlihat dari jawaban-jawaban responden yang menyatakan bahwa melalui pendidikan politik, sosialisasi politik itu perlu ditingkatkan agar rakyat tidak terjadi pembodohan politik serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Untuk itu pengurus harus selalu mengadakan pendidikan politik, sosialisasi politik dan peduli akan keadaan masyarakat, maka melalui peran partai tersebut masyarakat akan menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu dan menumbuhkan rasa percaya diri atau mendewasakan perpolitikan di seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi politik, diskusi, seminar, media massa, maupun secara langsung dilapangan oleh Partai Demokrat. ...

Section One - Buku Sekolah Elektronik
by cicak 0 Comments favorite 78 Viewed Download 0 Times

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini. Buku pelajaran Bahasa Inggris ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai buku pelajaran di SMP. Sekolah diharapkan dapat menggunakan buku pelajaran ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan pembelajaran. Pada akhirnya, para siswa diharapkan dapat menguasai semua Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar secara lebih mendalam, luas serta bermakna, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saran perbaikan untuk penyempurnaan buku pelajaran ini sangat diharapkan. Terimakasih setulus-tulusnya disampaikan kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pelajaran ini, baik pada saat awal pengembangan bahan ajar, ujicoba terbatas, maupun penyempurnaan sehingga dapat tersusunnya buku pelajaran ini. Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku pelajaran ini. Jakarta, Juli 2008 Direktur Pembinaan SMP

penulisan naskah buku pelajaran - File UPI - Universitas Pendidikan ...

Buku pelajaran adalah buku yang digunakan dalam proses pembelajaran, memuat bahan ajar yang tersusun secara sistematis dari suatu mata pelajaran atau bahan kajian yang minimal harus dikuasai peserta didik pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Persyaratan berkaitan dengan: – Keamanan nasional – Isi buku pelajaran – Cara penyajian – Bahasa yang digunakan – Ilustrasi Isi, cara penyajian, bahasa, dan ilustrasi dalam buku pelajaran selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menghormati kerukunan hidup umat beragama (inter dan antar) Persyaratan yang Berkaitan dengan Isi Buku Pelajaran Memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai siswa Sesuai dengan kurikulum yang berlaku Relevan dengan tujuan mata pelajaran Memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan Sesuai dengan perkembangan IPTEKS Kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan

PMK 122-2013 ttg Buku2 Pel.Umum, Kitab Suci & Buku2 Pel.Agama ...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahanbuku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengcmaan PajakPertambahan Nilai; Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan. Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari ,pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang BukucBuku Pelajaran Umum,' Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impar danl atau Penye'rahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 1.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3262) sel:iagaimana telah beberapa kali diubah •terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembarari. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor' 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4999); ...

Hal.113-126 Memilih Buku Pelajaran.pdf

S ejak pembangunan jangka panjang pertama (1970–1995) dan sampai sekarang ini, Pemerintah menyediakan buku pelajaran untuk semua sekolah. Berbagai kebijakan dan sistem penyediaan buku pelajaran telah ditempuh serta banyak dana sudah dihabiskan baik bersumber dari dalam negeri maupun dari berbagai bentuk pinjaman dari luar negeri. Akan tetapi buku pelajaran sampai sekarang ini tidak sepi dari masalah dan kritikan apalagi menjelang dan mengawali tahun pelajaran baru. Dalam kenyataannya masyarakat masih dibebani penyediaan buku pelajaran baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Sekolah juga sering memilih dan membeli buku pelajaran dari penerbit yang menawarkan buku pelajaran ke sekolah. Tulisan ini membahas kebijakan penyediaan buku pelajaran itu dan menawarkan kepada sekolah cara mencermati dan memilih buku pelajaran sehingga sedapat mungkin memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Sekolah dianggap perlu mengetahui cara memilih buku pelajaran yang bermutu karena selaras dengan perkembangan penerbitan buku di Indonesia dewasa ini alternatif pilihan buku pelajaran semakin banyak. Kata kunci : buku pelajaran, bahan ajar, metode pembelajaran, bahasa, ilustrasi, grafika Abstract In the first long term development (1970 – 1995), the Indonesian Government tried to provide all schools with free textbooks. A number of regulations in textbook provision have been implemented and the Government has spent a big amount of budget from local and foreign sources. However, the facts show that there are still many problems and critiques in the textbook provision. The issues become more serious particularly at the beginning of new academic *) Dosen Universitas Negeri Jakarta Jurnal Pendidikan Penabur - No.04/ Th.IV/ Juli 2005 ...

menggunakan buku pelajaran dengan efektif.pdf - Staff UNY

Buku pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang memberikan andil cukup besar dalam upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran (B.P. Sitepu, 2005: 114). Kebutuhan akan buku pelajaran semakin terasa ketika jumlah dan mutu guru yang tersedia belum memadai. Di tempat-tempat tertentu, masih banyak guru yang mengandalkan buku pelajaran sebagai satu-satunya sumber belajar dan pembelajaran. Guru mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan mengacu sepenuhnya pada isi buku pelajaran. Siswa juga menggunakan buku pelajaran di sekolah dan di rumah sebagai sumber belajar utama. Kebijakan tiap sekolah dalam memberikan buku pelajaran secara gratis untuk setiap siswa didasarkan pada prinsip perlakuan yang sama dan kesetaraan kesempatan. Karena alasan inilah, buku pelajaran secara luas digunakan dan bisa dipastikan akan terus digunakan sampai tahun-tahun mendatang. Hal ini terlihat dari keberterimaan yang relatif luas terhadap buku pelajaran sebagai sumber belajar yang berharga, khususnya bagi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mulai belajar bagaimana menggunakan buku-buku ini dengan efektif. Tulisan ini mencoba menawarkan cara menggunakan buku pelajaran IPS dengan efektif kepada para guru di sekolah dasar sehingga sedapat mungkin mampu memenuhi tuntutan kurikulum serta dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Kompleksitas Materi dalam Buku Pelajaran IPS Buku pelajaran IPS SD merupakan buku pegangan guru dalam menyajikan materi kurikulum. Apabila dicermati, meskipun penulisan buku tersebut sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembacanya, masih ada saja permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan membaca yang dihadapi siswa. Hal ini bisa terjadi karena buku-buku ini dirancang untuk menangani konten substantif. Artinya, istilah dan konsep yang berkaitan dengan subjek harus digunakan ketika menjelaskan ide-ide yang disajikan. Sebagai contoh, dalam buku dituliskan  ...

KAJIAN TEORI - Deskripsi Teoretik Buku Pelajaran

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang berupa tulisan yang dituangkan ke dalam kertas atau buku dapat digolongkan ke media pembelajaran berupa media cetak. Dalam salah satu hierarki media yang paling kompleks yaitu menurut Gagne (dalam Arief Sadiman, 2011: 23), Gagne mennggolongkan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, memberi kondisi eksternal, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alihilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan balik. Dari beberapa fungsi tersebut, Media cetak memiliki keterbatasan pada aspek stimulus dan alih kemampuan. Sedangkan pada fungsi pengarah perhatian/kegiatan, contoh kemampuan terbatas yang diharapkan, isyarat eksternal, tuntutan cara berpikir penilaian hasil dan umpan balik sudah terdapat didalamnya. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses mentransfer ilmu maupun nilai agar peserta didik bertambah nilai dirinya. Menurut Arief Sadiman (2011: 11-12), proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran media tertentu ke penerima pesan. Dalam hal ini saluran media merupakan media pembelajaran. Menurut Umar Suwito (dalam Suharsimi Arikunto, 1987: 15) media pembelajaran adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran. Sedangkan pengretian lebih luasnya, media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah (1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versibilatas, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, (3) penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, dan (4) dengan sifat yang unik pada setiap anaka ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri (Arief Sadiman, 2011: 17). Pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Menurut Leshin, Pollock & Reigulth (dalam Azhar Arsyad, 2011: 36) mengklasifikasikan media menjadi 5 macam, yaitu: 1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, field-trip, kegiatan kelompok), 2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan (worksheet), alat kerja bantu, lembar lepas), 3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar transparansi, slide), 4. Media berbasis audio visual (video, film, ...

Honor Pejabat, Panitia Pengadaan Barang/Jasa

3. Honor Pejabat, Panitia Pengadaan. Pengadaan. Pengadaan Barang/Jasa. Barang/Jasa. JABATAN DALAM. PAGU ANGGARAN YANG TERSEDIA3. Honor Pejabat, Panitia Pengadaan Barang/Jasa JABATAN DALAM No KEGIATAN SAT < 100 Jt PAGU ANGGARAN YANG TERSEDIA DAN HONOR (Rp) > 100 Jt > 200 Jt > 500 Jt >1M > 2,5 M >5 M > 10 M <2 00 Jt < 500 Jt <200 500 <1M < 2,5 M <5 M < 10 M 5 6 7 8 9 10 11 500,000 575,000 650,000 1,000,000 1,500,000 3,000,000 5,000,000 2 3 4 1 2.1. Pejabat Pembuat Komitmen / P 350,000 O Pejabat Pembuat 2.2. Komitmen Bidang O/B 90,000 100,000 120,000 150,000 210,000 260,000 300,000 Konstruksi 2.3. Pejabat Peng. Barang/Jasa / P 300,000 Barang/JasaO 2.4. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kontruksi Ketua O / P 300,000 450,000 525,000 600,000 675,000 750,000 825,000 Sekertaris O / P 275,000 425,000 500,000 575,000 650,000 725,000 800,000 Anggota O / P 250,000 400,000 475,000 550,000 625,000 700,000 775,000 2.5. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Kontruksi Ketua O / P 250,000 300,000 375,000 450,000 500,000 550,000 625,000 Sekertaris O / P 225,000 275,000 350,000 425,000 475,000 525,000 600,000 Anggota O / P 200,000 250,000 325,000 400,000 450,000 500,000 575,000 2.6. Tim Perencanaan Ketua O / P 250,000 275,000 375,000 475,000 575,000 675,000 775,000 Sekertaris O / P 225,000 250,000 350,000 450,000 550,000 625,000 725,000 Anggota O / P 200,000 225,000 325,000 425,000 525,000 575,000 675,000 2.7. Tim Supervisi Perencanaan Ketua O / P 275,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 Sekertaris O / P 250,000 275,000 375,000 475,000 575,000 650,000 750,000 Anggota O / P 225,000 250,000 350,000 450,000 550,000 600,000 700,000 2.8. Panitia Peneliti Kontrak Ketua O / P 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 600,000 Sekertaris O / P 175,000 225,000 275,000 300,000 350,000 450,000 550,000 Anggota O / P 150,000 200,000 225,000 250,000 300,000 400,000 500,000 2.9. Panitia Penerima/Pemeriksa barang dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultan Ketua O / P 200,000 225,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000 Sekertaris O / P 175,000 200,000 225,000 275,000 300,000 350,000 450,000 Anggota O / P 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 300,000 400,000 DAN ...

 5678910111213